Waduh, Heru Budi Tak Tahu soal Anggaran Mobil Jeep Pj Gubernur-Ketua DPRD DKI. Pantesan, dulu gaduh sekarang tidak 🤭

Waduh, Heru Budi Tak Tahu soal Anggaran Mobil Jeep Pj Gubernur-Ketua DPRD DKI. Pantesan, dulu gaduh sekarang tidak 🤭

 

10Berits - Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 2,37 miliar untuk membeli kendaraan perorangan dinas gubernur jenis Jeep dengan kapasitas maksimal 4.200 cc. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun buka suara terkait pengadaan kendaraan tersebut.

"Saya nggak tahu, nanti saya cek. Kalau nggak salah mobil listrik," kata Heru pada wartawan di SMA Negeri 32, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (3/3/2023).

 

Sebelumnya diketahui Pemprov DKI Jakarta menganggarkan sekitar Rp 4,74 miliar dari APBD DKI Jakarta untuk membeli kendaraan dinas bermotor. Diketahui, mobil dinas tersebut rencananya untuk Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Berdasarkan situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP yang dilihat detikcom pada Kamis (2/3), Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 2,37 miliar untuk membeli kendaraan perorangan dinas gubernur jenis Jeep dengan kapasitas maksimal 4.200 cc. Pengadaan ini menggunakan sistem tender.

Pemprov DKI juga menganggarkan pembelian kendaraan dengan harga dan spesifikasi serupa untuk pengadaan belanja dengan harga dan spesifikasi serupa untuk pengadaan belanja modal kendaraan dinas bermotor untuk ketua dewan.

 

Bedanya, pengadaan untuk ketua dewan menggunakan skema e-purchasing, bukan tender seperti pengadaan untuk Jeep untuk Heru. Jika ditotal, pengadaan mobil keduanya memakan anggaran sekitar Rp 4,74 miliar.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Reza Pahlevi membantah soal pengadaan mobil Jeep untuk mobil dinas Heru Budi tersebut.

"Nggak, kalau gubernur kan (mobil) listrik kan nanti," kata Reza saat dihubungi, Kamis (2/3).

Sumber: detik

Read More

Bersama Anies Baswedan Indonesia akan Terbebas dari Jerat Utang Luar Negeri pada 2024

Bersama Anies Baswedan Indonesia akan Terbebas dari Jerat Utang Luar Negeri pada 2024

 

10Berita - Ketua simpul relawan ALINSAN DR. Legisan Samtafsir mengajak seluruh pendukung Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan memilih pemimpin yang tahu akan kebutuhan rakyat Indonesia pada 2024. Negara ini kata dia tidak boleh dipimpin oleh orang biasa saja.

“Harus orang berkualitas. Sekawanan kambing dipimpin harimau akan mengalahkan harimau yang dimpin oleh kambing,” ujar Legisan seperti dikutip KBA News dalam acara Bimbinan Teknis relawan ALINSAN di Graha Angkasa Pura 1, Kranji, Bekasi, Minggu 26, Februari 2024.

 

Legisan optimistis Indonesia akan bangkit kalau pemimpinnya bisa mengelola kehebatan rakyatnya. Dia memberi fakta pada 1990, Indonesia lebih kaya dari China. Saat itu pendapatan per kapitan kita mencapai U$D 560 berbanding U$D 330.

Legisan mempertanyakan kenapa Indonesia terhitung terlambat dibanding negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Dia mencontohkan, Korea Selatan pada 1960 lebih miskin dari Turki. Situasi berbalik pada 2020 dimana pendapatan per kapita Korsel mencapai U$D 35 ribu berbanding U$D 10 ribu.

Dia menjelaskan tidak sedang merendahkan satu pemimpin dengan pemimpin lain. Jepang kata dia hanya memiliki 11 persen lahan untuk bisa ditanami. Tetapi Negeri Matahari Terbit bisa menjadi negara industry yang hebat. “Malaysia 12 ribu dolar per kapita, Indonesia masih 4 ribu, Singapura apa bedanya dengan Indonesia, awan, angin sama,” katanya.

Legisan mencoba melihat apa yang bisa diraih semua negara maju di dunia. Rata-rata, negara tersebut maju bukan karena faktor sumber daya alam kurang, tetapi karena pemimpin. “2024 kita tidak boleh salah memilih pemimpin, dia harus orang yang betul-betul kredibel untuk Indonesia beliau Anies Baswedan,” ujar dia.

