Kenapa Kades dan pejabat Yang Deklarasi Pro Jokowi Tidak Apa-Apa?

Kenapa Kades dan pejabat Yang Deklarasi Pro Jokowi Tidak Apa-Apa?

10Berita  – Kepala Desa Sampangagung, Kutorejo, Mojokerto, Suhartono, merasa geram setelah mendengar langsung tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Ia menilai tuntutan jaksa tidak adil. Kades berpenampilan nyentrik ini juga merasa menjadi korban rezim sontoloyo.
Tindak pidana pemilu yang diduga dilakukan Suhartono adalah mengajak ibu-ibu di kampungnya untuk menyambut Sandiaga Uno di Jalan Desa Sampangagung, Minggu (21/10). Saat itu cawapres nomor 2 tersebut dalam perjalanan untuk berkampanye di Wisata Air Panas Padusan, Pacet.
Sang Kades meradang sebab banyak bupati, walikota, gubernur melakukan deklarasi mendukung Jokowi tapi aman-aman saja. Sebagian diduga melanggar UU Pemda, bukan UU Pemilu, lalu sanksinya terserah Mendagri. “Inilah yang dimaksud rezim sontoloyo oleh Pak Kades. Rezim yang parah dalam penegakan hukum, tajam ke bawah, tumpul ke atas, tumpul ke arah yang berkuasa, tajam mengiris rakyat,” kata Saldi, pendukung Kades Tono, Selasa malam.

Lihat saja sejumlah gubernur dan bupati sudah mendeklarasikan mendukung Jokowi. Misalnya dilakukan Bupati Tanah Bumbu Kalsel, Sudian Noor, pada Minggu (2/12/2018) di Batulicin, Tanah Bumbu, Kalsel. Deklarasi tersebut dibacakan oleh Sudian.
Sebanyak 12 kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan juga mendeklarasikan diri untuk mendukung kemenangan Jokowi–Ma’ruf Amin di Kalimantan Selatan. Pernyataan dukungan ini disampaikan lewat deklarasi pernyataan dukungan di Posko Tim Kampanye Daerah (TKD), di Banjarmasin, Sabtu, 6 Oktober 2018 lalu.
Deklarasi dukungan untuk Jokowi juga dilakukan seluruh kepala daerah di Riau dilaksanakan di salah satu hotel di Pekanbaru. Deklarasi ini dihadiri Gubernur Riau terpilih Syamsuar dan Wagub terpilih Edy Natar Nasution. Deklarasi digelar pada Rabu (10/10/2018) di salah satu hotel berbintang empat di Pekanbaru. Ormas Projo, beserta ketua umumnya Budi Arie Setiadi, turut menyaksikan deklarasi ini.
Sebanyak 10 kepala daerah yang memberikan dukungan adalah Bupati Dharmasraya Sutan Riska, Wali Kota Solok Zul Elfian, Bupati Solok Gusmal, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni, Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, Bupati Mentawai Yudas dan Wali Kota Bukittinggi Ramlan.

Sumber : Eramuslim 

Read More

Jubir PSI dan Pentolan JIL Ini Bilang Reuni 212 Akan Jadikan Indonesia Seperti Suriah

Jubir PSI dan Pentolan JIL Ini Bilang Reuni 212 Akan Jadikan Indonesia Seperti Suriah

10Berita  – Jubir Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Guntur Romli, menilai gerakan massa membuat aksi hingga Reuni 212 merupakan upaya menjadikan Indonesia seperti Suriah yang penuh kekacauan. Romli menyebut ada kesamaan pola yang dilakukan oleh gerakan 212 dengan apa yang terjadi di Suriah.
“Kalau saya pribadi memandang bahwa 212 dari aksi menjadi reuni itu merupakan upaya menjadikan Indonesia sebagai Suriah. Ingin menjadi Indonesia menjadikan seperti Suriah yang penuh dengan kekacauan. Dan pola-polanya sebenarnya sudah mereka lakukan,” kata Guntur Romli saat ditemui di Gado-gado Boplo, Jalan Dr Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (1/12/2018).
“Ada kemiripan pola. Agama menjadi alat politik, politisasi agama,” sambungnya.
Romli menjelaskan, politisasi agama yang terjadi di Suriah bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Bashar Al Assad. Menurutnya, upaya oposisi pemerintahan Bashar Al Assad menggunakan masjid untuk mengalang massa.
“Ada tulisan dari Damaskus yang memetakan. Dia membandingkan antara Suriah di awal ketika masjid besar di Damaskus dijadikan sebagai penggalang massa kelompok-kelompok oposisi Bashar Al Assad dan itu juga yang terjadi di Istiqlal pada 2016 lalu. Jadi ada pola-pola yang sama yang mereka lakukan,” sebut Romli.
Romli mengatakan kemiripan lain adalah cara bagaimana kelompok tersebut menggiring isu negatif tentang pemerintah. Menurutnya, hal yang dilakukan kelompok itu mengarah ke fitnah.
“Kalau di Suriah, Assad disebut dengan Syiah. Kalau di sini, isu Jokowi adalah PKI itu kan santer sekali,” ujar Romli.
Hanya, sambung Romli, hingga kini upaya menjadikan Indonesia seperti Suriah itu tidak pernah berhasil. Sebab, Indonesia dan Suriah memiliki isu-isu politik yang berbeda.
“Bahwa isu-isu politik antara Suriah dan Indonesia itu berbeda. Bashar Al Assad itu mendapat kekuasaan dari ayahnya, kalau di sini demokratis semua terbuka. Hanya kalau mau ganti presiden silakan nanti 2019 ada pemilu,” jelasnya. [dtk]

