Acara ‘Untukmu Indonesia’ di Monas Berlangsung Ricuh dan Dikeluhkan Masyarakat

Acara ‘Untukmu Indonesia’ di Monas Berlangsung Ricuh dan Dikeluhkan Masyarakat

10Berita – Acara yang bertajuk ‘Untukmu Indonesia’ di kawasan silang Monas, Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Warga yang hadir berebut untuk mendapatkan sembako gratis yang dibagikan. Padahal, Pemprov DKI melalui Dinas Pariwisata dan Budaya sudah melarang pembagian sembako tersebut.

Salah satu warga yang datang mengungkapkan, banyaknya orang tua yang pingsan dan anak-anak yang hilang dari pengawasan orang tuanya dalam acara yang diklaim sebagai ‘Pesta Rakyat’ itu.

“Banyak orang tua pingsan karena pengambilan sembako nggak bisa diwakilkan,” ujar seorang warga di lokasi, Sabtu (28/4).

Sementara akun Twitter TMCPoldaMetro menginformasikan seorang anak yang terpisah dari orang tuanya.

“Telah di temukan seorang anak Laki Laki umur 5 th a/n Fadli Terpisah dg Orang Tuanya di Festival Budaya dan Pesta Rakyat di kawasan Monas , Saat ini di amankan di pos Pengamanan depan Istana Negara,” tulis TMCPolda.

Keluhan warga lainnya sangat beragam, mulai dari pembagian sembako yang ricuh dan saling berebut hingga acara yang membuat macet parah di sekitar lokasi.

“Bus parkir dari gambir sampe pintu air. gila,” ujar warga lainnya.

“Ini gambir macet total karena di monas ada bagi2 sembako sejabodetabek. Sy dari pk 9 di gambir. Angkutan nggak bisa masuk stasiun. Sy jalan kaki sampe pintu air. Gojek pun nggak dapat. Orang-orang di sepanjang jalan banyak yg mendamprat. Katanya ini bukan pesta rakyat, tapi menyiksa rakyat,” keluh seorang bapak.

Seorang warganet mengeluhkan layanan bus Transjakarta yang tidak mau menurunkan penumpang di halte Monas karena padat dengan manusia.

“Efek acara pesta rakyat di monas busway pun tdk mau turunin penumpang harus di halte gambir padahal dkt sdh 1/2 jam di dalam nih,” cuit akun @akangei. ()

Sumber :swamedium

Read More

Inilah Hukuman bagi Penghina Nabi Muhammad SAW

Inilah Hukuman bagi Penghina Nabi Muhammad SAW

10Berita, MENGHINA nabi merupakan perbuatan tercela yang mendatangkan dosa serta hukuman. Apa hukuman bagi penghina  Nabi Muhammad SAW?

Ulama sepakat, orang yang menghina Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berhak mendapat hukuman mati.

Keterangan Syaikhul Islam al-Harrani dalam kitabnya as-Sharim al-Maslul menyebutkan, Abu bakr al-Farisi, salah satu ulama syafiiyah menyatakan, kaum muslimin sepakat bahwa hukuman bagi orang yang menghina Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah bunuh, sebagaimana hukuman bagi orang yang menghina mukmin lainnya berupa cambuk.

Selanjutnnya Syaikhul Islam menukil keterangan ulama lainnya. Al-Khithabi mengatakan, “Saya tidak mengetahui adanya beda pendapat di kalangan kaum muslimin tentang wajibnya membunuh penghina Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.”

Sementara Muhammad bin Syahnun juga mengatakan, “Para ulama sepakat bahwa orang yang mencela Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan menghina beliau statusnya kafir. dan dia layak untuk mendapatkan ancaman berupa adzab Allah. Hukumnya mennurut para ulama adalah bunuh. Siapa yang masih meragukan kekufurannya dan siksaan bagi penghina Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, berarti da kufur.” (as-Sharim al-Maslul).

