Ini Alasan Kenapa "Orang Arab" Doyan ke Puncak, Alasannya Tidak Bisa Dipercaya!

Ini Alasan Kenapa "Orang Arab" Doyan ke Puncak, Alasannya Tidak Bisa Dipercaya!

Puncak )Foto: Cimanggubogor)

10Berita, TAHUKAH Anda bahwa Indonesia menjadi salah satu destinasi wisata Halal dunia? Memiliki kelompok muslim terbesar, memberi kemudahan bagi wisatawan mancanegara yang ingin mendapatakan wisata halal yang tentunya friendly terhadap umat muslim.

Nah, sebagai salah satu destinasi wisata halal, ternyata Indonesia ini memiliki banyak spot khusus yang bisa dikatakan sebagai fasilitas bagi wisman muslim. Sebut saja banyaknya masjid dan juga kuliner halal yang tersebar di banyak wilayah di Indonesia.

Bicara mengenai penggolongan wisman, ternyata Indonesia banyak dilirik oleh wisman dari Malaysia, Singapura, Middle East, China, Thailand, Jepang, maupun Korea Selatan. Wisman ini cukup bisa menikmati paket wisata halal yang dihadirkan di negara ini.

Baca juga:

"Paket halal di sini lebih mengarah pada friendly tourism, sih, belum bisa yang 100% halal. Sebab, banyak juga dari wisman itu yang non-Islam," terang Ketua DPW ATHIN (Asosiasi Travel Halal Indonesia) Jakarta Ananto Pratikno, saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (4/5/2018).

Ananto melanjutkan, secara spesifik, ternyata para wisman ini punya tujuan yang paling sering mereka datangi saat berlibur ke Indonesia. Misalnya saja wisman Malaysia dan Singapura. Dijelaskan Ananto, ternyata mereka itu sangat suka berbelanja dan untuk lokasi tujuannya biasanya Bandung, Jawa Barat.

Berbeda dengan mereka wisman yang berasal dari Middle East. "Percaya atau tidak, mereka itu memiliki sebuah pemahaman religius yang kuat di mana yang namanya surga adalah sesuatu yang hijau, subur, dan mengalir sungai di bawahnya. Makanya, mereka itu sangat suka mengunjungi kawasan Puncak Bogor atau Lembang Bandung," sambung Ananto.

Kemudian, mereka para wisman yang berasal dari China, Thailand, Jepang, atau Korsel, paling suka menikmati alam. "Jangan heran juga kalau ternyata mereka-mereka itu sangat suka pergi ke pantai, khususnya pantai Bali dan Lombok. Bahkan, saya bisa mengatakan jika mereka ini sangat terobsesi dengan pantai di Indonesia," tambahnya sedikit tertawa.

Terkait dengan "Halal Tourism" yang sedang diusahakan booming, perlu diketahui bahwa biasanya wisman ini memcari lokasi makan yang menawarkan makanan halal yang lengkap. Begitu juga dengan wisata tempat bersejarah dan yang cukup penting adalah ketersediaan tempat ibadah yang nyaman dan bersih.

Baca juga:

Ananto menambahkan, pihaknya juga kini sedang mengembangkan perluasan lini "halal tourism" ini. Jadi, tidak hanya menyoal penawaran paket liburannya, tetapi juga sampai ke hal oleh-oleh halal yang bisa dibawa pulang para wisman setelah mereka puas berkeliling di tempat berliburnya.

(dno)

Sumber :okezone 

Read More

Tempo Ubah Berita untuk Tutupi Hoax, Begini Jejak Digitalnya

Tempo Ubah Berita untuk Tutupi Hoax, Begini Jejak Digitalnya

10Berita - Laman Tempo sempat memberitakan informasi hoax terkait Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga S Uno soal penyelenggara acara Forum Untukmu Indonesia.

Setelah Sandi membantah, judul dan bada berita diubah. Tapi jejak digitalnya masih tersimpan rapi. Inilah penelusuran Tarbawia.net

Awal Mula

Tempo mengutip pernyataan Ketua Perindo DKI Jakarta yang menyatakan bahwa ketua panitia bagi-bagi sembako di Monas yang menewaskan 2 anak pada Sabtu (28/4/18) merupakan relawan ok oce.

Judul yang dibuat Tempo; Ketua Perindo DKI: Ketua Panitia Sembako Monas Relawan OK OCE.

