Jurus Gerindra - PKS Gaet Partai Lain Ikut Koalisi Pilpres 2019

Jurus Gerindra - PKS Gaet Partai Lain Ikut Koalisi Pilpres 2019

10Berita, Koalisi Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tinggal menunggu ketuk palu. Sejumlah langkah telah dilakukan untuk menjajal kemungkinan koalisi kedua partai tersebut di pemilu 2019.

Langkah terbaru yang dilakukan kedua partai adalah membentuk sekretariat atau posko bersama. Posko ini diresmikan, Jumat 27 April 2018, di Rumah The Kemuning, Jalan Amir Hamzah Nomor 4, Menteng, Jakarta.

Persemian Sekber ini dihadiri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo tiba pukul 19.00 WIB dengan mengenakan seragam safari warna putih.

Selain Prabowo, hadir juga Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik, Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais, dan Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal. Tak ketinggalan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno, yang dalam struktural Partai Gerindra didapuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Ini peresmian posko bersama Gerindra dan PKS yang pertama. Lewat posko inilah kami bergerak untuk lakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain. PAN, PKB, Demokrat, dengan partai lain yang ingin buat perubahan terhadap bangsa ini," ujar Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik sebelum ikut masuk ke ruang VIP, Jumat (27/4/2018).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) ini merupakan inisiatif dari kader Gerindra yang sering berkomunikasi dengan PKS. Dan merupakan kelanjutan dari pertemuan di restoran Meradelima antara PKS dan Gerindra.

Rencananya, Sekber ini akan banyak didirikan seiring banyaknya dukungan dari partai lain, akan semakin banyak posko yang didirikan.

"Kalau nanti ada gabung rekan-rekan lain ya. Saya kira nanti akan ada banyak posko yang akan didirikan," ungkap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

Tepis Isu soal Prabowo

Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, keberadaan Sekber ini salah satunya untuk menepis isu-isu yang berkembang tentang Prabowo terkait Pilpres 2019.

Dia mencontohkan mulai dari isu King Maker, hingga isu maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo atau Jokowi.

"Sekber ini untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap isu-isu liar yang menyebutkan Pak Prabowo jadi King Makeratau cawapres Pak Jokowi," ungkap Andre, Jumat 27 April 2018.

Terkait hal ini, Taufik mengatakan, peresmian posko bersama ini sebagai salah satu bukti bahwa Gerindra tak akan bergabung dengan koalisi Jokowi. Gerindra juga tak akan menerima tawaran kubu Jokowi untuk menjadikan Prabowo sebagai cawapres Jokowi.

"Prabowo enggak pernah minta. Dan ini bagian dari jawaban itu (Prabowo tak akan jadi cawapres Jokowi). Bahwa kita sudah siap untuk mencalonkan Prabowo sebagai presiden," jelas Taufik.

Ia juga menegaskan, sekber ini sebagai salah satu pertanda keyakinan Prabowo akan maju menjadi capres. "Ini ada sekber, simbol keyakinan," lanjut Taufik.

"Berawal dari sini kita merencanakan kemenangan dan tercapai, karena aura kemenangannya ada di sini," ucap Taufik lagi.

Menurutnya dorongan agar Prabowo berada di belakang layar atau menjadi king makerdiembuskan pihak-pihak yang takut Prabowo maju kembali sebagai capres.

 

 

Terima Partai Lain

Menurut Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade, Sekber Gerindra dan PKS ini sangat terbuka menerima partai lain untuk masuk dalam koalisi Prabowo, termasuk Partai Amanat Nasional (PAN).

"Sekber PKS dan Gerindra ini masih terbuka untuk bergabungnya partai-partai lain. Mudah-mudahan PAN juga bisa bergabung dalam Sekber ini," kata Andre.

Disebutkan, posko bersama ini akan menjadi tempat diskusi partai, termasuk juga mendiskusikan soal cawapres. Cawapres akan ditentukan oleh capres dan parpol koalisi.