Keteragan lain juga disampaikan as-Syaukani. Ketika menjelaskan hadis yang menyebutkan hukuman bunuh bagi penghina Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau mengatakan, “Dalam hadis Ibnu Abbas dan hadis asSya’bi terdapat dalil bahwa orang yang menghina Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dihukum bunuh. Ibnul Mundzir menyebutkan bahwa ulama sepakat, orang yang menghina Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan kalimat teas, wajib dibunuh.”  (Nailul Authar, 7/224).

Diantara dalil yang secara tegas menunjukkan hukuman mati bagi penghina Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhu. Beliau menceritakan, “Ada seorang wanita yahudi yang menghina Nabi  Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan mencela beliau. Kemudian orang ini dicekik oleh seorang sahabat sampai mati. Namun Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menggugurkan hukuman apapun darinya.” (HR. Abu Daud 4362 dan dinilai Jayid oleh Syaikhul Islam)

Hadis di atas semakna dengan hadis dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma.

“Dulu ada sahabat buta yang memiliki seorang budak wanita, yang suka menghina dan mencela Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sahabat buta inipun melarangnya dari perbuatan itu. Namun dia tetap terus menghina beliau. Sang sahabat kembali melarangnya dengan keras, tapi dia tidak mau berhenti.

Di suatu malam, budak wanita ini kembali mencela dan menghina Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Akhirnya sang sahabat buta ini mengambil pisau, kemudian ditusukkan ke perut budak wanita itu, kemudian dia tindih sampai mati.

Pagi harinya, berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu beliau kumpulkan para sahabat, dan bertanya, “Saya jadikan Allah sebagai saksi, jika benar ada orang yang melakukan pembelaan kepadaku, tolong dia berdiri.”

Kemudian berdirilah lelaki buta itu, dan dia ceritakan kejadian yang sebenarnya. Lalu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Saksikanlah bahwa darah wanita itu tidak bisa dituntut.”  (HR. Abu Daud 4363, ad-Daruquthni 3242 dan dishahihkan al-Albani).

 

Ketentuan ini, hanya khusus untuk Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Jika yang dihina selain Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, para sahabat tidak memberlakukan hukuman bunuh. Hanya saja kebijakan hukumannya dikembalikan kepada pemerintah.

Abu Barzah al-Aslami menceritakan, ada orang yang menghina Abu Bakr as-Shiddiq. Lalu saya bertanya, “Boleh saya membunuhnya?”

Beliaupun memarahiku, dan mengatakan, “Pembelaan ini tidak boleh untuk seorangpun selain Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (HR. Ahmad 55, Nasai 4071 dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth).

Siapa Pelaksana Hukuman Ini?

Yang berwenang melaksanakan hukuman ini hanyalah pemerintah. Selain mereka tidak berhak, kecuali tuan kepada budaknya. Karena seorang tuan, berhak memberikan hukuman had kepada budaknya, sebagaimana yang dilakukan sahabat buta di atas kepada budaknya.

Terlebih, jika pelakunya warga negara kafir yang bisa jadi mereka akan melakukan pembalasan lebih kejam kepada kaum muslimin. Sehingga tidak dibenarkan melakukan tindak pembunuhan secara ilegal semacam ini. []

SUMBER: KONSULTASI Syariah,  Islampos.

Read More

BEDA ADAB dengan Jokowi, Video Kim Jong Un dan Moon Jae-in TAK LEMPAR SEKOP Bikin HEBOH Warganet

BEDA ADAB dengan Jokowi, Video Kim Jong Un dan Moon Jae-in TAK LEMPAR SEKOP Bikin HEBOH Warganet

10Berita,   Pertemuan pertama pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dan pemimpin Korea Selatan, Moon Jae-in, menggegerkan seluruh dunia.

Pertemuan dua pemimpin Korea yang diharapkan bisa membawa perdamaian dan kesatuan bagi warga semenanjung Korea tersebut diamati secara serius. Terutama pada saat kedua pemimpin tersebut berada di lokasi penanaman pohon perdamaian.

Pohon perdamaian yang ditanam pada tahun 1953,  menandai ditandatanganinya gencatan senjata untuk perang Korea, menjadi salah satu lokasi pertemuan kedua pemimpin Korea pada Jumat, 27 April 2018 yang berhasil mencuri perhatian seluruh warga dunia, termasuk warga Indonesia.

