Keunikan di CFD: Ngaku Koordinator hingga Oknum Aparat Rebut Atribut #2019GantiPresiden

Keunikan di CFD: Ngaku Koordinator hingga Oknum Aparat Rebut Atribut #2019GantiPresiden

10Berita, JAKARTA - Hari Bebas Kendaraan atau yang lebih dikenal dengan sebutan car free day (CFD) kemarin, Minggu (29/4/2018) nampak ada yang berbeda dari biasanya. Masyarakat kebanyakkan saat itu terlihat menggunakan kaos yang bertuliskan ‘2019 Ganti Presiden’. Diprediksi setidaknya ada ribuan masyarakat berpartisipasi atas itu. Termasuk aktivis muda Muhammadiyah, Mustafa Nahrawardaya yang tak ketinggalan ikut partisipasi.

Bahkan bila diamati dari cuitan Mustafa melalui akun Twitter pribadi miliknya, ada “warna” dari gerakan tanpa koordinator tersebut. Di antaranya adalah adanya oknum yang mengaku sebagai polisi, yang kemudian nampak tak suka dengan kaos yang dikenakan oleh masyarakat.

Tidak hanya itu, Mustafa juga mencuitkan adanya keanehan sebelum hari H, yakni ada yang mengaku-ngaku sebagai koordinator penggunaan kaos, yang sebetulnya menurut dia hal itu tidak ada. Dan banyak hal lagi. Berikut pengalaman Mustafa ketikan ikut partisipasi bersama ribun masyarakat tadi: “Saya heran, kok beberapa hari lalu ada orang ngaku sebagai koordinator aksi #2019GantiPresiden lalu mengajukan ijin ke Polisi. Siapa yg menunjuk dia sebagai koordinator? 

Misteriusnya, koordinator tersebut kemudian ngaku MEMBATALKAN aksi. #Misterius.

Saya punya dugaan kuat, koordinator tersebut adalah koordinator #Misterius. Sengaja mengumumkan pembatalan aksi, AGAR masyarakat mengira bahwa kegiatan #2019GantiPresiden tgl 29 April 2018 sepi pengunjung. Siaaat kuno, gampang ditebak. Alasannya tidak dapat ijin Polisi. Aksi si CFD 29 April 2018 hanyalah aksi pribadi. Bukan aksi terkoordinir. Kaos beli dan pake sendiri, makan sendiri. Tidak dibayar. Kalau ada yang ngajuin ijin ke Polisi, itu JELAS #Misterius. Orang pakai kaos kok ijin Polisi. Lagian itu bukan kampanye. #2019GantiPresiden.

Saya juga cek ke Mas @MardaniAliSera maupun Mbak Neno Warisman yang punya ide awal gerakan #2019GantiPresiden sama sekali tidak tahu ada orang yang ngaku Koordinator Aksi. Ini jelas #Misterius. Siapa mereka? Kok ngajuin ke Polisi dan ngumumin dan batalin segala?

Di Bunderan HI, justru yang jelas terlihat ada yang koordinir adalah gerombolan yang mengenakan kaos ini. Belasan orang tiba-tiba muncul dikawal Polisi dengan tali segala. Tapi, bisa ditebak: teriakan gerombolan ini kalah keras dibanding ribuan pekik #2019GantiPresiden.

Kaos yang saya pegang ini, kaos yang awalnya dipakai seseorang. Tampaknya dia adalah orang yang lepas dari gerombolannya, lalu terjebak di tengah ribuan peserta #2019GantiPresiden.  Oleh para #2019GantiPresiden, kaos ditawar dan dibeli 50 ribu. Lepas dah. Dibuang. Saya ambil.

Gerombolan sebelah, jelas dikoordinir. Kelihatan dari foto-foto. Mereka digelontor nasi kotak dari parkiran. Sementara, peserta #2019GantiPresiden makan di restoran, beli sendiri. Tidak digelontor nasi kotak. Berangkat tidak diantar. Dan istirahat di hotel. 

Anda pingin tahu bedanya, antara: 

A. Massa hasil pengerahan dan koordinir (mungkin bayaran), dengan,

B. Massa #2019GantiPresiden yang ikhlas datang di CFD? 

Mudah: Yg (A), kaosnya SAMA  (warna, bunyi kaos,  desainnya). Sedang yg (B), sangat variatif dan elegan. Keren. 

