Carut Marut Impor Bawang Putih, Beli di Tiongkok Rp 8 Ribu Jual Di Jakarta Rp 50 Ribu Per Kilo

Carut Marut Impor Bawang Putih, Beli di Tiongkok Rp 8 Ribu Jual Di Jakarta Rp 50 Ribu Per Kilo

10Berita, Harga bawang putih lagi-lagi bikin ramai republik ini. Komoditas pangan yang satu ini tergolong seksi dan banyak peminat. Tersiar kabar bila para importir nakal sampai merayu sejumlah pejabat di kementerian. Uang ratusan juta hingga miliaran jadi iming-iming manis agar proyek tersebut lolos.

Ujung dari drama bawang putih ini akhirnya sampai ke gedung dewan. Kemarin, Rabu (25/4) Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPR bersama Kementerian Pedagangan (Kemndag), Kementerian Pertanian (Kementan) dan Pengusaha Bawang Putih dan Importir Bawang Putih berlangsung di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan.

Kantor Berita Politik RMOL mencoba menelusuri harga bawang putih yang diimpor dari Tiongkok tersebut. Dari situs belanja online www.alibaba.com diketahui bila harga bawang putih per metric ton berkisar antara 500 USD-1.200 USD. Disana tercantum bila minimal pemesanan adalah 24 metric ton. Salah satu perusahaan bernama Jinning Fenduni Foodstuff Co yang ada disitus itu mengaku mampu menyediakan bawang putih ukuran 4,5 cm – 6,5 cm dengan kualitas super. Harga tersebut diperkirakan bisa diskon bila para importir datang langsung ke Tiongkok dan negosiasi harga dengan penjual disana.

Logikanya bila harga bawang putih berkisar di angka 500 USD dengan catatan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika adalah Rp 13.000 maka diketahui harga per kilonya hanya Rp 6.500 saja.

Direktur sayuran dan tanaman obat, Direktorat Jenderal Hortikuktura, Kementerian Pertanian (Kementan), Prihasto Setyanto mengatakan ada biaya resmi lain yang harus dipenuhi saat barang tiba di pelabuhan. Biaya bongkar muat bawang putih di pelabuhan berkisar antara Rp850 – Rp1.000 per kilogram sebagaimana tercantum dalam PPH 22

“Biasanya itu termasuk dalam kegiatan truknkeluar masuk pelabuhan, pelepasan karantina, biaya laboratorium, lead on, cleaning container, leaf off, warkat dan lain sebagainya. Itu sifatnya resmi dan dibayarkan pada negara,” ujar Prihasto kepada RMOL Kamis (26/4).

Dari semua biaya tersebut akhirnya diketahui bila harga bawang putih setibanya di gudang di Indonesia hanya berkisar di angka Rp 8.000 saja. Nah dari sana harga bawang putih biasanya mulai tak terkendali. Beberapa waktu lalu diketahui harga komoditi ini di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta adalah Rp 18.000 per kilogram. Tapi saat tiba di pasar retail di Jakarta harganya melambung antara Rp 32 ribu – Rp 50 ribu per kilogram.

Di awal tahun 2018 ini tercatat 232 ton bawang putih ilegal masuk ke Indonesia. Artinya importir meraup untung hingga ratusan miliar. Tak heran bila importir dan pemerintah saling beradu argumen. Namun lagi-lagi yang rugi adalah masyarakat.

Dari sisi pemerintah agar swasembada bawang putih tercapai, Kementerian Pertanian mewajibkan importir menanam dan menghasilkan 5 persen bawang putih dari total pengajuan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura. Aturan ini dituangkan dalam Permentan Nomor 38 Tahun 2017 Pasal 32. Sayangnya para importir menolak kebijakan tersebut dengan berbagai macam alasan. Salah satunya yang disebutkan adalah karena lahan di Indonesia terbatas. Entah siapa yang benar. []

Sumber :rmol

Read More

Jokowi Sebut Ada Yang Komplain Izin TKA Berbelit, Yusril: Siapa Yang Komplain Itu?

Jokowi Sebut Ada Yang Komplain Izin TKA Berbelit, Yusril: Siapa Yang Komplain Itu?

10Berita -Dalam rapat terbatas (06/04) Presiden Joko Widodo meminta agar izin bagi TKA yang hendak masuk ke Indonesia dipermudah.

“Dalam penataan tenaga kerja asing di Indonesia, pertama, saya minta agar proses perizinannya tidak berbelit-belit, ini penting sekali. Sebab, keluhan-keluhan yang saya terima perizinannya berbelit-belit,” kata Jokowi.

Alasan adanya komplain dari pengguna TKA itu menjadi salah satu pendorong ditandatanganinya  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA.

Mantan Menkumham Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan alasan komplain soal prosedur perizinan TKA tersebut.

“Presiden berulangkali mengatakan bahwa ada yang komplain bahwa prosedur perizinan TKA berbelit-belit, sehingga diperlukan Perpres baru untuk memudahkannya. Sejujurnya, siapa yang komplain itu Pak Presiden? Kita ini melayani siapa, bangsa sendiri atau melayani siapa?” tanya Yusril di akun Twitter   @Yusrilihza_Mhd.

Dalih lain yang dipertanyakan Yusril adalah tidak adanya protes dari negara yang menerima jutaan TKI. “Pemerintah selalu saja berdalih ada jutaan TKI kerja di LN, negara lain tidak protes, kok kita protes membanjirnya TKA ke sini. Mereka tidak protes karena mereka butuh TKI kita. Kita protes karena kita tidak butuh TKA. Di sini masih banyak yang miskin dan nganggur, untuk apa TKA?” tulis @Yusrilihza_Mhd.