Kedua pemimpin tersebut menggenggam sekop dan saling bertukar tanah. Tanah yang dibawa Kim Jong Un berasal dari pegunungan di bagian selatan Pulau Jeju. Sementara Moon Jae-in menggunakan tanah yang berasal dari gunung Paektu.

Di lokasi bersejarah itu pun akhirnya terpancang sebuah plakat bertulis "peace and prosperity planted",  nama kedua pemimpin Korea tersebut dan tanggal bersejarah yang disebut-sebut akan menjadi tonggak baru perdamaian Korea.

Video kedua pemimpin Korea yang memindahkan tanah dengan sekop tadi menjadi perbincangan warganet Indonesia setelah sebuah akun mengunggah video tersebut ke Twitter.

— ㅤㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ (@RajaPurwa) April 27, 2018

Dalam video tersebut, nampak baik Kim maupun Moon sebagai pemimpin dari 2 negara yang disegani dunia, menancapkan sekop setelah usai digunakan.

Hal ini berbeda jauh dengan adab Jokowi saat menggunakan sekop beberapa waktu lalu.

Tak seperti Kim Jong Un maupun Moon Jae-in yang menancapkan sekop, Jokowi malah melemparkan sekop tersebut usai menggunakannya.

Akibatnya, Jokowi pun banjir kecaman publik yang menganggapnya tak mampu menunjukkan adab yang baik sebagai seorang kepala negara.

Video adab kedua pemimpin Korea dalam menggunakan sekop tersebut akhirnya menggelitik seorang warganet yang mencoba membandingkan Jokowi dengan Kim Jong Un dan Moon Jae-in.

Ia pun mengunggah video singkat saat Jokowi melemparkan sekop usai menggunakannya.

— Taqwa budi aji (@YaTaqwa83) April 27, 2018

Perbedaan yang mencolok itu pun akhirnya memicu komentar geli warganet.

Pemimpin Negara otoriterpun masih punya adab atas sekop ya , 😀😀😀

— Heru Catur (@Heru_Catur) April 27, 2018

Komen...
Jangan..
Komen...
Jangan...
Tapi pingin komen...
Tahan....tahan...
Dikit aja..pingin komen
Taahaaaan....tahaaan...
Ituu....
Tahaaan...
Itu sekoooopnyaaa...
Huss.... tahaan..
Sekopnyaaa kok ga dibuang.....??
Cukup..!!

— yusuf afandi (@m4s_yusuf) April 28, 2018

Udh fokus nungguin sekop dilempar ... ternyatahh kurang ndesoh mrk 😊😊

— Lubis (@devieta) April 27, 2018

hrap maklum 2 orng ini baru aja berdamai, jd kurng ngeh ssuatu yg baru...secara lempar skop itu kekinian bngt loh...😁😁😁

— Arifianti (@arifianti93) April 27, 2018

Duh, endingnya mengecewakan.

Gak ada lempar SEKOPNYA.!

— #2019GantiPresiden (@GarudaNangkuti) April 27, 2018

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

Percakapan Menteri Rini-Bos PLN Beredar Dicurigai Bagian Operasi Intelijen

Percakapan Menteri Rini-Bos PLN Beredar Dicurigai Bagian Operasi Intelijen

10Berita, Otak di balik peredaran rekaman percakapan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, Sofyan Basyir sepatutnya diusut tuntas.

Sebab, isi percakapan kedua orang itu sempat diduga membahas fee proyek sebelum akhirnya diklarifikasi oleh pihak Kementerian BUMN.

“Ini kok bisa ada sadapan yang sudah diedit dan keluar dan lalu dipelintir, apakah ini bagian dari operasi intelijen?” kata Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman dalam keterangannya, siang ini (Sabtu, 28/4).

