Saling Sandera Jokowi dan HRS

Saling Sandera Jokowi dan HRS

10Berita, Persaudaraan Alumni (PA) 212 bertemu Jokowi. Pertemuan di istana Bogor. Tapi bocor. Tepatnya, dibocorkan. Oleh siapa? Mudah menebaknya. Siapa yang diuntungkan dengan bocornya pertemuan itu? Itulah pelakunya. Dan siapa yang dirugikan? Mereka adalah korbannya.

Aktivis PA 212 harus menghadapi dampaknya. Disalahpahami oleh umat. Dihajar fitnah. Berkembang dugaan dan prasangka. PA 212 masuk angin. Hanya segitu iman Habib Rizieq. Begitulah kira-kira target dan sasarannya. Lalu, banyak orang sibuk cari tahu dan melakukan klarifikasi. Jelas? Kalau gak paham juga, kebangetan.

Pertemuan itu menunjukkan pertama, ada indikasi pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kecil kemungkinan presiden menemui PA 212 jika tidak ada pengkodisian. Dengar kabar, ada beberapa kali utusan istana. Nego dengan Habib Rizieq. Tentang apa? Mudah ditebak dan gampang dibaca isinya. Istana ingin aman suaranya di pilpres 2019. Menang lagi, dan lanjut dua periode. Habib Rizieq dan PA 212 jangan ganggu. Diem aja. Apa kompensasinya? SP3. Buat siapa? Semua aktivis 212 yang tersandera kasus hukum. Apalagi kalau bukan itu. Simple menganalisisnya. Apakah deal?

Kedua, bocornya pertemuan di istana Bogor menunjukkan bahwa negosiasi Istana dengan Habib Rizieq “No Deal” kalau deal, buat apa dibocorin. Kalau 212 masuk angin, istana akan anteng-anteng aja. Diam-diam aja. Tenang-tenang aja. Toh, Habib Rizieq, komandan GNPF Ulama dan PA 212 sudah takluk. Sudah bungkam mulutnya. Tinggal dirawat, dielus-elus, dan sedikit dimanjakan. Buat berlutut dan bersimbah kaki. Tak perlu ada ribut-ribut. Tapi nyatanya, dibongkar. Dibocorin. Dibuat gaduh. Kesimpulannya, Habib Rizieq belum juga takluk. Maka, mesti di-“downgrade.” Caranya? Bocorin pertemuan, biar ada stigma Habib Rizieq dan PA 212 masuk angin. Siapa yang melakukannya? Ah, jangan berlagak gak paham.

Kalau No Deal, kenapa ada pertemuan itu? Pertanyaan cerdas. Ada dua kemungkinan. Pertama, sebagai closing statement. Nge-deal-kan yang belum deal. Jika deal, maka tinggal eksekusi. Gak deal, balik badan. Atau membicarakan ekskusi poin yang sudah di-deal-kan. Poin yang sudah disepakati. Apa sudah ada yang disepakati? Boleh jadi. Tapi, tampaknya itu kesepakatan terpaksa. Kesepakatan yang pura-pura. Berat sebelah. Siapa yang merasa berat dan terpaksa?

Bocornya pertemuan di Istana Bogor tanda ada yang keberatan dengan kesepakatan itu. Itupun kalau ada. Indikasi adanya kesepakatan itu cukup kuat. Informasi yang berseliweran, Habib Rizieq sudah buat kesepakatan. Diceritakan kesepakatan itu kepada sejumlah ulama. Sebagai langkah antisipatif. Sehingga, ketika ada yang mengkapitalisasi kesepakatan itu untuk tujuan politik, sejumlah ulama yang sudah dapat informasi itu tidak akan kaget. Tidak salah paham. Sebaliknya, bisa jadi juru klarifikasi. Sebuah antisipasi yang cerdas.

Apa kesepakatannya? SP3 vs Gangguan politik. Kira-kira begini. Namanya juga kira-kira. Sebuah analisis. Bisa jadi benar. Dengan SP3, Habib Rizieq sepakat tidak ganggu dan melawan Jokowi di pilpres 2019. Tapi, dengan syarat. Syarat itu yang kira-kira tak mungkin bisa -atau setidaknya sulit- dipenuhi oleh istana. Misal, deal kalau Jokowi pecat Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Deal, kalau Jokowi batalkan kerjasama dengan China. Deal, kalau Jokowi tidak melanggar aturan negara dan ajaran agama. Deal, kalau tidak ada lagi kriminalisasi atau perlakuaan tidak adil kepada umat Islam. Ini misalnya. Kalau begitu, tidak ketemu dong kesepakatannya? kalau toh deal, itu hanya di lisan. Atau hanya dalam tulisan. Tapi, tidak di hati dan tidak juga di sikap. Inilah deal pura-pura. Kesimpulannya “No Deal” juga.

Apakah sulit untuk deal? Pasti! Istana ingin GNPF Ulama yang mengoperasikan gerakannya melalui PA 212 tidak lagi ikut campur dan terlibat dalam politik, khususnya pilpres 2019. Ini tidak mungkin. Sebab, PA 212 yang dikomandoi Habib Rizieq justru “legitimed” di mata umat ketika bersama-sama melawan Jokowi di 2019. Diem, apalagi sampai mendukung Jokowi, PA 212 akan berakhir nasibnya. Mati, dan digantikan organisasi yang lain. Ini pasti disadari betul oleh Habib Rizieq dan seluruh aktivis PA 212.

Karena itu, Habib Rizieq membuat syarat yang tak mungkin bisa dipenuhi istana. Coba mengelabui dan menekan istana. Tapi, istana tak mudah ditekan. Bocornya pertemuan di Istana Bogor bisa diartikan sebagai bentuk perlawanan istana. Cara klasik untuk mematikan langkah lawan.

Saling menekan dan mengancam pihak satu dengan yang lain nampaknya akan terus terjadi. Satu pihak menggunakan kekuatan hukum. Pihak lainnya menggunakan jalur politik. Pilpres 2019 hanya tinggal menghitung bulan. Masing-masing pihak saling Sandera.

