OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.
Tampilkan postingan dengan label Internasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Internasional. Tampilkan semua postingan

Minggu, 26 Februari 2023

12 Poin Rekomendasi China untuk Mengakhiri Perang Rusia-Ukraina

12 Poin Rekomendasi China untuk Mengakhiri Perang Rusia-Ukraina


10Berita,  Pemerintah China buka suara terkait perkembangan invasi Rusia ke Ukraina yang telah berlangsung satu tahun lamanya. China terus menjadi sorotan lantaran disebut terlibat membantu Rusia menginvasi Ukraina. Namun China membantah tuduhan tersebut.

Melalui komunike yang dirilis Kementerian Luar Negeri China pada Jumat (24/2/2023), pemerintahan Presiden Xi Jinping mengungkap posisi Beijing terkait perang Rusia-Ukraina. China mengatakan telah melakukan upaya diplomasi ke berbagai negara untuk mendapatkan dukungan atas rencananya untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina.

Berikut 12 poin rekomendasi China untuk menghentikan Perang Rusia-Ukraina:

1. Menghormati Kedaulatan Semua Negara

Hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk tujuan dan prinsip Piagam PBB, harus dipatuhi dengan ketat. Kedaulatan, kemerdekaan dan keutuhan wilayah semua negara harus ditegakkan secara efektif. Semua negara, besar atau kecil, kuat atau lemah, kaya atau miskin, adalah anggota komunitas internasional yang setara. Semua pihak harus bersama-sama menjunjung tinggi norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional dan mempertahankan kejujuran dan keadilan internasional. Penerapan hukum internasional yang setara dan seragam harus dipromosikan, sementara standar ganda harus ditolak.

2. Meninggalkan Mentalitas Perang Dingin

Keamanan suatu negara tidak boleh dikejar dengan mengorbankan orang lain. Keamanan suatu kawasan tidak boleh dicapai dengan memperkuat atau memperluas blok militer. Kepentingan dan kekhawatiran keamanan yang sah dari semua negara harus ditanggapi dengan serius dan ditangani dengan benar. Tidak ada solusi sederhana untuk masalah yang rumit. Semua pihak harus, mengikuti visi keamanan bersama, komprehensif, kooperatif dan berkelanjutan dan mengingat perdamaian jangka panjang dan stabilitas dunia, membantu membentuk arsitektur keamanan Eropa yang seimbang, efektif dan berkelanjutan. Semua pihak harus menentang pengejaran keamanan sendiri dengan mengorbankan keamanan orang lain, mencegah konfrontasi blok, dan bekerja sama untuk perdamaian dan stabilitas di Benua Eurasia.

3. Menghentikan Permusuhan di Antara Kedua Belah Pihak

Konflik dan perang tidak menguntungkan siapa pun. Semua pihak harus tetap rasional dan menahan diri, menghindari mengipasi api dan memperparah ketegangan, dan mencegah krisis semakin memburuk atau bahkan lepas kendali. Semua pihak harus mendukung Rusia dan Ukraina dalam bekerja dalam arah yang sama dan melanjutkan dialog langsung secepat mungkin, sehingga secara bertahap mengurangi situasi dan akhirnya mencapai gencatan senjata yang komprehensif.

4. Melanjutkan Pembicaraan Damai

Dialog dan negosiasi adalah satu-satunya solusi yang layak untuk krisis Ukraina. Semua upaya yang kondusif bagi penyelesaian krisis secara damai harus didorong dan didukung. Komunitas internasional harus tetap berkomitmen pada pendekatan yang tepat dalam mempromosikan pembicaraan untuk perdamaian, membantu pihak-pihak yang berkonflik membuka pintu penyelesaian politik secepat mungkin, dan menciptakan kondisi dan platform untuk dimulainya kembali negosiasi. China akan terus memainkan peran konstruktif dalam hal ini.

5. Menyelesaikan Krisis Kemanusiaan

Semua langkah yang kondusif untuk meredakan krisis kemanusiaan harus didorong dan didukung. Operasi kemanusiaan harus mengikuti prinsip netralitas dan ketidakberpihakan, dan masalah kemanusiaan tidak boleh dipolitisasi. Keamanan warga sipil harus dilindungi secara efektif, dan koridor kemanusiaan harus disiapkan untuk evakuasi warga sipil dari zona konflik. Diperlukan upaya untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke wilayah yang relevan, meningkatkan kondisi kemanusiaan, dan menyediakan akses kemanusiaan yang cepat, aman, dan tanpa hambatan, dengan tujuan untuk mencegah krisis kemanusiaan dalam skala yang lebih besar. PBB harus didukung dalam memainkan peran koordinasi dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan ke zona konflik.

6. Melindungi Warga Sipil dan Tawanan Perang

Pihak-pihak yang berkonflik harus benar-benar mematuhi hukum humaniter internasional, menghindari menyerang warga sipil atau fasilitas sipil, melindungi perempuan, anak-anak, dan korban konflik lainnya, serta menghormati hak-hak dasar tawanan perang. China mendukung pertukaran tawanan perang antara Rusia dan Ukraina, dan meminta semua pihak untuk menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan untuk tujuan ini.

7. Menjaga Keamanan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

China menentang serangan bersenjata terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir atau fasilitas nuklir damai lainnya, dan meminta semua pihak untuk mematuhi hukum internasional termasuk Konvensi Keselamatan Nuklir (CNS) dan dengan tegas menghindari kecelakaan nuklir buatan manusia. China mendukung Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dalam memainkan peran konstruktif dalam mempromosikan keselamatan dan keamanan fasilitas nuklir damai.

8. Mengurangi Risiko Strategis

Senjata nuklir tidak boleh digunakan dan perang nuklir tidak boleh dilakukan. Ancaman atau penggunaan senjata nuklir harus ditentang. Proliferasi nuklir harus dicegah dan krisis nuklir harus dihindari. China menentang penelitian, pengembangan, dan penggunaan senjata kimia dan biologi oleh negara mana pun dalam keadaan apa pun.

9. Memfasilitasi Ekspor Gabah

Semua pihak perlu mengimplementasikan Inisiatif Butir Laut Hitam yang ditandatangani oleh Rusia, Türkiye, Ukraina, dan PBB secara penuh dan efektif secara seimbang, dan mendukung PBB dalam memainkan peran penting dalam hal ini. Inisiatif kerja sama ketahanan pangan global yang diusulkan oleh China memberikan solusi yang layak untuk krisis pangan global.

10. Menghentikan Blokade dan Sanksi Ekonomi terhadap Rusia

Sanksi sepihak dan tekanan maksimum tidak dapat menyelesaikan masalah; mereka hanya menciptakan masalah baru. China menentang sanksi sepihak yang tidak sah oleh Dewan Keamanan PBB. Negara-negara terkait harus berhenti menyalahgunakan sanksi sepihak dan “yurisdiksi lengan panjang” terhadap negara lain, sehingga dapat melakukan bagian mereka dalam mengurangi krisis Ukraina dan menciptakan kondisi bagi negara-negara berkembang untuk menumbuhkan ekonomi mereka dan kehidupan rakyat mereka yang lebih baik.

11. Menjaga Stabilitas Industri dan Supply-chain

Semua pihak harus sungguh-sungguh menjaga sistem ekonomi dunia yang ada dan menentang penggunaan ekonomi dunia sebagai alat atau senjata untuk kepentingan politik. Diperlukan upaya bersama untuk memitigasi limpahan krisis dan mencegahnya mengganggu kerja sama internasional di bidang energi, keuangan, perdagangan pangan dan transportasi serta merusak pemulihan ekonomi global.

12. Mempromosikan Rekonstruksi Pascakonflik

Komunitas internasional perlu mengambil langkah-langkah untuk mendukung rekonstruksi pascakonflik di zona konflik. China siap memberikan bantuan dan memainkan peran konstruktif dalam upaya ini.

