Perppu yang Tak Jadi

Perppu yang Tak Jadi

10Berita,Lain padang lain belalang, lain lubuk lain pula ikannya. Ini peribahasa yang bukan saja berlaku dalam kaitan beda adat beda penghargaan, tetapi bisa juga nampaknya diperluas dengan lain situasi lain pula penyikapannya.

Jokowi sudah memberi sinyal akan mengeluarkan Perppu mengenai pemberlakuan UU KPK yang saat itu diketuk persetujuannya. Mengantisipasi aksi unjuk rasa masif mahasiswa dari  berbagai perguruan tinggi. Tokoh tokoh yang hadir saat pertemuan di Istana menyarankan terbitnya Perppu. Persoalan hanya pada konten. Sementara aksi mahasiswa telah membawa korban tewas maupun luka luka.

Setelah pelantikan dilanjutkan dengan penyusunan Kabinet, situasi menjadi fokus kepada pengkritisan pengangkatan Menteri. Ada kontroversi dari beberapa Menteri yang ditetapkan  antara lain Mendikbud dan Menag. Reaksi UU KPK dan pemberantasan korupsi mereda. Di tengah kondisi yang relatif tenang berkaitan dengan UU KPK hasil revisi ini, maka Presiden Jokowi menyatakan tidak akan menerbitkan Perppu. Alasan hukumnya adalah adanya gugatan Uji Materil UU KPK melalui Mahkamah Konstitusi.

Gagalnya Perppu disikapi beragam. Sikap paling ekstrim adalah memang Jokowi pembohong, banyak pihak yang tertipu sebagaimana yang menjadi kebiasaannya tidak menepati janji. Yang moderat menyatakan dari awal tidak ada niat untuk mengeluarkan Perppu dan untungnya ada alasan gugatan uji materil. Yang paling lunak dan mendukung adalah Jokowi seorang penghormat hukum.

Apapun penyikapan itu, namun fakta yang ada adalah Perppu tidak jadi. Artinya penggembosan KPK tetap berjalan. Pemberantasan korupsi tidak menjadi komitmen Pemerintah. Inilah kekhawatiran bangsa ke depan. Jika korupsi merajalela dan itu dianggap sebagai "ordinary crime" dan dinamika saja dari pembangunan, maka betapa bahayanya negara.

Tak ada artinya investasi, hutang luar negeri, pembangunan infrastruktur, kenaikan tarif, memperbanyak Wamen dan ribut soal radikalisme, jika budaya korupsi ditumbuhkembangkan serta lembaga anti korupsi dimandulkan.
Rakyat terpaksa berhadapan dengan wajah bertopeng raja berhati serigala. Perampok berbaju putih dengan jiwa yang hitam. Negara menjadi panggung sandiwara.

Dan rakyat pun semakin mual menonton peran para pendusta.

Bandung, 5 November 2019

Penulis: M Rizal Fadillah

Sumber: portal islam

Read More

Diputar Lagi, Seruan Prabowo Untuk Aparat dan Intelijen Negara Soal Pilpres 2019

Diputar Lagi, Seruan Prabowo Untuk Aparat dan Intelijen Negara Soal Pilpres 2019

10Berita – Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto didampingi Cawapres Sandiaga Uno menyampaikan pidato kebangsaan bertajuk “Indonesia Menang” pada 14 Januari 2019 lalu.
Salah satu yang ditekankan Prabowo dalam pidatonya itu adalah soal netralitas TNI dan Polri termasuk intelijen.
Prabowo yang juga sebagai mantan prajurit berpesan agar semua aparat di seluruh tanah air bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia bukan kepada orang perorang.
Jelas dia, rakyat mendambakan aparat yang hebat, unggul dan hormat bukan aparat yang ditakuti.


Pesan itu kembali diputar dalam video pendek berdurasi 1 menit 50 detik. Video tersebut banyak dibagikan di media sosial.
Dan berikut pidato Prabowo yang viral itu:
“Para perwira yang masih aktif, para prajut di TNI, Polri dan intelijen yang saat ini bertugas di seluruh penjuru nusantara, saya bicara di sini memberi himbauan dan saran sebagai kakakmu, sebagai seniormu, marilah kita ingat sumpah kita, adalah untuk membela seluruh rakyat Indonesia, kita harus bekerja untuk seluruh rakyat.
Rakyat kita mendambakan polisi bhayangkari seluruh rakyat Indonesia, rakyat kita mendambakan polisi yang hebat, polisi yang unggul, polisi yang begitu tampil semua segan, semua hormat, bukan semua takut.
Kita ingat, adik-adikku ingat kau dibesarkan oleh rakyat, kita diberi makan oleh rakyat, kita diberi makan oleh rakyat, kita diberi pendidikan oleh rakyat, kita diberi karir oleh rakyat, bintang yang ada di pundak kita, bintang yang ada di pundakmu itu dari rakyat, bukan dari orang perorang.
Oleh karena itu rakyat mendambakan kalian melindungi mereka, kalian milik kita juga. Setialah kepada bangsa dan negara jangan kepada individu-individu” (kl/rmol)

Sumber: Eramuslim

Read More

Tim Prabowo Lakukan Survei Sendiri, Tebak Siapa Pemenangnya?