Yusril menyimpulkan, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih suka menuruti kemauan China demi kelancaran investasi di Indonesia daripada kepentingan rakyatnya. Hal itu nampak dari sikap Jokowi yang menerbitkan Perpres TKA.

Menurut Yusril, salah satu syarat agar China mau berinvestasi di Indonesia adalah dengan menuruti kemauan negara tirai bambu tersebut. Salah satunya yakni memberikan ruang bagi tenaga kerja asal China untuk bekerja di Indonesia.

Yusril menilai motif Perpres tersebut diterbitkan bukan untuk mengatur masalah ketenagakerjaan. “Jadi motif pemerintah sebenarnya menerbitkan Perpres itu bukan untuk pengaturan masalah tenaga kerjanya, tetapi malah pertimbangan investasinya kepada pihak China,”tutur Yusril seperti dikutip cnnindonesia (24/04).(kl/)

Sumber :itoday,

Read More

Jokowi Enggak Ngerti Di Balik Lemahnya Rupiah

Jokowi Enggak Ngerti Di Balik Lemahnya Rupiah

Oleh: Mudrajad Kuncoro

Guru besar FE universitas UGM

Versi ringkas dimuat di harian Bisnis Indonesia, 23 April 2018, http://m.bisnis.com/surabaya/read/20180423/251/787301/di-balik-lemahnya-...

10Berita, Ada apa di balik melemahnya rupiah di tengah cadangan devisa yang tertinggi dalam sejarah? Gubernur Bank Indonesia (BI), baik yang barusan terpilih maupun yang masih aktif, harus bisa memitigasi pelemahan kurs rupiah yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, tanpa hanya menyalahkan faktor global.

Selama 3,5 tahun pemerintahan Presiden joko Widodo (Jokowi), nilai rupiah cenderung terus merosot terhadap dolar AS (USD). Sejak dilantik sebagai Presiden RI ke-7 pada 20 Oktober 2014, rupiah terus mengalami depreasi terhadap dolar AS. Nilai US$1 pada 20 Oktober 2014 sebesar Rp12.041 menurun menjadi Rp13.332 pada 30 juni 2015. IHSG sempat meningkat akibat “Jokowi Effect” dari 5.041 (20/10/2014) menjadi 5.523 (7/4/2015). Habis itu, masa “bulan madu” dengan Kabinet Kerja usai dan IHSG terus melemah. Pada 3 Juli 2015, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melorot hingga 4.958 dan kurs dolar AS melemah hingga Rp 13.316. Bandingkan dengan awal 2013, saat kurs masih Rp 9.685 dan IHSG 4.346,48. Memasuki tahun 2018, IHSG mulai melejit menembus 6.680-an, meskipun mulai merosot di akhir bulan Maret menjadi hanya sekitar 6.100-an. Seiring dengan merosotnya IHSG, kurs rupiah terhadap dolar AS berfluktuasi dengan trend melemah, di sekitar Rp 13.288-13.797. Gambar berikut menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan antara kurs dan IHSG. Artinya, bila IHSG merosot maka rupiah cenderung melemah, namun bila IHSG meningkat maka rupiah cenderung menguat terhadap dolar AS.

Kendati demikian, kita tidak bisa menyalahkan pemerintah semata karena kewenangan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ada di tangan BI selaku bank sentral di negeri ini. UU No. 6/2009 memberi mandat kepada BI untuk menjaga kestabilan nilai Rupiah. Untuk itu, BI menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (inflation targeting framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang. Menurut Perry Warjiyo (2015), BI menerapkan pendekatan baru dengan bauran kebijakan (policy mix) dalam pelaksanaan 3 tugas pokok yaitu: (1) kebijakan moneter yang konsisten dan kredibel, (2) stabilitas sistem keuangan yang kuat dan teruji, dan (3) penyelenggaraan sistem pembayaran yang inovatif dan bertatakelola baik. Kebijakan difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan relaksasi kebijakan makroprudensial untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sejak Gubernur BI dipegang Agus Martowardoyo, nyatanya depresiasi rupiah mencapai lebih dari 41% pasca 24 Mei 2013. Catatan depresiasi rupiah terhadap USD di era SBY jilid 1 hanya 4.5%, era SBY jilid 2 mencapai 30,5%, era Jokowi 14,2% Uniknya, melemahnya nilai tukar rupiah dibarengi dengan melesatnya IHSG. Pelemahan Rupiah tersebut, menurut versi resmi (BI, 2018: 14), dipengaruhi oleh penguatan dolar AS secara global dan terbatas…[11:56, 4/24/2018] Herdi Simpati: Sejak Gubernur BI dipegang Agus Martowardoyo, nyatanya depresiasi rupiah mencapai lebih dari 41% pasca 24 Mei 2013. Catatan depresiasi rupiah terhadap USD di era SBY jilid 1 hanya 4.5%, era SBY jilid 2 mencapai 30,5%, era Jokowi 14,2% Uniknya, melemahnya nilai tukar rupiah dibarengi dengan melesatnya IHSG. Pelemahan Rupiah tersebut, menurut versi resmi (BI, 2018: 14), dipengaruhi oleh penguatan dolar AS secara global dan terbatasnya sentimen positif di domestik. Volatilitas Rupiah sampai dengan akhir 2017 juga tercatat mengalami peningkatan meski tetap lebih rendah dibandingkan dengan negara pembanding antara lain Rand (Afrika Selatan), Lira (Turki), Real (Brazil), Won (Korea Selatan), Rupee (India), Peso (Filipina), Singapore Dollar (Singapura), Bath (Thailand), dan Ringgit (Malaysia).