Sumber :

Read More

Alasan Polisi Tak Usut Dana Kemah GP Ansor karena Aman

Alasan Polisi Tak Usut Dana Kemah GP Ansor karena Aman

10Berita   Polisi terus mendalami kasus dugaan adanya penyelewengan dana kegiatan Apel dan Kemah Pemuda Islam Indonesia yang menggunakan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Kegiatan tersebut menggunakan anggaran sebesar Rp5 miliar yang pencairannya menggunakan dua proposal, yakni Rp3,5 miliar untuk Gerakan Pemuda Ansor dan Rp2 miliar untuk Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah.

Dari hasil pemeriksaan, polisi tak menemukan adanya penyimpangan dana yang dilakukan oleh GP Ansor. Dengan kata lain, GP Ansor aman di kasus ini.

"Kami sudah lakukan pemeriksaan GP Ansor pada 19 November kemarin, tapi untuk GP Ansor tidak ditemukan ada penyimpangan," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Senin, 26 November 2018.

Adapun yang bermasalah adalah laporan pertanggung jawaban (LPJ) PP Muhammadiyah yang di dalamnya ditandatangani Dahnil Anzar Simanjuntak. Polisi menduga ada mark up belanja kaos, katering dan penginapan, sehingga polisi terus mendalami kasus tersebut.

"Diduga ada anggaran dana sekitar Rp2 miliar yang tidak dihabiskan penuh, yang diduga kurang dari separuh, ada data fiktif dalam penggunaannya," katanya.

Berkaitan dengan kasus itu, PP Muhammadiyah melalui Ahmad Fanani selaku ketua panitia kegiatan yang dihadiri 20.000-an peserta dan juga Presiden Joko Widodo, mengaku telah mengembalikan uang Rp2 miliar kepada pihak Kemenpora.

Pengembalian uang dilakukan menyusul adanya tuduhan melakukan penggelapan terhadap dana kegiatan tersebut. Bahkan, membuatnya bersama Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menjalani pemeriksaan di kepolisian.

"Menurut kami, ini adalah harga diri, maka kami kembalikan. Saya kembalikan duit, saya transfer ke Kemenpora suratnya hari ini," kata Fanani, Jumat, 23 November lalu. (ase)

Sumber: https://m.viva.co.id/amp/berita/nasional/1097646-alasan-polisi-tak-usut-dana-kemah-gp-ansor-karena-aman

Jujur saja lah. Aman dan tidak aman ukurannya adalah pilihan politik. Cara kerja kalian sungguh mem-perih-hati-nkan. So sad.

— ✌Let's Make Indonesia Great Again✌ (@BantaniHery) 26 November 2018

Yang punya hajat Menpora bilang gak ada masalah kok yang lain reseh...!!!

— Nur asror (@Nurasyor) 26 November 2018

Klo pilihan politik nya berbeda pasti tdk aman.. aman nggak aman kan tergantung pilihan 01 apa 02

— Azhar Matang (@AzharMatang) 26 November 2018

Beginilah kalau ikut main hehehe.... pic.twitter.com/oFtFnRYSaw

— King_Gambit (@Valkyreism) 26 November 2018

Sumber : PORTAL ISLAM  

Read More

Aktivis 98; Penyidikan Dana Kemah Pemuda Islam Kental Motif Politik

Aktivis 98; Penyidikan Dana Kemah Pemuda Islam Kental Motif Politik

10Berita – Penyidikan dugaan korupsi dana Perkemahan Pemuda Islam (PPI) dicurigai berkaitan erat dengan Muktamar Pemuda Muhammadiyah XVII di Yogyakarta yang dibuka pada hari ini (Senin, 25/11).
Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto mencium aroma politis dalam kasus ini mengingat Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Azhar Simanjuntak adalah koordinator Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno.
“Saya rasa ada nuansa politis di balik kasus ini,” kata aktivis mahasiswa 98 ini saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/11).