Tim Prabowo Lakukan Survei Sendiri, Tebak Siapa Pemenangnya?

10Berita - Direktur Konsolidasi Nasional Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Fuad Bawazier menyebut, pihaknya semakin percaya diri bakal memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Berdasarkan temuan survei internal, elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno unggul dibandingkan pesaingnya, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

"Survei internal kami sudah lewat, sudah memenangkan. Kami tinggal mengawal di TPS, supaya tidak ada faktor yang tidak fair," ungkap dia.

Hanya saja, Fuad tidak mau membeberkan selisih angka keunggulan elektabilitas tersebut. Dia justru menekankan, jumlah pemilih bimbang yang perlu ditarik ke Prabowo-Sandiaga.

"Selisihnya tidak banyak tetapi undecided-nya 18 persen. Insyaallah undecided ke kami," pungkasnya.

Lembaga Roy Morgan membeberkan hasil survei yang dilakukan pada Januari 2019 terkait elektabilitas pasangan capres-cawapres 2019.

Hasil survei menyatakan, pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengantungi elektabilitas sebesar 58 persen. Di sisi lain, Prabowo-Sandiaga hanya meraup elektabilitas sebesar 42 persen.

sumber: detik

Read More

Kabar Terbaru Sandiaga Uno - Tuduhan Sandiwara Penolakan di Kota Pinang, Pedagang Buka-bukaan

 

Kabar Terbaru Sandiaga Uno - Tuduhan Sandiwara Penolakan di Kota Pinang, Pedagang Buka-bukaan

Kabar Terbaru Sandiaga Uno - Tuduhan sandiwarapenolakan di Kota Pinang, pedagang Buka-bukaan

10Berita  - Baru-baru ini sempat heboh soal penolakan kedatangan Cawapres Sandiaga Uno di Kota Pinang, Labuhanbatu Selatan.

Ternanyar, muncul tudingan aksi penolakantersebut direkayasa.

//

Pedagang pasar di Kota Pinang, Sumatra Utara, Drijon Sihotang, yang memasang spanduk berisi penolakan kunjungan Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, memberikan klarifikasi.

Dikutip TribunWow.com dari TV One, sebelumnya kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) paslon nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menganggap Sandiaga bersandiwara dirinya mendapat penolakandari seorang pedagang di pasar.

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno saat blusukan di Labuhanbatu, Selasa (11/12/2019)

Atas tudingan Rekayasa tersebut, pemasang poster, Drijon Sihotang, memberikan penjelasan bahwa ia tidak melakukan hal itu karena disuruh.

Ia menuturkan pemasangan spanduk itu dari hati nurani sendiri.

"Inisiatif saya sendiri pak, tidak ada unsur pihak dari manapun, itu dari hati nurani saya sendiri," kata Drijon, yang diwawancarai viavideo callolehTV One, Sabtu (15/12/2018).

Ia juga heran mengapa ada pihak yang mengatakan bahwa apa yang ia lakukan merupakan sandiwara belaka.

"Tidak ada itu, bayar-bayaran dari mana, saya juga heran terbitnya bahasa-bahasa di media sosial."

Ia juga memprotes, ada info yang mengatasnamakan istrinya mengatakan ia disuap.

"Sampai bahasa istri saya mengungkapkan suaminya ada suap, sementara istri saya tidak jauh pada saat saya diwawancarai pak Sandiaga uno, saya tidak jauh dari istri saya," ujar Drijon menjelaskan.

"Seolah-olah ada istri saya yang mengungkapkan bahasa seperti itu, banyak kamera yangstandby,kenapa suara saja yang diterbitkan, gambar istri saya kenapa tidak diterbitkan."

Saat ditanya apakah Drijon melakukan penolakan sendiri atau mewakili para pedagang, ia mengakui bahwa hanya ia sendiri yang memiliki pemikiran membuat spanduk penolakan.

Pedagang di Labuhanbatu Sumut tolak kedatangan Sandiaga Uno, Selasa (12/11/2018)

Ia juga menuturkan tidak ada warga yang menentang apa yang ia lakukan.

"Bagus, ini adalah hak masyarakat," ujarnya menirukan Sandiaga.

"Pak Sandiaga tidak ada penolakan (spanduk tersebut dipasang), bahkan pak Sandiaga mengutarakan akan menyampaikan kepada Pak Jokowi," ulas Drijon.

Drijon juga mengatakan ia memang mendukung Jokowi karena ia salut atas kinerja Jokowi, sementara ia menilai Sandiaga kurang efektif jika menjadi Wakil Presiden.

"Oh alasanya itu menurut saya itu kurang efektif saja melihat pak Sandiaga Uno menjadi Wakil Presiden."

"Karena perhatian pak Jokowi kepada masyarakat ini cukup banyak tertolong lah (masyarakat). Jadi hari nurani saya ikut senang yangmelihat kepimpinan pak Jokowiuntuk rakyat Indonesia, saya tunjukkan kepada beliau yang datang, pak Sandiaga Uno.