Penyebab

Benarkah faktor eksternal semata ataukah pondasi ekonomi Indonesia yang “tidak sehat” sehingga rawan terhadap guncangan eksternal? Faktor apa di balik merosotnya nilai tukar rupiah?

Pertama, dari sisi eksternal, ada beberapa faktor di balik rentannya pasar valas dan modal kita. Pelemahan rupiah dipengaruhi sentimen negatif terkait dengan meningkatnya ketidakpastian global akibat pertumbuhan ekonomi dunia yang cenderung turun. Sejak Januari 2012, rupiah terdepresiasi terus-menerus, dari Rp 9.000-an awal Januari 2012 menembus di atas Rp 11.000 per dollar AS Agustus 2013, akhir September-Oktober 2016 melemah hingga Rp 14.700. Selewat itu, hingga hari ini (23 april 2018) kurs berada di rentang Rp 13.010 hingga 13.990.

Rupiah sempat melemah paling tajam akibat banyak investor asing menarik investasi mereka di Asia seiring dengan rencana bank sentral AS (The Fed) mengurangi kebijakan quantitative easing (QE). QE adalah kebijakan moneter yang diterapkan The Fed untuk mendorong perekonomian karena kebijakan moneter yang standar menjadi tidak efektif dan suku bunga sudah amat rendah mendekati nol. Caranya, The Fed membeli sejumlah aset finansial, yang berupa obligasi jangka panjang dan US Treasury Notes, di bank komersial ataupun lembaga keuangan lain. The Fed melakukan QE yang pertama pada 25 November 2008 hingga akhir Maret 2010, tadinya hanya 600 miliar dollar AS, tetapi akhirnya mencapai 1,75 triliun dollar AS. Pada QE tahap kedua, The Fed membeli 600 miliar dollar AS selama November 2010-Juni 2011. QE ketiga 12 September 2012, The Fed mengumumkan membeli surat berharga jangka panjang 40 miliar dollar AS per bulan. 19 Juni 2013, the Fed mengumumkan penurunan (tapering off) pembelian surat berharga jangka panjang. QE dinyatakan berakhir pada September 2017 dan the Fed mulai menaikkan suku bunga (federal fund rate) hingga 1,5% pada tahun 2018. Arah kebijakan moneter AS dapat disimak di Federal Reserve System, Monetary Policy Report, 23/2/2018.

Kedua, gejolak di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang banyak terpengaruh program QE AS, telah mendorong investor membeli aset berisiko, terutama yang dimiliki negara berkembang, termasuk Indonesia. Setelah QE1, QE2, dan QE3 diberlakukan, terjadi tren yang sangat bullish pada indeks Dow Jones dan IHSG. Namun, sebaliknya apabila QE dikurangi, likuiditas di pasar AS menurun seiring dengan dikuranginya pembelian aset. Hal ini berdampak terhadap performa indeks saham negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, memasuki tren bearish seiring keluarnya dana asing. Inilah agaknya yang terjadi selama 3 bulan terakhir di mana nilai tukar Rupiah dan IHSG merosot akibat the Fed secara bertahap menaikkan suku bunga di AS.

Ketiga, faktor internal yang memperburuk adalah defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan yang masih berlanjut. Inilah penyakit kronis yang menggerogoti ekonomi kita dan membuat tidak sehat. Pada Triwulan IV 2017, defisit transaksi berjalan melonjak hingga USD5,8 miliar (2,2% dari PDB), lebih tinggi dibandingkan dengan defisit pada triwulan IV 2016 yang sebesar USD1,8 miliar (0,7% dari PDB). Meningkatnya defisit diakibatkan oleh menyusutnya surplus neraca perdagangan nonmigas serta meningkatnya defisit neraca perdagangan migas dan neraca jasa. Surplus neraca perdagangan nonmigas menurun karena impor nonmigas meningkat 8,4% (qtq), melampaui peningkatan ekspor nonmigas yang hanya 4,3% (qtq). Defisit neraca perdagangan migas meningkat, terutama didorong oleh peningkatan impor minyak yang lebih besar dari peningkatan ekspor minyak. Kenaikan defisit neraca jasa terutama dipengaruhi oleh peningkatan defisit jasa transportasi seiring kenaikan impor barang. Indonesia kini menjadi net importer minyak namun belum berhasil menggenjot ekspor nonmigas, menjalankan strategi substitusi impor, serta menekan defisit neraca jasa.

Defisit transaksi berjalan yang meningkat perlu dicermati penyebabnya. Defisit terjadi karena didorong terus menurunnya ekspor akibat pelambatan ekonomi global, penurunan tajam harga komoditas global, di tengah masih tingginya impor, baik migas maupun nonmigas, serta adanya pembayaran bunga utang yang cukup besar sejak triwulan II-2013. Pada akhir Mei 2015, cadangan devisa sebesar 110,77 miliar dollar AS, yang ekuivalen dengan 7,1 bulan impor. Bandingkan dengan posisi cadangan devisa akhir Februari 2018 yang tercatat 128,06 miliar dolar AS, yang menurun dibandingkan dengan posisi akhir Januari 2018 yang mencapai 131,98 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa ini mampu membiayai sekitar 7,9-8,1 bulan impor dan diyakini di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Penurunan cadangan devisa pada Februari 2018 ini terutama bersumber dari penggunaan devisa untuk pembayaran ULN pemerintah, stabilisasi nilai tukar rupiah, serta menurunnya penempatan valas perbankan di BI akibat pembayaran kewajiban valas penduduk.