Menurut dia, wajar saja jika publik curiga karena penyidikan dana PII berdekatan penyelenggaraan Muktamar Pemuda Muhammadiyah XVII. Ada kekhawatiran Dahnil terpilih lagi dalam hajatan akbar Pemuda Muhammadiyah itu.
“Ada sangkutan dengan hajat Muktamar Pemuda Muhammadiyah. Ada calon kuat yang tidak didukung penguasa,” pungkasnya. (rmol)

Read More

Rocky Gerung Dipanggil Polisi, Netizen: Dahnil Gagal , Selanjutnya Bung Rocky

Rocky Gerung Dipanggil Polisi, Netizen: Dahnil Gagal , Selanjutnya Bung Rocky

10Berita   Jubir Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penyimpangan dana Kemah Pemuda Islam Indonesia di Unit Cyber Crime Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Jumat 23 November 2018 kemarin.

Kabar pemanggilan Dahnil ramai dibahas netizen diberbagai sosial media. Hingga saat ini, kasus Kemah Pemuda Islam Indonesia masih dalam pemeriksaan pihak Kepolisian.

Kini beredar surat pemanggilan yang ditujukkan kepada Pengamat Politik, Rocky Gerung.

Dalam surat tersebut ditulis, Rocky diminta datang ke Unit Subditumum Kantor Ditreskrimum Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman No.55, Jakarta Selatan pada Selasa 27 November 2018 mendatang.

Rocky dipanggil sebagai saksi dalam perkara pidana menyampaikan berita bohong melalui media sosial pada tahun 2016 silam dengan tersangka Ratna Sarumpaet.

Surat pemanggilan Rocky diketahui melalui unggahan Wasekjen Demokrat, Andi Arief di media sosial twitter.

“Sekarang giliran @rockygerung,” kicau Andi singkat disertai bukti surat pemanggilan tersebut.

Warganet pun berkomentar.

@BadMosquito1: Upaya pembunuhan karakter saudara @Dahnilanzar gagal, selanjutnya bung @rockygerung yg mendapat giliran.Tapi kasus bang @novelbaswedan sampai sekarang belum muncul benang merahnya. Jadi ngilu dada pengen ketawa, tapi takut dosa

Sumber : PORTAL ISLAM 

Read More

Ayo Pak Jokowi Turun Tangan Dong, Kemah Pemuda Islam Itu Mulia Jangan Dikriminalisasi!

Menpora Imam Nahrawi meminta Dahnil Azhar mencari pelapor LPJ Kemah Pemuda Islam agar semuanya jadi jelas (Foto: tribunnews.com)

10Berita, Kemah Pemuda Islam 2017 berbuntut panjang. Siapa pelapor dan motifnya, mendorong Polda Metro Jaya mengusut laporan pertanggungjawaban (LPJ) acara Kemah Pemuda Islam 2017, berbuntut kriminalisasi pada Dahnil Azhar Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Ia diduga melakukan mark up LPJ.

Acara yang menghabiskan dana Rp5,5 miliar itu, Rp2miliar menjadi biaya operasional PP Muhammadiyah dan Rp3,5 miliar untuk GP Ansor. Acara ini mulia, untuk menyatukan elemen pemuda Islam yang nyaris pecah karena Pilpres 2019. Acara ini jelas membantu Presiden Jokowi untuk menyatukan elemen bangsa di tahun Pemilu.

Dahnil Azhar meminta Presiden Jokowi turun tangan dalam kasusnya (Foto: Fajar Indonesia Network)

Nah, sebagaimana dilaporkan merdeka.com(25/11), Menpora Imam Nahrawi menyarankan kepada Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mencari tahu siapa pelapor yang mempermasalahkan Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia 2017.

Jika nanti permasalahannya merupakan soal internal, dia sangat menyayangkan karena dampaknya sangat besar. Terlebih dikhawatirkan mencederai semangat dua kekuatan pemuda, yaitu GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah. Imam menegaskan, kriminalisasi terhadap panitia kegiatan jangan sampai merusak sesuatu yang bersejarah, sebab pada acara itu dua kekuatan ormas Islam bersatu. Karena semangatnya adalah silaturahmi dan mempererat ukhuwah islamiah.

