Paparkan soal Radikalisme di KPK, Kepala BNPT sebut Cadar dan Celana Cingkrang Bukan Indikasi Teroris
Tidak boleh tampilan fisik, celana cingkrang, jidat item dikaitkan dengan teroris.
10Berita, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius memaparkan soal paham radikalisme kepada semua staff dan structural Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terkait dengan busana dan penampilan seseorang yang kerap diidentikan dengan teroris. Suhardi mengatakan bahwa dirinya tidak setuju jika penggunaan cadar merupakan indikasi dari teroris.
Menurutnya, radikalisme tidak bisa dilihat dari busana maupun penampilan fisik seseorang.
"Tidak boleh tampilan fisik, celana cingkrang, jidat item. Temen saya juga ada seperti itu, tapi bagus-bagus aja jadi enggak boleh," kata Suhardi di Gedung KPK, Jakarta, Senin, (4/11/2019).
Namun pihaknya juga tak melarang jika ada instansi yang membatasi cara berpakaian pegawainya. Menurutnya ada baiknya pegawai mengikuti aturan yang ada.
"Tapi ini masalah aturan silahkan. Masing-masing institusi memberikan aturan dan sebaiknya ditaati. Kalau setelah dari kegiatan yang kedinasan mau berpakaian ya silahkan," ujar dia.
Ketua KPK Agus Raharjo pun menyambut baik apa yang disampaikan Suhardi.
"Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa memahami dan mencegah kedepannya," kata Agus.
Menurut Agus, cara berpakaian itu penting. Agar terlihat independen serta imparsial. Karena sebagai salah satu lembaga penegak hukum KPK harus memiliki stigma profesional di masyarakat.[]
Sumber: AKURAT.CO
Tidak boleh tampilan fisik, celana cingkrang, jidat item dikaitkan dengan teroris.
10Berita, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius memaparkan soal paham radikalisme kepada semua staff dan structural Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terkait dengan busana dan penampilan seseorang yang kerap diidentikan dengan teroris. Suhardi mengatakan bahwa dirinya tidak setuju jika penggunaan cadar merupakan indikasi dari teroris.
Menurutnya, radikalisme tidak bisa dilihat dari busana maupun penampilan fisik seseorang.
"Tidak boleh tampilan fisik, celana cingkrang, jidat item. Temen saya juga ada seperti itu, tapi bagus-bagus aja jadi enggak boleh," kata Suhardi di Gedung KPK, Jakarta, Senin, (4/11/2019).
Namun pihaknya juga tak melarang jika ada instansi yang membatasi cara berpakaian pegawainya. Menurutnya ada baiknya pegawai mengikuti aturan yang ada.
"Tapi ini masalah aturan silahkan. Masing-masing institusi memberikan aturan dan sebaiknya ditaati. Kalau setelah dari kegiatan yang kedinasan mau berpakaian ya silahkan," ujar dia.
Ketua KPK Agus Raharjo pun menyambut baik apa yang disampaikan Suhardi.
"Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa memahami dan mencegah kedepannya," kata Agus.
Menurut Agus, cara berpakaian itu penting. Agar terlihat independen serta imparsial. Karena sebagai salah satu lembaga penegak hukum KPK harus memiliki stigma profesional di masyarakat.[]
Sumber: AKURAT.CO