Tadi ada insiden. Seseorang ngaku dari Polda Metro Jaya, merebut atribut yang dipegang peserta #2019GantiPresiden. Orang yang ngaku Polisi ini baik sekali. Minta peserta tidak anarkhis. Saya ucapkan terimakasih pada Pak Polisi @HumasMetroJaya. Sayang, kabur saat diminta selfie. Setelah gak mau diajak selfie, orang yang ngaku Polisi @HumasMetroJaya ini  berkumpul dengan kelompoknya. Ada tiga orang. Jika ini polisi beneran, mungkin kurang berhasil dalam hal menyamar di CFD dalam aksi #2019GantiPresiden. Ini salahsatu dari kelompok orang yanh ngaku Polisi Polda Metro Jaya, sempat mepet saya, pura-pura jalan di depan, mau foto-foto ambil gambar muka saya. Tapi malah kebalikannya. Dia kena Close Up kamera saya neh. Saya tanya: Bapak benar dari Polda? Dia membisu.  #2019GantiPresiden.

Saya tadi sempat nanyain identitas bapak2 itu. Takutnya, Polisi gadungan. Karena sering ada berita, orang ngaku-ngaku Polisi, tapi untuk dipakai berbuat jahat. Tapi mereka tak memberikan identitas. Sayang ya tuips. Maka muncullah video ini. #2019GantiPresiden.

Saya berkhusnudzan, bapak-bapak yang tadi merebut atribut & mengejar saya adalah benar-benar Polisi dari Polda Metro. Jadi, lain waktu bisa lebih banyak lagi personil semacam itu. Tapi, lebih asyik jika mau diajak selfie setelah merebut atribut. Jangan terlalu serius. #2019GantiPresiden.

Saya berdoa agar acara serupa dapat dilaksanakan pada CFD pada masa mendatang sehingga masyarakat memiliki wawasan politik alternatif. Namun, mungkin perlu diatur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Teknis bisa diatur. #2019GantiPresiden.

Mungkin bila masyarakat di CFD tidak siap dalam perbedaan, maka bisa dibagi waktunya. Yang jelas, aksi semacam #2019GantiPresiden tanggal 29 April maupun aksi sebaliknya pada Minggu sebelumnya, tidak perlu dilarang. Salam.” (Robi/)

Sumber :voa-islam.com

Read More

PAK JOKOWI, RAKYAT MAKIN TAK BISA DITIPU CITRA

PAK JOKOWI, RAKYAT MAKIN TAK BISA DITIPU CITRA

10Berita, PAK JOKOWI, RAKYAT MAKIN TAK BISA DITIPU CITRA

Kepemimpinan pak @jokowi tidak bisa mengobati luka Ummat Islam, meski nampak sekali berusaha. Karena beliau tidak paham luka Ummat Islam yang ia timbulkan kemarin-kemarin.

Maka luka terus menganga. Ini bukan soal 212 tetapi sesuatu yang mengalir dalam rasa.

Kepemimpinan memerlukan narasi. Sebuah bangsa tanpa narasi tinggal tunggu waktu tenggelam. Itulah yang mencemaskan dari kepemimpinan sekarang.

Nggak pernah menjelaskan kita mau ke mana. Sibuk kerja bagi sepeda dan kerja yang harusnya kerjaan Lurah dan pemborong.

Ada yang anggap ini benar..Kesibukan presiden dianggap kesibukan yang benar padahal itu kesibukan salah arah.

Presiden itu presiden bukan Walikota. Dia tidak boleh nampak sibuk menjadi mandor atau petugas pelayanan birokrasi. Kesibukannya adalah Presidensial.

President dan Presidential adalah istilah yang di-nisbatkan kepada jabatan dan standar kapasitas tertentu.

Makanya muncul istilah “Presidential Look” karena dia harus juga nampak dan dapat dilihat. Bukan saja akibat sistem pemerintahannya tapi standar tindakannya.

Saya tidak mau meneruskan nasehat ini tapi percayalah bahwa ujian pada pak @jokowi adalah itu. Seleksi rakyat akan semakin presidensial.

Sementara beliau semakin tidak nampak dibantu untuk tampil dengan standar Presidential. Itulah salah satu alasan beliau bisa tertolak.

Ekspektasi rakyat terhadap figur Presidens makin tinggi. Dan citra makin tak berguna.

Sepandai-pandai sembunyikan wajah asli tetaplah akan tersingkap. 4 tahun cukup untuk membaca siapa presiden kita sebenarnya.

Sesekali pengen melihat Presiden @jokowi duduk di @ILC_tvOnenews dipandu @karniilyas dan berdebat dengan @rockygerung atau @anismatta tentang Arah Bangsa; atau dengan saya dan Prof @romliatma tentang korupsi atau yang lain.

Pengen lihat presiden mempertahankan pendapatnya sebab tidak pernah.

Dan lingkar dalam-nya pun tak ada yg berani mewakili pikiran bos-nya sebab jangan-jangan memang tak ada pikiran.

Sejak debat Pilpres yang dangkal di 2014 pemenuhan janji tak ada forumnya lalu kita kerja apa?