Saking pentingnya acara ini, Presiden Jokowi menyempatkan hadir. Karena tujuannya membantu presiden, maka Dahnil Anzar Simanjuntak, pun meminta Presiden Jokowi turun tangan untuk menyelesaikan polemik dana apel dan kemah pemuda Islam di Kompleks Candi Prambanan tahun 2017. Alasannya, pertama, presiden tak boleh diam, ya karena acara ini membantu presiden menyatukan bangsa agar tak terjadi perpecahan hanya karena Pilpres.

Kedua, acara ini merupakan inisiatif Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemempora). Dalam prosesnya kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi. Menurut Dahnil saking pentingnya, Presiden sempat mengubah jadwal, tadinya tanggal 11 berubah menjadi tanggal 16. Lalu terjadi kriminalisasi pada panitia yang berasal dari Muhammadiyah.

Dahnil bercerita bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Menpora, Imam Nahrawi, untuk mencari tahu duduk persoalannya. Namun pihak Kemempora juga mengaku tidak tahu menahu kenapa kegiatan tersebut dipersoalkan. Sementara BPK juga membantah pernyataan Polda Metro Jaya bahwa pihaknya telah diajak mengaudit LPJ Kemah Pemuda Islam.

Presiden Jokowi hadir dalam kemah pemuda Islam (Foto: riausky.com)

Sumber : UC News 

Read More

Bantah Keterangan Polisi, BPK Tegaskan Belum Audit dan Gelar Perkara Dana Kemah Pemuda Islam

Bantah Keterangan Polisi, BPK Tegaskan Belum Audit dan Gelar Perkara Dana Kemah Pemuda Islam

10Berita   Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan belum ada permintaan audit terkait dana kemah dan pemuda Islam 2017. BPK belum pernah melakukan ekspose (gelar perkara) terkait dugaan penyimpangan dana kemah pemuda.

"Seingat saya kita tidak pernah melakukam gelar atau ekspose terkait kegiatan kemah dan apel pemuda Islam," kata Anggota III BPK Achsanul Qosasi kepada detikcom, Sabtu (24/11/2018).

Achsanul menyebut, BPK baru akan melakukan audit bila pada permintaan dari penegak hukum. Data yang akan diaudit juga berasal dari penegak hukum.

"Kalau belum ada ekspose, ya belum ada (audit kerugian negara). Kecuali mereka minta secara tertulis kepada BPK. Sampai saat ini permintaan itu belum ada. BPK menghitung kerugian negara atas permintaan penyidik dan penyidik yang memberikan data itu kepada BPK atas perkembangan penyidikan. Perhitungan kerugian negara itu harus nyata dan pasti. Nggak bisa kira-kira," jelasnya.

Selain itu, Achsanul menyebut tak ada laporan kepada aparat penegak hukum terkait hasil pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) tahun 2017 untuk kegiatan kemah pemuda.

"Hasil pemeriksaan LK TA 2017 tidak ada Laporan kepada APH (Aparat Penegak Hukum) terkait kegiatan kemah dan apel pemuda Islam," ujarnya.

NB: Bila ada temuan BPK yang mengindikasikan kerugian negara dan pelanggaran pidana, maka BPK akan membuat laporan kepada APH (Aparat Penegak Hukum).

"Mungkin itu pengembangan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang dilakukan Polda," sambung Achsanul.

Sebelumnya, Kasubdit Tipikor Ditkrimsus Polda Metro Jaya AKBP Bhakti Suhendarwan mengatakan ada temuan perbuatan malhukum terkait kegiatan kemah pemuda. Dia juga mengatakan sudah melakukan gelar bersama BPK.

"Rp 5 miliar, untuk kegiatan itu nilai anggaran Rp 5 miliar. Dibagi jadi 2 proposal. Satu proposal itu ada yang Rp 2 miliar ada yang Rp 3 miliar. GP Ansor kemarin sudah terklarifikasi, kita cek di Kemenpora segala macam. Tapi kami klarifikasi di lapangan ternyata kita temukan ada perbuatan malhukum, makanya kita lagi sidik. Dan itu kan udah gelar sama BPK juga," ujar Bhakti di Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (23/11/2018).

Kasus dugaan penyimpangan penggunaan anggaran kegiatan kemah dan apel pemuda Islam yang dilaksanakan Kemenpora pada 2017 ini sendiri sudah masuk ke tahap penyidikan. Bhakti juga menyebut BPK sudah menyatakan ada potensi kerugian negara dalam kasus tersebut.