Kedua, ada pihak yang terlalu lihai untuk membujuk PA 212 agar mau bersilaturahmi ke istana. Bahasa “silaturahmi” seringkali ampuh untuk melumpuhkan kecerdasan politik sekelompok orang. Diksi “silaturahmi” ini mujarap untuk menjebak orang-orang polos yang keterlaluan polosnya. Tidakkah silaturahmi itu memperpanjang usia dan melapangkan rizki? Makin ketahuan polosnya. Silaturahmi yang bagaimana bro? Tanya anak gaul. Politik itu kepentingan. Silaturahmi itu ketulusan. Dua hal yang bertentangan. Intinya, silaturahmi itu beda dengan lobi. Lobi ada kalkulasi dan sarat hitung-hitungan. Tidak dengan silaturahmi.

Bocornya pertemuan di Istana Bogor adalah sebuah contoh “silaturahmi membawa luka”. Niat baik yang berujung duka. Negosiasi buntu, rekonsiliasi makin sulit terwujud. Pertama, masing-masing pihak semakin waspada. Kedua, konflik politik akan semakin seru. Kedua belah pihak akan menaikkan intensitas perlawanannya. Jalur hukum dan politik akan jadi sarana pertempuran. Pilpres 2019 adalah puncaknya. Siapa yang akan jadi pemenang? Apakah ganti presiden? Ataukah salam dua periode? Bergantung Sandera siapa yang paling kuat diantara keduanya.

Penulis: Tony Rasyid

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

Perlakuan Rasis Para Pendukung Jokowi, Ini Tanggapan Natalius Pigai

Perlakuan Rasis Para Pendukung Jokowi, Ini Tanggapan Natalius Pigai

10Berita, Tokoh Papua yang merupakan mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, yang selama ini tegas mengkritik rezim Jokowi, mendapat perlakuan RASIS dari para pendukung Jokowi.

Ternyata bukan kali ini saja para pendukung Jokowi menghina Natalius Pigai dengan RASISME.

Atas perlakuan RASIS para pendukung Jokowi, berikut tanggapan Natalius Pigai yang disampaikan melalui akun facebooknya (28/4/2018):

“BANGSA PAPUA MELANESIA HARUS KETAHUI DAN SADAR BAHWA KAMI INI MONYET/GORILA YG HIDUP DI NEGERI INI. Tuhan tidak pernah tidur.

Tuduhan dunia internasional bahwa sedang terjadi Genosida (slow motion genocida) terhadap bangsa Papua dan bangsa Papua akan punah kian kesini makin nyata.

Tidak ada keselamatan hidup bersama di negeri ini. Indonesia akan bubar 2030. Apalagi Penghinaan ini secara masif dikeluarkan oleh Siti Fatimah dkk, orang-orang Ir. Joko Widodo, seorang yang terhormat Presiden, Pemimpin Tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Presiden sangat tahu sejak tahun lalu saya katakan 723 orang menyatakan rasisme terhadap saya tetapi justru tidak berbuat apa-apa oleh Presiden. Dimana posisi saat itu jabatan saya pimpinan Komnas HAM, Pejabat Negara yang Presiden tentu empati dan eliminir agar pendukungnya tidak melakukan rasisme.

Justru hari ini makin membuktikan bahwa Presiden sengaja membiarkan jiwa-jiwa rasialis para pendukungnya tumbuh dan kembang.”

(Natalius Pigai, Korban Rasialisme)

Sumber : fb Natalius Pigai

Read More

Tagar #2019GantiPresiden Ramaikan Car Free Day Ahad Pagi

Tagar #2019GantiPresiden Ramaikan Car Free Day Ahad Pagi

Foto: AW/Salam-Online

10Berita, JAKARTA  Area Hari Bebas Kendaraan (Car Free Day) di berbagai kota dan daerah di Indonesia pada setiap Ahad mulai hari ini, 29 April 2018 diwarnai dengan kaus dan topi bertagar #2019GantiPresiden.

Di Jakarta, di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat sampai Semanggi, Jakarta Pusat, hari ini, Ahad (29/4), masyarakat yang ber-Car Free Day terlihat dari mulai remaja sampai orang tua. Mereka yang mengenakan beragam kaus dan topi bertagar #2019GantiPresiden nampak berjalan kaki dari kawasan Patung Kuda sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Selain mengenakan kaus, sebagian juga membawa poster dan spanduk dengan tulisan bertagar sama. Mereka juga ramai-ramai meneriakkan yel-yel “Ganti Presiden 2019”.
Warga masyarakat yang hadir tak hanya datang dari Jakarta. Sebagian mereka datang dari Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Foto: AW/Salam-Online

“Saya dari Bogor bersama keluarga,” ujar Ali, seorang bapak yang mengenakan kaus bertuliskan Arab bertagar #2019بدل الرئيس

Pedagang kaus dan atribut bertagar #2019GantiPresiden juga banyak meraup untung. Masyarakat berkerumun untuk membeli kaus yang sedang viral di media sosial tersebut.

Pantauan Salam-Online di lapangan, tak hanya tagar #2019GantiPresiden. Meski sangat sedikit jumlahnya, beberapa orang di antaranya ada yang terlihat mengenakan kaus “2019 Tetap Jokowi” dan tulisan “Dia Sibuk Bekerja”.

Ada sedikit ketegangan ketika seorang ibu yang mengenakan kaos bertuliskan “2019 Tetap Jokowi” menghampiri sekumpulan orang dan menyuarakan dukungannya pada mantan Wali Kota Solo itu.

Rencananya aksi jalan santai mengenakan kaus bertagar #2019GantiPresiden akan rutin diadakan di area Car Free Day Thamrin-Sudirman setiap hari Ahad.

Sementara sejumlah kota dan daerah seperti Bogor, Bandung, Solo, Surabaya dan lainnya juga menggelar aksi yang sama dengan beragam kaos bertagar #2019GantiPresiden. (AW/)

Sumber :Salam-Online

Read More

Ada Upaya Kristenisasi Dibalik Acara ‘Untukmu Indonesia’

Ada Upaya Kristenisasi Dibalik Acara ‘Untukmu Indonesia’

10Berita, Seperti yang sudah diduga sebelumnya bahwa kegiatan acara Forum Untukmu Indonesia yang disinyalir adalah kedok bagi kegiatan Kristenisasi yang kemudian dibungkus dengan kegiatan sosial. Yakni bagi-bagi sembako dan makanan gratis untuk masyarakat yang diselenggarakan di lapangan Monumen Nasional (Monas) pada Sabtu (28/4).