"Saya cuma melampirkan bahasa di kertas putih."

Drijon juga menuturkan tidak ada pedaganglain yang melakukan hal serupa.

Diberitakan sebelumnya, saat Sandiaga Uno melakukan kunjungan ke pasar di Kota Pinang, ia melihat ada poster yang bertuliskan menyuruh dirinya pulang.

"PAK SANDIAGA UNO, SEJAK KECIL KAMI SUDAH BERSAHABAT.

JANGAN PISAHKAN KAMI GARA-GARA PILPRES.

PULANGLAH," tulisan dalam poster tersebut.

Sandiaga lalu menanyai pemasang spanduk yang tak lain adalah Drijon Sihotang.

"Pak sini pak, kita bersahabat pak, kenapa kami disuruh pulang?," tanya Sandiaga santai seperti yang dikutip dari tayanganTribun Medan TV.

"Karena apapun masalah dan ceritanya, kami tetap memilih Jokowi," kata Drijon.

"Gak papa, kan kita bersahabat, boleh saya datang ke sini?," tanya Sandi lagi sembari terus memegang tangan Drijon.

"Ya boleh-boleh saja pak, kami tidak melarang," jawabnya.

Kemudian Sandiaga menjelaskan ia tidak melarang Drijon mendukung Jokowi, bahkan ia kan menyampaikan dukungan Drijon langsung kepada Jokowi.

"Oke kami bersahabat, kami tidak akan memisahkan, bapak memilih Pak Jokowi juga tidak apa-apa, saya datang ke sini untuk mendengarkan aspirasi rakyat yang perlu diperbaiki, kalau bapak mau pilih Pak Jokowijuganggak papa, kita bersahabat.

Terimakasih dipasangi ini kita memang harus bersahabat, dan saya tidak ingin memisah-misahkan, saya tidak ingin, jadi ini bisa dicoret," kata Sandi meminta poster itu agar dibenahi tulisannya.

"Insyaallah saya akan ketemu Pak Jokowitanggal 17, saya akan bilang Pak Jokowi Pak Drijon Sihotang mendukung di Pasar Kota Pinang di pasar ini," kata cawapres 02 itu.

Sementara itu, kubu TKN Jokowi-Ma'ruf mengatakan Sandiaga terlihat memainkan sandiwara.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily, dikutip dariTribunnews.

"Soal kejadian di pasar Kota Pinang, Labuhan Batu. Kami tegaskan bahwa terlalu kentara bahwa itu sandiwara," ujar Ace di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2018).

Ace menuturkan jika diperhatikan dengan seksama, terlihat ada seseorang yang disuruh untuk mengaku sebagai pemasang tulisan.

"Coba kita lihat secara seksama video yang beredar, bahwa ada orang yang disuruh, mengaku untuk memasang tulisan itu. Itu kan jelas sekali bahwa itu bagian darivictim player," tutur Ace.

Ia bahkan mengusulkan kepada Sandiaga, apabila Sandiaga ingin melakukan sandiwaraseharusnya lebih kreatif.

Ia juga menilaiplaying victimatau seolah-olah merasa sebagai korban tidak digunakan dalam kampanye jelang pemilihan presiden 2019.

"Menurut saya lebih kreatif untuk berkampanye, sehingga tidak terlihat mencari simpati dengan cara-cara seperti begitu. Mencari simpati misalnya, menyelesaikan masalah. Bukan justru, menimbulkan masalah," tutur Ace.

"Benar apa yang dikatakan oleh pak Jokowiada orang datang ke pasar-pasar, kemudian membuat gaduh di pasar, beli juga enggak. Setelah itu balik. Saya kira, itu salah satu narasi yang nyata-nyata terjadi. Pasar itu hanya sebagai komoditas politik belaka," tutur Ace.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional capres dan cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily

(*)

a

TAUTAN : Dituduh sandiwara oleh TKN Jokowi-Ma'ruf, Ini Kata pedagang Pemasang Poster yang Tolak Sandiaga Uno,

