OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Senin, 23 April 2018

Tak Bisa Bayar Hutang, Maladewa Pasrah Dicaplok China

Tak Bisa Bayar Hutang, Maladewa Pasrah Dicaplok China

Maladewa

10Berita , Jakarta - Menurut mantan Presiden Maladewa, Mohamed Nasheed, utang besar-besaran mengancam Maladewa untuk menyerahkan wilayahnya ke China pada awal 2019. Ia juga menyebut bahwa pemilihan presiden yang cacat tahun ini akan mengarah pada pengambilalihan China atas negara kepulauan itu.

"Kami tidak dapat membayar utang 1,5 hingga 2 miliar USD ke China," kata Nasheed kepada Nikkei Asian Review.

Dia berpendapat bahwa negara Samudera Hindia, yang dikenal sebagian besar sebagai tujuan wisata, membutuhkan kurang dari 100 juta USD per bulan dalam pendapatan pemerintah untuk membayar hutang-hutangnya.

Nasheed, yang menjabat dari 2008 hingga 2012, melarikan diri ke Inggris pada tahun 2016 setelah penangkapan dan keyakinannya di bawah undang-undang anti-terorisme karena memerintahkan penangkapan hakim. Dia sekarang membagi waktunya di pengasingan antara sana dan Sri Lanka.

Pada Januari menurut Nasheed, Chinamenyumbang hampir 80% utang luar negeri Maladewa, yang sebagian besar uang masuk ke infrastruktur, termasuk jalan, jembatan dan bandara.

Sementara itu, utang Maladewamengumpulkan bunga dengan tingkat tinggi. Negara harus mulai melakukan pembayaran atas utang ini pada 2019 atau 2020.

"Jika Maladewa tertinggal, China akan meminta ekuitas dari pemilik berbagai pulau dan operator infrastruktur, dan Beijing akan mendapatkan bebas dari tanah itu," katanya.

Nasheed tidak memberikan nama-nama pulau yang dia duga telah diambil oleh China. Tanda ini menandai lokasi proyek yang dibiayai Cina untuk membangun jembatan yang menghubungkan ibukota MaladewaMale dengan pulau bandara terdekat.

"Setelah pelabuhan dibangun di pulau-pulau, infrastruktur komersial ini dapat dengan mudah menjadi aset militer,"katanya.

Sumber : Jurnas

TERBONGKAR.. Relawan Jokowi Koordinator Gerakan Anti Politisasi Masjid, Agamanya Katholik!

TERBONGKAR.. Relawan Jokowi Koordinator Gerakan Anti Politisasi Masjid, Agamanya Katholik!


10Berita, Gerakan Nasional Jutaan Relawan Dukung Joko Widodo atau Jokowi membuat program antipolitisasi masjid. Program itu dilakukan melalui ceramah dan pengajian yang digelar relawan.

"Kami melakukan ceramah soal itu tiap ada pengajian relawan," kata koordinator gerakan, Sylver Matutina di Sarinah, Jakarta Pusat, Ahad, 22 April 2018.

Para ustad dan takmir akan berbicara mengenai Islam yang benar. “Bukan Islam yang dipakai untuk tujuan tertentu yang tidak baik," kata Sylver Matutina.

Link: https://nasional.tempo.co/read/1082066/relawan-jokowi-luncurkan-program-antipolitisasi-masjid

***

Sontak gerakan relawan Jokowi yang dikoordinir Sylver Matutina (Silfester Matutina) mendapat kecaman Umat Islam.

"Yang model relawan-relawan begini sesungguhnya yg membuat Pak @jokowi justru dianggap tidak paham Islam dan suasana kebatinan Umat Islam. Tengok saja statement Relawan berikut, cermin dia tidak paham sama sekali tentang makna Ibadah dalam Islam,"kata Dahnil A Simanjuntak, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, melalui akun twitternya.

DAN TERNYATA... Sylver Matutina (Silfester Matutina) agamanya Katholik!

