08 MUI Membantah Telah Didikte SBY Untuk Keluarkan Fatwa Ahok

10Berita – Majelis Ulama Indonesia (MUI) membantah didikte oleh Presiden RI ke-6 SBY dalam menetapkan pendapat serta sikap soal penistaan agama yang dilakukan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Tuduhan didikte datang dari tim kuasa hukumAhok dalam persidangan di Jakarta, Selasa (31/1/17).

Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI, Masduki Baidlowi mengatakan komisi pengkajian mendalami secara serius, mulai dari telaah video, transkrip hingga validasi ke Kepulauan Seribu. Penetapan pendapat dan sikap melibatkan empat komisi di MUI.

“Bahwa KH Ma’ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI benar tidak melihat video secara langsung dalam proses penetapan sikap keagamaan MUI. Tetapi bukan berarti proses penetapan Pendapat dan Sikap Keagamaan ditetapkan tanpa melihat video,” ujar Masduki dalam keterangan pers-nya, Selasa (31/1/17) malam.

MUI tidak fokus membahas makna Al-Maidah 51 dan tafsirnya, tetapi membahas dan mengkaji pernyataan Ahok yang membuay gaduh masyarakat. Masuk kategori menghina Al-Quran dan ulama atau tidak, dalam perspektif agama Islam.

Setelah memperoleh konfirmasi kebenarannya, tim pengkajian memberikan data ke Komisi Fatwa MUI untuk dibahas dalam perspektif agama. MUI fokus pada teks, tidak mengejar niat, karena dalam menetapkannya, MUI berpegang pada yang tersurat ‘Nahnu nahkumu bi al-dhawahir, Wallaahu yatawalla al-sarair‘.

“Pada 9 Oktober 2016, MUI DKI Jakarta mengeluarkan surat teguran pada Ahok. 11 Oktober 2016, MUI Pusat mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan. Ini tidak bertentangan, bahkan paralel. Surat MUI DKI juga ditembuskan ke MUI Pusat, dijadikan masukan dalam penetapan pendapat dan sikap Keagamaan,” lanjutnya.

MUI membantah tergesa-gesa menetapkan sikap dan pandangan keagamaan secara mendadak. Prosesnya cukup lama dan serius dilakukan, dengan melibatkan empat komisi (Komisi Pengkajian, Komisi Fatwa, Komisi Hukum, dan Komisi Infokom).

Sumber: Gatra.com, bataranews