Lalu apakah pembentukan Sekretariat Bersama ini menandakan Gerindra dan PKS sudah resmi berkoalisi?

Fadli Zon mengatakan, pembentukan sekber bukan berarti partai pimpinan Mohammad Sohibul Iman itu resmi berkoalisi dengan Partai besutan Prabowo Subianto. Menurutnya, peta koalisi baru itu akan di resmikan pada Agustus mendatang.

"Belumlah. Kalau pengikatan nanti resminya Agustus. Ini bagian dari satu inisiatif dari bawah. Bottom up lah kita," kata Fadli.

Meski demikian, antara Gerindra dan PKS disebut telah memiliki chemistry satu sama lain dan hubungan itu dikuatkan dengan adanya sekber.

"Kita memang sudah ketemu chemistry-nya. Kita sudah tahu ke depannya mau apa untuk bangsa dan negara, antara PKS dan Gerindra. Kemudian dari sini kita kembangkan dengan partai-partai lainnya," jelas Taufik.

Bagaimana respons PAN? 

Dimintai komentarnya soal pembentukan Sekber Gerindra-PKS, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengaku sudah mengetahui rencana itu. Dia mengaku sudah mendapat kabar sejak 2 minggu yang lalu.

"Kita sudah tahu kok. Sudah diinfokan 2 minggu yang lalu," ucap Eddy kepada Liputan6.com, Kamis 26 April 2018.

Dia menegaskan, pembentukan Sekber tersebut bukan berarti dua partai itu meninggalkan PAN. Justru, ia menilai Gerindra dan PKS menghormati partainya.

"Justru teman-teman Gerindra dan PKS menghormati PAN yang belum melaksanakan Rakernas sebagai proses internal partai dalam menentukan arah politik kita di tahun 2019," tandas Eddy.

Sumber :Liputan6.com 

Read More

Soal Pelanggaran TKA, Apindo Minta Aturan Ditegakkan

Soal Pelanggaran TKA, Apindo Minta Aturan Ditegakkan

Tenaga Kerja dari Cina ( ilustrasi)

Ada persoalan di kelembagaan dan pelaksanaan aturan

10Berita ,JAKARTA -- Asosasi pengusaha Indonesia (Apindo) angkat bicara soal temuan Ombudsman terkait sejumlah pelanggaran dalam penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Direktur Eksekutif Apindo Agung Pambudi meminta adanya tindakan tegas untuk menertibkan pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Ia mengatakan, jika dilihat dari sisi regulasi, pemerintah sebenarnya sudah mengatur dengan jelas syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi perusahaan untuk menggunakan TKA di Indonesia. Hanya saja, jika pada prakteknya banyak pelanggaran yang terjadi, Agung menilai, ada kelemahan dari sisi kelembagaan.

"Mestinya kalau dari sisi regulasi terkait TKA, tidak ada masalah. Saya melihat ada persoalan di kelembagaan dan pelaksanaan aturan," ujarnya, saat dihubungi Republika, Jumat (27/4).

Agung melanjutkan, TKA ilegal juga menjadi persoalan di banyak negara. Namun, hal itu tindak lantas membuat mereka menutup pintu bagi masuknya tenaga kerja asing.

Bagi Agung, yang penting adalah bagaimana agar kementerian dan lembaga terkait yang mengurusi TKA dapat melakukan koordinasi dengan baik, mulai dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Tenaga Kerja, hingga pemerintah daerah setempat. Jika itu dilakukan, ia percaya jumlah pelanggaran terkait TKA dapat ditekan.

"Taruhlah ada TKA yang pakai visa kunjungan. Kan bisa dilihat jumlah yang masuk dan keluar. Kalau tidak sesuai berarti ada yang melanggar."

Sumber :Republika.co.id

Read More

Trump Mengancam jika AS tidak Jadi Tuan Rumah Piala Dunia

Trump Mengancam jika AS tidak Jadi Tuan Rumah Piala Dunia

Presiden AS Donald Trump.