Yusri mengaku cukup paham soal pembagian kepemilikan saham saham proyek terminal pengelolaan LNG di Bojonegara, sebagaimana pokok percakapan Menteri Rini dan bos PLN dimaksud, yang rencananya dibangun oleh PT Bumi Sarana Migas (BSM) milik keluarga Jusuf Kalla.

Proyek ini bekerja sama dengan Mitsui dan Tokyo Gas.

“PLN sebagai oftaker gas minta saham 15 persen, bukan hanya beli saja tetapi ingin juga punya saham. Tapi BSM dan partnernya (Tokyo Gas Mitsui) hanya bisa menawarkan 7,5 persen,” ulas Yusri.

Dalam perkembangannya, lanjut Yusri, proyek receiving terminal LNG di Merak, Banten oleh PT BSM dengan Pertamina telah dihentikan pada kuartal ke tiga tahun 2017.

“Sehingga potongan rekaman yang sudah diedit dan tidak utuh itu memang diduga upaya pembunuhan karakter terhadap Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basyir, akan berpotensi merusak kinerja pemerintahan JKW-JK,” terangnya.

Sebagai informasi, Yusri menambahkan, sejak April 2016, lembaga CERI yang pertama memprotes rencana kerja sama itu. Tujuannya agar Pertamina dan PLN tidak dirugikan.

Oleh karena itu, hemat dia, Presiden Jokowi harus menugaskan Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk membongkar otak di balik peredaran potongan rekaman yang diduga hasil sadapan.

“Termasuk harus diungkap siapa yang menyadapnya,” tegasnya.

“Kegiatan ini sangat berbahaya bagi keamanan negara kalau ada oknum intelijen bermain dengan pihak-pihak yang ingin mengacaukan pemerintahan, bila perlu Presiden mengevaluasi jabatannya,” sambung Yusril.

Sumber: rmol, dakwah media 

Read More

Banjir TKA China, Sosiolog Musni Umar: Dari Aspek Keamanan Mengerikan! Siapa yang Awasi Mereka?

Banjir TKA China, Sosiolog Musni Umar: Dari Aspek Keamanan Mengerikan! Siapa yang Awasi Mereka?

10Berita – Berdasarkan hasil investigasi Ombudsman yang dilakukan pada Juni-Desember 2017, ditemukan ketidaksesuaian data tenaga kerja asing (TKA) antara yang dimiliki Pemerintah dan temuan di lapangan.

Ombudsman  juga menemukan sejumlah kebijakan pemerintah justru memicu banjirnya TKA baik legal maupun ilegal ke Indonesia.

Seperti diungkapkan Komisioner Ombudsman Laode Ida, TKA yang paling banyak masuk ke Indonesia berasal dari China. Mereka bekerja di proyek investasi yang dibawa negeri tirai bambu tersebut ke Indonesia.

“Ada kondisi arus TKA khususnya dari Tiongkok deras sekali tiap hari masuk ke negara ini. Sebagian besar mereka unskilled labor,” kata Laode seperti dikutip kompas (26/04).

Sosiolog Musni Umar turut mengkhawatirkan membanjirnya TKA dari RRC. “Sebagai sosiolog saya amat khawatir membanjirnya Tenaga Kerja Asing dari RRC.  Saya saksikan sendiri sewaktu pulang lebaran ke Kendari tahun lalu mayoritas penumpang Garuda adalah TKA RRC.  Menurut warga tiap hari penuh pesawat di isi TKA,” tulis Musni di akun Twitter @musniumar.

Rektor Universitas Ibnu Chaldun ini mengingatkan, dari aspek keamanan banjirnya TKA asal China sangat mengerikan. “Dari aspek tenaga kerja sejatinya investasi asing membuka lapangan kerja bagi kita.   Realitas, investasi RRC semua dibawa dari China termasuk buruh.  Dari aspek alih teknologi mustahil terjadi karena tenaga kerja kita tidak dapat tempat. Dari aspek keamanan mengerikan, siapa yang awasi mereka?” tegas @musniumar.