Untuk menelusuri jejak yang diduga program kristenisasi pada kegiatan tersebut Panjimas melakukan liputan investigasi langsung di lokasi pada saat kehiatan tersebut berlangsung.

Sejak Sabtu (28/4) pagi hari sudah terlihat pemandangan yang tidak biasa. Di berbagai sudut sudut Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Tanggerang dan sekitarnya sudah banyak mobil mobil angkutan umum dan bus bus pariwisata dan kendaraan dinas operasional instansi pemerintah yang diparkir menunggu para calon masyarakat yang akan diajak serta datang ke Monas untuk mengikuti kegiatan Untukmu Indonesia.

Begitu juga yang datang ke Lapangan Monas dengan menaiki kendaraan pribadi, motor, kereta api maupun kendaraan umum. Datang dari berbagai penjuru tempat untuk memenuhi Monas di Sabtu pagi itu. Bukan pemandangan yang biasa terjadi sebenarnya. Tapi panitia memang rupanya mengerahkan berbagai cara untuk mengimingi imingi masyarakat datang ke acara tersebut. Hal ini terbukti sesuai wawancara Panjimas kepada banyak orang di lokaai kegiatan berlangsung.

“Kami datang rombongan dengan 8 bus dari daerah Penjaringan, Pluit Jakarta Utara. Kami diajak katanya dijanjikan sama panitia katanya akan dapat sembako disini. Tapi nyatanya gak terbukti. Antrian sembakonya penuh dan ngantri panjang sekali. Kami gak kebagain dan kami disuruh tunggu aja dulu, padahal kami belum dapat apa apa dari pagi sampai siang ini,” ujar Ibu Rini dan teman-temannya ketika diwawancara Panjimas.

Forum Untukmu Indonesia menggelar acara sosial yang berisi pembagian sembako gratis, permainan hiburan dan musik, layanan kesehatan, bazar, dan membagi souvenir dan hadiah menarik lainnya.

Alih-alih mengatasnamakan kebhinekaan, menjaga persatuan dan mencegah bangsa Indonesia dari narkoba. Acara dengan puluhan ribu pengunjung itu sangat kental dengan pelayanan ala program ala Kristenisasi yang biasa dilakukan aktivis gereja.

Ketika kita masuk dari arah Timur Monas maka akan terlihat dan terdapat baliho dengan latar belakang metropolitan dibubuhi logo Yayasan Pendidikan Diakonia di bagian atas, permainan lempar gelang ke dalam botol yang bertuliskan: Indonesia Diberkati, Indonesia Damai, Indonesia Kasih, Indonesia Bahagia, dan Indonesia Jaya.

Bergeser sedikit ada 4 tempat mandi parasut khusus anak balita. Anak balita diberikan permainan udara oleh panitia yang dimainkan kaus merah. Selain itu, terlihat di sekeliling area permainan, anak-anak perempuan separuh baya menyemprotkan udara ke atas pengunjung secara merata. Mirip dengan kegiatan pembaptisan dengan memakai air sebagai sarana pembaptisan.

Di panggung utama, para penyanyi membawakan lagu-lagu khas gereja, meskipun diselingi dengan lagu umum. Lantutan haleluya dan puji tuhan terdengar jelas di sekitar panggung. Ketika lagu berakhir, dua orang penari membentuk formasi di atas dancernya dan memalangkan tangan. Simbol salib?

Tak hanya itu, peserta setia datang dengan membawa kupon untuk ditukarkan di stand-stand. Mulai dari makanan, gula, mie instan, beras, bahkan khitanan massal. Tertulis di kupon tersebut ‘Untukmu Indonesia’ dengan latar belakang monas dan warna yang berbeda-beda. Di ujung kanan atas ada ilustrasi burung merpati. Apakah roh kudus?

Kemudian Panjimas melihat ada salah satu stand yang berbentuk pangung yang bertuliskan “Mengubah Nasib (Pengobatan Alternatif). Kemudian karena merasa penasaran kami berusaha mendekat dan berusaha mencari tahu apa saja aktifitas dan isi pembicaraan orang orang diatas panggung itu yang duduknya berhadap hadapan seperti sedang berkonsultasi dan memberikan arahan.

“Ya, tadi awalnya saya melihat ada stand Mengubah Nasib, terus saya datang dan dikasih nasihat oleh seorang ibu yang ada disitu. Terakhir saya dikasih doa doa dari ibu itu memakai doanya yang seperti orang kristen membaca doa. Padahal saya kan pake kerudung dan ibu itu tahu saya agamanya Islam,” tutur Lani siswa sekolah SMA berhijab yang sempat datang di stand mengubah nasib itu dan diwawancara Panjimas. [PM]

Sumber :Dakwah media 

Read More

Hersubeno Arief: Jokowi Terancam Batal Nyapres?

Hersubeno Arief: Jokowi Terancam Batal Nyapres?

10Berita – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pernah menyampaikan sebuah statemen yang aneh bin ajaib. “Jokowi terancam tidak mendapat tiket Pilpres 2019. Bagaimana mungkin seorang incumbent dengan elektabilitas tertinggi, dan didukung oleh hampir semua partai, bisa tidak mendapat tiket?

Dinamika politik akhir-akhir ini menunjukkan apa yang disampaikan oleh Fahri bukan sekedar pernyataan konyol, yang tak layak ditanggapi. Sebagai politisi yang menempati posisi cukup penting, Fahri tentu punya akses ke banyak kalangan, terutama para petinggi parpol.

Kendati tidak seekstrem yang dikatakan Fahri, namun dinamika politik saat ini berjalan menuju arah sebaliknya dari keinginan Jokowi. Alih-alih menjadi calon tunggal melawan kotak kosong –atau Jokowi paling banter head to head melawan Prabowo— ada tanda-tanda Pilpres 2019 akan diikuti oleh tiga, bahkan mungkin saja empat kandidat. Skenarionya kira-kira model Pilkada Jabar 2018 yang diikuti empat pasang kandidat.

Skenario pertama, keinginan Jokowi untuk menggandeng Prabowo sebagai cawapres terwujud. Seperti dikatakan Jokowi dalam Mata Najwa, komunikasinya dengan Prabowo masih terus berlanjut. Apa artinya? Opsi menjadikan ketua umum Partai Gerindra itu sebagai pasangannya masih tetap terbuka, kendati Prabowo telah menyatakan menerima mandat sebagai capres. Jokowi tampaknya termasuk penganut, “sebelum janur kuning melengkung,” tak ada kata menyerah untuk meminang seorang tambatan hati.