Sekarang presiden sedang mendelegasikan perdebatan. Saya minta 1 slot; perdebatan tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan ini dalam 4 tahun berantas korupsi dan apa rencana ke depan. Saya siap ikut meramaikan.

Rasanya kita terlalu toleran terhadap masalah yang tidak diselesaikan tapi terus ramai sebagai persoalan.

Kalau ditanya jawabannya sederhana, “pemerintah sedang giat bekerja” padahal bekerja menghabiskan biaya tanpa hasil. Atau dijawab “dari dulu juga gitu!”. Dll..

Sekarang, mari kita berterus terang saja. Ungkapkan kebenaran apa adanya. Mari berdebat mengurai persoalan bangsa.

Demi rakyat pemilik kedaulatan. Jangan bersembunyi dibalik citra. Ayo bermain di gelanggang terbuka. Ini aku, dimana kamu?

Twitter @Fahrihamzah 29/4/2018

Read More

Iwan Fals Bikin Polling Pilgub Jabar Lagi, Ini Hasilnya

Iwan Fals Bikin Polling Pilgub Jabar Lagi, Ini Hasilnya

Iwan Fals. Sumber biftah.com

10Berita, Pilgub Jabar tahun 2018 menjadi salah satu Pilgub yang banyak menarik perhatian publik. Tak hanya masyarakat Jabar, warga non Jabar pun banyak yang menaruh atensi pada pilgub ini.

Salah satu orang yang menaruh perhatian pada Pilgub Jabar adalah musisi legendaris Indonesia Iwan Fals. Pelantun lagu "Bento", "Ibu" dan "Oemar Bakri" ini membuat polling tentang Pilgub Jabar. Dilansir dari akun pribadinya twitter.com/iwanfals (28/4/2018), Iwan Fals yang kini mengaku netral di Pilkada dan Pilpres, untuk kedua kalinya membuat polling pilgub Jabar setelah sebelumnya juga sempat membuat polling serupa bulan lalu.

"Pilkada Jabar (wah ini cagun saya nih)," tulis Iwan Fals di pembuka pollingnya.

Ia tak mencantumkan nama-nama paslon Pilgub Jabar yang diikuti 4 paslong. Iwan hanya mencantumkan urutan paslon saja dari nomor 1 hingga nomor 4. Dan hasilnya pasangan Ridwan Kamil-Uu mendapat 36% suara, pasangan TB.Hasanudin-Anton 12%, pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu mendapat 39% suara dan pasangan Deddy Mizwar - Dedi Mulyadi mendapat 13% suara. Dengan demikian hingga tulisan ini dibuat pasangan Sudrajat - Ahmad Syaikhu (Asyik) yang diusung Gerindra, PKS dan PAN meraih suara terbanyak dari warganet.

sumber bandung.co

Berikut rinciannya:

1.36%

2.12%

3.39%

4.13%.

Hingga Sabtu, 28/4/2018 pukul 19.30 WIB jumlah pemilih dalam polling ini sebanyak 1,973 pemilih dan polling ini akan berakhir Minggu sore, 29/4/2018.*

Sumber :UC News 

Read More

TERBONGKAR! INI Kebohongan Rezim Jokowi Soal TKA

TERBONGKAR! INI Kebohongan Rezim Jokowi Soal TKA

10Berita, Jadi alasan pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi tentang banjirnya keberadaan pekerja asing di Indonesia itu disamakan dengan keberadaan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeria adalah suatu keliruan yang nyata, dan bukan suatu alasan rasional yang berdasarkan fakta.

Seharusnya yang dilakukan oleh Jokowi adalah menghentikan masuknya TKA khususnya dari China, dan melaksanakan janji kampanye Pemilihan Presiden 2014 yaitu menciptakan sepuluh juta lapangan pekerjaan.

Tapi melihat gaya dan pola pemerintahan Jokowi saat ini, kita tidak yakin Jokowi berani melakukan kebijakan itu, apalagi memenuhi janji kampanye. Lebih baik Jokowi melakukan lempar hadiah dari mobil yang dikejar oleh rakyatnya dari pada memenuhi semua janji kampanye, sebab semua kebijakan Jokowi hari ini hanyalah pencitraan saja, bahkan karena pencitraan tersebut sampai tidak menunjukkan moralitas sebagai seorang pemimpin di negeri ini.

Kita berdoa kepada Allah dengan terus berikhtiar dan berkerja bagaimana pada Pemilihan Presiden 2019 yang akan datang, Jokowi tidak kembali berkuasa untuk dua periode, karena keberadaan Jokowi saat ini dalam memimpin negera tidak sesuai dengan janji-janji melainkan terus-menerus melakukan kebohongan publik. Semoga tujuan seluruh rakyat Indonesia untuk 2019 mengganti presiden akan terwujud, ini semua demi rakyat dan masa depan bangsa yang kita cintai.