Hal ini terungkap disampaikan oleh aktivis Muhammadiyah, Musthofa Nahrawardaya yang mengunggah dokumen dari kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Dokumen wajib lapor atas nama Silfester Matutina, disitu keterangan agama Katholik.

Dokumen Polres Metro Jakarta Selatan ini terkait laporan dari pihak Tim advokat keluarga Jusuf Kalla yang telah melaporkan Silfester Matutina ke Bareskrim Polri. Silfester dilaporkan karena tudingan soal intervensi JK dalam Pilkada DKI 2017.

Link: https://news.detik.com/berita/3514041/tim-advokat-keluarga-jk-laporkan-silfester-ke-bareskrim

Kenapa Sylver Matutina (Silfester Matutina) agamanya Katholik, bukan Muslim, tapi malah lompat pagar ngrusuhin Masjid Umat Islam???

— Mustofa Nahrawardaya (@NetizenTofa) 23 April 2018

https://t.co/toTqLgXvFR yang model relawan-relawan begini sesungguhnya yg membuat Pak @jokowi justru dianggap tdk paham Islam dan suasana kebatinan Umat Islam. Tengok saja Statement Relawan berikut, cermin dia tidak paham sama sekali tentang makna Ibadah dlm Islam.

— Dahnil A Simanjuntak (@Dahnilanzar) 22 April 2018

Berikut video orasi Sylver Matutina yang menghina JK dan Habib Rizieq dan dilaporkan putra JK ke mabes Polri.

Sumber : PORTAL ISLAM

Koordinator Relawan Jokowi Silver Matutina Penggagas "Antipolitisasi Masjid" Pernah Hina Wapres JK dan Habib Rizieq

Koordinator Relawan Jokowi Silver Matutina Penggagas "Antipolitisasi Masjid" Pernah Hina Wapres JK dan Habib Rizieq


10Berita, "Relawan Jokowi Luncurkan Program Antipolitisasi Masjid" -- demikian headline berita Tempo yang lagi hangat jadi sorotan Umat Islam.

Gerakan Nasional Jutaan Relawan Dukung Joko Widodo atau Jokowi membuat program antipolitisasi masjid. Gerakan Nasional Jutaan Relawan Dukung Joko Widodo atau Jokowi membuat program antipolitisasi masjid. Program itu dilakukan melalui ceramah dan pengajian yang digelar relawan.

"Kami melakukan ceramah soal itu tiap ada pengajian relawan," kata koordinator gerakan, Sylver Matutina di Sarinah, Jakarta Pusat, Ahad, 22 April 2018.

Link: https://nasional.tempo.co/read/1082066/relawan-jokowi-luncurkan-program-antipolitisasi-masjid

https://t.co/toTqLgXvFR yang model relawan-relawan begini sesungguhnya yg membuat Pak @jokowi justru dianggap tdk paham Islam dan suasana kebatinan Umat Islam. Tengok saja Statement Relawan berikut, cermin dia tidak paham sama sekali tentang makna Ibadah dlm Islam.

— Dahnil A Simanjuntak (@Dahnilanzar) 22 April 2018

Sontak gerakan relawan Jokowi yang dikoordinir Sylver Matutina (Silfester Matutina) mendapat kecaman Umat Islam.

"Yang model relawan-relawan begini sesungguhnya yg membuat Pak @jokowi justru dianggap tidak paham Islam dan suasana kebatinan Umat Islam. Tengok saja statement Relawan berikut, cermin dia tidak paham sama sekali tentang makna Ibadah dalam Islam,"kata Dahnil A Simanjuntak, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, melalui akun twitternya.

Siapa Sylver Matutina (Silfester Matutina)?

Ternyata nama Sylver Matutina (Silfester Matutina) pernah bikin heboh saat Pilkada DKI lalu.

Sylver Matutina bahkan pernah dilaporkan oleh putra wapres Jusuf Kalla karena telah memfitnah Jusuf Kalla dalam orasinya.