Trump ancam negara pemilik suara untuk pilih AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026.

10Berita , WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menilai negaranya layak terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia 2016. Trump pun mengancam apabila AS tidak sampai terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia.

Sosok yang kerap menuai kontroversi sejak memimpin AS tahun lalu ini melemparkan pernyataan bernada ancaman untuk meminta dukungan kepada negara lain. Dalam cuitan di akun resmi twitter@realdonaldtrump, Trump menyebut negara-negara di dunia seharusnya memberikan suara kepada AS.

"Akan sangat memalukan jika negara yang sering menikmati bantuan dari kami, malah melawan Amerika dalam pemilihan tuan rumah Piala Dunia nanti," kata Trump, dikutip Jumat (27/4).

Trump menyasar ancamannya pada negara-negara penerima bantuan dari AS. Pemilik jaringan bisnis properti mewah di berbagai negara ini secara tak langsung mengancam negara-negara pemilik suara untuk memilih negaranya sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026.

Jika tidak memilih AS, negara-negara tersebut dipastikan akan menanggung akibatnya. "Untuk apa kami membantu lagi negara-negara yang tak memberikan dukungannya kepada kami?," kata Trump.

AS bergabung dengan Kanada dan Meksiko untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Lawan Amerika Cs adalah Maroko. Rencananya, hasil pemilihan akan diumumkan pada 13 Juni mendatang di ibu kota Rusia, Moskow.

Sumber : Republika.co.id

Read More

Sopir Lokal Dibayar Rp 5 Juta Sopir Asing Dibayar Rp 15 Juta

Sopir Lokal Dibayar Rp 5 Juta Sopir Asing Dibayar Rp 15 Juta

10Berita, Pro-kontra keberdaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia masih diperde­batkan masyarakat. Setelah diributin terkait jumlahnya yang semakin banyak. Kini muncul kehebohan baru dengan adanya temuan Ombudsman.

Ombudsman adalah negara yang mempu­nyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman menemukan TKA yang bekerja di Indonesia mendapat­kan gaji jauh lebih tinggi dari pekerja lokal. Padahal posisinya sama.

"Perbedaan gaji pekerja lokal dan tenaga kerja asing bisa mencapai tiga kali lipat," kata Komisioner Ombudsman Laode Ida dalam jumpa pers, di Kantor Ombudsman, Jakarta, kemarin.

Laode menuturkan, informasi yang diungkapkan bukan 'abal-abal' tetapi hasil dari investigasi yang dilakukan Ombudsman pada Juni-Desember 2017. Investigasi dilakukan di tujuh provinsi seperti Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Banten.

Diapun mencontohkan profesi sopir, jika sopir yang berasal dari Indonesia hanya mendapat Rp 5 juta, sedangkan sopir TKA bisa Rp 15 juta. "Itu informasi dari lapangan," ungkap Laode.

Yang membuat Laode harus mengelus dada dalam-dalam adalah gaji para TKA itu langsung ditransfer ke rekening bank negara asal mereka. Dia melanjutkan, gaji ditransfer oleh kontraktor ketenagakerjaan di negara asal yang mendatangkan mereka ke Indonesia.

Dikatakan dia, dengan mekanisme seperti itu, Indonesia jelas dirugikan karena TKA yang mendapatkan gaji dari Indonesia tetapi tidak dipotong pajak. "Kerugian negara pasti karena pajak penghasilan dari mereka tidak masuk kas negara," kata Laode.

Agar hasil investigasi ini menjadi perha­tian, Laode mengakui jika pihaknya sudah menyampaikan ke lembaga terkait seperti Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Tenaga Kerja, Kepolisan, hingga Badan Kerja Sama dan Penanaman Modal.

Perbedaan gaji yang sangat mencolok itu membuat warganet gemas. Merekpun menumpahkan unek-uneknya di media sosial dan mengkritik pemerintah yang dinilainya tutup mata.