Bantahan Sandi

Diklarifikasi wartawan soal informasi yang menyatakan bahwa ketua panitia sembako Monas merupakan relawan OK OCE, Sandi lekas membantah. Sandi menyatakan baru pertama kali bertemu dengan Dave.

"Kalau relawan OK OCE, bisa dipastikan tidak. Saya langsung bantah ya. Jangan berkembang lagi. Saya tidak pernah bertemu sama Pak Dave itu." kata Sandi seperti dilansir detik pada Kamis (3/5/18).

Jejak Digital

Untuk mengetahui jejak digital hoax yang diberitakan Tempo sangat mudah. Buka laman penelusuran. Ketika kata kunci:

Ketua Perindo DKI: Ketua Panitia Sembako Monas Relawan OK OCE

Akan muncul temuan dengan judul tersebut, lalu klik. Saat diklik, judul yang ditampilkan di badan berita sudah diganti, meski gambarnya masih sama.

Di tempat yang berbeda, Ketua Perindo DKI Jakarta juga membantah bahwa panitia sembako Monas bukanlah relawan OK OCE.

Sumber: Tarbawia.net,

Read More

Syahganda: Tak Ada Presiden Di Negara Manapun Bicara Seperti Jokowi

Syahganda: Tak Ada Presiden Di Negara Manapun Bicara Seperti Jokowi

 

10Berita, Bisa jadi pidato Presiden Jokowi tentang berharganya racun kalajengking sebagai kode. Jokowi butuh jaringan yang kuat. "Dia (Jokowi) butuh kekuatan seperti kalajengking atau apa, kita kan nggak tahu tapi kalau bahasa rasional ini kan nggak jelas, tidak ada seorang presiden di negara manapun berbicara seperti ini. Apa namanya, terlalu lucu terlalu naif karena orang harus bicara nyata," ujar Direktur Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan di DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta, Kamis petang (3/5).

Jika dikilas balik, kata Syahganda, sudah seringkali Jokowi menggunakan simbol dalam pemerintahannya.

"Pertama gini Jokowi manusia dengan banyak simbol tahun lalu kodok, terus simbolnya burung, kemudian sekarang kalajengking," urai mantan aktivis 90an tersebut.

Menurut dia, sebagai presiden seharusnya Jokowi membicarakan hal-hal yang riil, bukan justru mengarahkan ke budidaya racun kalajengking.

"Contoh pengembangan produksi singkong dan lele, kalau kalajengking orang tidak tahu supply demandnya dan kebutuhan orang seberapa besar akan racun tersebut," terangnya.[rgu]

 Sumber : Rmolsumut

Read More

Demokrat Tanggapi Nyanyian Menhan Soal 'Pengemis Politik'

Demokrat Tanggapi Nyanyian Menhan Soal 'Pengemis Politik'

Menhan Via Sidomi

10Berita  - Menteri pertahanan Ryamizard Ryacudu mengeluarkan 'nyanyian' yang memicu kontroversi. Dalam pernyataannya, Ryamizard menyinggung soal tentara yang baru masuk TNI namun sudah mengincar jabatan kepala daerah bahkan presiden.

"Jadi masuk tentara jangan sampai baru masuik, baru di tengah jalan, sudah berangan-angan pengin jadi apa, ini sudah rusak. Jadi bupati, gubernur, terakhir jadi presiden," kata Ryamizard.

Dia juga mengatakan bahwa figur yang dimaksud bisa disamakan dengan pengemis politik karena sering meminta-minta.

"Jangan minta-minta. Itu nggak bener. Nah yang minta-minta itu siapa itu, tahu nggak? Ya pengemis. Tapi kalau dikasih, alhamdulillah," lanjutnya.

Untuk diketahui, Partai Demokrat memiliki sosok yang berindikasi sama. Adalah seorang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sudah 'nongol' sejak 2017 lalu. AHY adalah politikus Demokrat yang berlatar belakang militer, jabatan terakhirnya adalah Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kemuning (AK), dengan pangkat terakhir adalah Mayor.

Dia mundur dari TNI pada 2016 untuk berlaga menjadi cagub di Pilgub DKI 2017, meski akhirnya gagal.

Demokrat pun angkat bicara.

Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menilai bahwa ungkapan Menhan terjadi karena dirinya tidak ingin dikalahkan oleh juniornya.