Putra JK Laporkan Silfester Matutina Terkait Dugaan Fitnah
https://news.detik.com/berita/d-3522270/putra-jk-laporkan-silfester-matutina-terkait-dugaan-fitnah

Dalam orasinya saat demonstrasi di depan Mabes Polri, Senin (15/5/2017), Silvester menuding Wapres JK menggunakan isu SARA untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta. Video orasi Silver Matutina berdurasi 2 menit 54 detik itu viral di sosial media.

Selain memfitnah Wapres JK, Sylver Matutina juga memfitnah Habib Rizieq dengan ungkapan "Preman berbaju ulama" dan menuding Habib Rizieq sebagai pengkhianat bangsa.

Putra JK melaporkan Sylver Matutina ke Bareskrim Polri pada 6 Juli 2017, tapi tidak jelas tindak lanjutnya hingga sekarang.

Yang ada malah Sylver Matutina malah kembali bikin resah Umat Islam dengan gerakan "Antipolitisasi Masjid".

Kenapa orang model Sylver Matutina ini tidak ditindak? Dia agamanya apa kok ngrusuhin Masjid umat Islam?

Berikut video orasi Sylver Matutina yang dilaporkan putra JK ke mabes Polri.

[video]

Sumber :Portal Islam 

Dua Pukulan Balik Untuk Relawan Jokowi yang Larang Politik di Masjid

Dua Pukulan Balik Untuk Relawan Jokowi yang Larang Politik di Masjid



10Berita -  Pemilihan presiden tinggal sebentar lagi.

Gerakan Nasional Jutaan Relawan Dukung Joko Widodo menciptakan program antipolitisasi masjid.
"Kami melakukan ceramah soal itu tiap ada pengajian relawan," kata koordinator gerakan, Sylver Matutina di Sarinah, Jakarta Pusat, Ahad ini. Mereka menggagas program untuk mengembalikan fungsi masjid sebagai tempat ibadah.

Ustaz dan takmir akan berbicara mengenai Islam yang benar. “Bukan Islam yang dipakai untuk tujuan tertentu yang tidak baik."

Relawan juga berupaya menepis isu Jokowi antiislam. Menurut dia Jokowi adalah sosok yang sangat Islami. Jokowi, kata dia, sering membantu acara-acara keagamaan dan tidak pernah lepas salat lima waktu. "Beliau juga jadi sering menjadi imam salat yang baik."

 Menanggapi hal tersebut, warganet bernama Herriy Cahyadi mempertanyakan tentang gagasan mereka.

"Pertama, mereka klaim membuat "pengajian" yang intinya dalam pengajian itu mendukung Jokowi dan memuja-muji Jokowi atas nama "pengajian". "Pengajian relawan", klaim mereka. Pengajian dipakai untuk menjilat Jokowi di saat yang bersamaan mereka tidak mau pengajian lain dipolitisasi. Munafik ga?

Kedua,  mereka yang buat program antipolitisasi masjid ini apakah jamaah masjid? Apakah sering ke masjid? Masjid itu punya umat dan hak umat untuk menggunakannya demi kepentingan umat. Kalau mereka ini urus campur urusan umat, padahal jamaah bukan, ke masjid juga ga pernah, namanya apa ini? Agama selalu dipolitisasi oleh mereka ini. Padahal agama adalah urusan orang," katanya.

Sumber: bersamadakwah

Aparat Diduga Gerah dengan Gerakan Kaos #2019GantiPresiden, Politisi: Over, Menambah Minus Presiden

Aparat Diduga Gerah dengan Gerakan Kaos #2019GantiPresiden, Politisi: Over, Menambah Minus Presiden


10Berita, JAKARTA - Adanya gerakan Kaos #2019GantiPresiden belakangan ini dan cukup viral nampaknya, juga bisa jadi membuat beberapa kalangan pendukung Presiden gerah, tak terkecuali diduga ke aparat kepolisian. Melihat dugaan tersebut, politisi senior MS Ka’ban pun angkat suara dengan mengatakan bahwa laku aparat tersebut berlebihan dan berpotensi tidak kondusif.