Akun Andy Watanabe @AndyWatanabe2 mengatakan, TKI di luar negeri kerja ren­dahan... PRT, kuli bangunan, buruh perke­bunan, buruh pabrik dan sebagainya. TKA di Indonesia, buruh rendahan yang bekerja dengan gaji lebih tinggi dari seorang manager.. #menakerpinter... Pinterngibul.

Kritikan juga dilontarkan akun denden dermawan @briggsmaster. "Kita jadi TKI karena gaji minimal 2xlipat dari Indonesia, eh sekarang TKA datang malah gaji berlipat-lipat," kritiknya.

"Katanya gaji tenaga kerja/upah di luar negeri besar dan di dalam negeri kecil, tapi men­gapa TKA ko berlomba-lomba pengen kerja di Indonesia. Bila TKI ingin bekerja di luar negeri dikarenakan mengejar gaji/upah yang besar adalah wajar. Ada apa sebetulnya dengan perso­alan ketenaga kerjaan?," ujar akun Muhammad Labai @Madly73707956.

"Gaji TKA sampai puluhan juta, kok bisa," timpal akun Surya @Surya75586931.

Akun A.Milano @inyo3t mengatakan, san­gat tidak logis jika TKA datang ke Indonesia mendapatkan gaji yang sama di negaranya. "Mas berfikir dulu deh.. Jika TKA China mau kesini untuk digaji 10 juta aja mending mereka di negara mereka sendiri dan pemerintahnya disuruh balikin TKI kita disana buat mereka kerja dan mereka akan lebih memilih kerja di Malaysia yang gajinya lebih tinggi dari sini."

Bahkan akun @andredonatoager mengung­kapkan pengalaman pribadinya mengenai perbedaan gaji yang mencolok. "Di PLG tad buruh TKA digaji 28 juta sedangkan WNI di­gaji 2 sampai 3 juta, miris banget tad. Padahal kerjanya sama-sama kuli tol," ungkap dia yang dibenarkan oleh akun @CECARZ. "Saya orang asli Morowali Sulteng, TKA cina disini arogan merasa kayak memiliki, gaji buruh lokal dan TKA 30:70, disini sering bentrok.. Kami buruh tolak TKA Cina.. Tidak ada ilmu yang didapat karena mereka adalah rata-rata buruh kasar tidak punya skill," bebernya.

Kritikan terhadap pemerintah juga datang dari akun @andyydepp. Menurut dia, sepertiga buruh Indonesia digaji sesuai UMR paling tinggi 3 juta, di luar sana TKI yang jadi buruh di Korea, Jepang, dan Hongkong bisa dapat gaji 15-25 juta. Logikanya gak mungkin TKA mau kerja disini kalo lebih kecil dari gaji di negara mereka.

Senada, @arifka_pipo123 juga mengung­kapkan jika pemerintah bisa menyediakan lapangan pekerjaan dengan besaran gaji yang sama dan keahlian yang sama dengan TKA yang ada. "Saya jamin TKI bakalan pulang semua.. Mudeng.... Belum?," ucapnya.

Sementara akun @Satria07672827 mend­esak kepada pemerintah agar jujur mengenai besaran gaji yang didapat TKA, jika tidak dijelaskan akan menjadi masalah. "Ngaco coba jujur berapa gaji TKA & LOKAL, har­usnya dibuka dong?? Apa iya gaji TKA 1 juta. Mustahil.. Apa dengan datangkan TKA uang izin ini, izin itu gak ada?? Apa uang tambang free?? Dan kalo emang bener bangga, kok yang banyak dari Cina??? Kenapa gak dari semua negara berduyun-duyun kesini. Itu yang jadi tanda tanya," tanya dia.