@musniumar  juga menambahkan: “Bangsa Indonesia dapat apa dari investasi RRC di Indonesia?” (kl/)

Sumber :itoday

Read More

Ketum MUI Setuju Pengajian Disisipi Politik, Asal…

Ketum MUI Setuju Pengajian Disisipi Politik, Asal…

10Berita, Imbauan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amin Rais agar pengajian disisipi politik mendapat respon berbagai pihak.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin tak sependapat jika pengajian disisipi politik praktis untuk jangka pendek.

“Kalau politik keagamaan, politik kebangsaan dan kenegaraan harus,” kata Ma’ruf Amin usai menjadi pembicara di Forum Group Discussion yang diselenggarakan PDI P di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (27/4).

Pasalnya jika pengajian disusupi oleh politik praktis maka hanya bicara soal dukung mendukung.

Jika berpolitik tidak didasari oleh agama, katanya, akan timbul sikap politik yang tidak santun dan yang menghalalkan segala cara termasuk money politic.

Ma’ruf juga berharap agar tempat ibadah, kantor pemerintah dan forum-forum pengajian jangan dijadikan sarana untuk melakukan politik praktis, terlebih berkampanye.

Sumber: rmol

Read More

MUI: Acara ‘Untukmu Indonesia’ di Monas Adalah Pemurtadan Terselubung

MUI: Acara ‘Untukmu Indonesia’ di Monas Adalah Pemurtadan Terselubung

10Berita, Ketua Komite Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia (KDK MUI), Ustadz Abu Deedat Syihabuddin meminta umat Islam agar tidak menghadiri acara Untukmu Indonesia yang bakal digelar Sabtu (28/4) di Monumen Nasional (Monas) Jakarta.

Menurut Ustadz Abu Deedat, acara tersebut adalah pemurtadan yang dikemas kegiatan sosial. Seperti diketahui pada acara yang digagas Forum Untukmu Indonesia ini akan ada pembagian sembako dan hadiah bagi masyarakat yang hadir.

“Ya ini acara pemurtadan dilakukan kaum Nasrani yang dikemas acara sosial. Mereka mendompleng acara kebangsaan untuk misi pemurtadan,” ungkap Ustadz Abu Deedat, Jumat (27/4).

Ilustrasi merpati yang tertera pada kupon makan, sembako, dan hadiah adalah salah satu bukti yang paling sederhana bahwa acara tersebut ada misi pemurtadan.

“Gambar merpati itu berarti ruh kudus. Dari sini saja sudah kebaca misi mereka,” jelas pakar kristologi ini.

Dikatakan Ustadz Abu Deedat, pasar murah, pengobatan gratis, serta pembagian sembako adalah hal yang sering dijadikan topeng untuk misi tersembunyi pemurtadan.

Lebih lanjut, Ustadz Abu Deedat memaparkan bahwa aksi pemurtadan dengan kemasan kegiatan sosial ini sering terjadi.

Sumber: eramuslim

Read More

Kalau Rakyat Mudah Dapat Pekerjaan, Gerakan Tolak Perpres TKA Takkan Sebesar Ini

Kalau Rakyat Mudah Dapat Pekerjaan, Gerakan Tolak Perpres TKA Takkan Sebesar Ini

10Berita, JAKARTA  – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) telah memicu kontroversi dan menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Mereka menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap Perpres ini.

Ketua Komite III DPD RI yang membidangi persoalan tenaga kerja Fahira Idris menilai landasan penerbitkan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA tidak kuat terutama jika dilihat dari sisi sosiologis dan yuridis.

Dari sisi sosiologis, lanjutnya, perpres ini dianggap tidak mencerminkan keadaan atau kenyataan yang ada di dalam masyarakat yang saat ini kesulitan mencari pekerjaan. Sementara dari sisi yuridis, beberapa pasal dalam perpres ini dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Perpres ini tidak sensitif dan responsif terhadap kondisi masyarakat kita. Kalau rakyat mudah dapat pekerjaan, gerakan tolak Perpres TKA takkan sebesar ini,” ujar Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (27/4/2018).

Dia menilai, cara pemerintah menjawab persoalan dengan membandingkan besarnya jumlah TKI kita di luar negeri sangat tidak bijak dan relevan.