“Terlalu over power kalau gegara cetak kaos ganti presiden 2019 kemudian aparat seperti  ‘sweeping’ menciptakan rasa tidak aman dalam berusaha. Bukankah action sweep menambah minus citra pres sendiri. Yuk mikir,” katanya, Sabtu (21/04/2018) malam, di akun Twitter pribadi miliknya.


Selain itu, Ka’ban menyebut bahwa dugaan tersebut dapat pula menciptakan rasa takut kepada masyarakat banyak. “Salah satu unsur perbuatan teror itu menciptakan ‘rasa takut’ gegara cetak kaos ganti pres 2019.

Aparat sweep lalu tercipta ‘rasa takut’, siapa teror siapa. Alangkah indahnya jika saling faham. Peace.”

Menurut Dewan Syuro PBB ini, gerakan kaos nampaknya hal biasa saja jika Presiden tidak menanggapinya. “Cetak kaos ganti presiden 2019 gak ngetop kalau Presiden gak kasih komentar yang kontra produktif. Ini hukum pasar. Harusnya disyukuri karena buka lapangan kerja ditengah lesu lapangan kerja.” (Robi/)

Sumber :voa-islam.com

HEBOH... Warganet: "Begitu antusiasnya anak-anak Turki ingin berfoto dengan Presiden RI 2019-2024" 😍

HEBOH... Warganet: "Begitu antusiasnya anak-anak Turki ingin berfoto dengan Presiden RI 2019-2024" 😍


10Berita,  Kunjungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Turki baru-baru ini bikin heboh sekaligus bikin baper publik tanah air.

Foto-foto Anies saat kunjungan ke Turki viral di sosial media. Menjadi perbincangan warganet.

Selain foto Anies saat disambut istimewa oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, ada pula foto lagi yang bikin heboh warganet.

Foto Anies dengan anak-anak pelajar di Turki yang berebutan minta foto selfie.

"Begitu antusiasnya anak-anak Turki ingin berfoto dengan Presiden RI 2019-2024 @aniesbaswedan," tulis akun @Soldier21216yang membagikan foto di Twitter dengan tagar #2019PresidenBaru.

— Masih Sangat ANU Sekali (@Soldier21216) 22 April 2018

Akun lain yang mengunggah foto Anies adalah @RajaPurwa:

"Duhhh klo liat foto gini gw mah suka kasihan ama cebong, demamnya kambuh! 

Pak @aniesbaswedan jgn suka gtulah... Cebong jg punya perasaan pak 😂

#2019GantiPresiden," kata @RajaPurwa.

"Klau di negeri tetangga presidennya yg sibuk mau potoh bersama 😝," komen @keong_ngebut.

Akun lain menanggapi kans Anies Baswedan jadi Presiden RI 2019.

"firasat ane juga @aniesbaswedan yang bakal jadi RI 1. Cuma nitip @Fahrihamzah jadiin mentri buat bersih bersih Kejaksaan ame Polri,"kata akun @dulukombatan.

— ㅤㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ (@RajaPurwa) 22 April 2018


Klau di negeri tetangga presidennya yg sibuk mau potoh bersama 😝

— Keong_Ngebut (@keong_ngebut) 22 April 2018


— and-1 (@dulukombatan) 22 April 2018


Rakyat Turki kenalnya sama Presiden Jakarta pic.twitter.com/0qNiD7pT3l

— Eko Widodo (@ekowBoy) 23 April 2018


Sumber : PORTAL ISLAM

Tolak Buruh Impor dari China, May Day Tuntut Cabut Perpres Jokowi-TKA

Tolak Buruh Impor dari China, May Day Tuntut Cabut Perpres Jokowi-TKA


10Berita, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bakal menuntut pencabutan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres TKA) dan menolak kehadiran TKA buruh kasar dari China dalam perayaan Hari Buruh pada 1 Mei mendatang atau May Day.