Pandangan berbeda diungkapkan akun @ NusaMalaka yang mengajak rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap pe­merintah yang membuka kran TKA. "Mari rakyat lawan... Dompleng TKA untuk sesama ASEAN. Ini penipuan. Inilah permainan borjuis elite politik dan taipan, disaat pekerja Indonesia murah, disuplay TKA Cina dengan gaji tinggi. Sengaja menunjukkn bahwa orang Cina di Indonesia bukan pengusaha semua, maka didatangkan TKA Cina."

Jika yang lain rame-rame mengkritik, akun Rahmanda Nizami @MandaNizami justru menuduh jika ada pihak yang mempermasalah­kan TKA sebagai pihak yang takut persaingan. "TKA terkendali, yang ribut serbuan tenaga kerja asing sebenarnya mereka yang takut bersaing, maunya males-malesan kerja, gak mau menin­gkatkan kualitas diri, tapi pengen gaji besar. Isu TKA udah lama sejak awal 2000, we've called it #MEA," ujarnya.

Sumber : b-islam24h.com

Read More

Sempat Buka Hijab, Ikke Nurjanah Kini Mantap Berhijab

Sempat Buka Hijab, Ikke Nurjanah Kini Mantap Berhijab

10Berita, Penyanyi dangdut Ikke Nurjanah resmi mengubah penampilannya. Dia kini memutuskan untuk menutup aurat dan mantap berhijab.

Ahad (18/2/2018) lalu, penyanyi yang mempopulerkan lagu ‘Terlena’ itu mengatakan bahwa keputusannya berhijab diambil sejak akhir tahun lalu. Menurutnya, salah satu faktor yang mendorongnya untuk berhijab adalah ketika dirinya pulang melaksanan ibadah haji di tanah suci.

Momen tersebut akhirnya membawa pelantun Terlena itu membuat keputusan penting dalam hidupnya. Dia mengaku tidak nyaman lagi saat tidak memakai hijab. Sehingga, wanita 43 tahun itu mantap menutup aurat dan tampil berhijab.

“Saya abis berangkat haji, awalnya belum punya niat dan sempat ada kerja jadi masih belum pakai hijab. Ada satu momen saya ngga nyaman lagi ngga pakai jilbab, makanya saya pakai jilbab. Saya merasa lebih tentram,” kata Ikke Nurjanah.

Ikke mengaku pada awal kepulangannya dari ibadah haji, ia masih buka tutup jilbab. Namun, teguran dari orang terdekatnya turut memantapkan hatinya untuk istiqomah berhijab.

“Setelah haji waktu itu sempat aku buka sebelum 40 hari. Itu juga jadi teguran banyak orang, termasuk orangtua saya. Sebelum 40 hari, saya akui saya pernah buka hijab karena pekerjaan,” lanjut Ikke Nurjanah.

Menurut ibunda Ikke Nurjanah, seorang perempuan muslim tak boleh membuka auratnya pada 40 hari setelah menunaikan ibadah haji. Sehingga ketika Ikke telah mantap untuk berhijab, orang tuanya sangat senang dan mendukung keputusan tersebut.

“Orang tua senang banget, saya bilang saya ngga sempurna tapi saya akan belajar. Anak-anak juga mendukung karena saya nyaman,” jelasnya.

Keputusannya berhijab juga didukung pihak manajemen yang telah mengumumkan pada para klien untuk menerima penampilan baru Ikke tersebut.

Terkait pekerjaan, Ikke Nurjanah mengaku tidak takut penampilan barunya memberi pengaruh soal job manggung. Sebagai penyanyi dia menilai rezeki sudah diatur sang pencipta.

“Tuhan udah ngatur jalan dan rezeki, pakai jilbab atau tidak pasti ada rezekinya,” ujarnya. []

Sumber : islampos.com

  

Read More

Fahira Idris Resmi Maju lagi sebagai Calon Anggota DPD RI

Fahira Idris Resmi Maju lagi sebagai Calon Anggota DPD RI

M Zainal/hidayatullah.com

Fahira Idris pada Aksi Bela Islam III di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (02/12/2016).

