OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.
Tampilkan postingan dengan label Kuazanah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kuazanah. Tampilkan semua postingan

Jumat, 20 Desember 2019

Erdogan: Nasib 1,7 Miliar Umat Islam Tidak Boleh Lagi Berada di Tangan 5 Negara DK PBB

Erdogan: Nasib 1,7 Miliar Umat Islam Tidak Boleh Lagi Berada di Tangan 5 Negara DK PBB


10Berita - “The world is bigger than five!”, ungkapan tersebut merupakan moto yang diusung oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan sejak berkali-kali berbicara di depan Sidang Umum PBB untuk mengkritisi Hak Veto yang dimiliki oleh 5 anggota permanen Dewan Keamanan PBB, yaitu AS, Rusia, Perancis, Inggris dan Tiongkok.

 Hari ini (19/12/2019), dalam pidatonya di Kuala Lumpur Summit, Erdogan kembali menegaskan bahwa nasib 1,7 miliar jiwa umat Islam tidak boleh lagi berada di tangan 5 negara itu. Sudah saatnya umat Islam bersatu dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing negara muslim.

 Bahkan Erdogan mengatakan, “Unfortunately, we [Muslim countries] are wasting our energy on internal disputes at a time when artificial intelligence, quantum computers, robotic technologies are discussed”.

Kuala Lumpur Summit yang diinisiasi oleh Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahathir Mohamad (Dr. M) patut ditanggapi positif, karena orang yang telah berhasil menjadikan Malaysia salah satu negara terhormat di dunia turun gunung untuk mencoba mencari solusi bagi 1,7 miliar jiwa muslim dengan GDP mencapai US$27.949 miliar, yang sedang memiliki banyak masalah.

 Kuala Lumpur Summit dihadiri oleh 4 kepala negara, delegasi dari 18 negara Islam, serta 450 peserta lainnya yang terdiri dari pemikir dan ilmuwan muslim. Sayangnya kepala negara dari negara muslim pemilik GDP terbesar tidak hadir, dan kepala negara dari satu-satunya negara muslim pemilik nuklir (Pakistan) juga tidak hadir.

 Dr. M sangat bijak ketika memutuskan untuk mengajak beberapa negara saja dalam KTT ini, negara yang dianggap memilik taring, meskipun ada yang tidak memenuhinya. Karena KTT ini adalah langkah awal, kalau segelintir negara saja sulit diajak bersatu, bagaimana mau diajak semua yang mencapai 57 negara!

 Dalam pidatonya, Dr. M menekankan bahwa KTT ini bukanlah tandingan IOC atau OKI, namun bagian dari upaya yang akan mendukung kinerja OKI. Namun, Presiden Erdogan secara eksplisit mengajak semua pihak untuk meninjau kembali AD ART OKI. Sekalipun KTT KL tidak dimaksudkan sebagai alternatif untuk OKI, sudah saatnya untuk menganggapnya sebagai wacana alternatif.

 OKI berpusat di Riyadh, didirikan setelah insiden kebakaran di Masjid Al-Aqsa pada tahun 1969, dimana "Zionisme" yang disalahkan dalam insiden tersebut. Meskipun OKI telah berkembang selama 50 tahun terakhir - dengan beberapa upaya menuju kerja sama ilmiah, kemanusiaan dan pembangunan - poin utama referensi untuk OKI tetap konflik yang melibatkan populasi Muslim.

 Saat ini, 80% populasi pengungsi di dunia berasal dari, atau berbasis di negara-negara anggota OKI. Mayoritas konflik, perang, dan pendudukan asing melibatkan populasi Muslim one way or another.

 Patut didukung ide-ide ekonomi yang diungkapkan oleh para pemimpin yang hadir, kalau tidak bisa mendukung yang baik, at least tidak nyinyir.

 Aku mencoba mencari celah untuk "suu dhon" adanya agenda khusus yang terselubung dalam KTT Kuala Lumpur ini, tapi belum ku temukan.