Sumber : Tribun Medan 

Read More

Fahri Hamzah: Orang yang Gak sekolah dapat ditipu oleh retorika KPK

Fahri Hamzah: Orang yang Gak sekolah dapat ditipu oleh retorika KPK

10Berita, Apa yang selama ini disampaikan Fahri Hamzah "kebusukan KPK", akhirnya terungkap lewat "Skandal Perusakan Barang Bukti Buku Merah".Hal ini bermula dari Indonesialeaks yang merilis hasil investigasi mengenai kasus korupsi yang diduga melibatkan para petinggi penegak hukum di negeri ini. Mereka juga mencium adanya indikasi kongkalikong untuk menutupi rekam jejak kasus tersebut.
Dua penyidik KPK telah merobek barbuk berupa 15 lembar catatan transaksi dalam buku bank tersebut dan membubuhkan tip ex untuk menghapus sejumlah nama penerima uang. Hal tersebut terekam dalam CCTV di ruang kolaborasi lantai 9 gedung KPK pada 7 April 2017.
Perobekan atas buku bank sampul merah PT Impexindo Pratama karena buku itu berisi catatan pengeluaran perusahaan pada 2015-2016 dengan jumlah Rp 4,337 miliar dan US$ 206,1 ribu
Indonesialeaks menyatakan “Tertulis dalam dokumen itu bahwa nama Tito Karnavian tercatat paling banyak mendapat duit dari Basuki, langsung maupun melalui orang lain”, baik ketika menjabat sebagai kapolda Metro, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada Maret-Juli 2016 maupun ketika sudah dilantik sebagai Kepala Kepolisian RI.
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto menyebut Skandal ini melibatkan pimpinan KPK. Diyakini, Pimpinan KPK juga mengetahui “kejahatan” ini dan seolah “membiarkannya”. Kata Bambang Widjojanto.
(Baca: GEGER! Mantan Pimpinan KPK Bongkar Tsunami 'Kebejatan' Penegakan Hukum di Dalam Tubuh KPK)
Politisi DPR yang paling vokal dan kritis terhadap KPK, Fahri Hamzah menyebut hanya orang yang tidak sekolah yang dapat ditipu oleh retorika KPK.
Hal ini menanggapi pernyataan Jubir KPK pasca terbongkarnya "Skandal Perusakan Barang Bukti Buku Merah".
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berupaya mengusut kasus dugaan pengrusakan barang bukti oleh penyidiknya melalui tim direktorat Pengawas Internal.
Namun Febri beralasan KPK tak bisa mengusut lebih lanjut karena dua penyidik KPK yang berasal dari Polri itu sudah ditarik kembali ke institusinya.
"Orang yg Gak sekolah dapat ditipu oleh retorika jubir @KPK_RI ini. “Mereka diambil oleh lembaga asal mereka...” Hah? Memang kamu Gak bisa Maksa apa? Blaga pilon aja...kalau orang lain dikejar sampai lubang semut..dipermalukan...kalau teman sendiri “tidak bisa disentuh “..," kata Fahri Hamzah melalui akun twitternya.
Fahri pun menyebut Skandal KPK ini akan dialihkan dengan OTT OTT.

Orang yg Gak sekolah dapat ditipu oleh retorika jubir @KPK_RI ini. “Mereka diambil oleh lembaga asal mereka...” Hah? Memang kamu Gak bisa Maksa apa? Blaga pilon aja...kalau orang lain dikejar sampai lubang semut..dipermalukan...kalau teman sendiri “tidak bisa disentuh “.. https://t.co/zdigyVeEN5

— #KopiRevolusi (@Fahrihamzah) 8 Oktober 2018

— #KopiRevolusi (@Fahrihamzah) 8 Oktober 2018

Makin kesini gue kunyah kunyah kicauan abangda ttg @KPK_RI ,kok makin menemukan bahwa ternyata benar bahwa di KPKpun banyak calonya.Ketua KPK membiarkan kasus besar itu menguap,apa bukan sebuah kejahatan tuh?

— ✌️Muff Suryaman ✌️ (@bukantemanmabok) 8 Oktober 2018

Makin lama, gw makin percaya FH. KPK semakin lama, semakin ga jelas. Roadmap pemberantasan korupsi aja gak punya, gimana mo beresin korupsi? Kapan korupsi lenyap? Bgmn caranya? Ujung2nya cuma ngandalin OTT. Makanya indeks korupsi ga turun2

— Rakyan_Merdeka//Pray4LombokPalu (@MerdekaRakyan) 8 Oktober 2018

Terbukti juga apa yg disampaikan bang fahri selama ini yg ada di dalam KPK isinya apa

— RMS.Wiranata Kusuma (@salamun303) 8 Oktober 2018

Sumber : PORTAL ISLAM 

Read More

Headline KOMPAS Hari Ini: KESEJAHTERAAN WARGA DESA MENURUN

Headline KOMPAS Hari Ini: KESEJAHTERAAN WARGA DESA MENURUN

🔟 Headline koran KOMPAS edisi hari ini, Senin, 10 September 2018

Kesejahteraan Warga Desa Menurun

Laju kenaikan harga barang dan jasa yang harus dibayar warga desa sering lebih tinggi dibandingkan penghasilan yang mereka terima. Pengentasan rakyat miskin di desa pun bertambah berat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi pedesaan pada Juli 2018 mencapai 0,82%, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat 0,28% bulan itu. Kenaikan harga bahan makanan mejadi penyumbang terbesar inflasi pedesaan Juli 2018.

Hasil pemantauan BPS atas harga-harga barang di pedesaan di 33 provinsi, nilai tukar petani (NTP) secara nasional turun dari 102,04 pada Juni 2018 menjadi 101,66 pada Juli 2018. Penurunan disumbang oleh turunnya NTP subsektor tanaman pangan, perkebunan rakyat, dan perikanan.

Penelusuran Kompas di sejumlah sentra produksi pangan di Jawa Barat dan Jawa Tengah, serta komoditas ekspor seperti karet dan kelapa sawit di Jambi, Sumatera Utara, dan Kalimantan Tengah, dua pekan terakhir menunjukkan, petani dan warga desa semakin rentan miskin karena kemandirian pangannnya berkurang dan semakin bergantung pada pasar.