Penulis: Amirullah Hidayat
Koordinator Komunitas Relawan Sadar (Korsa)

Sumber :Portal Islam 

Read More

Indonesia Menuju "Republik Bagi-Bagi Sembako"

Indonesia Menuju "Republik Bagi-Bagi Sembako"

10Berita,   Sekarang ini sedang musim bagi-bagi sembako. Yang membagi-bagikan sembako beragam. Mulai dari Presiden sampai LSM. Sebelum saya teruskan, saya terpaksa menciptakan singkatan baru, yaitu BBS untuk “bagi-bagi sembako”. Kenapa harus pakai singkatan baru? Karena menjelang pilpres dan pileg tahun depan diperkirakan kita akan banyak menggunakan frasa “bagi-bagi sembako”. Jadi, supaya mengehemat waktu dan ruang penulisan, saya memakai BBS untuk membahas soal “bagi-bagi sembako”.

Baik. Kita lanjutkan. Kegiatan terbaru BBS berlangsung Sabtu kemarin (28/4/2018) di lapangan Monas, Jakarta. Luar biasa! LSM yang menamakan diri Forum Untukmu Indonesia (FU) menyebarkan 400,000 kupon untuk paket sembako dan kupon untuk makan gratis di lokasi. Menurut panitia, para penerima kupon juga diberi transpor untuk datang dan pulang.

Kita bicarakan dulu “kehebatan” FU. Satu kupon bisa ditukar dengan 2kg beras plus uang tunai Rp10,000 (sepluh ribu). Kalau harga beras Rp12,500 per kilo, berarti nilai total satu kupon sama dengan RpR35,000. Kemudian ada lagi kupon makan gratis. Katakanlah satu paket makanan berharga Rp15,000. Dengan demikian, satu orang yang datang ke Monas mendapat total hadiah Rp50,000.

FU menyebarkan 400,000 kupon. Berarti dana yang tersedia untuk dibagikan kepada penerima kupon adalah 400,000 x Rp50,000, menjadi Rp20,000,000,000. Dua puluh miliar. Sekali lagi, dua puluh miliar. Datang atau tidak semua penerima kupon, tentu Panitia sudah “mengantongi” dana sebesar 20M itu.

Ini baru biaya kupon. Ada lagi kegiatan khitan gratis, pengobatan gratis, perntujukan musik, dlsb. Untuk menggerakkan panitia yang jumlahnya pastilah ribuan orang, tentu memerlukan dana juga. Belum lagi biaya yang sifatnya logistikal. Apalagi, menurut panitia, banyak mahasiswa dan anak sekolah yang mereka kerahkan untuk acara BBS ini.

Dari mana FU mendapatkan uang tunai 20 miliar? Jumlah ini untuk sebuah LSM, tidaklah sedikit. Seorang anggota panitia yang bernama Leo Paisal, seperti dikutip detikcom, kelihatan agak kesulitan untuk menjelaskan sumber dana mereka. Dia hanya mengatakan, ada bantuan dari “banyak orang”.

Duit 20 miliar dari “banyak orang”? It sounds unconvincingly weird! Terasa aneh. Susah diterima akal yang masih sehat. Artinya, tanpa “sponsor besar”, hampir mustahil sebuah LSM bisa mengumpulkan dana sebesar itu.

Lantas, siapakah “sponsor besar” itu? Wallahu a’lam. Kita hanya bisa melihat aba-aba saja. Misalnya, panitia menggunakan “merah” sebagai warna operasional mereka. Isyarat lainnya, Leo Paisal menyebutkan bahwa tujuan BBS ini antara lain adalah untuk “menyatukan” warga. Dia menggunakan jargon-jargon nasionalisme, kebersamaan, dlsb. Yang digunakan adalah tema-tema kebangsaan.

Tidak baguskan tema-tema ini? Tentulah sangat elok. Aspek-aspek itu saya sebutkan hanya sekadar ingin menelusuri sumber dana puluhan miliar itu. Tema kebangsaan dan kebersamaan adalah jargon semua partai politik dan para penguasa tinggi. Maknanya, kalau kita mau mengarahkan pandangan ke orpol-orpol sebagai peyandang dana, maka orpol-orpol itu tidak mungkin yang kecil-kecil. Sebagai contoh, tidak mungkin BBS 400,000 kupon dengan nilai minimal 20 miliar dilakukan oleh parpol seperti PAN, PBB, PPP, PKB atau PKS.

