OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.
Tampilkan postingan dengan label Politi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politi. Tampilkan semua postingan

Kamis, 11 April 2019

Mardani Ali Sera: Masih Zamankah Kartu-Kartuan?

Mardani Ali Sera: Masih Zamankah Kartu-Kartuan?


19 Berita- Tahun 2012 lalu, janji kartu memang menjadi andalan Pak Jokowi untuk menyukseskan jalannya ke Balaikota Jakarta. Saat itu Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar telah menghipnotis warga Ibukota untuk memilih pasangan yang identik dengan baju kotak-kotak.

 Janji kartu juga jadi gacoan beliau di Pilpres 2014. Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera ditawarkan kepada masyarakat. Dan sukses. Pasangan Jokowi-JK mengalahkan Prabowo-Hatta.

 Bagaimana realisasinya? Jangan ditanya. Pembaca sudah sama-sama tahu lah ya.

 Dan pada Pilpres kali ini, kembali Pak Jokowi berjualan kartu dalam kampanyenya. Kartu Pra Kerja dan Kartu Sembako Murah digaungkan di mana-mana. Apakah cara ini masih sakti?

 Masalahnya, Sandiaga Uno dalam debat yang lalu telah mengajukan terobosan yang lebih canggih. Yaitu Rumah Siap Kerja dan 1 KTP untuk berbagai manfaat, cukup satu kartu, tanpa ada tambahan kartu lain.

 Ide Sandiaga Uno untuk Rumah Siap Kerja dan 1 KTP berbagai manfaat ini butuh kesiapan teknologi big data, data detail kependudukan Indonesia hingga data sosial ekonomi setiap penduduk dan keluarga, mengingat total jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 267 juta jiwa, menurut proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS). Tapi memang itu lah konsep awal e-KTP. Hanya saja korupsi membuat rencana brilian itu tak kunjung terwujud. Dan juga tak terlihat kesungguhan dari Kemendagri.

 Selain itu, apa yang ditawarkan Pak Jokowi kali ini ibarat bola tanggung dalam bulutangkis, yang mudah di-smash lawan. Buat apa Kartu Sembako Murah, karena Prabowo-Sandi memperjuangkan kebutuhan pokok yang terjangkau buat seluruh masyarakat tanpa perlu kartu-kartuan. Buat apa Kartu Prakerja sementara Prabowo-Sandi mengupayakan terbukanya akses lapangan kerja seluas-luasnya melalui Rumah Siap Kerja dan program padat karya lainnya.

 Sementara itu ungkapan apatis terdengar dari masyarakat. “Halah, ngurus BPJS aja berantakan, ngapain nambah-nambah kartu lagi”. Yang lain bersuara, “Kartunya buat kita, lapangan kerjanya buat asing”.

Janji kartu sekarang sudah tidak wow lagi. Prabowo-Sandi berjanji untuk membenahi carut-marut persoalan KTP dan menjadikannya kartu itu multi manfaat. Kalau ada yang perlu disubsidi, masyarakat tak perlu menunggu terbitnya kartu. Selama KTP masih di tangan, mereka bisa langsung rasakan manfaatnya.

 Tidak perlu ribet

 Di sisi lain, PKS juga punya program meminimalisasi kartu-kartuan. Program SIM seumur hidup membuat masyarakat tak perlu ganti kartu SIM tiap 5 tahun. Penghapusan pajak motor di bawah 125 cc dan pajak penghasilan di bawah 8 juta dapat mengurangi beban hidup masyarakat menengah ke bawah sehingga dapat mengalokasikan keuangan keluarga mereka untuk kebutuhan hidup yang lebih penting dan produktif.

 Sejak diluncurkannya ide itu, banyak pro dan kontra dari khalayak. Namun setelah mendengar curhatan ojek online dan masyarakat bawah, PKS semakin mantap untuk mewujudkannya. Karena mereka mendukung dan sungguh-sungguh berharap pada kami. Bismillah.