"Saya tidak tahu apa motifnya, mungkin saja Pak Ryamizard juniornya lebih mentereng dalam persaingan capres/cawapres," kata Ferdinand kepada wartawan.

Ini dikarenakan Ryamizard pernah mengajukan diri untuk menjadi cawapres Jokowi pada 2014 lalu namun tidak terlaksana.

"Mungkin saja itu penyebabnya karena dulu nama Ryamizard ramai digadang-gadang jadi cawapres Jokowi tapi gagal," lanjutnya.

Ferdinand juga mengungkit soal undang-undang yang tak melarang siapapun untuk maju menjadi capres atau cawapres, termasuk sosok yang datang dari kalangan TNI. Menhan diharapkannya untuk tidak mengaduk-aduk perasaan tentara yang ingin menjadi seorang pemimpin.

"Jadi Pak Ryamizard sebaiknya tidak usah mengaduk-aduk perasaan tentara yang diperbolehkan oleh UU untuk berpindah pengabdian dari tentara menjadi politisi," pungkasnya.

Sumber : Sumber.com

Read More

Yaqut Gak Rela Kasus Habib Rizieq Distop

Yaqut Gak Rela Kasus Habib Rizieq Distop

10Berita – Ketua Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyatakan pihaknya bakal mendatangi kepolisian untuk mencari tahu alasan penghentian kasus yang menjerat Habib Rizieq Shihab oleh Polda Jawa Barat.

Polda Jabar menghentikan kasus penodaan Pancasila dengan tersangka Rizieq Shihab lantaran menyimpulkan perbuatan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu bukan termasuk tindak pidana.

“Kami akan tanyakan ke kepolisian alasan penghentian kasus yang sebenarnya,” ujar Yaqut kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Jumat (4/5).

Dia berharap penghentian kasus Rizieq tidak disebabkan oleh intervensi dari pihak luar. Jika kasus Rizieq dihentikan karena intervensi atau tekanan, Yaqut menilai hal itu jadi contoh buruk penegakan hukum di Indonesia.

“Saya berharap penghentian itu bukan karena intervensi atau tekanan dari siapa pun. Karena jika itu yang menjadi sebab penghentian, akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia,” ucap Yaqut.

Menurutnya, intervensi dalam penegakan hukum hanya akan membuat masyarakat tidak percaya dengan aparat penegak hukum. Jika terbukti ada intervensi, Yaqut menyatakan, Ansor akan mengambil sikap.

“Tentu akan membuat Ansor dan masyarakat distrust kepada aparat penegak hukum, kehilangan harapan atas penegakan hukum,” katanya.

Polda Jabar telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) sekitar Februari atau Maret lalu.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Umar Surya Fana menerangkan alasan pihaknya menerbitkan SP3 karena menyimpulkan tidak ada tindak pidana dalam kasus yang menjerat Rizieq.

“Hasil penyidikan menyimpulkan bukan merupakan tindak pidana,” ujarnya.

Pekan lalu, sebelum Polda Jabar membenarkan penghentian kasus itu, Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyatakan tidak rela jika Presiden Joko Widodo menghentikan kasus Rizieq Shihab.

Yaqut mengutarakan hal tersebut setelah Jokowi bertemu dengan sejumlah petinggi Persaudaraan Alumni 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.

“Enggak (rela) lah. Biar pengadilan yang memutuskan. Presiden tak usah intervensi,” kata Yaqut melalui pesan singkat, Sabtu (28/4). []

Sumber :cnnindonesia

Read More

Buruh Minta Jatah Menaker ke Prabowo, Presiden KSPI Bilang Begini

Buruh Minta Jatah Menaker ke Prabowo, Presiden KSPI Bilang Begini

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. FOTO: RILIS.ID/Tio Pirnando

10Berita , Jakarta— Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengklaim tak pernah menuntut jatah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai syarat dukungannya di Pilpres 2019.