Sumber : Mfa.gov.cn | Weblink : https://www.mfa.gov.cn/eng/zxxx_662805/202302/t20230224_11030713.html

Redaktur : M. Isa Karim D | Indonesian Islamic News Agency (IINA)

Sumber:  Moslemtoday.com 

Selasa, 24 November 2020

613 Imam di Xinjiang Ditawan Rezim China, Warga Muslim Uyghur Risau

 613 Imam di Xinjiang Ditawan Rezim China, Warga Muslim Uyghur Risau



10Berita,Para imam dan pejabat rezim melintas di bawah kamera keamanan saat mereka meninggalkan Masjid Id Kah selama perjalanan yang diatur rezim di Kashgar, XUAR, 4 Januari 2019. Foto: RFA

XINJIANG (RFA) – Aparat rezim di Wilayah Otonomi Uyghur Xinjiang (XUAR), kawasan barat laut China, telah menahan ratusan imam Muslim.

Hal tersebut disampaikan seorang ahli bahasa Uyghur di pengasingan.

Abduweli Ayup, dari The International Cities of Refuge Network (ICORN) yang berbasis di Norwegia, mengatakan hasil wawancara dengan Muslim Uyghur dari XUAR mengungkapkan bahwa setidaknya 613 imam terseret dalam operasi penahanan yang melanggar hukum.

Penahanan ratusan imam merupakan bagian dari penahanan 1,8 juta warga Uyghur dan minoritas Muslim lainnya yang ditawan di jaringan kamp konsentrasi di wilayah tersebut sejak awal 2017.

“Kami memulai pencarian ini pada 2018, sekitar Mei. Setelah wawancara selesai pada November, saya menemukan bahwa populasi yang paling ditargetkan adalah tokoh agama,” kata Ayup.

Ayup berbicara di webinar yang diselenggarakan Uyghur Human Rights Project (UHRP) yang berbasis di Washington, bertajuk “Di Mana Para Imam? Bukti penahanan massal tokoh agama Uyghur”.

“Saat itu, kami memiliki catatan sekira 300 imam yang terdaftar [sebagai tahanan]. Kemudian kami terus memperbarui angkanya. Pembaruan terakhir, ada 613 imam yang ditahan,” ujarnya.

Ayup, yang ditahan dan disiksa selama berbulan-bulan saat dipenjara pada 2013-2014, mengatakan dia juga telah mewawancarai setidaknya 16 mantan tahanan kamp yang mengatakan penangkapan para imam telah mengubah kondisi komunitas Uyghur di XUAR.

“Mereka mengatakan kepada saya bahwa setelah para imam ditangkap, orang Uyghur menjadi takut. Mereka sangat khawatir karena tidak ada imam yang bisa memimpin pemakaman warga,” katanya.

Seorang mantan tahanan yang tinggal di Belanda mengatakan kepadanya bahwa di ibu kota XUAR, Urumqi, warga harus mendaftar dan menunggu ketika seseorang meninggal.

“Mereka takut karena masjid dibongkar, para imam ditangkap, dan tidak ada kemungkinan menggelar upacara pemakaman. Ini sangat tragis,” ujarnya.

Peran Penting Pemimpin Agama Perempuan

Rachel Harris, seorang profesor etnomusikologi di School of Oriental and African Studies (SOAS) di Universitas London, mencatat bahwa imam laki-laki, bukanlah satu-satunya golongan tokoh agama yang menjadi sasaran dalam masyarakat Uyghur.

Meski tidak ada kategori yang diakui secara resmi dalam komunitas Muslim, dia mencatat bahwa pemimpin agama perempuan berperan sangat penting dalam masyarakat Uyghur.

“Mereka tidak memimpin secara langsung di masjid. Mereka memiliki peran di dalam rumah, tetapi mereka melakukan semua jenis peran penting yang sama seperti yang dilakukan oleh imam laki-laki,” kata Rachel.

“Para pemimpin agama perempuan beraktivitas dengan para perempuan. Mereka memimpin pemakaman perempuan, mengajari anak-anak membaca Al-Quran, dan sebagainya. Mereka juga memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat – seperti menengahi perselisihan, memberi nasihat, dan melakukan segala macam ritual agama”.

Rachel Harris mendesak kelompok hak asasi Uighur dan lembaga lain yang memantau wilayah tersebut untuk memasukkan para pemimpin agama wanita dalam lingkup penyelidikan mereka terhadap penahanan massal dan pelanggaran hak lainnya di wilayah tersebut.

Rezim Beijing menggambarkan jaringan kamp konsentrasi sebagai “pusat kejuruan” sukarela.

Sebaliknya, pelaporan oleh Layanan Uyghur RFA dan media lainnya menunjukkan bahwa sebagian besar tahanan ditawan di luar keinginan mereka dalam kondisi yang sempit dan tidak sehat.

Mereka dipaksa untuk menanggung beban yang tidak manusiawi dan terus-menerus dijejali indoktrinasi politik. (RFA)

Sumber: Sahabat Al-Aqsha.


Lama Bersitegang, Kini Raja Salman dan Erdogan Sepakat Atasi Beragam Masalah Bersama

 Lama Bersitegang, Kini Raja Salman dan Erdogan Sepakat Atasi Beragam Masalah Bersama


 

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz dan Presiden Turki Tayyip Erdogan berbicara melalui telepon menjelang konferensi tingkat tinggi (KTT) G20. Keduanya sepakat memperbaiki hubungan bilateral dan menyelesaikan berbagai masalah lewat dialog.

Raja Salman menelpon Erdogan untuk mengkoordinasikan berbagai upaya dalam kerangka kerja KTT G20 yang akan digelar pada 21-22 November. Hal tersebut dilaporkan Kantor berita Saudi, SPA.
 
Padahal, kedua negara tersebut telah berselisih selama beberapa tahun karena kebijakan luar negeri dan sikap terhadap kelompok politik Islam. Pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul pada 2018 turut meningkatkan ketegangan kedua negara.

Selama lebih dari setahun, beberapa pedagang Saudi dan Turki berspekulasi bahwa Arab Saudi sedang memberlakukan boikot tidak resmi atas impor dari Turki.

“Presiden Erdogan dan Raja Salman sepakat menjaga saluran dialog tetap terbuka untuk memperbaiki hubungan bilateral dan mengatasi berbagai masalah,” papar kantor kepresidenan Turki sebagaimana dikutip dari SINDOnews (22/11)

Diberitakan sebelumnya,  Raja Salman melaui akun Twitter resminya menjelang pernyataan pembukaannya untuk KTT G20 Riyadh. Dia mengatakan grup G20 telah menunjukkan kekuatan dan kemampuan dalam upaya mitigasi dampak pandemi virus corona di dunia.

“Kerajaan Arab Saudi senang dengan pertemuan para pemimpin negara-negara G20, di mana negara kami memimpin pekerjaan tahun ini, di mana kelompok ini menunjukkan kekuatan dan kemampuannya untuk bergabung dalam upaya mengurangi dampak pandemi virus Corona di dunia,” ungkap Raja Salman.

“Tanggung jawab kami adalah, dan akan tetap, bergerak menuju masa depan yang lebih baik, sehat, dan sejahtera bagi semua,” papar Raja Salman.[sindonews/brz/nu] 


Senin, 09 November 2020

Ini Sikap Tegas Imam Besar Al-Azhar di Depan Menlu Prancis

 Ini Sikap Tegas Imam Besar Al-Azhar di Depan Menlu Prancis

10


 10Berita - Imam Besar Al-Azhar, Ahmed El-Tayyeb, menyatakan, penolakan atas tindakan menghina Nabi Muhammad dan bersumpah untuk menuntut pelaku di pengadilan internasional. Hal tersebut disampaikan Imam Besar Al-Azhar dalam sebuah pernyataan.