 Akhirnya cuma bisa berdoa semoga Allah membantu orang-orang yang menginginkan kebaikan bagi Islam dan Muslimin.

By Saief Alemdar

 [Video - Pidato Erdogan dan Mahathir]

في افتتاح القمة الإسلامية المصغرة في : يجب أن لا نيأس ولا نحزن لأننا ننتمي إلى دين يبشرنا بأن “مع العسر يسرا”
98 people are talking about this
مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي في افتتاح القمة الإسلامية المصغرة: نريد أن نناقش فشل الحكومات الإسلامية والحروب الداخلية بمنطقتنا، نريد أن ننهض بالأمة الإسلامية ونحييها
323 people are talking about this

Sumber: KONTENISLAM.COM

Selasa, 10 Desember 2019

Guru Madrasah: Sejarah Islam Harus Diberikan Utuh

Guru Madrasah: Sejarah Islam Harus Diberikan Utuh

10Berita – Siswa madrasah bakal mendapatkan pengetahuan sejarah yang kurang utuh jika materi tentang khilafah dan perang (jihad) harus dihapuskan dari pelajaran. Hal ini ditegaskan Indah salah satu guru SKI di Madrasah Tsnawiyah (MTs) Qodiriyah, Desa Harjowinangun, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Jawa Tengah saat dikonfirmasi perihal rencana penghapusan konten khilafah dan perang jihad dari mata pelajaran (mapel) di madrasah.
Menurutnya, materi tentang khilafah dn jihad itu tetap harus ada dan jangan dihapuskan. Sejarah itu merupakan rentetan peristiwa yang lampau dan harus dipahami oleh para siswa sebagai sebuah pengetahuan dalam kurikulum pembelajaran.

Dalam konteks materi pembelajaran bagi siswa di lingkungan madrasah, tentunya masih bisa dipilah mana saja konten yang baik dan bisa diikuti dan mana yang tidak baik (buruk). “Kalau memang konten atau mateteri khilafah dan jihad itu kurang relevan atau kurang baik, kita sebagai pengampu mapel SKI pun akan menekankan agar jangan ditiru dan harus ditinggalkan,” ujarnya, Senin (9/12).
Menurut Indah, sejarah itu harus diberikan secara utuh sehingga siswa akan tahu apa saja peristiwa masa lalu dan sejarah yang pernah terjadi dalam perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam. Materi tentang sejarah, apalagi tentang perkembangan Islam, tidak bisa diberikan sepotong-sepotong dan harus diberikan secara utuh sebagai pembelajaran. Sebab, jika diberikan secara lengkap justru akan membantu siswa memahami sejarah itu dengan benar.


Sumber: Eramuslim

Kamis, 05 Desember 2019

Ustaz Tengku: Nabi Ismail, Abu Bakar dan Bung Karno juga Pernah Menceraikan Isterinya

Ustaz Tengku: Nabi Ismail, Abu Bakar dan Bung Karno juga Pernah Menceraikan Isterinya




10Berita  - Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain mengatakan perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri bukan merupakan aib seperti zina atau nonton film porno.

"Cerai bukan sesuatu yang bisa dianggap sebagai AIB, seperti ZINA, atau nonton film PORNO," kata Tengku melalui akun Twitter pribadinya, Kamis (5/12/2019).

Tengku bahkan mencontohkan bahwasanya seorang Nabi dan sahabat Rasulullah sekalipun pernah melakukan perceraian dengan pasangannya. Pun demikian pula dengan pendiri bangsa Indonesia, Soekarno.

"Nabi Ismail pernah menceraikan isteri beliau, atas perintah nabi Ibrahim, bapak beliau. Sayyidina Abu Bakr juga pernah menceraikan salah satu isteri beliau. Bung Karno juga pernah bercerai," tuturnya.