“Di Malaysia, Saudi Arabia, Hongkong, atau Singapura, selain angka pengangguran rendah, TKI bekerja di sana karena negara-negara ini membutuhkan. Jadi tidak releven alasan seperti ini,” tandasnya.

Fahira mengungkapkan, berbagai kemudahan bagi TKA dalam Perpres ini juga dianggap menabrak pasal-pasal dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Diantaranya dokumen pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang otomatis menjadi izin untuk mempekerjakan TKA, padahal dalam UU Tenaga Kerja, RPTKA hanya salah satu syarat karena ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu dokumen Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing.

Tidak hanya itu, lanjutnya, kemudahan yang diberikan Pasal 10 Perpres ini dimana TKA pemegang saham, pegawai diplomatik, dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah, tidak membuuthkan RPTKA juga sangat berpotensi bertentangan dengan UU Tenaga Kerja.

Menurut Fahira, kekhawatiran masyarakat terhadap Perpres dan keberadaan TKA adalah hal yang wajar dan memang harus disuarakan. Selain belakangan ini marak berbagai temuan dan pemberitaan terkait TKA Ilegal.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) juga menemukan fakta bahwa hampir tiap hari banyak TKA khususnya yang berasal dari China masuk ke Indonesia dan bekerja sebagai buruh kasar. Maladministrasi pada proses masuknya TKA dianggap sebagai jalan yang memudahkan masuk TKA Illegal ke beberapa wilayah di Indonesia.

Fahira menjelaskan, biang persoalan TKA diawali dari Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan terhadap 196 negara dan Permenaker Nomor 35 Tahun 2015 yang menghapuskan kewajiban TKA bisa berbahasa Indonesia, tidak pernah dievaluasi oleh Pemerintah sehingga di lapangan banyak ditemukan TKA Illegal dan TKA legal tetapi bekerja sebagai buruh kasar dan supir yang seharusnya bisa menggunakan tenaga lokal.

“Saya mau ingatkan Pemerintah bahwa persoalan TKA ini serius dan bisa merembet ke mana-mana bahkan bisa langsung ke masyarakat di mana terdapat kantong-kantong TKA berada. Jangan sampai terjadi gesekan sosial karena ini berbahaya,” pesannya.

(ameera/)

Sumber :arrahmah.com

Read More

Ini Tanggapan Hanafi Rais Soal Beda Pendapat di PAN

Ini Tanggapan Hanafi Rais Soal Beda Pendapat di PAN

10Berita , JAKARTA – Hanafi Rais bicara soal perbedaan sikap antara senior PAN Amien Rais dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Semuanya punya pendapat berlainan.

“Sebenarnya di PAN ini demokratis ya. Semua orang bisa punya pendapat,” kata Wakil Ketua Umum PAN ini di arena peresmian Sekber PKS-Gerindra, di The Kemuning, Jl Taman Amir Hamzah, Jakarta Pusat, Jumat (27/4/2018).

Sebagaimana diketahui, Amien Rais menutup peluang partainya itu mendukung Jokowi, kandidat capres petahana di Pilpres 2019. Amien mendukung Prabowo Subianto, rival Jokowi.

Adapun Zulkifli lebih terbuka. Dia tak menutup peluang berkoalisi mendukung Jokowi, Prabowo, atau juga kandidat capres lainnya. 

“Tentu kalau sudah ada masukan dari Ketum (Zulkifli) dan Ketua Dewan Kehormatan (Amien) dan juga Ketua MPP (Sutrisno Bachir) pasti akan menjadi pertimbangan utama di rakernas (rapat kerja nasional),” kata Hanafi, yang juga putra Amien.

Rakernas PAN bakal menentukan dukungan partai berlambang matahari ini di Pilpres 2019. Kata Hanafi, tak akan ada matahari kembar di sini bila keputusan resmi sudah diketuk. Hanafi menepis adanya perpecahan soal perbedaan dukungan di PAN.

