OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Minggu, 29 April 2018

Ulama Mesir: Orang-orang yang Setuju Al-Qur’an Diubah harus ‘Pergi ke Neraka’

Ulama Mesir: Orang-orang yang Setuju Al-Qur’an Diubah harus ‘Pergi ke Neraka’

10Berita, MESIR— Wakil Imam Besar al-Azhar, Syeikh Abbas Shoman dilaporkan telah mengecam manifesto kontroversial Prancis yang menyerukan agar beberapa ayat Al-Qur’an diubah.

Syeikh Shoman mengatakan bahwa orang-orang yang menyetujui manifesto seperti ini harus “pergi ke neraka,” harian lokal al-Masry al-Youm  melaporkan pada Rabu (25/4/2018).

“Orang-orang yang membuat tuntutan aneh, sesat, dan tidak dapat diterima ini harus benar-benar memahami Kitab Allah Yang Maha Kuasa. Jika mereka bergantung pada pemahaman sesat, maka mereka harus pergi ke neraka bersama ide-ide sesat mereka,” ungkap Syeikh Shoman.

Manifesto yang diterbitkan pada Ahad (22/4/2018) di surat kabar Parisien menyalahkan “Radikalisasi Islam” atas apa yang mereka sebut dengan”Pembersihan etnis secara perlahan-lahan” di wilayah Paris, dengan melanggar dan memaksa keluarga Yahudi untuk pindah.

Hampir 300 penandatangan, yang termasuk mantan presiden Nicolas Sarkozy dan mantan perdana menteri Manuel Valls, menyerukan ayat-ayat Alquran yang mendukung “Pembunuhan dan hukuman terhadap orang Yahudi, Kristen dan kafir,” untuk dihapus.

Namun Syeikh Shoman mengatakan bahwa tuntutan itu “Tidak bisa dibenarkan” dan para penandatangan manifesto telah gagal memahami arti kitab suci Islam.

“Al-Qur’an tidak mengandung ayat-ayat yang memerintahkan pembunuhan siapa pun yang tidak melakukan kejahatan yang mengharuskan itu, seperti pembunuhan terencana,” kata Syeikh.

Manifesto itu juga telah memicu kemarahan dari kalangan Muslim Prancis, yang mengatakan bahwa Islam telah diperlakukan tidak adil. []

SUMBER:  Islampos.

Turki Ingin Satukan OKI dan UE untuk Lindungi Al-Quds dari Keputusan Sepihak Trump

Turki Ingin Satukan OKI dan UE untuk Lindungi Al-Quds dari Keputusan Sepihak Trump


Al-Quds (Yerusalem)

10Berita,  Turki sedang berupaya membangun prakarsa diplomatik gabungan untuk menyatukan Uni Eropa (UE) dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam upaya melindungi status Al-Quds (Yerusalem) dari keputusan sepihak Presiden Donald Trump yang akan memindahkan kedutaan AS ke wilayah Palestina yang dijajah “Israel” tersebut pada 14 Mei mendatang.

Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, yang juga menjabat sebagai Presiden OKI, membahas proposal Turki dengan perwakilan tinggi UE untuk kebijakan luar negeri dan keamanan, Federica Mogherini di Brussels pada Sabtu (27/4/2017). Mevlut juga diperkirakan akan bergabung dengan Menteri Luar Negeri Palestina, Riyadh Maliki dan Sekretaris Jenderal OKI, Yousef Al-Othaimeen.

Diskusi diatur untuk fokus membicarakan pemindahan kedutaan AS ke Al-Quds, yang kemungkinan akan memicu ketegangan lebih lanjut. Keputusan Trump untuk mengakui secara sepihak Yerusalem sebagai ibu kota jajahan “Israel” akhir tahun lalu memicu protes di Palestina dan belahan dunia lainnya.

Turki berharap oposisi universal antara Uni Eropa dan blok terbesar negara mayoritas Muslim dapat membatalkan keputusan sepihak Trump.