Ada beberapa faktor agar Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dari negara lain. Pertama, menurut Legisan, kita jangan lagi mau dianggap sebagai negara pinggiran. Tipikal negara ini adalah hanya mampu mengekspor sumber daya alam kemudian mengimpor barang jadi.

Hal di atas sudah berlangsung sejak zaman VOC. “. Kita diminta mengekspor semua kekayaan alam, dipetik dicangkul diekspor lalu udah jadi barang kita impor,” ujar dia.

Faktor kedua agar Indonesia bangkit adalah dalam hal perdagangan luar negeri. Indonesia jangan sampai menjadi pedagang yang cuma bisa mencangkul. “Indonesia harus diarahkan untuk menciptakan teknologi. 2024 harus memmpunyai HP nasional buatan anak bangsa,” katanya.

Indonesia menurut Legisan menjadi terekstrak kekayaannya ke luar negeri. Yang terjadi saat ini kata dia adalah pertumbuhhan ekonomi karena utang. “2024 bersama Anies Baswedan maka Indonesia tidak akan terjerat oleh utang luar negeri,” ucap dia.

Sumber: kba

Read More

Rocky Sebut Jokowi Bermain Curang dengan Tumbalkan PDIP: Dia Tahu Bahwa Ini Sinyal Berbahaya

Rocky Sebut Jokowi Bermain Curang dengan Tumbalkan PDIP: Dia Tahu Bahwa Ini Sinyal Berbahaya

 

10Berita - Pengamat Politik Rocky Gerung menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) bermain curang dengan mengumpankan PDI Perjuangan (PDIP).

Mulanya, Rocky tengah membahas sistem proporsional terbuka dan tertutup yang sempat disinggung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Menanggapi soal sistem Pemilu tersebut, Sekjen Projo Handoko mengkhawatirkan Pemilu 2024 ditunda jika Mahkamah Konstitusi (MK) menghendaki perubahan dari sistem proporsional terbuka menjadi tertutup.

Handoko mengaku tidak mempermasalahkan sistem pemungutan suara yang diberlakukan. Baginya, yang terpenting adalah jawal Pemilu 2024 tidak terganggu.

Menanggapi hal tersebut, Rocky menilai Presiden Jokowi berlaku curang karena ingin mengumpankan PDIP karena hanya PDIP yang mempersoalkan hal tersebut.

“Jadi kelihatannya Jokowi ingin umpankan PDIP supaya dihukum oleh rakyat banyak kan. Itu sinyalnya begitu. Jadi Pak Jokowi juga curang. Dari awal dia tahu bahwa ini sinyal yang berbahaya,” ujar Rocky, dikutip NewsWorthy dari kanal YouTube pribadi pada Minggu (26/2/2023).

Menurut Rocky, seharusnya Presiden Jokowi cukup memberikan teguran atau komentar agar tidak ada perubahan sistem.

“Mustinya dia tegur atau kasih komentar aja ‘ya tidak bisa lah, masa udah mau mulai pertandingan sistim perwasitannya dirubah,” imbuhnya.

Tetapi, Presiden Jokowi yang dalam hal ini sedang bermain politik justru menggunakan persoalan tersebut untuk dijadikan alasan menunda Pemilu.

“Tapi Jokowi juga tahu bahwa ini permainan politik untuk menimbulkan kehebohan supaya dia punya alasan untuk menunda Pemilu. Jahatnya begitu cara berfikir presiden sebagai political player,” pungkas Rocky.

Sumber: wartaekonomi

Read More

Zulkifli Hasan: Capres dari PAN Nunggu Petunjuk Panglima Tertinggi Jokowi

Zulkifli Hasan: Capres dari PAN Nunggu Petunjuk Panglima Tertinggi Jokowi

10Berita, Semarang– Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan sampai saat ini partainya belum menentukan nama Capres-Cawapres. Penetapan nama Capres-Cawapres dari PAN kata dia menunggu petunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Zulhas, saat ini kondisinya bila Presiden Jokowi adalah “Panglima Tertinggi” dalam PAN sehingga semua pengurus dan kader PAN akan tunduk pada petunjuknya.

“Di sini Panglima Perang, tapi kan ada Panglima Tingginya, jadi kalau kita-kita mau perang pasti harus menunggu perintah dan petunjuk Panglima Tingginya Bapak Presiden Jokowi”, ujar Zukfli usai mengikuti acara pembukaan Rakornas PAN di Semarang, Ahad (26/2).