"Sementara BPK masih menyatakan ada potensi kerugian negara," kata Kasubdit Tipikor Ditkrimsus Polda Metro Jaya AKBP Bhakti Suhendarwan saat dimintai konfirmasi, Kamis (22/11).

LOH pernyataan "BPK masih menyatakan ada potensi kerugian negara" dari sumber mana? Sedangkan BPK menyatakan belum pernah melakukan ekspose (gelar perkara) terkait dugaan penyimpangan dana kemah pemuda. "Kalau belum ada ekspose, ya belum ada (audit kerugian negara)," kata BPK. Darimana potensi kerugian negara kalau BPK sendiri belum audit???

Di akun twitternya, Achsanul Qosasi juga menegaskan "BPK belum pernah menghitung Kerugian Negara-nya".

Dahnil sendiri mengaku kecewa terkait pemeriksaan yang dilakukan kepolisian soal adanya dugaan penyimpangan dana kemah.

"Ada beberapa masalah yang bagi saya menyakitkan. Hari ini dipanggil tuduhan melakukan korupsi. Padahal sejak awal, komitmen kami ingin membantu pemerintah karena tuduhan anti-Islam segala macam, supaya meredam konflik horizontal dan macam-macam. Itu kemudian jawab dengan niat baik. Ternyata kami dituduh macam-macam," ucap Dahnil.

Terkait kegiatan dana kemah, PP Pemuda Muhammadiyah mengembalikan duit Rp 2 miliar ke Kemenpora. Ini dilakukan karena PP Pemuda Muhammadiyah tak mau dituding melakukan penyimpangan. 

Sy mengikuti perkembangan kasus Ini sejak @Dahnilanzar sahabat sy dipanggil Polisi.
Ini kesimpang siuran, disebelah disebut atas temuan @bpkrinamun dr BPK yaitu @AchsanulQosasi membantah dan menyatakan blm ada audit kerugian negara.

Ini bangsa mau apa?

https://t.co/pw3gihFIpA

— FERDINAND HUTAHAEAN (@Ferdinand_Haean) 24 November 2018

Menurut Polda:

“Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan; kasus ini dilaporkan sejumlah pihak yg mengetahui secara langsung penggunaan kegiatan yang menggunakan APBN Kemenpora RI th 2017”.

Jadi, bukan berdasar LHP-BPK. Dan BPK belum pernah menghitung Kerugian Negara-nya. https://t.co/QVgk0ba7MY

— Achsanul Qosasi (@AchsanulQosasi) 24 November 2018

Sumber : PORTAL ISLAM  

Read More

INI KESALAHAN PEMUDA MUHAMMADIYAH

INI KESALAHAN PEMUDA MUHAMMADIYAH

10Berita  Pemeriksaan Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketum Pemuda Muhammadiyah yang juga Koordinator Jubir Prabowo-Sandi dalam kasus acara Kemenpora tahun 2017 lalu, menjadi perbincangan luas publik, terutama warganet.

Ada yang menyorot dan mempertanyakan KENAPA YANG DIPERIKSA HANYA DAHNIL (Ketum Pemuda Muhammadiyah), padahal acara Kemenpora itu juga melibatkan GP Ansor, malah gelontoran dananya lebih besar. Pemuda Muhammadiyah Rp 2 Miliar, GP Ansor Rp 3,5 Miliar. Tapi kenapa Ketum GP Ansor tidak diusik?

Diantara berbagai tanda tanya itu, warganet lantas menyebut "KESALAHAN" Pemuda Muhammadiyah.

"Salahnya Pemuda Muhamadiyah dan Kokam:
1. Ngawal kasus kematian Siyono oleh aparat
2. Nagih2 terus penuntasan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan
3. Selalu ngawal ustadz yg mau dibubarkan pengajiannya
4. Ketuanya ada yg jadi Timses oposisi.
Ada lagi yg mo nambahin?," ujar akun @AlGhuraba di Twitter.

Hmm.. hmm... hmmm *gaya Sabyan :)

Salahnya pemuda muhamadiyah dan kokam:
1. Ngawal kasus kematian Siyono oleh aparat
2. Nagih2 terus penuntasan kasus penyiraman air keras novel baswedan
3. Selalu ngawal ustadz yg mau dibubarkan pengajiannya
4. Ketuanya ada yg jadi timses oposisi.
Ada lagi yg mo nambahin?

— Komat kamit (@AlGhuraba) 24 November 2018

Selfie bertiga giliran diperiksa cuma satu #SONTOLOYOpic.twitter.com/cyCWBxDZMj

— 1️⃣2️⃣PAN (@AbuMusashi) 24 November 2018

Sumber : PORTAL ISLAM  

Read More