Namun, belum jelas sejauh mana kedua institusi itu akan mampu menetralkan dampak dari Keputusan Trump tersebut.

Secara individual negara yang tergabung dalam Uni Eropa sendiri, beberapa di antaranya mengambil sikap yang lebih lunak terhadap keputusan Trump. (MNM/Salam-Online)

Sumber: Middle East Monitor, Salam Online.

Jokowi Didesak untuk Segara Bertindak Soal Menyebarnya Rekaman Percakapan Rini dan Dirut PLN

Jokowi Didesak untuk Segara Bertindak Soal Menyebarnya Rekaman Percakapan Rini dan Dirut PLN

10Berita  – Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas Nasrullah Zubir mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengambil tindakan tegas merespons rekaman percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

Keduanya, seperti dilansir dari Detik.com, diduga membahas proyek energi. Terkait rekaman percakapan yang bocor tersebut, Inas N. Zubir memastikan bahwa terdapat pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan Good Governance.

“Pak Jokowi harus bertindak karena sudah jelas ada pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan Good Governance,” tutur Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas N. Zubir melalui sambungan telepon, Sabtu (28/4), dikutip dari Detik.com, Sabtu (28/4/2018).

Menurutnya, percakapan antara Rini Soemarno dan Sofyan Basir diyakini sudah menyalahi aturan yang ada. Oleh sebab itu presiden harus menjatuhi sanksi setimpal berupa pencopotan jabatan. “Ini masalah nepotisme jadi harus diberhentikan,” tegasnya.

Terkait proyek yang menjadi pembahasan dalam rekaman tersebut, Inas mengaku tengah menunggu Dirut Baru PT Pertamina. Pasalnya, diduga percakapan Rini dan Sofyan menyangkut proyek storage LNG di Bojonegara, di Serang, Banten yang rencananya akan dibangun oleh PT. Bumi Sarana Migas (BSM).

Adapun terminal Penerimaan LNG Bojonegara di Serang, Banten dijadwalkan akan selesai dibangun pada tahun 2020 mendatang. Untuk proyek tersebut, baik Pertamina maupun PT Bumi Sarana Migas disebutkan akan membentuk Joint Venture(JV).

Menurut rencana, di terminal ini akan ada fasilitas regasifikasi dan juga pembangkit listrik dengan kapasitas 500 MMSCFD atau yang setara dengan 4 juta ton LNG. Namun sayangnya proyek penyediaan energi tersebut gagal terwujud lantaran belum diyakini dapat memberikan keuntungan maksimal bagi kedua pihak, yakni Pertamina dan PLN.

“Sekarang kan masih dibekukan oleh Elia Masa Manik (Mantan Dirut Pertamina). Kita lihat apakah pengganti Masa Manik akan melanjutkan atau tidak? Tapi kalau rumor mengatakan bahwa Sofyan basir akan ditunjuk jadi Dirut Pertamina, maka bisa jadi dilanjutkan,” pungkas pria yang juga merupakan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Banten tersebut.

Sumber : SURATKABAR.ID

Doakan Anies-Sandi Dicokok KPK, Emerson Yuntho DISLEDDING Warganet

Doakan Anies-Sandi Dicokok KPK, Emerson Yuntho DISLEDDING Warganet


10Berita, Rupanya kebencian mantan komisioner Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sudah mengubun-ubun.

Dalam cuitannya Jumat 27 April 2017, Emerson justru mendoakan agar Anies Sandi ditangkap KPK karena tidak jelas kerjanya.

"Moga2 gabener dan wagabener ditangkap KPK atau dicopot. g jelas kerja apa," tulisnya melalui akum @emerson_yuntho.

Moga2 gabener dan wagabener ditangkap KPK atau dicopot. g jelas kerja apa


— Buya Eson (@emerson_yuntho) April 27, 2018


Cuitan Emerson justru membuat warganet heran.