Sukarta (46), petani warga desa Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, belakangan semakin jarang menyimpan beras dalam jumlah banyak di rumah. “Cadangan beras paling bertahan satu bulan. Selebihnya, saya beli di pasar atau warung,” ujarnya.

Pengamat ekonomi Universitas Batanghari, Pantun Bukit, menyampaikan dari hasil penelitiannya, tak sedikit warga semakin kesulitan memenuhi kebutuhan pokok dan pendidikan anak-anaknya.

“Cukup banyak mahasiswa dari daerah penghasil sawit dan karet meminta dispensasi pembayaran biaya kuliah karena ekonomi keluarganya sedang terpuruk,” ujarnya.

___
Sumber:
Koran Kompas edisi hari ini, Senin, 10 September 2018

Selengkapnya:
https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20180910/281496457174802

Read More

Gabung Kubu Jokowi - Ma'ruf Amin

Deddy Mizwar Dipastikan Tidak Gabung Kubu Jokowi - Ma'ruf Amin

10Berita, Demiz belum jadi jubir Jokowi. Deddy Mizwar menyampaikan dan berkata saya kader Demokrat, saya Ketua MPD Demokrat Jabar, tuturnya.

Aktor sekaligus politisi Deddy Mizwar. [suara.com/Ismail]

10Berita  - DPD Partai Demokrat Jawa Barat membantah artis senior yang menjadi kadernya, Deddy Mizwar, menjadi Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi – Maruf Amin pada Pilpres 2019.

Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Irfan Suryanegara mengatakan, mantan Wakil Gubernur Jabar tersebut tidak akan menerima tawaran jabatan dari kubu Jokowi – Maruf Amin.

"Ini Wallahi (Demi Allah), Deddy Mizwar mengatakan tidak memegang surat atau surat keputusan apa pun sebagai jubir Jokowi – Maruf Amin. Ya, tidak memegang surat itu,” kata Irfan di kantor DPD Demokrat Jawa Barat, Jalan Insyinyur Sutami, Bandung, Kamis (30/8/2019).

Menurut Irfan, selain telah mengklarifikasi soal isu Juru Bicara tersebut, Demokrat juga telah menggelar rapat internal.

Rapat itu menghasilkan keputusan bahwa Deddy Mizwar dan seluruh pengurus DPD PD Jabar solid mendukung pasangan calon Prabowo Subianto – Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

"Pak Deddy Mizwar klarifikasi, tidak ada SK (juru bicara). SK yang ada dan diterima hanya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) Demokrat Jawa Barat,” kata dia.

Tak hanya itu, lanjut Irfan, Deddy Mizwar sampai saat ini masih patuh kepada AD/ART Partai Demokrat. Dengan begitu, dirinya berharap tidak ada pihak lain yang memperkeruh suasana tersebut.

Dirinya meminta, meski capres-cawapres kontestan Pilpres 2019 belum ditentukan KPU, semua kubu bakal peserta bisa berkampanye secara damai.

"Sampai saat ini Demiz belum jadi jubir Jokowi. Deddy Mizwar menyampaikan dan berkata ‘saya kader Demokrat, saya Ketua MPD Demokrat Jabar’,” tuturnya.

Kontributor : Rizki Aulia Rachman

menggunakan blankon dan beskap khas Jawa. Hal ini baru terjadi sekali. Biasanya, para presiden mengenakan jas, kemeja, dan dasi untung acara ini. Bagaimana pendapat UCers tentang hal ini? Apakah ini adalah ritual yang baik atau malah tidak pantas dikenakan saat acara seperti ini? 

Suara.com Official Account

 

Read More

Tagih Janji Jokowi, Ribuan Perangkat Desa Akan Kepung Istana

Tagih Janji Jokowi, Ribuan Perangkat Desa Akan Kepung Istana

10Berita, Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) akan memanfaatkan momentum pendaftaran calon presiden dan cawapres tanggal 4-10 Agustus 2018 untuk menggelar aksi di depan Istana Presiden Jakarta. Aksi tersebut sebagai bentuk protes dan menagih janji kepada Presiden Joko Widodo untuk mengangkat perangkat desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kami akan menggelar aksi mengepung Istana,” kata Ketua Umum Parsatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Mujito kepada wartawan, Minggu (29/7/2018). 

Aksi mengepung Istana untuk menagih janji Jokowi itu, kata Mujito, merupakan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPDI di Blora, Jawa Tengah, Senin (16/7/2018). Rapat tersebut dihadiri ratusan pengurus PPDI kabupaten dan provinsi dari seluruh Indonesia.

“Awal Agustus kami akan gelar aksi di Istana dengan jumlah massa dua kali lipat daripada aksi tahun lalu,” jelasnya.

Menurutnya, janji adalah utang. Bila utang itu belum dibayar maka kami akan tagih. Ketika janji Presiden Joko Widodo mengangkat perangkat desa menjadi pegawai negeri sipil (PNS) belum terealisasi, ratusan ribu perangkat desa pun akan mengepung Istana Negara, Jakarta, untuk menagih janji.