Zulhas tak menampik bila saat ini yang muncul di kalangan kader PAN adalah nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir, namun Zulhas masih belum memutuskan karena dinamika politik dapat berubah terlebih PAN berada di dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Golkar dan PPP.

“Aspirasi kita akan dibawa ke KIB dulu, kan semua Ketum petinggi Partai juga mau jadi Capres Cawapres, jadi kita tidak mau gegabah dan masih menunggu arahan dari Bapak Presiden karena kita di dalam koalisi pemerintahan. Jadi mohon bersabar”, tambah Zulhas.

Dalam sambutannya, Zulhas sempat menyampaikan pantun yang berbunyi:

Jalan-Jalan ke Simpang Lima
Jangan lupa beli lumpia
Kalau pak Ganjar dan pak Erick sudah bersama
Indonesia pasti jaya

Sosok Ganjar Pranowo dan Erick Thohir sendiri datang menghadiri acara Rakornas PAN yang kali ini khusus membahas strategi pemenangan Pemilu dengan peserta sebanyak 5.000 orang, baik pengurus pusat, daerah hingga anggota legislatif dan bakal calon anggota legislatif. (Al)

Sumber:  Muslim Obsession.

Read More

Eks Presidium GMNI: Rezim Ini Terburuk yang Pernah Ada di Indonesia

Eks Presidium GMNI: Rezim Ini Terburuk yang Pernah Ada di Indonesia

 

 10Berita- Joko Widodo (Jokowi) merupakan presiden terburuk yang pernah ada di Indonesia. Mantan Wali Kota Solo itu jago dalam pencitraan untuk menipu rakyat.

 

“Jokowi memuncaki kekuasaan penyelenggaraan negara, presiden yang dijuluki oleh majalah Tempo sebagai Pinokio. Nyaris dan kemungkinan bisa dipastikan publik sebagai presiden terburuk yang pernah ada di Indonesia,” kata Eks Presidium GMNI Yusuf Blegur kepada redaksi SuaraNasional, Jumat (6/1/2022).

 

Kata Yusuf, presiden dan gerombolan kekuasaan dalam kabinet pemerintahan menjadi identik dengan komunitas kebohongan dan hipokrit. 

 

Ahli menyamar dan pencitraan, rezim yang tampilan dan isinya bobrok ini terlalu piawai untuk menyampaikan kata-kata yang sangat bertolak-belakang dengan faktanya.

 

“Manipulatif dan sarat kamuflase, aparatur elit negara sering menyalahkan kebenaran dan membenarkan kesalahan. Nilai-nilai dan hukum ditentukan oleh keinginan serta bergantung dari selera kekuasaan. 

 

Rakyat begitu miris dan memprihatinkan, memberikan semua kewenangan dan otoritas penyelengaraan negara kepada para penjahat dengan legalitas dan legitimasi yang bersumber dan memanfaatkan demokrasi,” ungkapnya.

 

Kata Yusuf, kekuasaan Jokowi yang korup, gaya kepemimpinan diktator dengan membajak konstitusi dan mengebiri demokrasi. 

 

Tak cukup hanya meminggirkan peran agama, rezim juga membawa rakyat pada kecenderungan totatalitas kapitalisme dan komunisme. 

 

Liberalisasi dan sekulerisasi terus dipaksakan mulai dari pikiran, hati sanubari dan gaya hidup rakyat yang tidak lagi berpijak pada keyakinankeyakiban spitritualitas.

 

Rakyat terus diprovokasi oleh budaya hedon tapi sejatinya terbelakang mengalami kemunduran peradaban. 

 

Sistem dan kepemimpinan yang tidak perform, membuat rakyat hanya pada pilihan menjadi hidup tunduk tertindas sebagai budak di negeri sendiri atau mati karena menolak dan melawan todongan laras senjata syahwat kekuasaan.

 

“Pemerintahan yang gila harta dan jabatan, sejatinya lemah namun berlagak seperti Tuhan menjadi pengikut dan menyerupai Firaun zaman modern. Seperti itulah realitas yang dihadapi rakyat, menghadapi pemimpin dan para kolaboratornya yang susah payah dilahirkan dan dibesarkan dari rahimnya sendiri,” jelasnya.