"Hampir 1 juta buruh di seluruh Indonesia akan mengadakan aksi dengan salah satu isunya adalah tolak TKA buruh kasar dari Cina dan cabut Prepres Nomor 20 Tahun 2018," kata Presiden KSPI Said Iqbal melalui pesan singkat, seperti dilansir koran Republika, Senin (23/4/2018).

Said mempertanyakan kehadiran TKA buruh kasar dari Cina ke Indonesia. Hal itu dinilainya melenceng dari tujuan investasi masuk ke Indonesia, termasuk dari Cina, yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru bagi rakyat Indonesia.

Akan tetapi, investasi itu kata dia berpotensi tidak memberikan manfaat untuk pekerja lokal, apabila pekerja lokal tidak bisa bekerja di pabrik atau perusahaan dari Cina tersebut.

"Hal itu bisa saja terjadi, kalau lapangan kerja baru tersebut diisi oleh TKA buruh kasar dari Cina," lanjut Said Iqbal.

Menurut Said, terhadap keberadaan TKA buruh kasar dari Cina pemerintah juga seharusnya lebih menekankan pada aspek penegakan hukum dibandingkan dengan menerbitkan Perpres Nomor 20 tahun 2018.

Said menduga, Perpres Nomor 20 tahun 2018 berkaitan dengan perhelatan pemilu legislatif dan pemilu presiden di 2019.

"Kalau memang tidak ada kaitannya dengan Pileg dan Pilpres 2019, maka sebaiknya Presiden Joko widodo mencabut Perpres Nomor 20 tahun 2018," tegas Said.

Sebab, dalam Perpres Nomor 20 tahun 2018 tersebut tidak mencantumkan secara tegas kewajiban bagi TKA untuk melakukan transfer pekerjaan dan pengetahuan terhadap pekerja Indonesia.

Selain itu, dalam Perpres tersebut juga tidak dicantumkan kewajiban TKA didampingi 10 orang pekerja lokal untuk kepentingan transfer of job dan transfer of knowledge tersebut.

"KSPI dengan advokasi Prof Yusril Ihza Mahendra sedang mempersiapkan judicial review ke MA terhadap Perpres Nomor 20 rahun 2018 tentang TKA tersebut," kata Said.

Untuk Hari Buruh atau May Day, menurutnya hampir 1 juta buruh akan mengikuti peringatan tersebut di 25 Provinsi dan lebih 200 kabupaten/kota.

Khusus di Jabodetabek, kata Said, terdapat sekitar 150 ribu buruh KSPI yang akan melakukan aksi May Day di depan Istana Kepresidenan dan berlanjut di Istora Senayan.

"Di Istora Senayan akan dilakukan pidato penyampaian tuntutan tentang isu buruh dan deklarasi calon Presiden 2019 yang didukung buruh Indonesia," katanya.

Sumber :Portal Islam 

Ternyata Tas “Bantuan Langsung Lempar” Ala Jokowi Gunakan APBN

Ternyata Tas “Bantuan Langsung Lempar” Ala Jokowi Gunakan APBN


10Berita, Kalangan aktivis pergerakan menyoroti kegiatan Presiden Joko Widodo membagi-bagikan “bantuan langsung” kepada masyarakat dalam setiap kunjungan ke daerah.

Sejauh ini di antara yang paling disoroti adalah pembagian sepeda kepada anggota masyarakat yang dapat menjawab kuis dari Jokowi. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Jokowi kepada calon penerima sepeda, biasanya anak-anak, kerap dianggap hanya mengedepankan aspek lucu dan menghibur semata.

Selain itu kalangan aktivis juga menyoroti kebiasaan Jokowi melemparkan bantuan dari dalam mobilnya. Ini yang kemudian melahirkan istilah baru di kalangan aktivis, “Bantuan Langsung Lempar”.

Kalangan aktivis pun mempertanyakan keterlibatan pasukan keamanan di lapangan membagi-bagikan tas putih-merah berisi bantuan kepada anggota masyarakat yang berdiri di pinggir jalan saat mobil Jokowi melintas.