Pernyataannya datang dalam pertemuan Ahad (8/11) dengan Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, mengunjungi Mesir untuk membantu mengurangi ketegangan akibat komentar Presiden Prancis, Emmanuel Macron, tentang Islam.
 
Adapun Macron, membela hak untuk menggambar kartun tentang Nabi Muhammad dengan mengatakan, Prancis tidak akan meninggalkan kartun tersebut. Selain itu, beberapa kampanye diluncurkan di dunia Islam, terutama di media sosial, menyerukan boikot produk Prancis sebagai tanggapannya.

“Jika Anda mempertimbangkan untuk menghina Nabi kami, perdamaian atas dia, kebebasan berbicara, kami dengan tegas menolaknya”, sebut bunyi pernyataan itu, dilansir dari laman Ahram Online pada Senin (9/11).

“Saya orang pertama yang memprotes kebebasan berbicara ketika kebebasan ini melanggar agama apa pun, tidak hanya Islam,” kata Imam Besar.

“Eropa berutang budi kepada nabi kami Muhammad dan agama kami, karena cahaya yang telah diperkenalkan agama ini kepada seluruh umat manusia. Kami menolak menyebut terorisme ‘Islami’,” kata El-Tayyeb.

Dia menambahkan, setiap orang harus segera berhenti menggunakan istilah ini. Sebab, hal tersebut menyakiti perasaan umat Islam di seluruh dunia dan bertentangan dengan kebenaran yang diketahui oleh semua orang.

El-Tayyeb menegaskan, Muslim di seluruh dunia menolak terorisme yang bertindak di bawah kedok agama. Dia menekankan, Islam dan nabi tidak ada hubungannya dengan terorisme.

“Al-Azhar mewakili suara hampir dua miliar Muslim dan saya katakan teroris tidak mewakili kami dan kami tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka. Saya mengumumkan itu di semua forum internasional, di Paris, London, Jenewa, Amerika Serikat, Roma, negara-negara Asia, dan di mana-mana,” kata dia.

“Saat kami mengatakan ini, kami tidak mengatakannya sebagai permintaan maaf. Islam di atas permintaan maaf,” lanjutnya.

“Saya dan serban Al-Azhar ini membawa mawar di Bataclan Square, di Paris, dan menyatakan penolakan terhadap segala bentuk terorisme. Pelanggaran tersedia di antara pengikut semua agama dan di bawah semua sistem. Jika kami mengatakan, Kristen tidak bertanggung jawab atas insiden Selandia Baru, kami juga harus mengatakan, Islam tidak bertanggung jawab atas terorisme orang-orang yang berperang atas namanya,” paparnya.

Imam Besar juga merujuk pada peran pendidikan dan ideologis Al-Azhar sepanjang waktu dalam menghadapi terorisme. Dia mengatakan, itu membuat kurikulum baru, yang menegaskan bahwa teroris adalah penjahat dan bahwa Islam tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Di samping itu, El-Tayyeb memuji pernyataan Le Drian selama krisis yang dipicu oleh pernyataan kontroversial Marcon. Dia mengatakan bahwa ucapan Le Drian mewakili suara kebijaksanaan.

Dalam sambutan pers, Le Drian menegaskan rasa hormat Prancis yang dalam terhadap Islam, termasuk perannya dalam budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan Prancis, serta peran Imam Besar El-Tayyeb Al-Azhar dalam menyerukan toleransi dan moderasi.

Le Drian mengungkapkan, Muslim di Prancis merupakan bagian integral dari masyarakat Prancis, dan dapat menjalankan ritual mereka di bawah perlindungan negara.

Menurut Le Drian, satu-satunya pertempuran yang harus dilakukan bersama dengan mitra di Mesir adalah melawan terorisme dan ekstremisme dan mereka yang mendistorsi agama untuk tujuan politik. Dia mengatakan, negaranya membedakan antara Islam dan ekstremis itu, menegaskan bahwa Muslim adalah korban utama terorisme.

“Dengan lembaga besar seperti Al-Azhar, kita harus melawan kombinasi kebencian dan delusi agama ekstremis,” kata dia.

Sebelumnya, Prancis tengah mencari cara memperbaiki kembali hubungan dengan negara-negara Muslim yang renggang akibat pernyataan Presiden Emmanuel Macron. Prancis berencana mengirimkan duta khusus untuk menyampaikan pandangan-pandangan Macron pada dunia Muslim.

“Prancis mencari cara menunjuk duta besar khusus untuk menjelaskan pemikiran Presiden Emmanuel Macron tentang sekularisme dan kebebasan berekspresi,” tulis The Guardian seperti dilansir Sputniknews pada Kamis (5/11).

Utusan khusus Prancis itu ditugaskan untuk membantu mencegah sentimen anti Prancis menyebar lebih luas di mana telah terlihat di beberapa negara mayoritas Muslim dalam beberapa pekan terakhir.

Sumber: republika.co.id 


Minggu, 08 November 2020

Muslim Anggota Kongres AS Ilhan Omar Kutuk Israel Bongkar Desa Palestina

 Muslim Anggota Kongres AS Ilhan Omar Kutuk Israel Bongkar Desa Palestina



10Berita- Anggota Kongres Amerika Serikat yang Muslim, Ilhan Omar, mengutuk Otoritas Pendudukan Israel atas pembongkaran desa Palestina Homsa Al-Baqaa di Tepi Barat yang diduduki awal pekan ini.

Salah satu dari dua Muslim perempuan Amerika pertama yang menjadi anggota Kongres AS itu menggambarkan tindakan Israel tersebut sebagai pelanggaran berat hukum internasional, Kantor Berita Nasional Palestina WAFA melaporkan yang dikutip MINA, Sabtu (7/11/2020).

Dalam sebuah cuitan di akun resmi Tweeter-nya itu, Omar berkata: “Ini kejahatan berat – yang secara langsung melanggar hukum internasional. Jika mereka menggunakan peralatan AS, hal itu juga melanggar hukum AS,” karena hukum federal melarang peralatan militer yang didanai Amerika Serikat digunakan untuk melakukan kejahatan perang.

“Seluruh komunitas masyarakat (di desa) sekarang menjadi tunawisma dan kemungkinan besar akan mengalami trauma seumur hidup,” tambah Omar.

Ibu tiga anak berumur 37 tahun, warga AS keturunan Somalia itu menegaskan, Amerika Serikat seharusnya tidak mendanai pembersihan etnis, di manapun.

“Amerika Serikat seharusnya tidak mendanai pembersihan etnis. Dimanapun,” tegasnya.
Selasa lalu, pasukan pendudukan Israel menggerebek desa, yang terletak di wilayah Lembah Yordania utara di Tepi Barat yang diduduki, dan meratakan puluhan bangunan milik keluarga Palestina hingga rata dengan tanah.

Pada Agustus 2019, Ilhan Omar bersama dengan anggota Kongres keturunan Palestina-Amerika Serikat Rashida Tlaib ditolak masuk ke Israel, dilaporkan atas permintaan Presiden AS Donald Trump. Mereka berdua berencana akan melakukan tur terorganisir ke Yerusalem dan Tepi Barat yang diduduki.

Ilhan Omar baru saja terpilih kembali untuk masa jabatan kedua kalinya di Dewan Perwakilan Rakyat AS dalam pemilu 3 Nopember lalu, setelah mengalahkan penantangnya dari Partai Republik. (MINA)

 

HAMAS Serukan Tinggalkan Perseteruan Internal untuk Fokus Bebaskan Palestina

 HAMAS Serukan Tinggalkan Perseteruan Internal untuk Fokus Bebaskan Palestina

10




10Berita - Kepala Biro Politik gerakan HAMAS, Ismail Haniyah mengajak seluruh umat Islam di dunia meninggalkan perseteruan internal. Hal itu harus dilakukan jika serius ingin membebaskan Palestina dari penjajahan zionis Israel.