Son..Son.. Giliran Ahok banyak disebut-sebut terlibat Kasus Korupsi sprti Tanah Cengkareng, Tanah RSSW, Tanah Ex Kedubes, Reklamasi Teluk Jakarta dll ente malah Puja-Puji. Giliran @aniesbaswedan @sandiuno ente caci maki dan dorong @KPK_RI utk nangkap mrka. Ente sehat Son?? https://t.co/amojyqUtwj

— ArmanGarudaNusantara (@armangn8) April 28, 2018


Sumber : PORTAL ISLAM

Salah Gunakan Kepercayaan Anies, Politisi PDI P dan Acara Untukmu Indonesia DIHUJAT Warganet

Salah Gunakan Kepercayaan Anies, Politisi PDI P dan Acara Untukmu Indonesia DIHUJAT Warganet


10Berita, Semenjak Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, lapangan Monumen Nasional (Monas) terbuka bagi semua orang dan semua golongan agama tanpa terkecuali. Maksud Anies tentu agar seluruh warga Jakarta dapat menggunakan Monas tanpa terkecuali.

Namun niat baik Anies justru disalahgunakan oleh segelintir orang.

Sempat beredar kabar bahwa acara bertajuk Untukmu Indonesia yang diselenggarakan oleh Forum Untukmu Indonesia merupakan acara yang diprakarsai oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Namun setelah ditelusuri, Dinas Pendidikan DKI Jakarta sama sekali tidak terlibat sebagai penyelenggara acara festival siswa yang ternyata masih berkaitan dengan perayaan Paskah.

Menariknya, dalam acara ini digelar pula pembagian kupon sembako oleh Charles Honoris, seorang kader PDI P sekaligus caleg dapil 3 DKI Jakarta.

Warganet yang geram pun membeberkan buktinya

"Masuk ke Monas tangan di stempel, logo Kristusnya paling menonjol, ada kupon dari Charles honoris (Kader PDIP/Caleg dapil DKI 3 )...hahhaha bilang aja lu mo menipu, Dasar Kodok Bangkong !!!!" sembur @MuchlistHassan, Sabtu 2o April 2018.

Masuk ke Monas tangan di stempel, logo Kristusnya paling menonjol, ada kupon dari Charles honoris (Kader PDIP/Caleg dapil DKI 3 )...hahhaha bilang aja lu mo menipu, Dasar Kodok Bangkong !!!! pic.twitter.com/ZcuTZ9NbiE

— PangeranJKT (@MuchlistHassan) April 28, 2018


Tak hanya itu saja, usai acara, sampah nampak berserakan di mana-mana. Hal itu membuat warganet kesal dan membandingkannya dengan Aksi Damai Umat Muslim di Monas dulu.



- Alumni Aksi Bela Islam 212 sampah bisa bersih & tertib
- Forum Untukmu Indonesia sampah berserakan & sempat ricuh.
Dua acara tersebut sama-sama di adakan di monas, kenapa hasil akhirnya beda? pic.twitter.com/Ulf4vlbn5T

— M. KHUMAINI (@mkhumaini) April 28, 2018


Sumber : PORTAL ISLAM

Sabtu, 28 April 2018

2 TKA Asal Cina Tak Berizin Jualan Es Krim Ditangkap Imigrasi, Said Didu: Fakta

2 TKA Asal Cina Tak Berizin Jualan Es Krim Ditangkap Imigrasi, Said Didu: Fakta


10Berita, Staf khusus Menteri ESDM 2014-2016, Muhammad Said Didu memberi komentar atas dua Tenaga Kerja Asing (TKA) Cina yang ditangkap pihak imigrasi Bengkalis lantaran berjualan es krim.

Hal tersebut disampaikan di akun Twitternya, @saididu, Sabtu (28/4/2018).

Berawal dari akun @HukumDan yang mengunggah berita dari laman Imigrasi.