Kalaulah orpol yang menyediakan duitnya, maka orpol itu pastilah memiliki sumber dana atau memiliki akses dan kekuatan untuk mengerahkan orang-orang yang berduit. Apakah ada parpol yang berduit banyak? Kabarnya, ini hanya “kabarnya” (belum pernah tanya langsung), ada parpol besar yang memiliki dana puluhan triliun rupiah. Tentulah parpol tersebut memiliki “jalur khusus” ke berbagai sumber duit.

Baik. Kita tinggalkan masalah pendanaan BBS di Monas itu. Kita tengok aspek yang malah lebih mengkhawatirkan lagi. Yaitu, mengapa kita melakukan inisiatif BBS? Apakah BBS bagus bagi pembinaan masyarakat? Apakah BBS akan terus digunakan sebagai insturmen untuk merebut simpati rakyat? Apakah BBS akan melepaskan rakyat dari penderitaan harian mereka?

Pertama, BBS adalah bentuk pengakuan bahwa rakyat sedang mengalami kesulitan hidup. Dari sisi ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri ikut mengakui penderitaan rakyat itu. Beliau sendiri telah berkali-kali melakukan BBS di berbagai tempat. Barangkali, FU adalah kumpulan anak-anak muda yang sepikiran dengan Pak Jokowi.

Nah, apakah orang lain tidak mengakui penderitaan rakyat miskin itu? Kita semua, saya yakin, malah jauh lebih paham soal penderitaan itu. Tetapi, saya dan Anda tentu tidak perlu melakukan BBS secara terbuka dan dipublikasikan.

Kedua, baguskan BBS dari sisi pembinaan masyarakat? Satu kata: BBS yang berpublikasi adalah bentuk penghinaan yang berbalut simpati. Tetapi, kalau Anda antarkan sendiri ke rumah-rumah rakyat miskin tanpa rekaman dan publikasi apa pun, barulah tidak ada citarasa penghinaan. Kecuali rekaman itu Anda perlukan untuk bukti pertanggungjawaban kepada para donatur, bukan untuk pemberitaan.

FU dan para penguasa sangat merendahkan martabat penerima BBS. Karena mereka melakukan BBS dengan publikasi, baik atas kehendak sendiri maupun kehendak media. Dan, siapa pun juga, orpol apa pun juga, LSM mana pun juga, pastilah menghina dan melecehkan harga diri penerima BBS kalau mereka lakukan itu dengan publikasi.

Ketiga. Kelihatannya, BBS akan terus digunakan untuk merebut simpati. Bisa jadi juga untuk mengajak agar, di musim pemilihan, penerima BBS memberikan suara kepada pihak penyedia. Kalau inilah tujuan BBS, tentu kita harus prihatin.

Keempat, apakah BBS akan melepaskan rakyat dari penderitaan? Kalau setiap hari ada BBS di semua kantung kemiskinan, boleh jadi kegiatan ini bisa meringankan penderitaan si penerima. Tapi, kalau Anda lakukan secara musiman, kelihatannya tidak akan berdampak apa-apa.

Terakhir, saya kutipkan pernyataan Leo Paisal tentang “tujuan mulia” BBS menurut pandangan dia yang masih belum paham terhadap “tujuan khusus” si penyandang dana BBS.

Begini kata Leo: “Yuk, Indonesia itu butuh satu suara minta Indonesia untuk jadi keren, mulia, dan dahsyat.”

What? Indonesia menjadi keren, mulia, dan dahsyat lewat BBS? My goodness! Betapa hancur-leburnya sekarang ini pemahaman anak muda seperti Leo tentang “keren”, “mulia”, dan “dahsyat”.

Di manakah gerangan anak muda ini menuntut ilmu? Di universitas mana kamu sekolah, Leo?

Kalau kamu atau temanmu ada yang kuliah di jurusan sosial-politik, saya usulkan judul skripsi atau thesismu seperti ini: “Indonesia Menuju Republik Bagi-bagi Sembako”. Supaya kamu atau temanmu bisa membahas secara ilmiah bahwa masyarakat Indonesia bisa menjadi “keren”, “mulia”, dan “dahsyat” melalui program BBS.

Penulis: Asyari Usman

Sumber :Portal Islam 

Read More

Bikin Kotor Monas, Pemprov DKI Akan Panggil Panitia Acara Paskah “Untukmu Indonesia”

Bikin Kotor Monas, Pemprov DKI Akan Panggil Panitia Acara Paskah “Untukmu Indonesia”

Foto: Merdeka

10Berita -Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memanggil panitia penyelenggara “Untukmu Indonesia” yang membagi-bagikan sembako di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (28/4). Padahal, kegiatan tersebut sudah dilarang oleh Dinas Pariwisata dan Budaya DKI Jakarta (Disparbud DKI).

“Kami akan memanggil panitia yang telah membuat berbagai masalah akibat kegiatan yang telah saya larang,” ujar Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta (Kadisparbud DKI) Tinia Budiarti, Ahad (29/4).