Skenario kedua, komposisi koalisi tetap seperti saat ini. PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, plus PKB. Jokowi memutuskan untuk mengusung cawapres dari PDIP. Pilihannya bisa Puan Maharani atau Kepala BIN Budi Gunawan (BG).

Skenario ketiga, Jokowi memilih salah satu cawapres dari partai pendukung, di luar PDIP. Pilihannya bisa Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, atau Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy). Atau kalau Demokrat bergabung, menggandeng Agus Harimurti.

Skenario keempat, Jokowi memilih calon diluar semua partai pendukung. Dia menggandeng cawapres yang dekat dengan umat Islam. Pilihannya bisa Ketua Umum PBNU Said Agil Siradj, Mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Ketua MK Mahfud MD, atau Gubernur NTB Tuan Guru Bajang.

Bisa tiga sampai empat poros

Skenario manapun yang dipilih oleh Jokowi, apakah skenario pertama, kedua, ketiga, dan keempat semuanya membuka peluang terbentuknya poros baru.

Bila skenario pertama yang terjadi –Prabowo bergabung dengan Jokowi– partai-partai lain di dalam koalisi, akan berhitung ulang cost and benefit untuk tetap bertahan. Keberhasilan meminang Prabowo bisa menjadi pintu awal pecahnya soliditas partai-partai pendukung Jokowi. Seperti dikatakan oleh Rommy, kecuali dirinya, tidak ada ketua umum partai pendukung yang setuju.

Kalkulasinya sangat jelas. Selain banyak ketua umum partai yang diam-diam mengincar posisi sebagai cawapres, hampir dapat dipastikan jatah kementrian juga akan berkurang. Apalagi bila persyaratan Prabowo untuk mengontrol militer dan mendapat jatah 7 kementrian disepakati.

Dalam kabinet Jokowi saat ini ada 34 menteri dan 8 orang pejabat setingkat menteri. Yang terbanyak mendapat jatah PDIP sebanyak 5 kursi. Yang lainnya ada yang mendapat 4 kursi (PKB), 3 kursi (Golkar, dan Nasdem), 2 kursi (Hanura). Sementara yang mendapat jatah 1 kursi (PPP, PAN). Sisanya diisi oleh profesional.

Berapa jatah kursi-kursi partai pendukung bila Gerindra saja mendapat jatah 8 kursi kementrian? Belum lagi bila Demokrat bergabung. Agak sulit membayangkan bagi-baginya.

Bagi partai-partai tersebut, jatah kursi yang memadai bisa menjadi kompensasi atas kemungkinan rendahnya elektabilitas, karena tidak mengusung capres dari kalangan internal. Gerindra misalnya dari sejumlah survei menunjukkan bahwa pemilihnya yang akan memilih Jokowi sangat kecil. Jadi hampir dipastikan bila Prabowo bergabung dengan Jokowi, elektabilitasnya akan jeblok. Namun dengan mendapat jatah wapres dan 7 pos kementrian, imbalannya cukup sepadan.

Bagaimana dengan partai lain, seperti PAN, Demokrat, atau PKB? Apakah mereka bersedia menukar jebloknya elektabilitas partai hanya dengan satu atau dua kursi kementrian?

Selain partai koalisi, dampak pilihan Jokowi juga akan berimbas pada koalisi PKS dengan Gerindra. PKS akan kehilangan jodoh. Skenario Pilkada Jabar, dimana cagub Deddy Mizwar ditinggalkan Ahmad Syaichu terulang kembali. Hanya saja bila di Jabar PKS meninggalkan Demokrat untuk bergabung dengan Gerindra, maka kali ini PKS yang ditinggalkan Gerindra, kemungkinan terbesar PKS akan bergabung dengan Demokrat. Déjà vu.

Skenario larinya “pasangan pengantin” seperti cerita film Runaway Bride (1999) yang dibintangi oleh Julia Robert dan Richard Gere ini tampaknya sudah dibaca oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Melalui Syarif Hasan, SBY sudah minta bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman untuk membahas kemungkinan pembentukan poros ketiga. Agar memenuhi syarat presidential threshold, mereka harus menggandeng PAN, atau PKB.

Bila skenario kedua yang dipilih, apakah partai pendukung bisa menerima capres-cawapres yang semuanya berasal dari PDIP. Mereka hanya akan menjadi dayang-dayang pengiring mempelai PDIP. Golkar, PKB, PPP, yang selama ini sudah mengincar posisi cawapres besar kemungkinan akan angkat kaki.

Yang paling besar berpeluang hengkang adalah PKB. PKB misalnya, menjadikan tiket cawapres bagi Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin), sebagai persyaratan mereka bergabung dengan poros Jokowi (Join), maupun poros Prabowo (Poin). Sementara Ketua Umum PPP Rommy menunggu bola muntah.

Kalau toh akhirnya mereka bisa menerima cawapres dari PDIP siapa yang akan diusung? Puan atau BG? Salah satu yang dipilih juga akan mengundang persoalan. Faksi para pendukungnya tidak akan puas, dan soliditas internal PDIP bisa terganggu.

Bila Megawati memilih menyodorkan Puan dengan pertimbangan kelanjutan trah Soekarno, BG pasti akan sangat kecewa. Padahal pengaruhnya di PDIP juga cukup besar. Sementara bila BG yang dipilih, bagaimana dengan kelanjutan dan masa depan politik trah Soekarno?

Skenario ketiga, Jokowi memilih cawapres dari partai pendukung di luar PDIP? Bila opsi itu yang dipilih Jokowi, besar kemungkinan yang akan pertamakali hengkang adalah PDIP. Bagi PDIP terutama Megawati, periode kedua Jokowi ini merupakan momentum yang sangat krusial. Siapapun yang dipilih Jokowi sebagai cawapres, apalagi bila dia masih berusia muda, berpeluang menjadi penerusnya.

Mega tentu tidak ingin, Puan yang dipersiapkannya sebagai putri mahkota dan penerus dinasti Soekarno berhadapan dengan seorang incumbent pada Pilpres 2024. Karena itu bila Jokowi memilih cawapres dari luar Puan atau PDIP, maka tidak ada pilihan lain dia harus menantang Jokowi dengan membentuk poros tersendiri.