KSPI, kata Iqbal, hanya berharap Menaker nantinya bisa dipegang dari kalangan buruh sebagaimana yang terjadi di negara-negara Amerika dan Eropa.
"Di Amerika, konfederasi buruh di Amerika, mereka berharap menterinya dari serikat buruh. Begitu juga di Jerman, menteri urusan buruhnya ya dari buruh. Begitu juga di Inggris. Tapi itu harapan," kata Iqbal kepada rilis.id, Kamis (3/5/2018).
Iqbal menegaskan, harapan kalangan buruh mendapatkan jatah Menaker itu bukan bagian dari kontrak politik. Bahkan, lanjutnya, keinginan itu juga tak dimasukkan dalam 10 Tuntutan Rakyat (Sepultura).
"Enggak masuk dalam tuntutan kontrak politik. Harapan itu sama dengan negara lain," ujarnya.
Iqbal menegaskan, dukungan ke Prabowo bukan sekonyong-konyong terjadi pada peringatan Mayday kemarin. Namun, hal itu adalah bagian dari proses yang sudah dilakukannya selama dua tahun dalam menentukan capres yang didukung KSPI pada 2019 mendatang.
"KSPI dalam menentukan calon presiden yang didukung itu sudah dilakukan sejak dua tahun lalu. Jadi itu organisasi yang memutuskan, melalui Kongres KSPI," paparnya.
Seperti diketahui, saat memperingati aksi May Day, KSPI mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo sebagai Capres 2019.
KSPI juga membuat kontrak politik dengan Prabowo, yang salah satunya mencalonkan Presiden KSPI, Said Iqbal sebagai Menteri Tenaga Kerja.
Ketua Harian KSPI, Muhammad Rusdi menyebut, kontrak politik KSPI dengan Prabowo salah satunya meminta jatah menteri terkait ketenagakerjaan kesejahteraan, dengan tujuannya menyuarakan kepentingan buruh.

Sumber : RILIS.ID

Read More

PKS Minta Cawapres Prabowo Tak Berasal Dari PAN Lagi, Ini Alasannya

PKS Minta Cawapres Prabowo Tak Berasal Dari PAN Lagi, Ini Alasannya

10Berita  - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus mendesak Prabowo Subianto untuk memilih satu dari sembilan nama calon wakil presiden yang diajukan oleh partainya itu. Bahkan, partai berlambang bulan sabit kembar itu menolak jika nantinya mantan Danjen Kopassus itu justru memilih calon yang diajukan oleh PAN.

Menurut Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, pada pilpres 2014 lalu, partai yang dinahkodainya itu telah memberikan kesempatan pada PAN untuk memajukan ketua umumnya. Atas dasar itu, karena itu 2019 merupakan kesempatan PKS.

"2014 kan udah dari PAN, sekarang 2019 ya dari PKS," kata Mardani di Kantor Indikator Politik Indonesia, Jakarta, Kamis (3/5).

Tak hanya itu, Mardani pun mendesak Prabowo segera memutuskan untuk memilih salah satu nama yang telah diajukan oleh partai yang dinaunginya itu. Dia pun tak mempermasalahkan jika nantinya hanya terbentuk koalisi kecil.

"Kita tidak perlu koalisi besar dan tidak tentu, (yang penting) gerbong yang efektif bekerja, ketimbang aset koalisi besar justru lebih beban," tuturnya.

Pasalnya, kata Mardani, dengan telah diumumkan cawapres yang bakal mendampingi Prabowo, maka pihaknya dapat langsung dapat bergerak untuk melakukan pemenangan jagoannya itu. Termasuk pula langsung membentuk kabinet yang bakal diusulkan oleh koalisi itu.

“Karena yang di inginkan PKS adalah segera bekerja dan menyiapkan semuanya, termasuk segera kabinet juga umumkan, sehingga masyarakat tidak membeli kucing dalam karung," tukasnya

Lebih jauh, Mardani menegaskan, pihaknya pun mengaku tak sepakat untuk mengumumkan cawapres setelah perhelatan pilkada berlangsung. Dia meminta, Prabowo untuk mengumumkannya sebelum ramadhan. "Jangan nunggu (pilkada dulu)," tutupnya

Sumber : JawaPos.com

Read More

Pakar Hukum Pidana: Kasus Chat Habib Rizieq Juga Harusnya Dihentikan, Yang Upload yang Ditindak

Pakar Hukum Pidana: Kasus Chat Habib Rizieq Juga Harusnya Dihentikan, Yang Upload yang Ditindak

10Berita, Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir menilai penghentian penyidikan kasus dugaan pencemaran nama baik dan penistaan Pancasila dengan terlapor Habib Rizieq Shihab di Polda Jabar sudah tepat.

Ia pun mengatakan seharunya kasus dugaan pornografi Habib Habib Rizieq pun seharus dihentikan.

“Mungkin satu lagi yang harus di SP3 juga adalah kasus yang di Jakarta terkait dugaan pornografi itu. Mestinya harus dihentikan itu,” kata Mudzakir ketika dihubungi, Jumat (4/5/2018).