Belakangan Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPP Partai Gerindra, Iwan Sumule, mempertanyakan penggunaan APBN di balik pengadaan tas yang digunakan dalam aksi “Bantuan Langsung Lempar” yang ditenderkan oleh Kementerian Keuangan dengan menggunakan dana APBN. (Klik disini)

“Wah, ternyata, “Bantuan Langsung Lempar” menggunakan dana APBN dan ditenderkan pula agar tampak seperti layaknya proyek-proyek APBN lainnya,” kata Iwan Sumule, dalam perbincangan dengan redaksi.

Menurut Iwan Sumule, aksi Jokowi membagikan “Bantuan Langsung Lempar” terkesan dan tampak seperti sedang kampanye Pilpres 2019, selain tidak mendidik.

“Melempar paket bingkisan dari dalam mobil kepada rakyat, mempertontonkan sebuah prilaku tak beradab seorang pemimpin kepada rakyatnya. Gagalnya sebuah revolusi mental, nawa cita dan trisakti. Jadi sudah pantas tahun 2019 kita ganti presiden,” demikian Iwan Sumule.

Sumber: rmol,

Mardani: Sudah Jadi Gerakan Rakyat, #2019GantiPresiden Insya Allah Terwujud

Mardani: Sudah Jadi Gerakan Rakyat, #2019GantiPresiden Insya Allah Terwujud


10Berita, Penggagas gerakan #2019GantiPresiden, Dr. Mardani Ali Sera yakin #2019GantiPresiden akan terwujud dengan niat ikhlas, kerja keras, dan fastabiqul khairot.

"Teman-teman sekalian, kembali kita luruskan niat bahwa semua ini kita lakukan dalam rangka ibadah dan fastabiqul khairot, doa yang banyak usaha yang ikhlas. Saya hadir diskusi dengan berbagai lembaga-lembaga survei atas rilis-rilis terbarunya, kesimpulan yang didapat adalah Insya Allah 2019 besar peluang perubahan kepemimpinan nasional, apalagi #2019GantiPresiden makin membesar," kata Mardani melalui akun twitternya, Ahad (22/4/2018).

Berikut selengkapnya KULTWIT #2019GantiPresiden oleh Dr. Mardani Ali Sera:

1. Sebulan ini saya hadir di banyak tempat & berdiskusi dari berbagai kalangan, tua muda, lintas generasi & lintas agama, juga menghadiri diskusi publik maupun talk show di media. 

2. Saya juga hadir atas undangan diskusi dengan berbagai lembaga2 survei atas rilis-rilis terbarunya, kesimpulan yang didapat adalah Insya Allah 2019 besar peluang perubahan kepemimpinan nasional, apalagi #2019GantiPresiden makin membesar.

3. Hampir semua lembaga survei membuat kesimpulan: Jokowi tidak aman dalam pilpres, padahal 4 tahun wajah & programnya menghiasi seluruh media, padahal dibackup koalisi gemuk, didukung banyak elemen negara dan kabarnya mempunyai jutaan relawan. 

4. Lembaga survei memperlihatkan hasil, Jokowi kalah di pemilih rasional & tidak rasional pada pendidikan SMA keatas, dan pak Jokowi hanya menang tipis pada pemilih SMA kebawah dan yang tidak terkonek ke sosial media. 

5. Tapi rata2 lembaga survei mempunyai kesimpulan Jokowi masih tidak aman dan sangat besar juga kemungkinan ada pergantian presiden jika janji2 belum terpenuhi dan ekonomi tidak juga membaik. 

6. Lembaga survei tidak berani bilang Jokowi aman, khawatir hasilnya jadi rujukan dia memilih cawapres yang hanya asal saja. 

7. Tim #2019GantiPresiden harus banyak bergerak di lapangan pada segmen pemilih pendidikan SMP kebawah dan mendekati warga yang belum/kurang dalam pendidikan. 