Untuk itu, Pemprov DKI dalam hal ini Disparbud DKI akan meminta pertanggungjawaban panitia penyelenggara. Mereka, kata Tinia, tidak memenuhi janji sesuai surat pernyataan yang mereka buat sendiri.

“Intinya panitia tidak tidak mengindahkan peringatan dan saran saya terkait bagi-bagi sembako,” katanya.

Seperti diketahui, usai acara “Untukmu Indonesia” yang digelar Forum Untukmu Indonesia dan diisi dengan sejumlah kegiatan seperti pertunjukan seni, khitanan massal, doa lintas agama, dan pembagian sembako, kawasan silang Monas dipenuhi dengan berton-ton sampah.

Kawasan yang selama ini selalu dijaga kebersihannya oleh Pemprov DKI dan warga DKI lainnya, dalam sekejap berubah menjadi lautan sampah.(kl/)

Sumber :swamedium, Eramuslim.com

Read More

Gerakan #2019GantiPresiden, Simbol Perubahan?

Gerakan #2019GantiPresiden, Simbol Perubahan?

10Berita – “Becik ketitik ala ketara” (Berbuat baik maupun buruk akhirnya akan terlihat juga) pribahasa Jawa ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan ini hanya ada dua sifat makhluk dalam memainkan perannya di dunia, yakni baik ataupun buruk.

Ketika seorang makhluk memainkan sifat baiknya maka serapat apapun ia menutupi akan ketahuan juga, begitu pula dengan makhluk yang berbuat buruk, selama masih di atas muka bumi ini tidak akan bisa menutup sifatnya.

Dan setiap apa yang dikerjakan, tentunya akan dimintakan pertanggungjawabannya dan menuai balasannya. Apakah itu balasan langsung di dunia atau nanti di akhirat, dan semua balasan yang diberikan tuhan pasti akan setimpal dengan apa yang dikerjakan.

Lalu, apa hubungannya pribahasa Jawa tersebut dengan #2019GantiPresiden?

Gerakan bertagar #2019GantiPresiden yang terus ramai menjadi perbincangan publik, dari yang berawal  di media sosial, kini gerakan yang diklaim sebagai bentuk kekecewaan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut kian meluas secara massif di setiap lapisan masyarakat melalui sejumlah pernak perniknya. Baik itu berupa kaus, gelang tangan yang bertuliskan tagar tersebut.

Tagar yang kini didengungkan itu tidak lepas dari kaitannya menjelang pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019 yakni pemilihan presiden dan legislatif nanti. Hastage #2019GantiPresiden pun suka tidak suka membuat jurang pemisah yang diperkirakan akan sangat lebar, sebab tidak terlepas dari pro dan kontra. Ya, pada bagian pro-kontra ini lah, pribahasa Jawa tersebut menemui konektivitasnya, dimana seseorang melihat sifat orang lain, yang berujung pada like or dislike.

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2

Bagi mereka yang Pro tentunya hanya memiliki argumentasi agar mengembalikan kondisi Indonesia dalam keadaan stabil dengan mengganti presiden baru alias asal jangan Jokowi lagi.

Sejumlah alasan pemaparan juga diberikan bagi para pendukung gerakan ini, diantaranya. Pemerintahaan di bawah kepemimpinan mantan Walikota Solo tersebut sudah tidak sejalan dengan amanah Undang-Undang Dasar  1945, dimana setiap kebijakannya dinilai sudah tidak lagi berpihak pada nasib rakyat, dan tidak ada satupun Visi Misi yang diperkenalkan Jokowi  dalam bentuk Nawacita dan Trisakti yang dijalankan. Tidak hanya itu, setidaknya ada 66 janji  yang disampaikan Jokowi pada Pemilu 2014 lalu, dinilai tidak terlaksana sama sekali alias gagal total.

Merasa dibohongi secara terang-terangan, mungkin ini juga yang membuat gerakan yang diinisiasi Wakil Seketaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKS Mardani Ali Sera kian mendapat simpati. Bahkan, pernak-pernik itu kini menjadi trendsetter di kalangan “Anak Muda Jaman Now” atau anak milenial.

Sementara itu, bagi mereka yang kontra pada gerakan bertagar ini juga memiliki pandangannya terhadap pemerintahan yang dipimpin Jokowi dan Jusuf Kalla. Mereka menilai, gerakan ini hanya sekedar pemuas nafsu politik untuk mengganti atau bahkan sekedar mengganti presiden saja, tiap menjelang lima tahunan yakni Pemilu. Akan tetapi, tidak ada usulan nama calon presiden pengganti yang dinilai mampu menggeser posisi mantan Gubernur DKI itu.