Sebelumnya, PPDI pernah menggelar aksi kepung Istana pada Selasa (24/10/2017) dengan menurunkan massa sekitar 100 ribu orang. Tuntutannya pun sama yakni perangkat desa diangkat menjadi PNS, atau penghasilannya disetarakan dengan PNS golongan IIA.

Pada saat kampanye di Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/7/2014), Jokowi dan Jusuf Kalla berjanji mengangkat para perangkat desa menjadi PNS secara bertahap. Program ini pun masuk Nawacita. Namun hingga akhir masa pemerintahan Jokowi-JK, janji itu tak kunjung terealisasi.

Mengapa aksi digelar bertepatan dengan pendaftaran capres, menurut Mujito, selain untuk mengingatkan Jokowi agar merealisasikan janjinya, juga untuk menarik perhatian capres lain agar bila terpilih nanti mau mengangkat para perangkat desa menjadi PNS.

Sumber :jppn 

Read More

SE Kemendagri Soal THR PNS dan Gaji ke-13 Jebakan Batman, Gali Kuburan Kepala Daerah

SE Kemendagri Soal THR PNS dan Gaji ke-13 Jebakan Batman, Gali Kuburan Kepala Daerah

 

Ilustrasi THR

10Berita  JAKARTA – Surat Edaran Kemendagri 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018 merupakan sebuah “jebakan batman” kepada pemerintah daerah seluruh Indonesia.

Surat Edaran Kemendagri itu memerintahkan kepada seluruh kepala daerah mengalokasikan dana APBD untuk tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13. Sementara alokasi dana itu tidak ada di APBD 2018.

Begitu kata Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (5/6).

“Alokasi APBD untuk THR dan gaji-13 PNS bisa dianggap sebagai anggaran ilegal karena belum mendapatkan persetujuan DPRD dan banyak melanggar UU,” ujarnya.

Menurut adri, surat itu seperti menggali lubang kuburan untuk mengubur kepala daerah yang sudah mengalokasikan anggaran THR dan gaji 13 PNS. Sebab, ketika kepala daerah mengikuti perintah Mendagri, maka kepala daerah menjadi target makanan empuk aparat hukum seperti KPK.

“Oleh karena itu, kami dari Alaska sebelum nasi menjadi bubur, meminta Tjahjo Kumolo sebagai menteri Dalam Negeri untuk membatalkan surat tersebut, karena THR dan gaji 13 itu tidak tercantum dalam APBD 2018. Supaya kepala daerah tidak menjadi pesakitan KPK,” tukasnya.

Selain itu, Alaska juga mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera membatalkan kebijakan THR dan gaji ke-13 di lingkungan pemerintah pusat. Sebab, kebijakan itu akan menjadi bentuk ketidakadilan bagi ASN di tingkat daerah.

“Ini karena kalau THR dan gaji ke-13 di pusat, anggaran disediakan oleh pemerintah pusat. Sedangkan THR maupun Gaji ke-13 untuk pemerintah daerah, alokasi anggaran disuruh cari sendiri dalam APBD,” tukasnya.

Alaska sendiri merupakan aliansi lembaga pengkaji kebijakan anggaran yang terdiri dari Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (Kaki Publik) dan Lembaga Center Budget Analysist (CBA).

Kemendagri Bantah THR dan Gaji ke-13 Bebani APBD

Kementerian Dalam Negeri membantah, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2018 yang telah mengatur perubahan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS pusat maupun yang di daerah membebani APBD pemerintah daerah.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Syarifuddin, menjelaskan, hal itu karena dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah disebutkan bahwa pemda mengantisipasi pemberian gaji ke-13 dan ke-14.

“Jadi harapan kami sebenarnya daerah sudah menyiapkan, tapi kalau misalnya daerah tidak mampu, kan diberi ruang bisa dibayar dalam bulan-bulan berikutnya,” ucap Syarifuddi, 4 Juni 2018.

Atas dasar itu, Syarifuddin mengatakan, pembayaran THR dan gaji ke-13 memang sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk membayarnya kepada PNS daerah.

Pemerintah pun, menurutnya, telah memberi panduan terhadap implementasi PP No. 18 Tahun 2018 itu melalui Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor: 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018.

“Dengan begitu kemudian di dalam surat menteri itu mencoba untuk memandu bagaimana tata cara penganggarannya, kemudian mengingatkan kepada daerah bahwa pertanggungjawabannya harus diperhatikan, dikelola secara tertib. Meskipun kami juga ingatkan bahwa itu memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Karenanya, Syarifuddin mengimbau dan mendorong agar pemerintah daerah dapat membayar THR tersebut pada pekan awal Juni agar semuanya bisa memperoleh sebelum hari Lebaran tiba.

Meski demikian, Syarifuddin mengakui memang pembayaran THR dan gaji ke-13 tersebut berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab, terdapat komponen gaji ke-13 yang mencakup satu bulan gaji pokok dan tunjangan.