“Karena kita harus segera menghadapi permasalahan eksternal, yaitu permasalah kita dengan penjajahan Zionis,” kata Haniyah dalam Konferensi Internasional Al Aqsha yang digelar secara virtual, Sabtu (7/11/2020).

Zionis Israel, lanjut Haniyah, melakukan berbagai upaya dan langkah untuk membuat kekacauan. Termasuk salah satunya merayu negara-negara di sekitar Palestina untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

“Mereka ingin membentuk opini seolah tidak ada masalah apa-apa antara negara Arab dengan zionis,” tegas Haniyah.

Menghadapi hal itu, saat ini bangsa Palestina telah menyatukan langkah dan kekuatan untuk melawan penjajahan dan upaya normalisasi, “karena normalisasi hubungan dengan Israel adalah pengkhianatan terhadap perjuangan bangsa Palestina,” ujarnya.

Upaya pembebasan Palestina terus akan dilakukan dengan berbagai cara dan strategi, karena menurutnya bangsa Palestina tidak akan pernah berdiam diri menghadapi penjajahan. Namun, diperlukan dukungan dunia internasional khusunya kaum muslimin di seluruh negeri.

“Kami ingin membangun hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga dan kaum muslimin, karena dengan ini kita akan mampu melawan penjajahan,” pungkasnya.

Dalam konferensi internasional yang diselenggarakan The Global Coalition for Quds and Palestine (GCQP) juga hadir berbagai pembicara antara lain Zwelivelile Mandela yang merupakan cucu Nelson Mandela. Konferensi ini juga diikuti oleh ratusan ribu peserta dari berbagai negara. (Dudy)

Sumber: 

Biden Menang

 Biden Menang

 10

10Berita – JOEBIDEN mengalahkan pejawat Donald Trump dalam persaingan memperebutkan kursi kepresidenan Amerika Serikat. Kepastian Biden sebagai presiden AS terpilih terjadi setelah tiga hari penuh ketidakpastian dalam perhitungan surat suara.

Menurut laporan Reuters, Biden bisa mengambil alih Gedung Putih usai melewati 273 suara elektoral berkat sumbangan suara pendukungnya di Pennsylvania pada Sabtu (7/11) waktu setempat, sementara Trump hanya 214. Selisih suara yang didapatkan kandidat dari Partai Demokrat dari Pennsylvania itu bisa bertambah karena surat suara masih terus dihitung.

Biden yang merupakan wakil presiden Barack Obama itu mengalahkan Donald Trump di negara-negara bagian yang menentukan. Kemenangan Biden sekaligus menjadikan Kamala Haris sebagai wakil presiden Amerika Serikat pertama yang berkulit hitam dan keturunan Asia Selatan.


Hasil penghitungan suara pilpres 2020 menjadi yang paling lama sejak tahun 2000. Itu terjadi karena petugas pemungutan suara masih terus menghitung suara yang dikirimkan melalui surat di tengah upaya menghindari kerumunan besar di tengah pandemi Covid-19.

Saat penghitungan suara dilakukan, Biden mencoba meredakan ketegangan dan memproyeksikan citra kepemimpinan presiden. Ia tampaknya ingin mendinginkan suhu negara yang memanas dan terpecah belah.

“Kita harus ingat bahwa tujuan politik kita bukanlah peperangan yang tiada henti dan tak henti-hentinya. Pekerjaan bangsa kita bukanlah untuk mengobarkan api konflik, tetapi untuk memecahkan masalah, untuk menjamin keadilan, untuk memberikan kesempatan yang adil kepada semua orang,” kata Biden Jumat malam di Delaware, seperti dikutip AP.(rol)


Kabar Baik, Separuh Lebih Kandidat Muslim Menang Pemilu AS

 Kabar Baik, Separuh Lebih Kandidat Muslim Menang Pemilu AS

10



10Berita
-  Lebih dari separuh kandidat Muslim Amerika Serikat yang mencalonkan diri untuk jabatan publik dalam pemilihan umum tahun ini memenangkan kompetisi tersebut. Hal ini disampaikan trio kelompok advokasi Muslim, Jumat (6/11).

Council on American-Islamic Relations (CAIR), Jetpac, dan MPower Change mengatakan, 110 Muslim-Amerika mencalonkan diri untuk berbagai posisi di pemilihan kali ini. Sebanyak 57 diproyeksikan muncul sebagai pemenang setelah pemilihan umum 3 November lalu. 

Para individu mencalonkan diri dalam kompetisi yang mencakup 24 negara bagian dan Washington DC. Jumlah kandidat Muslim dalam pemilu dinilai sebagai tertinggi yang bisa dilacak kelompok tersebut sejak 2016.

Dari 57 pemenang, tujuh di antaranya membuat sejarah sebagai Muslim pertama yang terpilih menduduki jabatan di negara masing-masing.

Direktur Jetpac Mohammed Missouri menyebut, meningkatkan representasi politik Muslim adalah bagian penting dalam usaha mengalahkan kebangkitan kekerasan Islamofobia di Amerika Serikat dan di seluruh dunia.  

"Kondisi ini memaksa pejabat terpilih dan media memasukkan perspektif kami dalam narasi tentang perawatan kesehatan, ekonomi, sistem hukum kriminal, dan setiap masalah lainnya yang berdampak pada kehidupan Amerika," kata dia dilansir di Anadolu Agency, Sabtu (7/11).

Secara keseluruhan, kelompok-kelompok advokasi ini melacak ada sekitar 170 kandidat yang mencalonkan diri. Termasuk di dalamnya mereka yang telah tersingkir dalam pemilihan pendahuluan dan  tidak lolos ke pemilihan 3 November. Angka itu lebih tinggi dari sebelumnya pada 2018, yakni 134 kandidat Muslim-Amerika. 

Jetpac, CAIR, dan MPower mengatakan mereka berencana mendistribusikan daftar lengkap kandidat pemilihan lokal, primer dan umum setelah hasil pemilihan umum disertifikasi.  (*)

[news.beritaislam.org]


Muncul Ancaman Penembakan Massal jika Biden Menang Pilpres AS

 Muncul Ancaman Penembakan Massal jika Biden Menang Pilpres AS

10


 10Berita - Seorang pria ditahan oleh Kepolisian Los Angeles, setelah mengancam akan melancarkan penembakan massal, jika Joe Biden memenangkan pemilu Amerika Serikat.

Pria tak dikenal itu ditangkap beberapa jam setelah mengunggah video ancaman tersebut di media sosial, instagram.

"Pada titik ini jika Biden menang, saya akan melakukan penembakan dan menyingkirkan semua orang Demokrat dan para pedofil di jalanan. Jika saya pergi ke neraka, saya akan membawa mereka semua," kata pria itu dalam video, seperti dikutip nypost, Sabtu 7 November 2020.

FBI dan petugas setempat langsung melacak pria tersebut, memborgol serta menahannya. Petugas juga menggeledah rumah tersangka untuk mencari kemungkinan adanya senjata.

Tersangka kini telah mendekam di dalam tahanan. Pihak berwenang mengaku sangat prihatin dengan ancaman tersebut, sebab aksi demonstrasi yang direncanakan digelar di pusat kota Los Angeles dikhawatirkan menjadi sasaran penembakan massal itu.

Seperti diketahui pemilu AS masih jadi sorotan. Calon Presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden optimis akan berhasil duduk di kursi Kepresidenan AS. Keyakinan itu tumbuh setelah dia memimpin suara dari petahana Donald Trump, di sejumlah negara bagian yang jadi medan pertempuran penghitungan suara saat ini.

Dilansir dari Channel News Asia, Sabtu 7 November 2020, Biden menegaskan hal tersebut pada Jumat Sore setempat. Dia mengumumkan optimismenya tersebut meski jaringan TV nasional AS belum mengizinkan dia untuk deklarasikan kemenangan saat penghitungan suara masih berlangsung.