#2019GantiPresiden Berpengaruh

Sumber :aktual

Read More

Temuan Ombudsman Buktikan Kebijakan Pemerintah Soal TKA itu Salah

Temuan Ombudsman Buktikan Kebijakan Pemerintah Soal TKA itu Salah

10Berita – Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi’ Munawar mengatakan temuan Ombudsman RI terkait Tenaga Kerja Asing (TKA), harusnya dijadikan acuan bagi Pemerintah untuk segera mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA.

“Kebijakan Pemerintah terkait TKA selalu menggunakan rumus perbandingan dan kontradiksi dengan negara lain, dari sikap itu kemudian menjadi pijakan bahwa TKA yang ada di Indonesia jauh lebih sedikit dibandingkan TKI yang berkerja diluar negeri. Padahal variabel dan faktor-faktor pendukungnya sangat jauh berbeda satu sama lain,” kata Rofi’ secara tertulis, Minggu (29/4).

Lebih lanjut, menurut Rofi’, selama ini banyaknya TKI yang berkerja di luar negeri karena ada dua faktor penentu. Pertama, secara eksternal karena adanya kebutuhan negara tujuan terhadap tenaga kerja skill terbatas. Kedua, secara internal kesempatan kerja yang terbatas di dalam negeri, akibat penciptaan lapangan kerja yang minim dan keberpihakan yang kurang dari Pemerintah. Buktinya cukup banyak TKA yang ditemukan oleh Ombudsman hanya memiliki skill terbatas, bahkan buruh kasar.

“Alasan pemerintah yang memudahkan masuknya TKA untuk mendorong investasi sesungguhnya tidak menemukan padanan yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Bukti bahwa proses negosiasi pemerintah lemah dan skema investasi yang dilakukan lebih bersifat tertutup. Bahwa investor mengambil seluruh aspek pekerjaan yang ada” tegasnya.

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2

Rofi menambahkan, kemudahan yang diberikan Pemerintah terhadap TKA tidak diimbangi dengan pengawasan dan penindakan tegas pelanggaran keimigrasian. Buktinya cukup banyak TKA yang menyalahgunakan izin dan visa diluar batas waktu maupun peruntukannya.

“Jika pelonggaran TKA ini terus dilakukan bersamaan dengan masuknya investasi asing, maka sesungguhnya Pemerintah tidak memilki keberpihakan dan itikad baik tenaga kerja indonesia”pungkasnya.

Sebelumnya, berdasarkan investigasi dari Ombudsman dalam rangka pengawasan TKA, banyak tenaga kerja dari China yang masuk ke Indonesia setiap harinya. Padahal, jika dilihat dari nilai investasinya, China menempati urutan ketiga sebagai negara dengan investasi terbesar di Indonesia, setelah Singapura dan Jepang.

Ombudsman RI menemukan beberapa permasalahan seperti TKA yang secara aktif bekerja namun masa berlaku Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) telah habis dan tidak diperpanjang, perusahaan pemberi kerja kepada TKA yang tidak dapat dipastikan keberadaannya, TKA yang bekerja sebagai buruh kasar, dan TKA yang telah menjadi WNI namun tidak memiliki izin kerja. (kl/)

Sumber :aktual

Read More

KLAIM "#DiaSibukKerja", Ini Tanggapan MAKJLEB Warganet 😂

KLAIM "#DiaSibukKerja", Ini Tanggapan MAKJLEB Warganet 😂

10Berita, Di sosial media kemarin ramai tagar #DiaSibukKerja yang diviralkan para pendukung Jokowi. Bahkan dibikin kaos untuk menyaingi #2019GantiPresiden.

Benarkah 'Dia Sibuk Kerja'?

Berikut tanggapan makjleb warganet dengan nama Kawendra Lukistian yang diposting di akun facebooknya...

#DIASIBUKKERJA ??? 😴

Oleh: Kawendra Lukistian

#Diasibukkerja,
Memang apa sih yang dikerjakannya? Meroketkan ekonomi Indonesia?

#Diasibukkerja,
Memang apa sih yang dilakukannya? Menguatkan dollar terhadap rupiah?

#Diasibukkerja,
Memang apa sih yang diperbuatnya? Memudahkan TKA, buruh kasar itu masuk ke Indonesia, saat rakyat susah cari pekerjaan?

#Diasibukkerja,
Kerja yang bagaimana sih? Menumpuk hutang ? Mengimpor beras hingga garam?

#Diasibukkerja,
Memang apa sih kerjanya? Menghilangkan berbagai subsidi ? Menaikan TDL ? Menghilangkan premium? Atau lempar barang dari dalam mobil untuk rakyat? Atau bagi-bagi sembako? Sambil ngevlog?