Keempat, faktor internal lain yang perlu dicermati adalah utang swasta yang sebagian besar jatuh tempo. BI melaporkan, utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir November 2017 tercatat sebesar 347,3 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.636,455 triliun dengan kurs Rp 13.350 per dollar AS, yang artinya meningkat 9,1 persen per tahun. Kendati rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat stabil di kisaran 34%, ULN sektor swasta pada November 2017 tercatat sebesar 170,6 miliar dollar AS, sementara ULN sektor publik tercatat 176,6 miliar dollar AS pada periode yang sama. ULN swasta ini terkonsentrasi 78% di sektor keuangan, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih, serta pertambangan. ULN tetap didominasi ULN jangka panjang yang memiliki pangsa 85,7% dari total ULN.

Data resmi menunjukkan surplus transaksi modal dan finansial meningkat dari USD29,3 miliar pada 2016 menjadi sebesar USD29,9 miliar pada 2017. Faktor pendorongnya adalah kenaikan surplus investasi asing baik dalam bentuk Foreign Direct Investment (PMA) maupun investasi portofolio. PMA terlihat surplus sebesar USD4,6 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan surplus pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD3,5 miliar. Namun, investasi penduduk Indonesia di luar negeri pada triwulan IV 2017 mencatat arus keluar sebesar USD0,5 miliar. Investasi langsung yang dilakukan oleh investor asing di Indonesia mengalami arus masuk neto sebesar USD5,1 miliar.

Kelima, melorotnya nilai tukar rupiah berpotensi menyulut utang macet dalam bentuk valas. Apalagi ULN swasta nasional banyak yang belum memiliki lindung nilai (hedging). BI melaporkan pada tahun 2014, sebanyak 88% ULN sektor swasta di Indonesia belum melakukan fasilitas lindung nilai. Pertumbuhan ULN swasta terus menurun meskipun levelnya masih tinggi. Di akhir 2014, utang luar negeri sekitar USD163,6 miliar, menurun pada akhir 2016 menjadi sebesar USD158,7 miliar, pada November 2017 kembali meningkat sebesar USD170,6 miliar, atau tumbuh 4,2%.

Efektifitas Kebijakan

BI menerbitkan sejumlah kebijakan moneter guna meningkatkan pasokan valas secara lebih efektif. Namun, sejak Agus Martowardojo menjadi gubernur BI, rupiah terus merosot terhadap USD. Awal dilantik sebagai gubernur BI (24 Mei 2013), kurs rupiah masih senilai Rp 9.772. Pada 29 Marer 2018, kurs melemah menjadi Rp 13.756. Artinya. dari 24 Mei 2013 hingga Maret 2018, rupiah telah mengalami depresiasi hingga 40,7%.

Sebenarnya berapa seharusnya kurs rupiah yang mendekati daya belinya? Berdasarkan teori purchasing-power parity (PPP), dalam jangka panjang kurs akan bergerak dengan harga yang sama untuk komoditi yang sama. Inilah yang dikenal dengan “the law of price”. Harga komoditi global, seperti hamburger BigMac, seharusnya sama bila dinyatakan dalam mata uang yang sama di seluruh negara di dunia. Dengan kurs Rp/USD yang aktual sebesar Rp 13.359, harga hamburger BigMac di Indonesia Rp 35.750 (atau setara dengan USD2,68) pada Januari 2018. Harga BicMac di Amerika Serikat pada waktu yang sama jauh lebih mahal senilai $5.28. Jadi kurs Rp yang sesuai dengan PPP harusnya Rp 6.771. Namun karena kurs senyatanya sebesar Rp 13.359, maka bila dinilai dalam Big Mac Currency, nilai rupiah saat ini sudah dinilai terlalu rendah (undervalued) hingga 49,3%. Dibandingkan dengan Juli 2013, undervalued Rp hanya sebesar 38%, artinya nilai Rp makin merosot. Anda bisa mencermati kurs Big Mac untuk semua mata uang, termasuk Rp, di http://www.economist.com/content/big-mac-index, Dengan kata lain, fungsi utama BI berdasarkan UU No.3/1999 yang menjaga stabilitas nilai tukar rupiah masih perlu dipertanyakan efektifitasnya.

Penyebab utama anjloknya IHSG dan terpuruknya nilai tukar rupiah sebetulnya adalah struktur ekonomi kita yang sejak lama ”tidak sehat”, tetapi diberi obat yang tidak cespleng. Agaknya masih perlu ”obat” yang mampu menyembuhkan Indonesia dari penyakit kronis. Melemahnya rupiah dan IHSG perlu dicari akar masalahnya. Faktor eksternal hanya pemicu, tetapi sumber penyakit kronis yang membikin struktur ekonomi tidak sehat perlu diprioritaskan dan dipilih obatnya. Tanpa ada QE dan kenaikan bunga di AS pun, neraca perdagangan dan transaksi berjalan yang tidak sehat, mengakibatkan pelemahan rupiah, hanya tunggu waktu. Tanpa perubahan mendasar kebijakan makro dan sektoral, ancaman krisis di pasar modal dan valas, cepat atau lambat akan merembet ke semua sektor, termasuk pasar tradisional dan Usaha Mikro, kecil, Menengah.