Di Jabar PDIP akhirnya menunjuk pasangan TB Hasanuddin-Anton Charliyan menantang calon yang didukung Jokowi pasangan Ridwan Kamil- Uu Ruzhanul Haq (Nasdem, PPP, PKB, Hanura), Deddy-Mizwar-Deddy Mulyadi (Demokrat-Golkar), dan Sudradjat Syaichu (Gerindra-PKS).

PDIP pada Pileg 2014 memperoleh 109 kursi di parlemen. Hanya kurang tiga kursi untuk memenuhi syarat presidential threshold. Dia cukup menggandeng Hanura (16 kursi), atau Nasdem (35 kursi).

Bila Jokowi memilih skenario keempat, hampir sama dengan skenario ketiga, PDIP hengkang plus sejumlah partai pendukung lainnya. Skenario keempat inilah yang membuka peluang kemungkinan akan terbentuk poros keempat, yang dibentuk oleh sempalan pendukung Jokowi di luar PDIP. Elektabilitas Jokowi yang tidak cukup tinggi, membuat banyak kandidat berani dan cukup percaya diri untuk menantang Jokowi.

Nah bagaimana dengan kemungkinan Jokowi tidak mendapat tiket? Skenario ini bisa terjadi bila rupiah terus terpuruk, utang terus menggunung, para investor menarik dananya dari Indonesia, dan ekonomi Indonesia terpuruk. Elektabilitas Jokowi bisa terjun bebas. Saat itu partai pendukung akan segera berkemas menyelamatkan diri masing-masing.

Tanda-tanda itu mulai membayang seiring melemahnya rupiah terhadap dolar, rontoknya IHSG dan tidak lakunya surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. Rupiah sampai akhir pekan ini sudah menyentuh level Rp 14.000/USD, sementara dari lima seri surat utang negara yang ditargetkan bakal meraup Rp 17.02 triliun, baru terjual Rp 6.5 triliun.

Agar skenario terburuk itu tidak terjadi, Jokowi harus bekerja sangat-sangat keras. Dia tengah menghadapi ancaman sangat serius dari internal, dan eksternal. Kalau hanya dengan naik motor besar, dan bagi-bagi sembako, semua persoalan tersebut tidak akan teratasi. []

Sumber : 28/4/18 hersubenoarief.com 

Read More

Elite PDIP: Kecerobohan Rini Mengganggu Citra Jokowi

Elite PDIP: Kecerobohan Rini Mengganggu Citra Jokowi

10Berita, Rekaman percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir bocor di jagat media sosial. PDIP menilai itu bisa merugikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama di tahun politik ini.

“Rasanya tidak tepat atau tidak pantas, tidak elok. Apa semendesak seperti itu dialog itu dengan menelepon. Ini sebuah diskusi atau dialog yang setara dalam pembicaraan itu. Itu apakah sifatnya instruksi atau penegasan,” ujar Anggota Komisi VII dari F-PDIP, Daryatmo Mardiyanto saat dimintai tanggapan, Sabtu (18/4/2018).

Menurutnya, keputusan strategis harus melalui proses formal dan bukan hanya melalui telepon saja. Tidak sepantasnya keputusan sepenting itu, kata Daryatmo, dilakukan melalui telepon.

“Harusnya panggil ke kantor dan paparan, formal, dalam sebuah tim yang ditanggungjawabi dirut. Itu bisa setiap saat,” sebutnya.

Saat pembicaraan semacam itu muncul di publik, Daryatmo khawatir nantinya bisa merugikan pemerintah secara keseluruhan. Sebab Rini merupakan bagian dari Kabinet Kerja Presiden Jokowi.

“Menimbulkan prasangka-prasangka pengelolaan yang disederhanakan dengan model-model seperti itu,” kata Daryatmo.

“Penjelasan yang diberikan harusnya mencerminkan posisinya apakah cocok dengan kondisi itu. Padahal pertamina masih Plt, PLN juga harus pertanggungjawabkan langkah-langkah pasokan, dan pelaksaan bidang energi, itu di domain kami, Komisi VII,” imbuhnya.

PDIP sudah beberapa kali kesempatan meminta agar Rini dicopot dari posisinya. Masalah ini pun menurut Daryatmo seharusnya dijadikan evaluasi.

“Itu kan kewenangan prerogatif presiden, tapi kita harap kondisi terbaru jadi pertimbangan. Jangan sampai di tahun politik Jadi tidak produktif. Itu harus jadi perhatian, kecerobohan seperti itu ada risiko terhadap citra pemerintahan dalam hal ini presiden,” paparnya.

“Sinyalemen kecerobohan yang mengganggu citranya (presiden) itu harus disikapi,” tambah Daryatmo.

Sebelumnya diberitakan, pembicaraan Menteri Rini dan Dirut PLN Sofyan Basir beredar. Dalam rekaman itu, Rini dan Sofyan membahas fee proyek terkait pembagian saham.

Percakapan Rini Soemarno dan Sofyan Basir tersebut disebut mengenai proyek storage LNG di Bojonegara, Serang, Banten yang akan dibangun oleh PT. Bumi Sarana Migas (BSM). Terminal Penerimaan LNG Bojonegara dijadwalkan selesai dibangun 2020. Pertamina dan PT Bumi Sarana Migas akan membentuk Joint Venture (JV) untuk proyek Terminal Penerimaan LNG ini.

Kementerian BUMN sudah mengklarifikasi soal percakapan Rini dan Dirut PLN itu. Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro menyatakan tak ada pelanggaran dalam percakapan antara Rini dan Sofyan itu.

“Kami tegaskan kembali bahwa pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN untuk memastikan bahwa seluruh BUMN dijalankan dengan dasar Good Corporate Governance (GCG),” kata Imam dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/04). 

Sumber :nusanews

Read More

Mengapa Ada Foto Presiden di Sertifikat Tanah?

Mengapa Ada Foto Presiden di Sertifikat Tanah?

(foto: Fajar.co.id )

(Sertifikat Surat Dinas, Presiden Bukan Lambang Negara RI)

Oleh. Natalius Pigai

10Berita, Perilaku yang diperlihatkan pemerintah terkait pembagian sertifikat tanah cukup menyita perhatian khususnya bagi kami pengkritik pemerintah. Setelah menyaksikan jawaban Presiden Jokowi yang kurang jelas dan menghindar ketika ditanya Najwa Sihab terkait adanya gambar Presiden dalam sebuah wawancara minggu ini justru menyadarkan saya untuk mencari tahu ada apa sesungguhnya.