10Berita – Senator atau Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris, resmi maju kembali sebagai calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta Periode 2019-2024.

Kepastian maju kembali ini setelah semua syarat dukungan yang diserahkan Fahira Idris ke KPU DKI Jakarta dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan pada Kamis Kemarin (26/04/2018).

“Selama hampir empat tahun ini semua sumber daya sudah saya maksimalkan untuk menjalankan kepercayaan warga Jakarta. Saya membuka selebar-lebarnya pintu untuk menjemput aspirasi dan berusaha menyelesaikan berbagai persoalan warga secara langsung.

Untuk itu, saya mohon doa restu kepada warga Jakarta untuk melanjutkan amanat yang sudah diberikan saat ini, dan alhamdulillah sambutan warga Jakarta positif untuk pencalonan ini,” ujar Fahira Idris yang juga Ketua Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) ini di Jakarta dalam siaran persnya kepada hidayatullah.com, Jumat (27/04/2018).

Selama berkiprah hampir empat tahun sebagai senator dan dipercaya sebagai Ketua Komite III DPD RI, Fahira meyakini, lima tahun ke depan DPD akan mampu memberikan peran lebih besar untuk mengubah wajah parlemen Indonesia menjadi lebih baik. Serta, lebih responsif menjemput aspirasi rakyat di daerah dan memperjuangkan menjadi sebuah kebijakan negara.

Fahira yang juga dikenal sebagai aktivis perempuan dan anak ini mengungkapkan, beberapa tahun terakhir ini, kehadiran DPD cukup memberi warna bagi wajah parlemen di republik ini.

Signifikansi kehadiran DPD dinilai juga semakin dirasakan rakyat terutama di daerah-daerah.

“DPD RI cukup berhasil menempatkan diri menjadi saluran alternatif bagi rakyat, saat aspirasi mereka mandek di Pemerintah, DPR, kepala daerah, dan di DPRD. Namun, dengan kewenangan yang semakin besar diberikan, tantangan DPD ke depan juga semakin besar,” ujar Fahira Idris.

Saat ini, lanjut senator yang mempunyai program bantuan hukum gratis bagi warga Jakarta terutama anak dan perempuan korban kekerasan ini, selain memastikan kebijakan otonomi daerah dari Pemerintah Pusat benar-benar untuk kesejahteraan rakyat di daerah lewat berbagai kewenangan legislasi dan pengawasan, DPD RI juga diberi wewenangan mengawasi jalannya kinerja Pemerintahan di Daerah. Baik kinerja kepala daerah maupun DPRD.

Kata dia, sesuai dengan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang baru direvisi, kini DPD RI diberi kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

“Wewenang-wewenang ini hanya bisa menghasilkan kebaikan jika dijalankan oleh senator yang punya kedekatan dengan rakyat dan turun langsung menyalami persoalan di daerahnya.

Juga harus mampu berkoordinasi dengan baik mulai dari dengan Pemerintah, DPR, kepala daerah hingga DPRD di daerahnya masing-masing, sehingga aspirasi rakyat di daerah didengar dan dijadikan sebuah kebijakan,” tukas Ketua Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM) yang punya program ambulans gratis bagi warga Jakarta ini.

Menurut inisiator RUU Ekonomi Kreatif ini, selama hampir empat tahun menjadi senator, ia sudah memaksimalkan dan menunaikan semua janji kerjanya baik sebagai Senator Jakarta maupun Ketua Komite III DPD RI.

Sebagai informasi, dari total 39 pendaftaran bakal calon anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, hanya 33 orang yang dinyatakan memenuhi persyaratan.*

Sumber : Hidayatullah.com

Read More

Data-data Pangan Indonesia di Rezim Jokowi Sengkarut

Data-data Pangan Indonesia di Rezim Jokowi Sengkarut

10Berita, JAKARTA  Pemerintahan dianggap tidak dapat membuat kebijakan lebih baik untuk bidang pangan. Hal ini misalkan saja disebabkan adanya saling tidak sinkronnya antara lembaga satu dengan lembaga lainnya kala menyajikan data.