@HukumDan: Edan..TKA cina jualan es Krim ditangkap pihak imigrasi.
Koq bisa sih...jangan jangan udah jutaan TKA Cina yg jualan es krim
http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/1638-imigrasi-bengkalis-tangkap-dua-warga-cina-jualan-es-krim

Edan..TKA cina jualan es Krim ditangkap pihak imigrasi.
Koq bisa sih...jangan jangan udah jutaan TKA Cina yg jualan es krim https://t.co/kph9CqEoQg

— HUKUM MILIK PENGUASA (@HukumDan) April 27, 2018


Berita tersebut berisi tentang TKA asal Cina yang ditangkap pihak imigrasi lantaran berjualan es krim di wilayah Bengkalis.

Dikutip Tribun Video dari imigrasi.go.id, TKA itu adalah ayah (52) dan anak (27) tidak memiliki izin untuk berjualan. Sang anak memiliki izin tinggal terbatas sedangkan sang ayah izin berkunjung.

Sang anak memang boleh berjualan namun dia salah karena mempekerjakan ayahnya yang tak memiliki izin.

Akun tersebut curiga jika jutaan TKA Cina telah berjualan es krim. Said Didu kemudian menanggapi tweet tersebut dengan berkata: fakta.

Fakta https://t.co/kVB2bcSkky

— Muhammad Said Didu (@saididu) April 28, 2018


Sebelumnya ia mengcuitkan jika ia mengaku telah menemukan fakta soal TKA pada tahun lalu.

Namun Said Didu kecewa lantaran banyak yang membully dirinya ketika mengungkap tentang fakta tersebut.

Sumber : b-islam24h.com

Ombudsman Temukan Gaji TKA Lebih Tinggi, Warganet Sindir Pendukung Jokowi: Kalian Mau Salahkan Siapa? Kim Jong Un?

Ombudsman Temukan Gaji TKA Lebih Tinggi, Warganet Sindir Pendukung Jokowi: Kalian Mau Salahkan Siapa? Kim Jong Un?


10Berita, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan perbedaan gaji antara tenaga kerja asing dan lokal yang sangat mencolok.

Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia mendapatkan bayaran tiga kali lipat dibandingkan dengan tenaga kerja lokal.

Hal itu disampaikan oleh Komisioner ORI, Laode Ida dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis 26 April 2018.

"Orang Indonesia hanya menerima sepertiga, paling besar hanya sepertiga dari gaji TKA,"katanya.

Kabar ini membuat para pendukung Jokowi kepanasan.

Warganet pun tertawa melihat tingkah pendukung Jokowi.

Tempo hari ada temuan ombudsman soal tanah abang, Ebong teriak2 girang Anies bisa dinonaktifkan.
Sekarang ada ada temuan soal TKA, kalian mau sebut nama siapa yg bisa dinonaktifkan? Kim Jong Un?#KeselekSekop

— ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ (@MbahUyok) April 28, 2018


Sumber : PORTAL ISLAM

Heboh !, Kampus Unpad Dijaga Brimob, Pengamat: Seperti Zaman Orba

Heboh !, Kampus Unpad Dijaga Brimob, Pengamat: Seperti Zaman Orba


10Berita, Kampus Universitas Padjadjaran (Unpad) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat kini dijaga personel Brigade Mobil (Brimob) Polri. Pengamat pendidikan menilai ini adalah dekadensi.

“Kampus yang mengundang aparat keamanan untuk masuk itu saya kira kemunduran besar, kembali pada masa rezim Orde Baru,” kata pengamat pendidikan, Darmaningtyas, kepada detikcom, Sabtu (28/4).

Dia menjadi ingat soal kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) pada 1978-1979. Saat itu kampus ditekan pemerintahan Orde Baru. Kejadian itu sudah lama berlalu dan Indonesia sudah memasuki demokratisasi. Namun ternyata ada gejala di Unpad.

“Itu dulu yang ditolak mahasiswa tahun 1978 karena masuknya aparat keamanan ke kampus. Menurut saya tidak tepat bila Brimob menjaga kampus,” kata Darmaningtyas.

Menurutnya, kampus adalah dunia yang bebas bagi pedebatan pemikiran. Tak seharusnya dinamika intelektual di kampus terganggu oleh kehadiran aparat.

“Kalau ini didiamkan, maka ini akan menjadi role model (contoh) bagi kampus-kampus lain dalam menjaga keamanan,” kata dia.