Akhirnya, Perhatian saya justru bukan pada persoalan legalisasi tanah sebagai salah satu pilar reformasi agraria nasional, tetapi soal etika tata kelola pemerintah khususnya adanya gambar presiden dalam surat sertifikat.

Apa boleh gambar seorang presiden dalam sebuah sertifikat yang merupakan surat dinas? Apakah memang presiden adalah lambang negara seperti Garuda Pancasila? mengapa ada photo Presisen? Apakah justru merupakan kampanye terselubung menjelang Polres? Bukankah dalam Tata Naskah Dinas sudah ada peraturan yang mengatur bahwa surat dinas yang dikeluarkan oleh pemerintah dan ditanda tangani oleh Pejabat Negara hanya berlogo lambang negara. Ini harus ditelusuri secara serius karena merusak tatanan administrasi dan etika birokrasi.

Memang, Persoalannya bukan sekedar bagi-bagi sertifikat tanah. Sebagai negara agraris, Indonesia tidak terlepas dari problem agraria sebagaimana dihadapi oleh negara-negara agraris di belahan dunia lainnya. Bangsa kita juga mengalami problem serius terkait persoalan agraria, tidak muncul secara alamia tetapi ada akar historisnya.

Ironisnya, persoalan agraria bermula sejak bangsa kita masih dijajah Belanda, kemudian setelah peristiwa 65 yang juga merupakan tonggak sejarah lahirnya undang-undang agraria nasional nomor 5 tahun 1965.

Meskipun undang-undang tersebut masih memiliki persoalan sensitif terkait ideologi kepemilikan tanah yang bersifat komunal dan individual tetapi juga undang-undang ini yang menjustifikasi perampasan tanah secara besar-besaran oleh pemerintah baik TNI, Polri maupun juga kementerian kehutanan menyebabkan jutaan rakyat kecil yang telah menderita khususnya di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan seluruh negeri.

Arus reformasi yang ditandai dengan berhentinya peran binomial militer, demokratisasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan pers menjadi gayung bersambut bagi masyarakat ikut berlomba-lomba mencari keadilan untuk memperoleh kembali tanah mereka. Komnas HAM selama 2012-2017 menangani rata-rata 1800 sampai 2000 kasus agraria dalam setahun. Persoalan utama adalah mengambil kembali lahan atau tanah yang dirampas oleh negara.

Sejak Jokowi menjadi presiden dengan menjanjikan adanya reformasi agraria menjadi angin segar bagi rakyat untuk mengklaim kembali tanah yang saat ini dikuasai oleh negara, koorporasi, juga menjadi milik individu-individu yang berkuasa. Beberapa upaya telah dilakukan oleh rakyat seperti masyarakat Jambi yang berjalan kaki selama 41 hari atau rakyat Tulung Agung jalan kaki ke Jakarta 27 hari, namun tidak pernah mendapatkan solusi yang pasti.

Reformasi agraria yang digulirkan oleh Presiden Jokowi tahun 2014, sebenarnya memberi angin segar bagi rakyat jika dilakukan secara komprehensif baik melalui legalisasi maupun juga redistribusi tanah. Ternyata pemerintah hanya mampu melakukan legalisasi tanah dengan memberi sertifikat kepada rakyat sebagaimana yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat ini.

Kebutuhan legalisasi tanah tentu penting karena kebutuhan legalisasi atau sertifikat tanah di Indonesia ada sebanyak 120 Baru 46 juta yang sudah bersertifikat sementara sisanya lebih kurang 74 juta masih belum tersertifikat.

Sedangkan redistribusi tanah sampai saat ini Jokowi pantas diberi kartu merah karena sama sekali tidak punya komitmen kuat dan kurang melakukan usaha-usaha secara masif untuk memulai redistribusi tanah bagi warga negara, petani, dan rakyat miskin.

Rakyat justru menjadi merana, nirlahan di atas tanah tumpa darahnya sendiri, sementara tanah dan lahan pertanian dimiliki oleh sekelompok oligarki yaitu negara melalui kementerian kehutanan, TNI dan Polri hasil rampasan tahun 65, konglomerat perkebunan, kooporasi tambang juga berupa real estat.

Memang reformasi agraria mengandung 2 pilar penting yaitu redistribusi tanah dan legalisasi atau sertifikasi. Pemberian sertifikat kepada pemilik tanah yang dilakukan oleh Presiden cukup menghebohkan seantero Republik ini. Ternyata bukan merupakan reformasi agraria nasional melalui redistribusi tanah baik yang dimiliki negara, pengusaha juga tanah terlantar (absente) tetapi hanya memberi sertifikat/legalitas tanah yang dimiliki oleh rakyat.

Pemberian legalitas tanah merupakan kewajiban negara untuk memastikan adanya jaminan pemenuhan kebutuhan hak asasi warga negara sesuai dengan salah satu prinsip dasar deklarasi umum PBB tentang HAM yaitu tentang kewajiban negara (The government obligation to fullfull on human right need).

Oleh Karena itu pemberian sertifikat merupakan suatu keharusan dan tidak ada yang istimewa. Negara justru harus memastikan agar 120 juta warga yang memiliki tanah harus disertifikasi karena sampai saat ini hanya 46 juta tersertifikat sementara 74 juta juta orang sampai saat ini belum memiliki sertifikat.

Setelah mempelajari dan menyimak berdasarkan pengalaman, maka komisi Ombudsmen RI perlu melakukan
Penyelidikan serius terkait adanya dugaan Palanggaran administrasi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya kementerian Agrarian dan Tata Ruang.

Dugaan malladministrasi yang paling fatal adalah adanya Photo Presiden Jokowi yang terdapat dalam sertifikat tanah. Perlu diketahui bahwa Sertifikat Tanah adalah kategori Surat Dinas sebagaimana terdapat dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 8 tahun 2009 tentang tata naskah dinas dan tata kearsipan di lingkungan Badan Pertanahan nasional.

Demikian pula secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 59/Kep-5.11/III/2017 tanggal 7 April 2017 tentang lambang, logo kementerian agraria dan tata ruang/BPN. Demikian pula Pada tahun 2016 ada peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang mengeluarkan peraturan nomor 7 tahun 2016 tentang bentuk dan isi sertifikat hak atas tanah.