Karena itu, dia mengatakan bila pemerintah tidak mampu membayar THR dan gaji ke-13 melalui alokasi anggaran APBD-nya sesuai ketentuan PP 18/2018 dan PP 19/2018, bisa membayarkan pada bulan-bulan berikutnya.

Selain itu, lanjut dia, untuk melakukan pembayaran tersebut, pemerintah daerah tidak perlu memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD. Sebab, hal itu sudah diatur dalam PP dan terkait dengan belanja daerah.

“Karena ini perintah PP, berkaitan dengan belanja pegawai, belanja pegawai itu kalau istilah keuangannya itu belanja mengikat. Nah, belanja mengikat itu artinya bisa dilakukan pergeseran tanpa menunggu perubahan APBD. Kemudian, harus diberitahukan juga paling lambat satu bulan setelah dilakukan pergeseran anggaran,” ucapnya.

Sumber : UC News 

Read More

Mempertanyakan Nasionalisme Luhut Binsar Panjaitan

Mempertanyakan Nasionalisme Luhut Binsar Panjaitan

10Berita, Beredarnya pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim RI, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) di media terkait legitimasi penamaan nama-nama asing untuk 4.000 pulau sangat disesalkan

Mestinya menteri sebagai representasi pemerintah harus banyak menjaga lisan. Karena apa yang disampaikan Luhut adalah ciri hilangnya nasionalisme dalam laku dan pikiran seorang menteri.

Kita lagi sibuk-sibuknya menanamkan karakter bangsa malah seorang menteri meruntuhkan upaya serius yang kita lakukan. Pemberian nama asing untuk pulau-pulau di indonesia tentu bertentangan dengan konsep revolusi mental.

Ide pemberian nama asing tidak ada bedanya dengan sebuah upaya menjauhkan bangsa ini dari kearifan lokalnya. Dan pikiran semacam ini oleh Rizal Ramli sering menyebut mental inlander.

Mestinya Luhut justru bekerja lebih serius urusi kemaritiman termasuk dalam hal koordinasi dengan kementerian lain dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan melakukan pemetaan potensi maritim.

Dari situ kita bisa tunjukkan ke negara lain potensi yang kita miliki. Bukannya memberikan kebebasan bagi mereka merusak kedaulatan kita dengan menyuruh melabeli tanah kita. Tanah ini kita sudah rebut dengan berdarah-darah, jangan kemudian kita lepas lagi.

Penulis: Andi Fajar Asti ( Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia )

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

BUKAN HOAX! Jumlah Tenaga Kerja Asing Membludak, Mayoritas dari China

BUKAN HOAX! Jumlah Tenaga Kerja Asing Membludak, Mayoritas dari China

10Berita,  Berita pagi ini (7/3/2018) dari CNN Indonesia:

Jumlah Tenaga Kerja Asing Membludak, Mayoritas dari China

Kementerian Tenaga Kerja mencatat, jumlah tenaga kerja asing (TKA) hingga saat ini mencapai 126 ribu orang atau meningkat 69,85% dibandingkan akhir 2016 sebanyak 74.813 orang. Mayoritas pekerja tersebut berasal dari China.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menuturkan, selain berasal dari China, para pekerja asing juga banyak berasal dari Jepang, Amerika Serikat, dan Singapura.

Kendati jumlahnya melesat, pemerintah masih berkeinginan untuk mempermudah masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) profesional yang masih dibutuhkan di sektor-sektor tertentu.

Namun, Hanif menegaskan, permudahan perizinan TKA ini hanya ditujukan bagi tenaga kerja yang sudah ahli. Ia menjamin, pekerja kasar dan jenis-jenis pekerjaan lain yang bisa diisi oleh Warga Negara Indonesia (WNI) tetap dilindungi. Hanya saja, ia tak menyebut jenis-jenis pekerjaan yang bisa dengan mudah diisi oleh TKA.

Adapun kemudahan tersebut diberikan guna menciptakan birokrasi ketenagakerjaan yang lebih responsif. Ia ingin berkaca dari kebijakan negara lain, di mana izin kerja TKA dipermudah, tetapi pengawasannya tetap ketat.

"Intinya, persoalan perizinan TKA akan ditata biar lebih cepat dan lebih baik. Tetapi, skema pengendaliannya jelas, di mana izin dibuat mudah kemudian pengawasan diperkuat. Pengalaman di negara-negara lain seperti itu, izinnya simple (sederhana), tapi law enforcement-nya bagus," ujarnya di Jakarta, Selasa (6/3)

Alasan Permudah TKA

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut, banyak perusahaan yang mengeluh akan rumitnya mempekerjakan TKA profesional di dalam negeri. Sementara di sisi lain, kualifikasi tenaga kerja domestik masih belum mumpuni untuk mengisi jabatan tersebut.

"Memang, banyak yang mengeluh, karena mengurusi perizinan TKA itu lama. Apalagi, (TKA) yang mengurusi proyek strategis nasional, antara lain ya itu. Makanya, prosedur yang harus pakai rekomendasi teknis dari lembaga, kami hilangkan saja," ungkap Darmin.