“Silang sengkarut data pertanian antara satu lembaga dengan lembaga yang lain sebagai salah satu sebab kenapa Indonesia tak bisa menata kebijakan pangan dengan baik,” kata Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI, Jum’at (27/4/2018), di akun Twitter pribadi miliknya.

Di hari ulang tahun HKTI ke-45, Fadli ingin mengusulkan kebijakan amnesti data untuk memberesi silang sengkarut tersebut. “Selama ini publik disuguhi oleh klaim data yang tidak nyambung satu sama lain.”

Awal tahun kemarin, misalnya menurut Fadli Kementerian Pertanian menyebutkan produksi beras kita surplus, tapi Kementerian Perdagangan menyatakan kita perlu impor beras. “Ini kan tak nyambung datanya. Surplus, tapi kok impor? Lalu terjadilah impor.”

Atau, masih menurut dia, pemerintah mengklaim angka kemiskinan dan pengangguran terus menurun, namun tahun ini anggaran bantuan sosial malah melonjak tajam hingga 33 persen. Bahkan, anggaran Kementerian Sosial dalam APBN 2018 meroket hingga hampir 300 persen jika dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. 

“Lho, katanya kemiskinan menurun, tapi anggaran bantuan sosial justru melonjak?! Itu semua terjadi karena persoalan data yang tidak koheren, tidak konsisten, dan bersifat kontradiktif satu sama lain.” (Robi/)

Sumber :voa-islam.com

Read More

Klaim Beras Surplus, lalu Kenapa Pemerintah Lakukan Impor?

Klaim Beras Surplus, lalu Kenapa Pemerintah Lakukan Impor?

10Berita, JAKARTA - Menurut data resmi, misalnya, dalam 10 terakhir tercatat kenaikan produksi gabah 2-4 juta ton pertahun, kecuali tahun 2014 yang turun 500 ribu ton, dan 2017 yang turun 1,1 juta ton. Jika disandingkan dengan data konsumsi beras perkapita, Indonesia setiap tahun mengalami surplus beras rata-rata 8 juta ton pertahun sejak 2008.

“Namun, meski di atas kertas produksi beras kita surplus hingga rata-rata 8 juta ton pertahun, data juga menunjukkan jika Indonesia terus-menerus mengimpor beras tiap tahun. Rata-rata setiap tahunnya kita mengimpor 421 ribu ton beras. Impor beras tertinggi terjadi pada 2011, yang mencapai 2,75 juta ton,” demikian kata Fadli Zon, Jum’at (27/4/2018), di akun Twitter pribadi miliknya.

Padahal, menurut Fadli, di saat yang sama produksi beras nasional waktu itu tengah mengalami surplus 7,99 juta ton. Paling parah lagi terjadi pada 2016. 

“Saat itu data produksi beras diklaim mengalami surplus tertinggi selama 10 tahun terakhir, yaitu sekitar 14,59 juta ton. Tapi, pada saat yang bersamaan pemerintah mengimpor beras 1,2 juta ton.”

Artinya, semua data itu kan hanya dagelan saja. Itu sebabnya untuk memperbaiki data demi agenda kedaulatan pangan, HKTI mengusulkan perlu diadakan kebijakan semacam pengampunan data, atau “data amnesty”. “Ini mirip kebijakan amnesti pajak sebenarnya. Karena penggunaan data berimplikasi hukum tertentu, sebab akan menjadi dasar bagi kebijakan publik, maka kebijakan amnesti data ini perlu diatur dalam sebuah undang-undang.” (Robi/)

Sumber :voa-islam.com

Read More

Kembalikan Fungsi BPS untuk Mendata Pertanian Negeri

Kembalikan Fungsi BPS untuk Mendata Pertanian Negeri

10Berita, JAKARTA - Untuk mengakhiri sengkarut data satu dengan yang lainnya, Fadli Zon mengusulkan agar Badan Pusat Statistik difungsikan kembali. “Semua manipulasi, rekayasa, dan ketidak-akuratan data yang ada selama ini kita ampuni. Semuanya diputihkan.