Dibandingkan dengan krisis Asia 1998 dan krisis global 2008, penurunan kurs dan IHSG selama beberapa bulan terakhir belum masuk tahap ”krisis” sehingga belum bisa diterapkan protokol krisis. Menurut UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 45, definisi ”krisis pada sistem keuangan” adalah kondisi sistem keuangan yang sudah gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dalam perekonomian nasional yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan antara lain berupa kesulitan likuiditas, masalah solvabilitas, dan/atau penurunan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Namun, langkah antisipatif dan proaktif bernuansa jangka pendek dan menengah agaknya amat ditunggu pelaku bisnis dan rakyat. Obat yang ”tidak generik” dibutuhkan untuk mengobati ”penyakit kronis” yang sudah 15 tahun terakhir menggerogoti ekonomi Indonesia.(KONF/)

Sumber : BISNIS.COM

Read More

Pemilu Turki; Peluang dan Lawan Erdogan

Pemilu Turki; Peluang dan Lawan Erdogan

Presiden Turki (kiri) dan Mantan Presiden Abdullah Gul. (Milli Gazete)

10Berita – Ankara. Pemilihan Parlemen dan Presiden di Turki menyisakan waktu dua bulan lagi. Berbagai intrik dan eskalasi sangat mungkin terjadi dalam beberapa waktu mendatang sampai Pemilu Turki digelar.

Banyak pengamat menilai, Presiden Recep Tayyip Erdogan masih berpeluang besar untuk memenangi Pilpres. Namun banyak juga yang menduga bahwa pendahulu Erdogan, Abdullah Gul, akan maju untuk dalam kontestasi tersebut. Berikut adalah peta Pemilu Turki 24 Juni 2018 mendatang:

Lanskap Pemilu

Pemilu Turki kali ini akan menghadapkan dua kelompok, yaitu kelompok koalisi dan oposisi.

– Kelompok Koalisi pemerintah terdiri dari dua partai yaitu Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang diketuai Erdogan, dengan Partai Gerakan Nasionalis (MHP) yang diketuai Devlet Bahçeli.

– Kelompok Oposisi, terdiri dari empat partai utama. Mereka berupaya membentuk koalisi meskipun banyak sekali perbedaan dalam hal ideologi dan visi-misi partai. Empat partai itu adalah:

Partai Rakyat Republik (CHP/ Sekuler)Partai Demokraik Rakyat (HDP/ Kurdi)Partai Baik (GP/ Konservatif yang lebih dekat dengan sekuler)Partai Saadet (FP/ Islami)

Kandidat

Beberapa tokoh dan politisi disebut-sebut akan meramaikan kontestasi Pilpres mendatang. Mereka adalah:

– Presiden Recep Tayyip Erdogan

– Ketua Partai Baik, Meral Akşener, yang mengumumkan niatnya menghadapi Erdogan.

– Mantan Presiden Abdullah Gul. Prospek pencalonnya apabila terjadi eskalasi mendadak yang dapat mengganggu keseimbangan dalam pemilu mendatang. ia Merupakan sekutu Erdogan, dan juga salah satu pendiri Partai AKP.

Sementara Partai CHP, yang merupakan oposisi utama pemerintah saat ini, belum mengumumkan siapa kandidatnya. Terjadi perdebatan di internal partai antara pendukung koalisi dengan Gul, dan kelompok yang mendukung kandidat kuat macam Akşener. Selain itu ada pula kelompok Kamalis, yang menyeru untuk mengusung kandidat sendiri.

Peluang Abdullah Gul

Abdullah Gul dikabarkan sering menjalin pertemuan dengan Partai Saadet, Partai Baik dan Mantan PM Turki Ahmet Davutoğlu, serta pertemuan dengan kelompok oposisi lainnya. Hal ini dinilai sebagai niat Gul untuk maju melawan Erdogan pada Pilpres mendatang.

Spekulasi semakin besar saat Gul memilih diam dan tidak berkomentar terhadap pemberitaan tentang niatnya untuk maju atau menggalang koalisi dengan kelompok oposisi. Selain itu, Gul juga termasuk yang menolak Referendum Konstitusi Turki tahun lalu. Kejelasan tentang Gul disebut-sebut akan terlihat dalam beberapa hari mendatang.

Erdogan, Bahçeli dan Gul

Erdogan menanggapi kemungkinan pencalonan Gul dengan bahasa halus. Ia menyebut tidak masalah jika Gul pada akhirnya maju untuk menghadapinya. Sebuah tanggapan yang dinilai hangat, terlebih Erdogan menyebut Gul dengan “Saudaraku”.

Sebaliknya, tanggapan pedas justru datang dari mitra koalisi Erdogan, Devlet Bahçeli. “Ada strategi jahat yang tengah dipersiapkan dengan pembentukan opini publik terkait pencalonan Mantan Presiden Abdullah Gul,” katanya.

Dalam unggahannya di twitter, Bahçeli menambahkan, “Organisasi teroris Gulen memimpin langkah yang diterima oleh teroris PKK dan musuh-musuh Turki. Sementara Partai CHP, HDP, dan Saadet dengan semangat mendorong pencalonan Gul.”