Jadi sibuk kerja untuk siapa sih ? Rakyat ?
Lalu, kenapa rakyat makin susah?

#HoaxSibukKerja

Sumber link: https://www.facebook.com/kawendra.lukistianfull/posts/10214611592355170

DIASIBUKKERJA 😴 Oleh Kawendra Lukistian Diasibukkerja, Memang apa sih yang dikerjakannya? Meroketkan ekonomi...
Dikirim oleh Kawendra Lukistian pada 29 April 2018

***

Di media sosial Twitter, warganet juga menyindiri 'Dia Sibuk Kerja' dengan "BUKTI" video berikut...

— ㅤㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ (@RajaPurwa) 30 April 2018

Sumber :Portal Islam 

Read More

Ada Gak Buruh Kasar Jepang yang Garap Proyek Kereta MRT? Bandingkan dengan Proyek China

Ada Gak Buruh Kasar Jepang yang Garap Proyek Kereta MRT? Bandingkan dengan Proyek China

10Berita,  Serbuan massif buruh kasar Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China/Tiongkok yang menggarap proyek-proyek investasi China di Indonesia, menjadi sorotan berbagai pihak. Bahkan DPR RI sudah menggulirkan Pansus Hak Angket TKA.

DR. Ronnie Higuchi Rusli, dosen tetap dan dosen penguji pada Program Studi S3 Manajemen Strategik pada program Pascasarjana Ilmu Manajemen FE-UI, mengungkapkan bedanya proyek yang dikerjakan Jepang dengan proyek yang dikerjakan China.

Apa perbedaan proyek Jepang dan China? Proyek yang dikerjakan Jepang tidak mendatangkan buruh kasar Jepang ke Indonesia. Jepang hanya mendatangkan TKA dengan skill tertentu. Sedangkan proyek China mereka mendatangkan buruh kasar dari China untuk mengerjakan proyek di Indonesia.

Sebagai perbandingan adalah proyek MRT Jakarta, singkatan dari Mass Rapid Transit Jakarta atau Moda Raya Terpadu atau Angkutan Cepat Terpadu Jakarta yang dikerjakan oleh Jepang.

Proses pembangunan MRT (110 km) telah dimulai sejak 10 Oktober 2013 dan diperkirakan selesai pada Maret 2019. Studi MRT sudah lama sebelum itu. Dan Jepang tidak mendatangkan buruh kasar, hanya tenaga ahli.

DR. Ronnie Higuchi Rusli sudah mengetahui proyek MRT sejak 1991 saat membimbing mahasiswanya S2 dengan tesis berjudul Perencanaan Pembangunan Sistem Angkutan Masal (Mass Rapid Transit/MRT) "Subway" di Jakarta.

"Proyek MRT di Jakarta sudah saya ketahui sejak tahun 1991 dari hasil bimbingan S2 saya di Pascasarjana UI. Sekarang dikerjakan Jepang di Jakarta👉 Coba liat sendiri ada gak ribuan “buruh kasar Jepang” yg mengerjakan proyek yg sangat komplex daripada KA Bandung-Jakarta (digarap China -red)??" kata Ronnie Higuchi Rusli di akun twitternya.

Dengan dikerjakan oleh tenaga kerja dan buruh kasar lokal, maka terjadi transfer knowledge.

"Yang pasti seteleh MRT selesai pekerja proyek MRT termasuk buruh kasarnya tau cara membuat terowongan MRT dibawah tanah untuk selanjutnya mengerjakan di kota-kota besar di Indonesia. Itu cara “know how transfer” proyek-royek yang dikerjakan Jepang untuk Indonesia. Cuma tenaga ahli yang datang," tambah Pak Ronnie.

Proyek MRT di Jakarta sudah saya ketahui sejak th 1991 dari hasil bimbingan S2 saya di Pascasarjana UI. Sekarang dikerjakan Jepang di Jakarta👉 Coba liat sendiri ada gak ribuan “buruh kasar Jepang” yg mengerjakan proyek yg sangat komplex drpd KA Bandung-Jakarta?? pic.twitter.com/aoLtPO6xV4

— Ronnie Higuchi Rusli (@Ronnie_Rusli) 29 April 2018

Yg psti stlh MRT selesai pekerja proyek MRT trmsk buruh kasarnya tau cara membuat terowongan MRT di bwh tanah utk selanjutnya mengerjakan di kota2 besar di Indonesia. Itu cara “know how transfer” proyek2 yg dikerjakan Jepang untuk Indonesia. Cuma tenaga ahli yg datang.

— Ronnie Higuchi Rusli (@Ronnie_Rusli) 30 April 2018

Itulah bedanya. Proyek yang dikerjakan Jepang dengan China.

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/MRT Jakarta, PI

Read More