Meski demikian, pemerintah tetap meminta perusahaan pemberi kerja untuk membuat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Namun, kedua dokumen nanti rencananya akan digabung ke dalam satu perizinan, sehingga perusahaan tak perlu repot-repot lagi menunggu pengesahan dua dokumen.

"Ada RPTKA dan IMTA, ya sudah disatukan saja. Memang arah kami adalah penyederhanaan," jelas dia.

Permudahan masuknya TKA tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo

"Prosedur dibuat lebih sederhana dari rencana pengajuan, izin penempatan, dan izin tinggal terbatas. Saya minta dijalankan lebih cepat dan berbasis online," ujar Jokowi dalam rapat terbatas sore ini.

Jokowi juga menginstruksikan kementerian saling berkoordinasi dan terintegrasi dalam menata masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia. Hal ini kembali diingatkan Jokowi, sebab ia masih menerima banyak keluhan dan ketidaknyamanan tenaga kerja asing, antara lain terkait aksi sweeping (penyapuan secara beramai-ramai).

"Sangat penting pengendalian dan pengawasan terpadu. Ini harus betul-betul dikonsolidasikan," ucap Jokowi.

Jokowi menekankan, TKA dibutuhkan karena memiliki kualifikasi tertentu yang dibutuhkan di sektor tertentu. Ini penting, guna meningkatkan investasi di dalam negeri.

Link: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180306201957-92-280945/jumlah-tenaga-kerja-asing-membludak-mayoritas-dari-china

***

[Kompas, 6/3/2018]
Jokowi Siapkan Perpres Demi Permudah Tenaga Kerja Asing
https://nasional.kompas.com/read/2018/03/06/21473501/jokowi-siapkan-perpres-demi-permudah-tenaga-kerja-asing

Read More

Penggunaan Kawasan Monas untuk Kegiatan Keagamaan Diapresiasi

Penggunaan Kawasan Monas untuk Kegiatan Keagamaan Diapresiasi

zulkarnain/hidayatullah.com

Umat Islam peserta Tausiyah Kebangsaan melaksanakan shalat isya jamaah di sisi barat lapangan Medan Merdeka Monas, Jakarta, Ahad (26/11/2017) malam.

10Berita – Ahad (26/11/2017) kemarin pagi sampai malam, dengan digelarnya acara Kirab Kebangsaan dan Tausiyah Kebangsaan di lapangan Medan Merdeka Monas, Jakarta, menandakan dibolehkannya penggunaan lapangan bersejarah tersebut untuk kegiataan kebangsaan, kebudayaan, dan keagamaan.

Langkah yang diambil Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, ini mendapat sambutan positif dan apresiasi dari berbagai pihak. Terkhusus dalam hal penggunaan kawasan itu untuk tempat keagamaan.

“Ini akan menjadi sejarah,” ujar Pembina Majelis Rasulullah SAW Habib Muhammad Al Bagir bin Yahya, dalam sambutannya di depan puluhan ribu bahkan diperkirakan ratusan ribu warga yang menghadiri Tausiyah Kebangsaan di sisi barat lapangan, semalam.

Baca: Tausiyah Kebangsaan, PKS Berharap Jakarta Mencontoh Peradaban Madinah

Hal senada disampaikan Pembina Majelis Nurul Mustafa, Al Habib Abdulloh bin Ja’far Assegaf. Ia menyatakan kebahagiaannya atas dibukanya kembali lapangan Monas untuk kegiatan keagamaan.

Dengan begitu, ia pun mengajak warga masyarakat yang memanfaatkan kawasan Monas agar senantiasa menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, serta keindahan area itu.

Sedangkan Rais Syuriyah Nahdlatul Ulama (NU) DKI Jakarta, KH Mahfudz Asirun, menyatakan rasa terima kasihnya kepada Gubernur dan Wagub atas kembali dibukanya kawasan Monas untuk kegiatan keagamaan.

Menurutnya, menggunakan kawasan Monas untuk kegiatan keagamaan selama ini -setelah sebelumnya dilarang oleh (mantan) Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)- merupakan sesuatu yang diidam-idamkan warga DKI Jakarta, khususnya kaum Muslimin.

“Ini adalah sebuah kebahagiaan buat saya secara pribadi dan tentu saja buat kita semua,” ujar Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman dalam sambutannya.

Pantauan langsung hidayatullah.com di lokasi acara, warga tampak begitu antusias mengikuti Tausiyah Kebangsaan gelaran Pemprov DKI ini. Acara diawali dengan shalat isya berjamaah di pelataran Monas. Acara berakhir sekitar pukul 23.00 WIB.

Baca: Puluhan Ribu Warga Hadiri Tausiyah Kebangsaan di Lapangan Medan Merdeka Monas

Selama ini, dua tahun sebelumnya, penggunaan Monas sebagai tempat acara keagamaan dan kebudayaan dilarang oleh (mantan) Gubernur Ahok.

Akhir pekan ini, lapangan Medan Merdeka Monas akan digunakan untuk menggelar acara Reuni 212, memperingati setahun Aksi Bela Islam III (Aksi 212) di lokasi yang sama.*

Rep: SKR

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Sumber :Hidayatullah 

Read More