 Seperti diketahui, saat ini tengah ramai dibicarakan mengenai perceraian Usatdz Abdul Somad (UAS) dengan istrinya Mellya Juniarti. Keduanya resmi bercerai di Pengadilan Agama (PA) Bangkinang, Riau. 

Berita mengenai perceraian UAS dan Mellya tersebut sontak membuat kaget banyak pihak, terutama di media sosial. Pasalnya, selama ini tidak ada sedikitpun kabar mengenai gonjang-ganjing hubungan rumah tangga ustadz kondang tersebut. [akurat]

Sumbet: akurat

Jumat, 15 November 2019

Rocky Gerung Nilai Kini Jokowi Tengah Cari-cari Alasan Tak Terbitkan Perppu KPK: Itu Kacau

Rocky Gerung Nilai Kini Jokowi Tengah Cari-cari Alasan Tak Terbitkan Perppu KPK: Itu Kacau




10Berita- Pengamat Politik, Rocky Gerung mengomentari soal tak kunjung diterbitkannya Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) KPK oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu diungkapkan melalui channel YouTube Rocky Gerung Official pada Kamis (14/11/2019).

Menurut Rocky Gerung Jokowi hanya mencari-cari alasan untuk tidak mengeluarkan Perppu dengan dalih menunggu keputusan dari Judicial Review.

"Nah Presiden masih berargumentasi atau cari alasan bahwa Yudisial Review sedang berlangsung makan jangan paksa saya untuk mengeluarkan Perppu, lah itu kacau," kata Rocky Gerung.

Padahal selama ini masyarakat lebih mengharapkan presiden untuk mengatasi masalah KPK.

"Karena publik memang minta pendapat presiden tentang KPK bukan pendapat Mahkahmah Konstitusi terhadap soal yang sama," katanya.

Sehingga, Rocky Gerung menyimpulkan bahwa presiden tidak berniat serius memberantas korupsi dalam pemerintahannya.

"Jadi kelihatan presiden cari alasan untuk menghindari tuntutan publik terhadap kesan bahwa pada presiden justru memihak pada potensi korupsi di dalam kekuasaannya tuh," ujar Rocky Gerung.

Pengamat politik asal Manado ini menduga, demo mahasiswa akan kembali terjadi dalam waktu dekat terkait Perppu KPK.

"Nah saya menganggap bahwa dalam dua minggu ke depan ini sekedar prediksi bahwa tuntutan publik pada penerbitan Perppu akan berlanjut mahasiswa juga pasti akan tuntut itu," ungkapnya.

Sedangkan sebelumnya, yang diundang ke istana itu bukan mahasiswa melainkan tokoh-tokoh sipil.

"Karena yang diundang presiden kan tokoh-tokoh utama masyarakat sipil kita yang dimintai pendapat tentang Perppu itu," kata Rocky Gerung.

Meski demikian, Rocky Gerung menilai seharusnya ada kesepakatan setelah pertemuan Jokowi dengan tokoh-tokoh itu.

"Jadi itu sekaligus presiden itu sebetulnya menipu lagi karena seharusnya sudah ada semacam kesepakatan kalau berapa tokoh itu ada 30 tokoh, ada Emil Salim, ada macam-macam orang di situ," ucap Rocky Gerung.

"Seharusnya ada kesepakatan mengeluarkan Perppu sehingga ada alasan mereka datang ke presiden," imbuhnya.

Namun yang terjadi malah sebaliknya, presiden hingga kini justru belum mengeluarkan Perppu KPK.

"Mustinya pembicaraan di belakang layar begitu, ternyata di depan layar presiden menunda keputusan itu dengan alasan tadi sedang ada Judicial Review," jelasnya.

"Padahal publik tidak ingin mengajukan Judicial Review karena itu langsung minta presiden mengeluarkan Perppu makanya," sambung pria 60 tahun ini.

Lihat videonya mulai menit ke-1:20:


[tribunnews]