Menurutnya dalam konteks penegakan hukum terkait Informasi dan Transaksi Elektronik Habib Rizieq dan Firza merupakan korban dari pihak yang mengunggah chat vulgar tersebut.

Bahkan ia menilai pihak yang mengunggah chat tersebutlah yang seharusnya diselidiki pihak kepolisian.

“Dalam teori penegakan hukum berhubungan ITE, yang berbuat jahat itu yang mengupload kepada publik. Sementara yang mengupload kepada publik itu nggak pernah diapa-apain. Nggak pernah dihukum. Jangankan dihukum, Sprindik (diterbitkan Surat Perintah Penyidikan) aja nggak ada,” kata Mudzakir.

Sebelumnya pada akhir Januari 2017 jagat media sosial dihebohkan dengan tersebarnya screenshot percakapan via WhatsApp berkonten pornografi yang diduga melibatkan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dan Firza Husein.

Polda Metro Jaya pun menetapkan Firza sebagai tersangka pada Selasa (16/5/2017) setelah ia diperiksa selama 12 jam terkait kasus tersebut.

Firza pun disangkakan melanggar Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang Undang RI nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

Kemudian pada Senin (29/5/2017) polisi menetapkan Habib Rizieq sebagai tersangka tanpa perlu terlebih dahulu menunggu Habib Rizieq kembali ke Indonesia setelah melakukan kembali gelar perkara.

Habib Rizieq kemudian disangkakan Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 9 juncto Pasal 34 Undang Undang RI nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

Sumber: tribun

Read More

Tiongkok Pasang Sistem Rudal di Laut China Selatan, Ini Ancaman AS

Tiongkok Pasang Sistem Rudal di Laut China Selatan, Ini Ancaman AS

10Berita, Gedung Putih memeringatkan Tiongkok atas konsekuensi militerisasi Laut China Selatan.

Sekretaris Pers Gedung Putih, Sarah Huckabee Sanders mengeluarkan peringatan itu ketika ia menanggapi pertanyaan mengenai laporan media AS bahwa Beijing telah memasang sistem rudal di pos-pos terdepan di Kepulauan Spratly, di Laut China Selatan dekat Vietnam dan Filipina.

"Kami sangat menyadari militerisasi Tiongkok di Laut China Selatan. (Menyikapi hal itu) Akan ada konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang (dari AS)," kata Sanders seperti dikutip dari CNBC (5/5/2018).

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) juga telah memahami laporan seputar perkembangan terbaru di kawasan laut sengketa itu.

"Kami sangat prihatin atas langkah mereka (China) yang melakukan militerisasi di pulau-pulau buatan itu," kata Juru Bicara Pentagon, Dana White.

Media AS, CNBC pertama kali melaporkan, Negeri Tirai Bambu secara diam-diam memasang rudal jelajah anti-kapal dan sistem rudal permukaan-ke-udara (surface-to-air) di tiga pos militernya di Laut China Selatan, menurut seorang pejabat intelijen AS anonim yang memahami betul isu itu.

Langkah itu memungkinkan Beijing untuk memproyeksikan lebih lanjut kekuatannya di perairan sengketa tersebut.

Pengkajian intelijen mengatakan bahwa sistem rudal itu dikerahkan di Kepulauan Spratly di bagian Fiery Cross Reef, Subi Reef dan Mischief Reef dalam 30 hari terakhir, lanjut si narasumber.

Penempatan senjata itu juga datang beberapa pekan usai Angkatan Laut AS melaporkan bahwa China telah memasang instalasi pengacak dan pengganggu radar serta komunikasi di kawasan yang sama.

Salah satu sumber laporan itu berasal dari personel Kapal Induk AS USS Theodore Roosevelt yang berlayar di Filipina, dekat kawasan Laut China Selatan pertengahan April lalu.

"Ketika sampai di sana, beberapa peralatan elektronik kami tidak berfungsi semestinya. Fakta itu mengindikasikan bahwa ada pihak yang ingin mengacak sinyal kami. Dan kami punya jawaban siapa yag melakukannya -- China," ujar salah seorang perwira di USS Theodore Roosevelt, seperti dilansir Business Insider Singapore, April 2018.

Kepulauan Spratly di Laut China Selatan yang diklaim oleh enam negara, terletak kira-kira dua pertiga dari arah timur dari Vietnam selatan dan Filipina selatan.