Skenario Pemilu:

Para pengamat menilai ada beberapa skenario yang akan terjadi dalam Pilpre Turki mendatang:

1. Erdogan vs Perpecahan Oposisi

Kemungkinan Gul tidak akan mencalonkan diri menghadapi Erdogan. Sebaliknya, Erdogan akan menghadapi kandidat dari kelompok oposisi, di mana Akşener salah satunya, dan mungkin juga kandidat dari CHP. Ini tentu akan menaikkan posisi Erdogan di hadapan keterbelahan Oposisi, dan selesai hanya dengan satu putaran.

2. Erdogan, Gul dan Oposisi

Skenario ini terjadi apabila Gul mencalonkan diri secara independen, atau dengan Partai Saadet, dengan adanya kandidat lain dari oposisi tentunya. Suara oposisi di sini tentu terpecah. Dengan begitu, Gul berpeluang maju ke putaran kedua dan menghadapi Erdogan.

3. Erdogan vs Gul

Skenario ini terjadi apabila kelompok oposisi sepakat mendukung Abdullah Gul. Pemilu akan menjadi ajang pertarungan besar antara ‘dua mantan sekutu’. Gul disebut akan memperoleh suara dari pemilih Erdogan, selain juga pemilih yang tidak suka dengan kebijakan-kebijakan Erdogan.

Pencalonan Gul

Pengamat Hubungan Internasional, Amani Sinwar mengatakan, ada kemungkinan Gul menolak untuk mencalonkan diri menghadapi Erdogan.

Kepada Aljazeera.net ia menambahkan, “Gul adalah Mantan Presiden Turki, dan salah satu pendiri AKP. Karakternya penuh dengan kompromi dan bijak. Pencalonannya akan dinilai sebagai karakter kontroversial. Dan mungkin akan mengakhiri karir politiknya apabila ternyata kalah dengan Erdogan.”

Namun Sinwar menilai ada beberapa sebab yang mendorong pencalonan Gul. Di antaranya, ada kecenderungan yang kontradiksi dengan orientasi dan kebijakan Erdogan di internal partainya.

Selain itu adapula kemungkinan suara-suara tidak suka di dalam Partai MHP. Yaitu kader-kader yang menginginkan kandidat yang lebih liberal, dan dapat memulihkan hubungan Turki dengan Barat dan AS.

Kurang Siap

Sementara itu, Sinwar juga melihat adanya ketidaksiapan di barisan oposisi dalam menghadapi percepatan pemilu. “Mereka menilai pemilu sangat mendadak dan membuat mereka di bawah tekanan,” kata Sinwar.

Sinwar menambahkan, barisan oposisi juga sulit dalam memunculkan satu kandidat bersama. Hal ini berkaitan dengan perbedaan ideologi masing-masing partai.

Terkait Gul, Sinwar menyarankan agar ia tidak gegabah sampai oposisi utama bersepakat dalam satu barisan. Menurutnya, pencalonan Gul bersamaan dengan adanya kandidat lain di pihak oposisi, hanya akan menguntungkan Erdogan.

Tantangan Erdogan

Terkait hal ini, Sinwar menilai Abdullah Gul adalah satu-satu yang dapat menjadi tantangan bagi Erdogan. “Gul adalah satu-satunya yang dapat mengeruk suara dari AKP. Terlebih ada semacam ketidakpuasan dengan sistem presidensial dan kebijakan Erdogan,” jelasnya.

Selain itu, faktor regional dan internasional juga sangat berpengaruh dalam pemilu Turki mendatang. “Negara-negara Eropa hingga Amerika mungkin akan melihat Gul sebagai mitra yang cerdas dan lebih bijak,” lanjutnya.

Isu pencalonan Gul ini, seperti penilaian para pengamat, memang seakan dihembuskan oleh oposisi untuk melemahkan Erdogan. Barisan oposisi berkeyakinan bahwa Erdogan hanya bisa dikalahkan dengan salah satu sekutunya sendiri. (whc/)

Sumber :dakwatuna

Read More

Cak Imin Kembali Dilaporkan Ke KPK , Ada Bukti Baru ?

Cak Imin Kembali Dilaporkan Ke KPK , Ada Bukti Baru ?

tribunnews.com

10Berita, Persaingan politik menjelang Pilpres semakin panas. Muhaimin Iskandar kembali dilaporkan ke KPK oleh pihak yang menduhnya korupsi saat Ia masih menjabat sebagai Menakertrans. Ya inilah politik, makanya ada yang bilang politik itu kejam. Kemarin-kemarin tidak ada apa-apa alias adem, tiba-tiba muncul kembali saat Cak Imin hendak maju Cawaapres.

Sebagiaman diketahui, Kelompok yang menamakan dirinya MAKI meminta komisi antirasuah mengusut dugaan keterlibatan Cak Imin dalam kasus dugaan suap pembahasan anggaran dana optimalisasi P2KT Kemnakertrans tahun 2014.(merdeka.com, 25/04).

merdeka.com

Menanggapi hal tersebut ,Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ini menyebut laporan dilakukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ke KPK terkait kasus korupsi di Kemenakertrans adalah bentuk kampanye hitam. Laporan itu menurut dia dilakukan saat dirinya tengah mengkampanyekan dirinya sebagai cawapres Jokowi untuk Pilpres 2019. Padahal menurutnya kasus tersebut sudah selesai dan Ia dinyatakan tidak bersalah.