Sesuai dengan berbagai aturan dan kelaziman dalam dunia Birokrasi maka Seritifat Tanah adalah SURAT DINAS. Dalam aturan tata naskah Dinas sebagaimana tersebut di atas dan kelaziman dalam dunia birokrasi maka Sertifikat adalah Surat Dinas yang hanya boleh dikeluarkan oleh Menteri/Kepala BPN. Maka sesuai dengan tata naskah dinas, surat dinas hanya boleh menggunakan atau terdapat LAMBANG NEGARA GARUDA.

Dalam Surat Dinas ada tiga surat yang diperbolehkan menggunakan Logo Garuda yaitu hanya pada surat yang ditandatangani oleh PEJABAT NEGARA:

1) Surat Dinas atas nama Kementerian dan atau Badan menggunakan Logo Garuda Berwarna.

2) Surat Dinas atas nama Menteri/ Kepala Badan menggunakan Logo Garuda Emas.

3) Surat Dinas Atas Nama Menteri/Kepala Badan menggunakan logo Garuda Berwarna Hitam Putih.

Dengan demikian Surat Dinas yang ditanda tangani oleh Pejabat Negara tidak boleh terdapat logo selain Garuda. Maka adanya photo Presiden dalam sertifikat menyalahi aturan karena Presiden bukan Lambang Nagera. Dalam Surat Dinas tidak boleh ada photo selain Garuda.

Oleh karena itu untuk menertibkan administrasi negara, maka Komisi Ombudsmen RI untuk melakukan penyelidikan atas dugaan malladministrasi ini dan jika terdapat kekeliruan, maka seluruh sertifikat yang telah diberikan oleh Presiden Jokowi diminta tarik kembali untuk diperbaiki atau Perubahan sebagaimana peraturan yang berlaku tersebut diatas. Komisi Ombudsmen RI harus mampu mengawasi dan menertibkan kebijakan yang secara potensial malakukan penyalahgunaan kewenangan oleh Presiden Jokowi untuk kepentingan Politik untuk Pilpres 2019.

Kita semua memiliki hak asasi untuk itu berpartisipasi dalam pemerintahan dan politik tentunya dengan jalan yang beretika, bermatabat dan menjaga profesionalitas, objektivitas dan imparsialitas untuk membangun iklim demokrasi yang sehat demi kejayaan Indonesia. (**)

( Natalius Pigai, Staf Khusus Menakertrans, Konsultan BRR Aceh, Tim Asistensi Dirjen OTDA Sudarsono dan Johermansyah, Pejabat Stuktural & Fungsional Kemenakertrans, Pimpinan Komnas HAM RI, dll). Pengalaman 18 tahun di Instansi Pemerintah Pusat. Saat ini Penyelidik Profesional)

Sumber :UC News 

Read More

Gunung Bergerak Layaknya Awan

Gunung Bergerak Layaknya Awan

10Berita, PERNAHKAH Anda jalan-jalan ke gunung? Jika ‘ya,’ maka Anda akan merasakan hawa sejuk dan membuat kita nyaman berada di sana. Namun tahukah Anda bahwa gunung-gunung ternyata tidaklah diam sebagaimana yang kita lihat, melainkan terus bergerak layaknya awan.

Allah SWT berfirman “Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Naml: 88)

Gerakan gunung-gunung ini disebabkan oleh gerakan kerak bumi tempat mereka berada. Kerak bumi ini seperti mengapung di atas lapisan magma yang lebih rapat. Pada awal abad ke-20, untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang ilmuwan Jerman bernama Alfred Wegener mengemukakan bahwa benua-benua pada permukaan bumi menyatu pada masa-masa awal bumi, namun kemudian bergeser ke arah yang berbeda-beda sehingga terpisah ketika mereka bergerak saling menjauhi.

Para ahli geologi memahami kebenaran pernyataan Wegener baru pada tahun 1980, yakni 50 tahun setelah kematiannya. Sebagaimana pernah dikemukakan oleh Wegener dalam sebuah tulisan yang terbit tahun 1915, sekitar 500 juta tahun lalu seluruh tanah daratan yang ada di permukaan bumi awalnya adalah satu kesatuan yang dinamakan Pangaea. Daratan ini terletak di kutub selatan.

Sekitar 180 juta tahun lalu, Pangaea terbelah menjadi dua bagian yang masing-masingnya bergerak ke arah yang berbeda. Salah satu daratan atau benua raksasa ini adalah Gondwana, yang meliputi Afrika, Australia, Antartika dan India. Benua raksasa kedua adalah Laurasia, yang terdiri dari Eropa, Amerika Utara dan Asia, kecuali India. Selama 150 tahun setelah pemisahan ini, Gondwana dan Laurasia terbagi menjadi daratan-daratan yang lebih kecil.

Benua-benua yang terbentuk menyusul terbelahnya Pangaea telah bergerak pada permukaan Bumi secara terus-menerus sejauh beberapa sentimeter per tahun. Peristiwa ini juga menyebabkan perubahan perbandingan luas antara wilayah daratan dan lautan di Bumi.

Pergerakan kerak Bumi ini diketemukan setelah penelitian geologi yang dilakukan di awal abad ke-20. Para ilmuwan menjelaskan peristiwa ini sebagaimana berikut:

Kerak dan bagian terluar dari magma, dengan ketebalan sekitar 100 km, terbagi atas lapisan-lapisan yang disebut lempengan. Terdapat enam lempengan utama, dan beberapa lempengan kecil. Menurut teori yang disebut lempeng tektonik, lempengan-lempengan ini bergerak pada permukaan bumi, membawa benua dan dasar lautan bersamanya. Pergerakan benua telah diukur dan berkecepatan 1 hingga 5 cm per tahun. Lempengan-lempengan tersebut terus-menerus bergerak, dan menghasilkan perubahan pada geografi bumi secara perlahan. Setiap tahun, misalnya, Samudera Atlantic menjadi sedikit lebih lebar. (Carolyn Sheets, Robert Gardner, Samuel F. Howe; General Science, Allyn and Bacon Inc. Newton, Massachusetts, 1985, s. 30)

Ada hal sangat penting yang perlu dikemukakan di sini: dalam ayat tersebut Allah telah menyebut tentang gerakan gunung sebagaimana mengapungnya perjalanan awan. (Kini, Ilmuwan modern juga menggunakan istilah “continental drift” atau “gerakan mengapung dari benua” untuk gerakan ini. (National Geographic Society, Powers of Nature, Washington D.C., 1978, s.12-13)

Tidak dipertanyakan lagi, adalah salah satu kejaiban Al Qur’an bahwa fakta ilmiah ini, yang baru-baru saja ditemukan oleh para ilmuwan, telah dinyatakan dalam Al Qur’an. []

SUMBER: KEEAJAIBANQUR’AN

Read More

Forjuis: Kaos #Ganti Presiden 2019 Akan Ada di Car Free Day

Forjuis: Kaos #Ganti Presiden 2019 Akan Ada di Car Free Day

Kaos # Ganti Presiden 2019 yang beredar di kawasan Tebet, Sabtu malam (18/4).