Sebenarnya ini adalah perkara peralihan vendor pengamanan yang mengalami masa jeda. Untuk mengisi kevakuman penjaga keamanan, maka pihak kampus mengundang Brimob untuk masuk. Darmaningtyas menyarankan agar kampus tak lagi menerapkan sistem alih daya (outsourcing) untuk memenuhi kebutuhan penjaga keamanan kampus, supaya tak terjadi kekosongan personel dan akhirnya malah mengundang aparat untuk masuk kampus.

“Lebih baik untuk menjaga keberlanjutan penjagaan kampus, mestinya satpam-satpam ini menjadi karyawan organik kampus, bukan menjadi outsourcing,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, mahasiswa Unpad mengeluhkan keberadaan personel Brimob di kampusnya. Mahasiswa bernama Viona Mahardika mengatakan keberadaan Brimob sudah sejak Januari 2018. Kondisinya, terjadi peralihan agensi keamanan dari PT Sentinel ke PT Kartika.

Keberadaan Brimob dirasakannya sampai mengawasi kegiatan mahasiswa. “Paling terasa dalam beberapa bulan ini tindakan dari petugas Brimob itu bukan cuma menjaga (keamanan) tapi aku rasakan bebearpa kalau bikin acara di kampus selalu diawasi,” tutur mahasiswa jurusan Sastra Jerman ini.

Rektor Unpad Tri Hanggono menjelaskan bahwa keberadaan Brimob di kampusnya untuk melakukan kontrol mutu dan standarisasi Satpam kampus. Dia menjamin tak ada pembatasan demokrasi kampus akibat keberadaan Brimob ini.

“Saya kira aparat keamanan di manapun tidak akan membatasi demokrasi. Saya tanya demokrasi seperti apa yang dibatasi? Kalau ada sampaikan,” ujar Tri, Jumat (27/4) kemarin.

Bahkan Tri mengatakan keberadaan Brimob telah terbukti mengurangi angka kehilangan barang di Kampus. Dia belum memastikan sampai kapan Brimob tetap bersiaga di Unpad. Bahkan dia membuka opsi untuk mempertahankan Brimob di Kampus.

“Ya selama dibutuhkan. Tanya vendor kebutuhannya. Bagi kami kalau dipandang perlu, nggak ada salahnya. Saya kira itu fungsi-fungsi keamanan seperti itu, hal yang wajar,” kata Tri. 

Sumber : detik

Relawan Jokowi Gelar Pelatihan Anti Hoaks, Warganet: Tukang Bohong Mau Ngajari Cara Supaya Gak Bohong

Relawan Jokowi Gelar Pelatihan Anti Hoaks, Warganet: Tukang Bohong Mau Ngajari Cara Supaya Gak Bohong


10Berita,   Seknas Jokowi menggelar pelatihan anti hoaks.Pelatihan yang diikuti sekitar 150 relawan itu digelar dalam rangka gerakan sosialisasi door to door melawan hoaks

"Sebagai organisasi relawan Jokowi kita berkewajiban melawan hoax yang bertebaran di media massa dan medsos," tegas Muhammad Yamin, Ketua Umum Seknas Jokowi, saat membuka pelatihan di markas Seknas Jokowi, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 28 April 2018.

Untuk angkatan pertama ini, pelatihan diikuti relawan Seknas dari seluruh kelurahan dan kecamatan di wilayah Jakarta Timur. Selanjutnya, para relawan itu akan diterjunkan untuk mengkampanyekan anti-hoaks ke setiap rumah di wilayah mereka masing-masing.

"Kita akan terus melakukan pelatihan dan gerakan seperti ini di Jakarta dan seluruh wilayah Indonesia, karena berita-berita hoax itu sudah sampai tahap meresahkan masyarakat. Kalau tidak kita lawan nantinya akan memecah persatuan bangsa," kata Yamin lagi.