Unggul dari Trump 4,1 juta suara, Biden mengatakan, warga AS telah memberikan mandatnya untuk mengatasi pandemi COVID-19, memulihkan ekonomi, perubahan iklim dan rasisme sistematis. (viva)


Jumat, 06 November 2020

Provokasi Lagi, Poster Film di Bus Prancis: Pria Berbikini Pakai Cincin Lafadz "Allah"

 Provokasi Lagi, Poster Film di Bus Prancis: Pria Berbikini Pakai Cincin Lafadz "Allah"

10


 10Berita - Sebuah poster promo untuk film Borat 2 terlihat di sejumlah bus di Paris, Prancis. Poster tersebut membuat umat Muslim marah karena dinilai tidak menghormati Islam.

Di poster terlihat aktor Inggris Sacha Baron Cohen hampir telanjang bulat sambil memakai cincin bertuliskan lafadz “Allah” dalam bahasa Arab. Cohen hanya mengenakan mankini seperti yang dikenakan karakternya di film Borat 1.

Menurut The Times, Muslim menunjukkan kemarahannya di media sosial dan menuduh pihak berwenang telah memprovokasi dan menghina Islam. Menurut Le Point, sopir bus di Paris yang mayoritas Muslim telah meminta otoritas transportasi kota menghapus poster film tersebut.

Menurut Le Parisien, Otoritas Sistem Transportasi Umum di Paris (RATP) mengatakan kukuh tidak akan mencabut poster itu dari jaringannya. Namun, menurut The Times, iklan tersebut telah dihapus dari jaringan bus TICE yang mencakup Evry, pinggiran selatan dengan populasi Muslim yang besar.

Kontroversi poster telah menuai reaksi beragam di media sosial, khususnya di Twitter. Seorang sopir bus Paris dengan akun @DjangoM5 mengadu ke Twitter tentang poster tersebut. Dia mengatakan ingin merusaknya. Dia juga mengunggah video yang memperlihatkan poster terlihat di bus.

Sedangkan yang lainnya menyambut baik keputusan TICE menghapus poster tersebut. Sisanya, menyetujui penolakan RATP menurunkan poster tersebut. 

Kemarahan umat Islam pada poster tersebut muncul di saat ketegangan Muslim di Prancis. Hal itu menyusul pembunuhan mengerikan terhadap guru sekolah Samuel Paty bulan lalu dan serangan teror 29 Oktober di Nice yang menewaskan tiga orang. 

Protes juga terjadi di negara-negara mayoritas Muslim di seluruh dunia dalam beberapa pekan terakhir akibat komentar yang dibuat Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam membela penggambaran kontroversial Nabi Muhammad yang diterbitkan di majalah satir Charlie Hebdo. 

Beberapa pemimpin Muslim, termasuk Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengambil pengecualian atas komentar Macron. Erdogan menyerukan pemboikotan barang-barang Prancis.

Dilansir Sputnik News, Kamis (5/11), Prancis dan sejumlah negara Eropa lainnya, termasuk Inggris telah meningkatkan peringatan tingkat teror mereka sebagai tanggapan atas serangan baru-baru ini.  (republika)


Joe Biden Janji 'Islam Akan Diperlakukan Sebagaimana Mestinya'

 Joe Biden Janji 'Islam Akan Diperlakukan Sebagaimana Mestinya'

10


 10Berita - Calon Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden kembali sukses menyita perhatian umat muslim dunia. Pernyataannya menjadi viral, Biden pun diketahui mengucapkan janji bahwa ia akan memperlakukan Islam sebagaimana mestinya.

"Ide ini, bahwa kita memecah orang-orang adalah hal yang tidak masuk akal.

"Berbanggalah. Saya mengatakannya dengan benar-benar.

"Saya berjanji kepada Anda sebagai presiden, Islam akan diperlakukan sebagaimana mestinya, seperti keyakinan agama besar lainnya. Saya sungguh-sungguh bersungguh-sungguh," kata Biden.

Ketika mengucapkan itu, Biden pun terlihat berbicara kepada sekelompok perempuan, termasuk anak-anak dan wanita berkerudung.

Saat itu, mereka pun terlihat serius mendengarkan hingga mengucapkan apresiasinya untuk Biden.

"Terima kasih," ucap para anak perempuan.

"Terima kasih. Kami sangat menghargai itu," tambah wanita berkerudung sambil mengangguk-angguk.

Hingga kini, belum ada laporan secara pasti di mana dan kapan Biden mengucapkan janjinya tersebut.

Namun yang jelas, setelah diunggah, video Biden langsung tersebar luas di berbagai platform media sosial.

Selain itu, karena video ini jugalah, publik langsung ramai memberi tanggapan untuk Biden. Dalam komentarnya, banyak warganet yang kemudian mengaku terharu hingga be rdoa agar Biden benar-benar terpilih nantinya.

"Saya berjanji kepada Anda, sebagai presiden, Islam akan diperlakukan seperti kepercayaan konvensional lainnya-Joe Biden. Saya berharap dia akan menepati kata-katanya!!," cuit akun @IamHBI, salah satu pengguna Twitter yang ikut mengunggah video Biden.

"Saya berharap dia menepati janjinya ketika dia menjadi presiden AS berikutnya," balas seorang pengguna Twitter dengan akun @inmy12feelings.

"Ini membuatku merasa emosional," tambah akun @80sJOSH

"Terima kasih @JoeBiden atas pesanmu tentang Islam dan keadilan, kami sangat menghargai kata-kata Anda," cuit akun @ZR.786

Biden juga sempat membuat kehebohan serupa setelah berpidato untuk acara Million Muslim Votes Summit pada Juli lalu.

Kala itu, alih-alih bicara tentang ekstremisme, Biden banyak bicara tentang isu Islam. Di antaranya termasuk islamofobia, kontribusi muslim untuk memerangi COVID-19, hingga masalah Palestina.

Biden juga sempat menyoroti kebijakan Donald Trump yang melarang sejumlah negara mayoritas muslim untuk memasuki AS.

Kemudian, yang paling menggemparkan tentu saja adalah saat Biden mengutip hadis hingga berharap agar sekolah AS bisa mengajarkan lebih banyak tentang Islam.

Setelah itu, Biden juga kembali menyita perhatian warga muslim lantaran mengucapkan insyaallah selama debat presiden September lalu.[akurat]

Sumber: 

Kamis, 05 November 2020

Prancis Tutup 43 Masjid Dalam 3 Tahun Terakhir Sejak Macron Berkuasa

 Prancis Tutup 43 Masjid Dalam 3 Tahun Terakhir Sejak Macron Berkuasa

10


 10Berita, Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin mengumumkan bahwa 43 masjid telah ditutup dalam 3 tahun terakhir. Demikian diberitakan Anadolu Agency, Rabu (4/11/2020).

Darmanin mengungkapkan hal itu dalam sebuah pernyataan kepada Majelis Nasional bahwa mereka membutuhkan undang-undang untuk memerangi "Islamisme", bukan terorisme.

Mendagri Prancis menyatakan bahwa 43 masjid ditutup dalam 3 tahun terakhir sejak Presiden Emmanuel Macron menjabat di negara itu, dan Macron menutup lebih banyak masjid daripada presiden sebelumnya.

Darmanin mengatakan masjid yang "tidak meradikalisasi tapi membahayakan ketertiban umum" bisa ditutup selama 6 bulan.

Di sisi lain, menurut pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri Prancis, telah dibentuk pusat pengaduan untuk "memerangi radikalisme dan Islamisme".

Masyarakat diminta untuk menghubungi nomor telepon yang ditentukan jika terdeteksi seseorang atau beberapa orang yang "dicurigai".