Acara yang sama juga akan terjadi di berbagai kota besar lainnya.

10Berita , JAKARTA – Koordinator Forum Jihad Umat Islam (Forjuis) Kecamatan Setia Budi, Slamet Rujito, mengatakan kaos ‘ #Ganti Presiden 2019’ akan ada di area ‘Car Free Day’  pada Ahad pagi (29/4) di Jalan Sarinah dan MH Thamrin. Para relawan yang mengenakan kaos itu nantinya akan berangkat sekitar pukul 06.00 WIB dari posko yang ada di Masjid Al Jihad Setia Budi, Jakarta Selatan.

‘’Sekitar 150 orang relawan sudah siap untuk aksi tersebut, Mereka pun sudah mendapatkan kaos #Ganti Presiden 2019 dengan cara membeli secara patungan. Untuk pria memakai kaos itu yang kebanyakan berwarna putih dan hitam. Sedangkan untuk perempuan juga berwarna sama, tapi ada yang memakai kaos berwarna merah,’’ kata Rujito di Jakarta (26/4).

Rujito mengatakan selain relawan, para jamaah masjid pun sudah banyak yang membeli kaos tersebut secara mandiri. Mereka memesannya di tukang sablon.’’Jadi saya kira pengunjung 'Car Free Day' yang datang dari Kawasan Setia Budi  jumlahnya akan lebih dari 150 orang. Sebab, akan banyak orang lain yang ikut serta dalam parade kaos itu,’’ ujarnya.

Di Jakarta berbagai kantong masa pun sudah sepakat untuk bergerak. Mereka berasal dari berbagai kelompok Ormas seperti Front Pembeli Islam (FPI), Forum Remaja Masjid, dan organisasi masa lainnya.

‘’Jadi tidak hanya berasal kami sendiri. Dan selain di Jakarta kami juga mendengar aksi  yang sama akan berlangsung di berbagai kota besar di Indonesia yang punya ajang 'Car Free Day' ( hari bebas kendaraan bermotor) seperti Surabaya, Yogyakarta, Solo, Makassar, dan lainnya juga akan ada parade kaos itu,’’

Tito mengatakan, sebelumnya memang acara parade kaos #Ganti Presiden 2019 sempat terdengar ada larangan untuk dilaksanakan. Namun, bila larangan itu terjadi, Tito mengaku akan tetap melakukannya.

‘’Alhamudlilah saya dengar acara tersebut sekarang oleh pihak kepolisian diizinkan. Selain dari kami, masa yang berumpul dari masjid lain seperti dari Masjid Sunda Kelapa di Menteng, Masjid Al Itihad di Tebet, Masjid Mubasyirin di Setia Budi, serta Masjid At Taqwa di Pasar Rumput juga akan berangkat ke sana. Mereka mengatakan sudah siap berangkat,’’ tegas Rujito. 

Sumber :Republika.co.id 

Read More

Hanafi: Ceramah Amien Rais di Balai Kota DKI Wajar

Hanafi: Ceramah Amien Rais di Balai Kota DKI Wajar

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Ahmad Hanafi Rais saat memberikan keterangan pada konferensi pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/3).

Amien Rais menyatakan, pengajian harus disisipkan politik.

10Berita , JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais menilai, ceramah yang disampaikan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta masih dalam batas kewajaran. Terlebih, ceramah tersebut tidak bersifat umum dan pesertanya hanya dari kalangan ustazah.

"(Apa yang disampaikan Amien) wajar, pesertanya juga para ustazah, i, bukan umum. Yang disampaikan Pak Amien 'empan papan', sesuai konteksnya," kata dia kepada Republika.co.id, Sabtu (28/4).

Menurut Hanafi, ceramah yang disampaikan ayahnya itu berisi materi yang sifatnya substantif dan normatif. Bahkan, lebih dari itu, ia menilai isi ceramah tersebut juga mengandung refleksi dan inspirasi. "Substantif, normatif, reflektif, sekaligus inspiratif," ujarnya.

Sebelumnya, Amien menyisipkan pesan politikketika mengisi ceramah pada ulang tahun Ustazah Peduli Negeri di Balai Kota DKI, Selasa (24/4) lalu. Menurut dia, memberikan muatan politik di dalam pengajian adalah hal yang harus.

"Ini dalam ulang tahun Ustazah Peduli Negeri, pengajian-pengajian disisipkan politik itu harus," kata Amien.

Dalam pesan politiknya, Amien mengatakan, saat ini elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) sebagai bakal capres pejawat kian menurun. Padahal, kata Amien, untuk memenangkan kembali pemilihan umum (pemilu), pihak pejawat harus memiliki suara lebih dari 50 persen.

Menurut Amien, fenomena itu menjadi kesempatan yang baik. Ia pun mengajak para ustazah yang hadir untuk tidak menyia-nyiakan momentum tersebut. Mereka, harus bergerak memenangkan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Sebab, kemenangan itu tidak akan terjadi apabila umat Islam hanya berpangku tangan.

Upayanya bisa dilakukan dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ia menyarankan para ustazah untuk memperbanyak salat malam, berdoa, membaca Alquran dan berpuasa.

"Kalau ibu-ibu peduli negeri, bapak-bapak, anak muda masjid, partai-partai Islam juga cuma leyeh-leyeh menunggu Allah mengambil alih, it's impossible. Jadi kita harus bergerak," kata dia.

Sumber : Republika.co.id

Read More