“Nggak. Nggak ada perbedaan. Nanti pasti resminya PAN hanya ada satu matahari dan satu sikap resmi,” kata Hanafi. 

Sumber : Ngelmu.co

Read More

Prabowo dan Aher Membuat Elektabilitas Paslon Asyik Melonjak

Prabowo dan Aher Membuat Elektabilitas Paslon Asyik Melonjak

Hasil survei IDM menunjukan elektabilitas Paslon Asyik melonjak di tiga teritorial.

Sudrajat - Ahmad Syaikhu

10Berita , BANDUNG -- Hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM) menunjukan elektabilitas pasangan calon gubernur (cagub) dan cawagub Sudrajat-Syaikhu (Asyik), melonjak di tiga teritorial di Jawa Barat (Jabar). Salah satu faktor yang berpengaruh menaikan elektabilitas pasangan Asyik adalah dukungan dari Ahmad Heryawan (Aher) dan Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif IDM Bin Firman Tresnadi mengatakan, tiga teritorial yang dimaksud adalah daerah Pantura, Periangan dan Pamayon (daerah penyangga seperti Depok dan Bekasi). Bin mengatakan di wilayah Pantura, pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) unggul sebesar 31 persen, disusul Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (DM4Jabar) dengan 26,3 persen, TB Hasanuddin-Anton Charliyan (Hasanah) 20,7 persen dan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) 11,3 persen.

"Di Priangan, tingkat elektabilitas pasangan Asyik unggul dengan 35,6 persen, disusul Rindu dengan 25,3 persen, DM4Jabar dengan 16,3 persen dan Hasanah 10,7 persen," ujar Bin kepada wartawan, Jumat (27/4).

Sementara di daerah Pamayon, kata dia, tingkat keterpilihan Asyik sebesar 33,3 persen, DM4Jabar 21,6 persen, Hasanah 19,4 persen dan Rindu di tempat terakhir dengan 17,6 persen. Dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 31,7 juta jiwa dari KPU, IDM mengambil responden sebanyak 2.178 orang yang tersebar di tiga teritorial.

"Metode survei tersebut menggunakan Multistage Random Sampling dengan margin of error 2.1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen," katanya.

Bin menjelaskan, bahwa responden asal Pantura sebanyak 21,3 persen, meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Kuningan. Untuk teritorial Periangan, kata dia, jumlah respondennya sebanyak 51,8 persen.

Daerahnya meliputi Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Purwakarya, Kabupaten Karawang, Kabupaen Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Bekasi.

Sementara jumlah responden untuk Pamayon sebesar 26,9 persen. Daerahnya meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupayen Bekasi. "Survei kami lakukan pada tanggal 15 hingga 31 maret 2018," katanya.

Menurutnya, dari hasil survei tersebut diketahui bahwa melonjaknya pasangan Asyik tidak terlepas dari faktor dukungan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan yang merupakan kader PKS.

"Ya, nama Aher (Ahmad Heryawan) sebagai gubernur dua periode sangat kuat, ditambah nama Prabowo juga kuat. Kader PKS dan Gerindra juga militan," katanya.

Terpisah, Ketua tim pemenangan Asyik, Ronny Kusuma mengaku terkejut dengan hasil yang dirilis IDM. Namun, PKS juga punya survei internal. Memang presentasenya naik, tapi ga sebesar itu. "Angkanya ada lah, di atas 10 persen. Tapi ya kami senang lah. Ini jadi pemicu kami untuk bekerja lagi," katanya.

Ronny mengakui bahwa nama Ahmad Heryawan yang mendukung pasangan Asyik sangat berpengaruh. Belum lagi ada sosok ketua umum Gerindra, Prabowo yang sebelumnya unggul di Jabar pada Pilpres 2013 lalu.

"Kang Aher merupakan ikon. Dukungannya ga keliatan, tapi efektif. Tentu kami akan terus melakukan akselerasi," kata Ronny seraya mengatakan tanggal 29 April akan ada kampanye terbuka di Bekasi yang menghadirkan Prabowo dan Aher.

Sumber :Republika.co.id 

Read More