Sementara sikap anti-Islam Macron dan pernyataan politisi yang menargetkan para Muslim telah menimbulkan reaksi di banyak bagian dunia, tekanan dan aksi penggerebekan terhadap organisasi dan LSM Muslim di negara tersebut juga meningkat.

Sumber: Anadolu Agency


69% Muslim AS Pilih Biden Jadi Presiden, Joe Biden Janji Akan Angkat Muslim Jadi Stafnya

 69% Muslim AS Pilih Biden Jadi Presiden, Joe Biden Janji Akan Angkat Muslim Jadi Stafnya

10


10Berita - Menurut penghitungan yang dilaporkan oleh AFP, CNN, dan The New York Times, Rabu (4/11) sore waktu AS, Calon Presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden unggul jauh 264 electoral vote dan hanya butuh tambahan 6 (enam) electoral vote untuk menang Pilpres. Sementara Donald Trump dengan 214 electoral vote masih tertinggal jauh dari Biden.

Namun hingga saat ini belum ada satu media pun yang mengumumkan pemenang dalam pemilihan presiden Amerika Serikat yang telah digelar pada 3 November 2020. 

Jika Biden akhirnya berhasil memangkan Pilpres AS, maka salah satu kunci kemenangnnya adalah dukung Muslim AS.

Mayoritas Muslim Dukung Biden

Mayoritas pemilih muslim Amerika Serikat memberikan suara mereka untuk calon Presiden dari Partai Demokrat Joe Biden yakni sebanyak 69%. 

Sementara 17% mendukung Presiden Donald Trump, menurut survei yang dilakukan oleh organisasi kebebasan sipil dan advokasi muslim di AS.

Council on American-Islamic Relations (CAIR), organisasi hak sipil dan advokasi muslim terbesar di negara itu, merilis hasil jajak pendapat pemilihan presiden muslim, Selasa (3/11/2020).

Jajak pendapat CAIR terhadap 844 rumah tangga pemilih muslim yang terdaftar menemukan jumlah yang tinggi dengan 84% melaporkan ikut memilih dalam pemilu AS. Dari angka itu, 69% condong ke Biden dan 17% untuk Trump.

CAIR melaporkan lebih dari satu juta pemilih muslim Amerika muncul dalam jumlah yang memecahkan rekor dalam siklus pemilihan ini. 

Direktur Eksekutif Nasional CAIR Nihad Awad mengatakan, kemampuan signifikan komunitas muslim untuk memengaruhi hasil dari berbagai persaingan di negara itu, termasuk pemilihan presiden.

Direktur CAIR Urusan Pemerintah Robert S McCaw mengatakan tidak dapat disangkal peran komunitas muslim dalam politik lokal, negara bagian dan nasional.

"Sekarang waktunya untuk meminta pertanggungjawaban politisi yang kami pilih untuk memastikan bahwa hak sipil dan agama semua orang Amerika ditegakkan dan dilindungi," kata McCaw.

Joe Biden Janji Akan Angkat Muslim Jadi Stafnya

Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Joe Biden berjanji akan mengisi jajaran stafnya dari kaum muslim jika terpilih nanti. Biden juga mengutip hadis Nabi Muhammad SAW tentang melawan kemunkaran.

Video pidato Biden itu diunggah dalam akun Youtube surat kabar AS, The Hill pada Selasa (21/7/2020). Biden berjanji jika terpilih dan berkantor di Kantor Oval Gedung Putih, dia akan menandatangani undang-undang kejahatan rasial dan menunjuk staf Muslim.

"Saya ingin bekerja dalam kemitraan dengan Anda untuk memastikan suara Anda termasuk dalam proses pengambilan keputusan, saat kami bekerja untuk membangun kembali bangsa kita," kata Biden dalam acara virtual yang diselenggarakan oleh Emgage Action, sebuah komunitas muslim (Political Action Committee/PAC) yang terbesar di AS.

Acara bertajuk "KTT Million Muslim Vote" ini diselenggarakan sebagai bagian dari kampanye untuk meminta satu juta pemilih Muslim memberikan suara mereka dalam pemilihan presiden 2020. 

Biden menegaskan bahwa suara politik kaum muslim adalah suara mereka. Baginya, suara muslim Amerika penting.

"Saya berharap kita diajarkan lebih banyak di sekolah-sekolah kita tentang iman Islam. Saya harap kita bisa berbicara mengenai semua agama, agama dengan pengakuan yang besar," kata Biden dalam pertemuan para pemilih Muslim AS itu.[]

Sumber: konten islam

Mantan Penasihat Pentagon: Siapa pun Pemenang Pilpres AS 2020, Persaingan China dengan AS Baru saja Dimulai

 Mantan Penasihat Pentagon: Siapa pun Pemenang Pilpres AS 2020, Persaingan China dengan AS Baru saja Dimulai

10


 10Berita - Amerika Serikat dan China telah terkunci dalam perang dagang selama lebih dari dua tahun. Hubungan antara kedua raksasa ekonomi dunia itu bahkan semakin memburuk karena berbagai masalah termasuk Hong Kong, Xinjiang, dan Laut Cina Selatan.

Seorang profesor dan penulis Harvard, Graham Allison, mengatakan bahwa persaingan China dengan Amerika Serikat sesungguhnya baru saja dimulai, dan kemungkinan besar akan semakin sengit terlepas dari siapa yang menempati Gedung Putih.

"Ada kebangkitan bergulir di AS terhadap fakta bahwa China benar-benar telah muncul sebagai saingan di hampir setiap dimensi," kata Allison pada konferensi investor Credit Suisse pada Rabu (4/11).

“[China] berada di depan AS dalam bidang ekonomi, teknologi, dan militer. Saya akan mengatakan kita berada di tahap awal kompetisi yang akan semakin sengit dan ganas dalam persaingan," lanjutnya, seperti dikutip dari SCMP, Rabu (4/11).

Allison, pernah menulis 'Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’ Trap?', sebuah buku yang mengeksplorasi gagasan bahwa ketika kekuatan yang meningkat menantang kekuatan yang sudah mapan, kemungkinan besar akan berakhir dalam konflik militer.

Pria Amerika berusia 80 tahun itu juga telah terlibat dalam kebijakan pertahanan AS sejak bekerja sebagai penasihat Pentagon pada 1960-an. Sementara ia dikenal sebagai tamu rutin politisi top Tiongkok, termasuk Wakil Presiden Wang Qishan dan Wakil Perdana Menteri Liu He.

Hubungan ini berjalan sejauh Allison menasihati Liu, seorang kepala negosiator China dengan AS, bagaimana menangani keluhan defisit perdagangan yang dibuat oleh Presiden AS Donald Trump.

“Saya berkata kepada Liu He, ini adalah masalah yang mudah untuk diperbaiki oleh kalian. Mengapa Anda tidak memberi tahu [Trump], kami akan menghilangkan defisit perdagangan bilateral… dan Anda mungkin dapat mencapai kesepakatan dengan Trump untuk menyelesaikannya pada akhir masa jabatan pertama, dan dia akan meminumnya," kata Allison.

“[Trump] akan mengumumkan kemenangan besar. Dan yang harus Anda lakukan adalah mengalihkan pembelian barang yang sekarang Anda beli dari tempat lain," tambahnya.

Surplus perdagangan Tiongkok dengan AS adalah 43,6 persen lebih besar pada bulan September dibandingkan pada Januari 2017 ketika Trump dilantik, menurut angka perdagangan bulanan terakhir yang dirilis oleh Beijing.

Trump mencerca defisit AS dengan China sebelum dan setelah menjabat, dan kesepakatan perdagangan fase satu tahun ini yang sangat dibanggakan dengan China, yang membuat Beijing setuju untuk membeli produk Amerika senilai ratusan miliar dolar, dirancang untuk mengatasi hal ini.