Koordinator MAKI Boyamin, menuturkan, jika dalam jangka waktu 30 hari desakannya tak diindahkan oleh lembaga pimpinan Agus Rahardjo, maka dia akan mengajukan gugatan praperadilan.

Referensi pihak ketiga

"Maka dengan terpaksa kami akan mengajukan gugatan praperadilan sebagaimana telah dilakukan pada perkara-perkara korupsi lainnya termasuk praperadilan perkara mega-korupsi Bank Century," kata dia sebagaimana dikutip merdeka.com. **

Sumber : UC News

Read More

Respons Rizieq Shihab Saat Persaudaraan Alumni 212 Bertemu Jokowi

Respons Rizieq Shihab Saat Persaudaraan Alumni 212 Bertemu Jokowi

10Berita, Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Yusuf Muhammad Martak mengaku Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab senang mengetahui pertemuan Persaudaraan Alumni 212 dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pertemuan tertutup itu diduga dilakukan di Masjid Istana Kepresidenan Bogor, Minggu, 22 April lalu.

"(Hasil pertemuan dengan Presiden) otomatis langsung disampaikan ke Habib Rizieq Shihab. Dan respons Beliau sangat senang sekali kita bisa ketemu dan pertemuan tidak sesingkat yang seperti biasanya," kata Martak di Restoran Larazeta, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu, 25 April 2018.

Menurut dia, pertemuan Persaudaraan Alumni 212 dengan Jokowi itu berlangsung hampir tiga jam. Mulai dari pukul 12.10 WIB hingga pukul 14.30 WIB. Dia menuturkan pertemuan didahului dengan salat Zuhur berjemaah.

"Dari mulai salat Zuhur bersama, kita mulai diskusi. Kita makan siang bersama dan akhirnya kita berpisah," ujar Martak.

Sempat ada ketakutan, Rizieq Shihab tak setuju dengan pertemuan antara Persaudaraan Alumni 212 dan Jokowi. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. 

"Justru saya diizinkan oleh Beliau. Jadi, saya agak meragukan, tapi akhirnya diizinkan sama Beliau, karena bagi Beliau, bagaimana pun Jokowi adalah Presiden RI yang patut kita hormati dan patut kita melakukan komunikasi dan diskusi, agar Beliau juga dapat masukan yang akurat dari semua pihak," ucap Martak.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Demi Bangsa

Dia mengatakan pertemuan antara Persaudaraan Alumni 212 dengan Jokowi dilakukan demi kebaikan bangsa.

"Berdasarkan kesibukan Presiden, kita sambil menunggu proses-proses yang berjalan di aparat, karena juga sekian waktu belum juga yang signifikan, ya kita mencoba mencari jalan yang terbaik. Apa yang kita lakukan demi kepentingan bangsa, bukan kepentingan kelompok atau individu," tandasnya.

Sumber: Merdeka.com

Read More

RESPECT!! Ahmad Dhani: Meskipun Pedang ada di Leher, Saya Akan Tetap Mengatakan Kebenaran

RESPECT!! Ahmad Dhani: Meskipun Pedang ada di Leher, Saya Akan Tetap Mengatakan Kebenaran

10Berita, Musisi Ahmad Dhani sudah dua kali menjalani sidang kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada Senin (16/4/2018) dan Senin (23/4/2018).

Seperti diketahui, Ahmad Dhani ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana ujaran kebencian setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan gelar perkara pada 23 November 2017.

Ahmad Dhani dilaporkan ke polisi oleh pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok bernama Jack Boyd Lapian yang merupakan pendiri BTP Network pada Kamis (9/3/2017).

Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya - ADP

— Dhani Ahmad Prasetyo (@AHMADDHANIPRAST) 6 Maret 2017

Ahmad Dhani dilaporkan karena diduga telah melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ahmad Dhani dipolisikan terkait kicauannya di twitter pada 6 Maret 2017 yang berbunyi: "Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya - ADP".

Saat menghadiri sidang, Ahmad Dhani ditemani anak bungsunya, Abdul Qodir Jaelani (17) atau Dul.

Dihadapan para wartawan, Ahmad Dhani mengatakan:

"Terutama untuk anak-anaku yang datang ke sidang, bahwa ini adalah pelajaran nyata buat mereka, bahwa mengatakan KEBENARAN itu WAJIB, meskipun ujung tombak ada di leher kita, meskipun pedang ada di leher kita, kita akan tetap mengatakan kebenaran."

"Jadi, bahwa pembela penista agama itu adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya itu adalah kebenaran. Dan tidak ada siapapun bisa melarang saya mengatakan itu."

RESPECT!!

Simak selengkapnya video...

— ElSang (@elfizal) 25 April 2018

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

Amien Rais: Insya Allah Anies Baswedan Jadi Penyelamat Negeri

Amien Rais: Insya Allah Anies Baswedan Jadi Penyelamat Negeri

10Berita, JAKARTA - Tokoh Reformasi dan mantan Ketua MPR RI, Prof. Dr. Amien Rais hadir di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (24/4/2018). Ia diundang menjadi pembicara dalam acara Tasyakuran Satu Tahun Ustazah Peduli Negeri.

Di tengah-tengah Amien menyampaikan pidatonya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan masuk ke ruangan Balai Agung. Anies masuk melalui pintu samping. Ia langsung naik ke panggung dan menghampiri Amien yang masih berdiri di podium.