Para peserta pelatihan terlihat antusias mendengarkan arahan dari fasilitator yang sudah berpengalaman. Selain untuk melawan hoaks, para relawan itu juga akan mensosialisasikan berbagai kesuksesan pembangunan yang telah dilakukan semasa pemerintahan Jokowi-JK.

Warganet pun heboh.

Tukang Bohong mau mengajari cara supaya tidak bohong...😂😂😂😂

— #RepublikOrangGila (@jibilii) April 28, 2018

Tukang hoax buat anti hoax ,geblek

— Negri Diatas Awan (@agusboy_1973) April 28, 2018

Haha.... Penjahat yang berpura2 jd polisi

— Basmi Kaum Penista (@izzaq24) April 28, 2018


Sumber : PORTAL ISLAM

Bantah Spekulasi, Mantan Presiden Turki Sebut Tak Niat Maju Pilpres

Bantah Spekulasi, Mantan Presiden Turki Sebut Tak Niat Maju Pilpres


Mantan Presiden Turki, Abdullah Gul. (Aljazeera)

10Berita – Ankara. Mantan Presiden Turki, Abdullah Gul, akhirnya buka suara soal spekulasi pencalonan dirinya dalam Pemilihan Presiden Turki 24 Juni mendatang. Menurutnya, mencalonkan diri adalah opsi apabila terdapat konsensus besar terkait hal itu.

Gul menambahkan, dirinya juga tidak pernah menawarkan diri kepada Partai Saadet seperti yang ramai diperbincangkan. Menurut Gul ada beberapa orang yang tahu kualitasnya dalam mengelola negara, dan mereka mengajukan permintaan agar ia maju pilpres.

“Aku katakan pada mereka, apabila ada konsensus besar dalam pencalonanku, maka aku dan para sahabat akan memikul tanggung jawab tersebut, dan tidak akan menghindar,” imbuhnya, dalam konferensi pers di Istanbul, Sabtu (28/04/2018).

Sementara terkait kabar pertemuannya dengan Partai Saadet, seperti dilansir Aljazeera, Gul menyebut tidak ada kesepakatan besar di dalamnya. Dengan begitu, lanjutnya, prospek pencalonannya hampir pasti tidak ada lagi.

Spekulasi

Sebelumnya, pertemuan Abdullah Gul, Partai Saadet dan Mantan PM Turki Ahmet Dovutoglu, menimbulkan spekulasi luas terkait pencalonan dirinya menghadapi Erdogan.

Sementara itu, Ahmet Dovutoglu juga telah menyatakan dukungannya kepada Erdogan dalam pilpres 24 Juni mendatang. Bahkan, Mantan PM Turki itu menyebut tidak melakukan manuver politik apapun, dan tunduk sepenuhnya kepada putusan AKP.

Dengan bantahan Abdullah Gul terhadap spekulasi pencalonan dirinya ini, maka sejauh ini baru ada satu kandidat yang menyatakan siap menghadapi Erdogan. Ia adalah Meral Akşener, politisi wanita yang juga ketua dan pendiri Partai Baik (GP).

Sedangkan kandidat Recep Tayyip Erdogan telah resmi mencalonkan diri dengan dua partai koalisi yaitu AKP dan MHP.

Sejauh ini, partai-partai oposisi di Turki masih berusaha menyatukan barisan untuk mengalahkan Erdogan dan AKP. Persatuan mereka berarti mengesampingkan segala perbedaan tentang ideologi, visi dan arah partai.

Beberapa pekan lalu, 15 anggota parlemen dari Partai CHP yang merupakan oposisi terbesar dan utama, bergabung ke dalam GP. Hal ini semakin membuktikan adanya upaya kelompok oposisi untuk bersatu melawan Erdogan.

Pemilihan Presiden Turki akan dilaksanakan pada 24 Juni 2018, bersamaan dengan pemilihan parlemen. Sebelumnya dua partai yaitu AKP dan MHP mengajukan draf percepatan pemilu dari Februari 2019 menjadi 24 Juni 2018, dan telah disetujui parlemen. (whc/)

Sumber :dakwatuna