Tetapi defisit tetap sulit untuk dipersempit, bahkan ketika China telah mempercepat pembelian komoditas Amerika yang secara politik penting seperti kedelai, babi, dan jagung.

Namun, Allison mengatakan kerja sama dan persaingan dapat hidup berdampingan antara AS dan China, seperti Samsung yang menjadi pemasok utama Apple meskipun keduanya adalah saingan.

Allison mengatakan kepresidenan Joe Biden akan berarti AS tidak mungkin mendorong mitra Asia untuk memilih pihak antara Beijing dan Washington. Trump telah keluar dari Trans-Pacific Partnership (TPP) karena dia mengatakan itu adalah "kesepakatan yang buruk" bagi AS.

TPP adalah kesepakatan perdagangan bebas antara Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Vietnam dan AS yang ditandatangani pada Februari 2016, tetapi kemudian tidak dapat diratifikasi karena Trump mundur pada Januari 2017, tidak lama setelah menjabat.

Sejak saat itu telah digantikan oleh 11 negara dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik. [rmol]


Raih 264 Electoral Votes, Biden Cuma Butuh 6 Lagi untuk Menangi Pilpres

 Raih 264 Electoral Votes, Biden Cuma Butuh 6 Lagi untuk Menangi Pilpres

10


 10Berita - Capres Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat, Joe Biden, telah berhasil meraup 264 electoral votes dalam pilpres AS 2020 ini. Biden hanya butuh enam electoral votes saja untuk bisa dinyatakan sebagai pemenang pilpres, mengalahkan Presiden Donald Trump.
Seperti dilansir Fox News, Kamis (5/11/2020), data penghitungan terbaru dari Fox News menunjukkan Biden masih unggul jumlah perolehan electoral votes atas Trump.

Saat ini, Biden meraup 264 electoral votes sedangkan Trump baru meraup 214 electoral votes.

Diketahui bahwa dibutuhkan 270 electoral votes -- dari total 538 electoral votes -- untuk bisa memenangkan pilpres AS.

Hingga kini, masih ada lima negara bagian yang belum menyelesaikan penghitungan dan electoral votes yang dimiliki oleh kelima negara bagian itu masih akan menjadi perebutan kedua capres.

Kelima negara bagian itu antara lain, Nevada (6 electoral votes), Alaska (3 electoral votes), Georgia (16 electoral votes), North Carolina (15 electoral votes), dan Pennsylvania (20 electoral votes).

Dari data Fox News, diketahui bahwa Biden unggul sementara di Nevada, sementara Trump unggul di Alaska, Georgia, North Carolina dan Pennsylvania.

Berbagai skenario perebutan electoral votes menunjukkan bahwa jika Trump haru memenangkan kelima negara bagian itu untuk bisa mengalahkan Biden dalam pilpres ini.(detik)


Hasil Sementara Pilpres AS: Biden Raup 248 Electoral Votes dan Trump 214

 Hasil Sementara Pilpres AS: Biden Raup 248 Electoral Votes dan Trump 214




10Berita
Selisih perolehan electoral votes antara Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dengan rivalnya, Joe Biden, capres dari Partai Demokrat, semakin menipis. Penghitungan hasil pilres AS di beberapa negara bagian AS yang belum masuk, akan menjadi penentu apakah Trump atau Biden yang menang.

Seperti dilansir Fox News, Kamis (5/11/2020), daya penghitungan terbaru dari Fox News, salah satu media terkemuka AS, menunjukkan Biden masih unggul dengan 248 electoral votes dan Trump meraup 214 electoral votes sejauh ini.

Perolehan electoral votes yang didapat Biden dan Trump masih sangat mungkin berubah karena hasil pilpres di sejumlah negara bagian, termasuk Nevada, Michigan, Georgia, Pennsylvania dan North Carolina, belum masuk dalam penghitungan sejauh ini.

Secara keseluruhan, menurut data Fox News,Biden mengungguli Trump dalam perolehan popular votes sejauh ini.Biden mendapatkan lebih dari 70 juta suara (50,2 persen), sedangkan Trump mendapatkan lebih dari 67 juta suara (48,3 persen).

Namun dengan pilpres AS menganut sistem electoral college atau sistem keterwakilan, maka perolehan electoral votes menjadi penentu kemenangan seorang capres. Dibutuhkan setidaknya 270 electoral votes - dari total 538 electoral votes yang ada -- untuk memenangkan pilpres AS.

Sementara itu, data penghitungan sementara New York Times (NYT) menunjukkan Joe Biden unggul 237 electoral votes dan Trump 214 electoral votes sejauh ini. Biden mendapatkan lebih dari 70 juta suara (50,2 persen), sedangkan Trump mendapatkan lebih dari 67 juta suara (48,0 persen).

Sumber:BERITA ISLAM

Rabu, 04 November 2020

Suara Joe Biden Sulit Terkejar, Bagaimana Jika Trump Tolak Tinggalkan Gedung Putih?

 Suara Joe Biden Sulit Terkejar, Bagaimana Jika Trump Tolak Tinggalkan Gedung Putih?

10


 10Berita - Update hasil Pilpres AS sementara menunjukkan perolehan suara Joe Biden atas Donald Trump tak terkejar. 

Jika Donald Trump akhirnya kalah mulai muncul pertanyaan, bagaimana jika Trump tak mau tinggalkan gedung putih.

Pemilihan presiden Amerika Serikat digelar Selasa, 3 November 2020.

Kini, beberapa negara bagian sudah menutup pemungutan suara dan mulai menghitung hasilnya.

Berdasarkan data dari Associated Press, per 4 November 2020 pukul 12.43 WIB, Joe Biden jauh unggul dari Donald Trump.

Joe Biden meraih 223 electoral votes sementara Donald Trump dengan 174 electoral votes.

Kurang 57 electoral votes lagi bagi Biden untuk memenangkan Pilpres.

Apa yang Terjadi Jika Donald Trump Kalah Pilpres Amerika tapi Menolak Meninggalkan Gedung Putih?

Donald Trump sebelumnya telah memberi sinyal kuat bahwa jika dia kalah, dia tidak akan menerima hasil pemilu.

Saat debat beberapa minggu lalu, Donald Trump ditanya apakah dia akan memberi tahu para pendukungnya untuk tetap tenang, dan akan menunggu sampai suara dihitung.

Namun Trump mengatakan dia tidak bisa berjanji melakukan itu.

Trump mengatakan kepada moderator Chris Wallace: "Saya mendorong pendukung saya untuk pergi ke tempat pemungutan suara dan menonton dengan sangat hati-hati, karena itulah yang harus terjadi."

Dia menambahkan: "Saya berharap ini pemilu yang adil. Jika pemilihannya adil, saya setuju."

"Tapi jika saya melihat puluhan ribu surat suara dimanipulasi, saya tidak bisa setuju dengan itu."

Presiden menambahkan: "Ini tidak akan berakhir dengan baik."

Seperti yang dilansir Mirror, inilah yang akan terjadi jika Donald Trump kalah pilpres tapi menolak meninggalkan Gedung Putih.

Bisakah Trump mempertahankan kekuasaannya?

Trump tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan jabatan atau membatalkan pemilihan.

Bahkan jika ia tetap berada di Gedung Putih, masa jabatannya akan berakhir pada 20 Januari.

Amandemen ke-20 Konstitusi AS menyatakan masa jabatan presiden dan wakil presiden "akan berakhir pada siang hari tanggal 20 Januari dan ketentuan penggantinya akan dimulai".

Jika Trump menolak untuk pergi, tindakan apa yang akan diambil?

Seorang presiden segera dan secara otomatis kehilangan otoritas konstitusionalnya setelah masa jabatannya berakhir atau setelah dicopot melalui pemakzulan.

Trump tidak memiliki kekuatan untuk mengarahkan Dinas Rahasia AS atau agen federal lainnya untuk melindunginya.