Selanjutnya, BPS harus diberi otoritas, kebebasan, dan perlindungan untuk mengumpulkan data yang benar dengan dibantu oleh berbagai lembaga dan kementerian,” usul Fadli Zon, Jum’at (27/4/2018), di akun Twitter pribadi miliknya.

Sesudah kita punya data baru, siapapun yang melakukan manipulasi data ke depannya harus dihukum berat. “Kalau mau jujur, penyusunan data pangan atau pertanian itu sebenarnya tidak sulit, karena banyak instrumen dan alat kontrolnya.”

Data survei luas lahan pertanian, akurasinya bisa dicek melalui citra satelit. Jika data pertanian dan pangan ini sudah diperbaiki, kita tak akan ketemu lagi situasi ‘garbage in, garbage out’, tapi ‘gold in, gold out’.  “Kebijakan publik di sektor pertanian baru akan beres.” (Robi/voa-islam.com)

JAKARTA (voa-islam.com)- Untuk mengakhiri sengkarut data satu dengan yang lainnya, Fadli Zon mengusulkan agar Badan Pusat Statistik difungsikan kembali. “Semua manipulasi, rekayasa, dan ketidak-akuratan data yang ada selama ini kita ampuni. Semuanya diputihkan. Selanjutnya, BPS harus diberi otoritas, kebebasan, dan perlindungan untuk mengumpulkan data yang benar dengan dibantu oleh berbagai lembaga dan kementerian,” usul Fadli Zon, Jum’at (27/4/2018), di akun Twitter pribadi miliknya.

Sesudah kita punya data baru, siapapun yang melakukan manipulasi data ke depannya harus dihukum berat. “Kalau mau jujur, penyusunan data pangan atau pertanian itu sebenarnya tidak sulit, karena banyak instrumen dan alat kontrolnya.”

Data survei luas lahan pertanian, akurasinya bisa dicek melalui citra satelit. Jika data pertanian dan pangan ini sudah diperbaiki, kita tak akan ketemu lagi situasi ‘garbage in, garbage out’, tapi ‘gold in, gold out’. 

“Kebijakan publik di sektor pertanian baru akan beres.” (Robi/)

Sumber :voa-islam.com

Read More

Moeldoko: Isu TKA Digulirkan Jelang Pilpres, Aktivis Buruh: Astaghfirullah..! Kasusnya Sudah Sejak 2016!

Moeldoko: Isu TKA Digulirkan Jelang Pilpres, Aktivis Buruh: Astaghfirullah..! Kasusnya Sudah Sejak 2016!

10Berita,  Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai isu mengenai keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia tak bisa dilepaskan dari situasi politik Tanah Air.

Menurut dia, isu TKA ini tak sengaja digoreng jelang Pemilu Presiden atau Pilpres 2019.

"Isu TKA ini selalu berkaitan dengan situasi politik. Kami sudah analisis itu. Apalagi ini menjelang-menjelang seperti ini (pilpres), menjadi sedap gitu untuk digulirkan," kata Moeldoko saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 24 April 2018.

Pernyataan Moeldoko membuat aktivis buruh naik pitam.

...Astagfirullah...Sejak 2016 gerakan buruh menyoroti ini...'Temuan pertama' adalah di Pabrik Semen Merah Putih di Lebak, Banten...Ini sampe @Fahrihamzah pernah angkat bicara...2016 itu jauh dari pilpres...Ya ampun, pak... (``,) https://t.co/BT2FOGemhP

— Buruh, jangan takut berserikat...!!! (@iyutVB) April 24, 2018

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More