Kedatangan Anies disambut sorak-sorai ratusan ustazah. Sampai di atas panggung, Anies sempat menyalami Amien. Tak langsung melepaskan, Amien memegang tangan Anies untuk beberapa saat.

"Ini tangannya mau saya ramal, insya Allah besok jadi penyelamat negeri," ujar Amien.

Pernyataan Amien itu pun diamini oleh para ustazah yang memenuhi ruang Balai Agung. Mendengar hal itu, Anies tak membalas sepatah kata pun. Ia hanya tersenyum lebar dan tertawa sambil menuju ke kursi yang telah disediakan untuknya.

Setelah situasi dan kondisi ruangan mulai tenang, Amien melanjutkan pidatonya. Dalam pidato tersebut, Amien menceritakan pengalaman dalam Pilkada DKI.

Amien menuturkan, saat Pilkada DKI 2017 Anies dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno diprediksi akan kalah karena kekurangan logistik dalam bertarung. Namun, pada kenyataannya mereka justru dapat keluar sebagai pemenang.

"Kadang-kadang kita (berpikir) kalah logistik, mana mungkin bisa menang pilkada. Ini buktinya, kekurangan logistik bisa jadi (pemenang) dibanding (lawannya) itu," katanya.

Saat dikonfirmasi selepas acara terkait 'ramalan'nya kepada Anies Baswedan jadi penyelamat negeri, Amien sempat tertawa. Menurut dia, pernyataan itu bertujuan untuk mengetes calon pemilih dari kalangan ibu-ibu. "Saya sedang testing the voter saya. Jadi, reaksi ibu-ibu gimana?" ucapnya, seperti dilansir Republika.

Anies Baswedan santer disebut berbagai pengamat sebagai 'kuda hitam' yang berpotensi besar kalahkan Jokowi di Pilpres 2019 yang akan datang.

Berikut cuplikan videonya...

— #2019GantiPresiden❤ComeTrue (@sailordreamer) 25 April 2018

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

Tanggapi Soal Partai Setan, Ustaz Somad: Saya pun Akan Dilaporkan Orang karena Bicara Ini

Tanggapi Soal Partai Setan, Ustaz Somad: Saya pun Akan Dilaporkan Orang karena Bicara Ini

Ustaz Abdul Somad menanggapi pernyataan mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais yang kontroversial.

Yakni tentang istilah partai yang membela Allah dan partai setan yang dilontarkan dalam acara keagamaan di Mampang, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Somad menyebut bahwa istilah tersebut merupakan istilah yang sudah lama dipakai sejak zaman Nabi Muhammad SAW.

Ia juga menyadari bahwa akhir-akhir ini sejumlah tokoh kerap berbicara dan mengaitkan isu dengan agama.

Hal tersebut dianggap wajar karena agama dianggap sebagai petunjuk dalam hidup.

Hanya saja, isu yang dikaitkan agama kini dianggap sensitif.

"Tapi memang zaman sekarang musimnya lagi lapor-melaporkan, dan tidak tertutup kemungkinan, saya pun akan dilaporkan orang karena bicara ini," kata Somad sambil tersenyum.

Sumber : b-islam24h.com

Read More

PKS Minta Ulama Alumni 212 Tetap Waspada dan Tidak Dimanfaatkan Jokowi

PKS Minta Ulama Alumni 212 Tetap Waspada dan Tidak Dimanfaatkan Jokowi

10Berita – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera mengapresiasi silaturahim yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah ulama alumni aksi unjuk rasa 2 Desember 2016 atau alumni 212.

Namun, ia mengingatkan alumni 212 agar jangan sampai pertemuan itu dimanfaatkan untuk keuntungan politik Jokowi.

“Bagus silaturahim. Tetap waspada dimanfaatkan,” kata Mardani saat dihubungi, Rabu (25/4/2018).

Mardani mengatakan, dari pertemuan Jokowi dengan para alumni 212 itu, bisa muncul persepsi bahwa Jokowi didukung ulama.

Padahal, belum tentu pertemuan tersebut membawa manfaat bagi umat.

“Pastikan kata kuncinya umat dapat kebijakan dan program apa setelah pertemuan,” kata dia.

Menurut Mardani, salah satu yang harus dilahirkan dari pertemuan itu adalah menghentikan kriminalisasi sejumlah ulama alumni 212, sesuai tuntutan yang disampaikan.

Namun, pertemuan itu juga harus melahirkan kebijakan besar untuk umat.

Misalnya, kebijakan tentang perbankan syariah hingga pendidikan agama.

“Karena itu kalau umat tidak dapat kebijakan atau program yang jelas, pertemuan itu perlu dievaluasi,” kata salah satu bakal calon presiden dari PKS ini.

Jokowi sebelumnya mengakui ia menggelar pertemuan tertutup dengan para alumni 212 di Istana Bogor, Minggu (22/4/2018).

Pertemuan yang diawali dengan shalat zuhur dan makan siang bersama itu sebenarnya digelar tertutup, namun belakangan bocor ke publik.

Jokowi menyebut pertemuan itu bertujuan untuk silaturahim, sehingga menyelesaikan berbagai masalah yang ada.

Namun, Presiden enggan merinci masalah-masalah yang dimaksud.

Sementara itu, alumni 212 yang bertemu Jokowi menyebut, dalam pertemuan itu mereka meminta Kepala Negara untuk menghentikan kriminalisasi terhadap sejumlah ulama.[]

Sumber :tribunnews

Read More