Meskipun mantan presiden sekalipun menikmati perlindungan Dinas Rahasia, agen tidak mungkin mengikuti perintah ilegal untuk melindungi seseorang dari pemecatan.

Di sisi lain, Joe Biden dapat mengarahkan agen federal untuk mengeluarkan Trump dari Gedung Putih secara paksa.

Bisakah Trump memerintahkan tentara untuk melindunginya?

Trump juga akan kehilangan kekuasaannya sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata.

Bisakah dia didakwa jika dia menolak untuk pergi?

Bila Trump menjadi warga negara biasa dan tidak kebal terhadap tuntutan, dia bisa ditangkap dan didakwa atas pelanggaran di Gedung Putih.

Skenario apa yang paling mungkin?

Sebagian besar percaya dia pada akhirnya akan mengosongkan Gedung Putih atas kemauannya sendiri meskipun dengan setengah hati.

Fatamorgana Merah

Sebelumnya Perolehan suara kedua calon Presiden AS, yakni Joe Biden dan Donald Trump tampak begitu ketat. 

Hal itu tampak dalam live quick count atau hitung cepat yang disajikan website the guardian, Rabu (4/11/2020) pagi ini. 

Joe Biden sudah memperoleh 5,926,247 suara, sedangkan Donald Trump 5,920,866 suara.

Bahkan Donald Trump disebut menang di sejumlah negara bagian, antara lain Kentucky dan Virginia.

Sementara itu, fenomena fatamorgana merah bakal terjadi apabila trump mendeklarasikan kemenangan lebih awal. 

Apa itu fatamorgana merah? 

Melansir The Guardian pada Sabtu (31/10/2020), skenario bencana terburuk pemilu AS dapat terjadi, dengan kasus kehilangan suara, pemberontakan bersenjata, dan potensi krisis lainnya di ribuan yurisdiksi lokal pada 3 November.

Namun, dapat lebih buruk lagi dengan Trump memimpin jumlah suara pemilihan dan mendeklarasikan kemenangannya sebelum semua suara dihitung, pada Selasa malam (3/11/2020).

Para analis menganggap hal itu adalah bahaya yang paling masuk akal terjadi dan tanda-tanda ocehan Trump itu kataya sudah dimulai.

Namun, menurut mereka disinformasi itu dapat dihindari dengan meningkatkan kesadaran publik tentang kebenaran penghitungan suara pemilu. Skenario terburuk itu disebut juga sebagai "fatamorgana merah".

"Fatamorgana merah dikenal seperti penjahat super dan itu sama bahayanya," kata Mantan Menteri Perumahan dan Pengembangan Kota Amerika Serikat era pemerintahan Barack Obama, Julian Castro, dalam sebuah video yang direkam sebagai pengumuman layanan publik kepada para pemilih pekan ini.

“Pada malam pemilihan, ada kemungkinan nyata bahwa data akan menunjukkan Partai Republik memimpin lebih awal, sebelum semua suara dihitung. Kemudian mereka dapat berpura-pura sedang terjadi sesuatu yang jahat saat jumlah (suara) berubah mendukung Demokrat," ujar Castro.

Dalam skenario tersebut, deklarasi kemenangan Trump digaungkan di jaringan TV konservatif, Fox News, dan oleh Partai Republik yang kuat di seluruh AS.

Beberapa hari kemudian, pada saat hasil akhir menunjukkan bahwa sebenarnya Joe Biden yang telah memenangkan kursi kepresidenan, hasil pemilu yang sebenarnya telah terseret ke dalam pusaran disinformasi dan kekacauan.

Bagi beberapa pejabat, skenario itu terlalu realistis untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kemungkinan penundaan beberapa hari dalam penghitungan suara diantisipasi di Philadelphia, yang sebagian besar merupakan suara Demokrat yang penting bagi Biden untuk menang di Pennsylvania.

Saat ini negara bagian yang menurut para quants paling mungkin memberi tip pada pemilihan dengan satu atau lain cara.

Setelah menghitung hanya 6.000 surat suara yang tidak hadir dalam pemilu 2016, kota Philadelphia, di mana jumlah Demokrat melebihi jumlah Partai Republik 7:1, berharap untuk menerima dan menghitung sebanyak 400.000 surat suara tahun ini, di tengah pandemi Covid-19 berkecamuk.

Semua surat suara itu akan dihitung di dalam pusat konvensi besar kota di Arch Street, mulai pukul 7 pagi waktu setempat pada hari pemilihan, oleh pasukan petugas pemungutan suara.

Penundaan yang diketahui para pejabat akan diperlukan untuk menyelesaikan penghitungan bisa menjadi waktu yang cukup bagi Trump untuk menabur keraguan tentang hasilnya, sebuah upaya yang telah dimulai oleh capres petahana.

"Hal-hal buruk terjadi di Philadelphia," kata Trump pada debat presiden pertama pada September.

Ia pada saat itu memperingatkan tentang "puluhan ribu surat suara dimanipulasi" dan "mendesak rakyatnya" untuk ke tempat pemungutan suara dengan hati-hati, meskipun tidak ada bukti kecurangan yang meluas di pemilu AS.

Pejabat dan aktivis Pennsylvania mengatakan bahwa penawar dari "fatamorgana merah" sesederhana skenario itu sendiri.

Masyarakat harus memahami, kata para pejabat ini, bahwa Philadelphia tidak akan dapat melaporkan hasil pemilihannya pada malam 3 November, dan mungkin tidak dapat melakukannya selama beberapa hari setelahnya, karena keadaan luar biasa yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19.

Pada gilirannya, lonjakan suara Demokrat dari Philadelphia, ketika semua sudah dihitung, mungkin akan menciptakan perubahan besar persepsi di negara bagian itu ke Biden.

Akhirnya, perubahan itu bisa jadi cukup besar untuk menghapus keunggulan suara kepada Biden yang mungkin dibangun Trump di pedesaan Pennsylvania, untuk mengubah suara berpihak kepadanya.

"Semua suara tidak akan dihitung hingga tengah malam pada 3 November," kata Tom Ridge, Mantan Gubernur Republik Pennsylvania dan Mantan Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat di bawah George W Bush, yang mengecam "perilaku dan retorika yang benar-benar tercela" Trump tentang pemilu.

“Karena Covid-19, akan ada jutaan sueat suara yang membutuhkan beberapa hari untuk dihitung,” kata Ridge dalam wawancara telepon.

“Salah satu cara untuk mengurangi tingkat kecemasan adalah dengan mengingatkan orang Amerika tentang kenyataan itu, dan menyerukan perdamaian dan kesabaran sehingga setiap suara dapat dihitung,” ungkapnya.

Saat Menang Hal yang kuat tentang skenario fatamorgana merah, bagi beberapa analis, adalah bahwa beberapa aspeknya lebih terlihat seperti kepastian daripada skenario.

“Orang-orang harus tahu bahwa tidak akan ada hasil pada malam pemilihan,” kata Lisa Deeley, ketua panel tiga anggota komisaris kota Philadelphia yang menangani pemilihan.

“Jadi orang akan pergi tidur dan hitungannya tidak akan selesai. Tapi kami akan bekerja terus-menerus, sepanjang malam, untuk memastikan kami menghitungnya dengan cepat dan akurat, kami tidak akan mengorbankan akurasi demi kecepatan,” lanjutnya.

Meskipun masuk akal, ada juga banyak alasan mengapa skenario "fatamorgana merah" mungkin tidak terjadi.

Salah satu alasannya, Biden bisa menyelesaikan perlombaan dengan kemenangan lebih awal pada malam pemilihan di negara bagian, seperti Florida.

Atau Biden bisa memenangkan negara bagian Pennsylvania, di mana dia memimpin dengan 6 poin dalam rata-rata jajak pendapat, tanpa memerlukan sekitar 200.000 suara terakhir dari Philadelphia. (tribunnews)