 Sudah tidak zamannya kartu-kartuan. Rakyat butuh solusi hidup yang lebih riil, mendasar, dan jangka panjang. Negara pun bisa lebih hemat dari biaya pemborosan pembuatan beragam jenis kartu. Yang rugi memang vendor pembuat kartu.

 Penulis: Mardani Ali Sera


Sumber: 

Minggu, 07 Oktober 2018

NAHLOH! Tak Kunjung Cair, Pemprov NTB Tagih Janji Jokowi Soal Bantuan Rumah

NAHLOH! Tak Kunjung Cair, Pemprov NTB Tagih 


10Berita ,   Pemerintah pusat tak kunjung mencairkan dana bantuan perbaikan rumah korban gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB), yang jumlahnya lebih dari 200 ribu unit. Pemrov NTB pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengucurkan anggaran yang dijanjikan sebelumnya.Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah berharap, bantuan yang sudah dijanjikan pemerintah pusat tidak berkurang.
"Intinya kita tidak boleh menunggu dalam posisi sekarang. Kita harus betul-betul percaya diri dengan kekuatan kita sendiri. Pemerintah pusat dengan komitmennya," kata Sitti saat dikonfirmasi, Rabu 3 Oktober 2018.
Sitti berjanji, pihaknya akan terus mengawal janji pemerintah pusat yang akan memberikan bantuan perbaikan rumah bagi korban gempa. Karena verifikasi yang dilakukan provinsi dan kabupaten/kota sudah berjalan.
"Tugas kabupaten dan provinsi itu hampir rampung. Tinggal sekarang bagaimana proses pembangunan dan komitmen pemerintah pusat,’’ ujarnya.
Begitu juga soal janji pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) yang akan memberikan jaminan hidup (jadup) kepada korban gempa yang rumahnya rusak berat. Menurut Sitti, hal ini juga terus dikawal agar dapat segera direalisasikan.
"Jadup juga kita tagih. Karena sudah dijanjikan ke masyarakat. Tapi kembali lagi ke Kementerian Sosial,’’ imbuhnya.
Sitti mengajak semua pihak menciptakan situasi tenang dan kondusif di daerah.
"Insya Allah kalau optimis, bersatu, ada saja hal yang kita lakukan. Untuk survive dulu di musim hujan ini. Karena kalau kita lihat Aceh, Karo, Yogyakarta. Ndak ada yang selesai rehabilitasi dan rekonstruksi kurang dari satu tahun," katanya.
Ia mengatakan, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana tsunami Aceh butuh waktu sampai lima tahun. Begitu juga Karo, butuh waktu sampai tujuh tahun. Selanjutnya, bencana gempa Yogyakarta, butuh waktu sekitar tiga tahun.
"Seperti itulah bencana. Tapi apapun kita lakukan yang terbaik,’’ tutup dia.
Berdasarkan data Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Penanganan Darurat Bencana Gempa NTB,  sampai 27 September lalu, jumlah rumah yang terverifikasi baru 44.177 unit. Yang siap bangun baru 22 ribu unit. Jumlah rumah yang rusak berat sebanyak 83.808 unit, rusak sedang 44 ribu unit, dan  rusak ringan 76 ribu. Sehingga total jumlah rumah warga yang rusak akibat gempa beruntun beberapa waktu lalu mencapai  204 ribu unit.
Dari jumlah itu, sebanyak 50 ribu unit yang sudah di-SK-kan bupati/walikota. Sementara yang sudah mendapatkan dana bantuan untuk rusak ringan baru 825 unit, rusak sedang nol dan rusak berat 6. 991 unit. Sedangkan jumlah rumah yang baru bisa dibangun lebih dari 7.000 unit.
Sebelumnya, Presiden Jokowi berjanji akan memberikan bantuan hingga Rp 50 juta untuk memperbaiki rumah warga yang rusak berat akibat gempa Lombok.

Sumber: TeropongSenayan