8. Pertarungan ide dan gagasan terbesar ada di segmen pemilih SMP kebawah, ini pertarungan besar relawan #2019GantiPresiden agar idenya bisa diterima mereka. Ini memang unik, tapi memang seperti itu menurut lembaga survei jika ingin menang.

9. Jika SELAIN Jokowi bisa memenangkan kontestansi capres, artinya masyarakat tidak melihat lagi dukungan parpol banyak atau sedikit, ada inti masalah dan keinginan besar dari rakyat tentang adanya perubahan. #2019GantiPresiden.

10. Ini bukan lagi simbol2 kaos sebagai identitas, tapi sudah menjadi gerakan rakyat yang secara mandiri berkreasi dan sosialisasi. Berbagai pernak pernik dibuat secara individu namun merata didalam maupun luar negeri. #2019GantiPresiden.

11. Siapapun, selain Jokowi bisa menang, itu kira2 kesimpulan beberapa lembaga Survei, sehingga tidak relevan membicarakan "Tokohnya belum ada kok cetak kaos". Padahal tanpa tokohpun sudah membuat harapan perubahan. #2019GantiPresiden.

12. Ini sungguh luar biasa, bukan hanya sekali atau dua kali saya bertemu pimpinan2 lembaga survei untuk berdiskusi dan meminta masukan, dan saya mendapat kesimpulan yang sama. Gerakan #2019GantiPresiden baru 2 bulan namun membuat histeria dimana2. Sangat berdampak ke pilpres.

13. Bisa dibayangkan, selain pak Jokowi belum banyak melakukan sosialisasi, belum melakukan apa2, namun disurvei "para penantang" sudah ada yg diatas 20%, ada yg 10% dan ada yg 5%. #2019GantiPresiden,

14. Teman2 sekalian, kembali kita luruskan niat bahwa semua ini kita lakukan dalam rangka ibadah dan fastabiqul khairot, doa yang banyak usaha yg ikhlas. Salam #2019GantiPresiden.

Sumber: Twitter @MardaniAliSera (22/4/2018).

Siang Ini Dua Ekonom Anti Neolib Bertemu di Jakarta

Siang Ini Dua Ekonom Anti Neolib Bertemu di Jakarta

Foto: Antara

10Berita – Rizal Ramli dan Kwik Kian Gie punya pemikiran yang sama. Keduanya  sama-sama sebagai ekonom yang menentang mazhab neoliberalisme, sistem ekonomi yang telah diterapkan sejak 1967 namun terbukti gagal membawa rakyat Indonesia sejahtera.

Rizal dan Kwik juga sependapat neolib telah menjadi pembuka pintu lebar-lebar bagi masuknya neokolonialisme dan neoimperialisme.

Rizal dan Kwik sudah lama dikenal sebagai pengeritik keras kaum neolib. Keduanya selalu berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran dan nasionalisme. Rizal dan Kwik kerap bersuara lantang baik ketika di dalam maupun luar kekuasaan.

Rizal pernah ditunjuk Presiden Abdurahman Wahid menjadi Kepala Bulog pada tahun 2000, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menko Maritim oleh Presiden Jokowi.

Adapun Kwik Kian Gie pernah menjabat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menko Perekonomian.

Jika tidak ada aral melintang, Kwik Kian Gie akan menggelar pertemuan dengan Rizal Ramli di kediaman Rizal di Jalan Bangka IX, Kemang, Jakarta Selatan, Senin (22/4). Sejumlah isu strategis terkait perjalanan bangsa dan negara akan dibicarakan keduanya.

Informasi yang dihimpun redaksi, pertemuan Rizal dan Kwik diawali makan siang. Setelah berbincang, Rizal yang belakangan namanya disebut pemerhati dan lembaga survei pantas berlaga di Pilpres 2019, dan Kwik yang merupakan kader PDIP, akan memberikan penjelasan ke publik.(kk/)

Sumber :rakyatmerdeka