 

Saksikan juga video pilihan berikut ini:

Tambahan Signifikan Bagi Militer China

Sistem pertahanan pesisir yang baru merupakan tambahan yang signifikan terhadap kapabilitas militer China di salah satu wilayah yang paling diperebutkan di dunia.

Sistem Rudal jelajah anti-kapal perusak, yang dinamakan YJ-12B, memungkinkan China menyerang kapal-kapal musuh yang berlayar dalam jarak sekitar 546 kilometer dari pagar terumbu karang Kepulauan Spartly.

China juga memasang sistem rudal penghalau jarak jauh yang diberi kode HQ-9B. Sistem rudal itu digunakan untuk menghalau pesawat, drone militer, bahkan misil jelajah. Sistem HQ-9B mampu mengantisipasi ancaman dari mulai jarak sekitar 296 kilometer jauhnya.

Terungkapnya pemasangan sistem pertahanan rudal itu pertama kali dideteksi melalui citra satelit, yang tadinya berniat memantau dugaan perluasan pangkalan militer China di Kepulauan Woody.

"Kepulauan Woody berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan militer China di Laut Cina Selatan," kata Gregory Poling dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) kepada CNBC.

"Kami berasumsi bahwa apa pun yang kami lihat di Woody, pada akhirnya akan merujuk pada upaya perluasan pengaruh ke selatan, yang bisa mengancam para tetangga China," ia menambahkan.

Laut China Selatan, yang merupakan rumah bagi lebih dari 200 gugus kepulauan, berfungsi sebagai rute penghubung pelayaran global dari Asia ke Pasifik, dengan total nilai transaksi perdagangan sekitar US$ 3,4 triliun setiap tahun.

Banyak klaim kedaulatan tumpang tindih terhadap pulau-pulau, terumbu karang, dan bebatuan atol, yang telah mengubah perairan tersebut menjadi sebuah area persaingan senjata.

China memainkan peranan penting dengan menempatkan sekitar 27 pos militer di seantero Laut China Selatan.

Beijing pertama kali mengklaim kepemilikan kawasan Fiery Cross Reef dan Subi Reef pada 1988, dan sejak itu terus melengkapinya dengan fasilitas pelabuhan, hangar pesawat, sistem komunikasi, kantor administrasi dan landasan pacu sepanjang total 10.000 kaki (sekitar 3.000 meter).

Sumber :Liputan6.com 

Read More

Usut Kasus Century, KPK Tak Pandang Nama Besar

Usut Kasus Century, KPK Tak Pandang Nama Besar

10Berita, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, menegaskan tak ragu menjerat pihak-pihak yang diduga teribat dalam kasus korupsi Bank Century.

"Enggak lah, enggak ada keraguan. Ragu bagaimana?" ujar Saut di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (4/5/2018).

Saut mengatakan, lembaga antirasuah akan menjerat siapa pun yang terlibat dugaan korupsi. Ia menyatakan, dalam menangani kasus korupsi pihaknya tak pandang bulu.

"Di UU, enggak ada nama besar nama kecil gitu, yang jelas dalam putusan Budi Mulia ada 10 nama. Dalam hukum itu enggak ada besar atau kecil," kata dia.

Dalam putusan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya, hakim menyebut Budi Mulya melakukan korupsi Bank Century secara bersama-sama.

Budi yang sudah divonis 15 tahun penjara di tinggkat kasasi Mahkamah Agung (MA) disebut melakukan korupsi bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur BI; Miranda S Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI; Siti Chalimah Fadjrijah selaku Deputi Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah,

Kemudian Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur Bidang 7 Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan; Muliaman D Hadad selaku Deputi Gubenur Bidang 5 Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan.

Selanjutnya, Hartadi Agus Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang 3 Kebijakan Moneter; dan Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur Bidang 8 Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI.

Selain itu, ada nama lain yakni Robert Tantular, Hermanus Hasan, dan Raden Pardede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

 

Cari Dua Alat Bukti

Saut mengatakan, pihaknya masih mencari dua alat bukti untuk menjerat pihak-pihak yang disebut secara bersama-sama maupun pihak lain yang diduga terlibat.

"Timnya masih mempelajari. Perlu waktu siapa-siapa, karena 10 orang itu kan harus dipelajari pelan-pelan," kata dia.

Sumber :Liputan6.com 

Read More