 

Menurut Yusuf, rezim kekuasaan 2 periode bagaikan menghadirkan penderitaan rakyat berabad-abad seperti masa kolonialisme dan imperialisme lama. 

 

Utang negara yang terus membengkak menjadi beban yang mencekik rakyat. Eksploitasi kekayaan alam membabi-buta yang tak pernah dinikmati rakyat. 

 

Upeti tinggi bak rentenir yang dipungut dari rakyat diperhalus dengan istilah pajak. Daya beli rakyat yang lemah tak sebanding dengan kenaikan harga sembako, tarif listrik dan BBM.

 

Wabah PHK dan angka kemiskinan yang semakin melonjak menjadi paralel dengan peningkatan kekayaan dan gaya hidup mewah para pejabat.

 

Belum lagi kriminalisasi para ulama, tokoh dan aktifis pergerakan yang kritis, seakan mempertontokan perilaku rezim kekuasan yang angkuh dan arogan. 

 

Pemberlakuan KUHP yang baru dan pemaksaan omnibus law menumpang PERPPU, semakin paripurna menghancurkan konstitusi dan membunuh demokrasi. 

 

Tak cukup sekedar bertangan besi, rezim kekuasaan bersama ternak-ternak oligarki lainya seperti buzzer dan haters terus melakukan pembelahan pada rakyat.

 

“Rakyat diadu domba dan membuat konflik horizontal, menggiring dan semakin memicu degradasi sosial dan disintegrasi bangsa. Islam sering dihina dan dinista. Namun terlalu banyak potensi ekonomi umat Islam yang dimanfaatkan dan dieksploitasi untuk kepentingan politik praktis rezim, seperti dana haji, zakat, pengumpulan swadaya dan pemberdayaan dana sosial dlsb,” pungkasnya. [SuaraNasional]

Read More

Perppu Ciptaker Jalan Pintas Pemerintah yang Kesulitan Menyikapi Putusan MK

Read More

Ahli Pidana: Habib Rizieq Ditahan Dengan Pasal Kekecewaan Atas Gagalnya Pencalonan Ahok

 Ahli Pidana: Habib Rizieq Ditahan Dengan Pasal Kekecewaan Atas Gagalnya Pencalonan Ahok

10Berita, Ditahannya Habib Rizieq Shihab (HRS) di Rutan Polda Metro Jaya untuk 20 hari kedepan sejak Ahad (13/12/2020) dini hari usai diperiksa penyidik kurang dari 24 jam menuai kritikan.

Asosiasi ahli pidana Association Criminal Law Expert atau ACLE mengamati proses hukum yang dilakukan Polda Metro Jaya terkesan dipaksakan karena HRS tidak memenuhi syarat-syarat dirinya harus ditahan.

“Pertama kita bicara hukum acara dulu bahwa syarat ditahan kan ada tiga. Satu, kemungkinan menghilangkan barang bukti, yang kedua kemungkinan melarikan diri, yang ketiga mempersulit jalannya pemeriksaan, ketiga itu tidak terpenuhi, kenapa? Mari kita buktikan, Habib Rizieq datang duluan, yang kedua Habib Rizieq sudah dicekal, yang ketiga Habib Rizieq tidak melarikan diri, jadi fakta-fakta itu tidak cukup,” kata Dr. Taufiq Ketua ACLE kepada Panjimas.com, Ahad (13/12/2020).

Menurut Dr. Taufiq, Pasal 160 (penghasutan) yang digunakan untuk menahan HRS sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan dalam kasus HRS sampai saat ini tidak terbukti terjadi perbuatan materil.

“Pasal 160 yang dikenakan kepada Habib Rizieq, tentang penghasutan itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi di ayat 2 disebutkan pasal itu baru bisa berfungsi kalau akibat pernyataan seseorang misal kemudian terjadi kerusuhan, misalkan ada sepeda motor dibakar, mobil polisi dilempari dan sebagainya, lah nggak terjadi apa-apa kok kemudian disangkutkan dengan pasal 160,” katanya.

Habib Rizieq juga dikenakan pasal 216, menurutnya pasal tersebut adalah pasal ringan yang mana di DKI sendiri hanya memberlakukan PSBB.

“Kita ini lucu, kita pake PSBB kok sanksinya pake undang-undang karantina kesehatan. Kesejahteraannya keamanannya tidak dikasih, pidananya dikasih, itu bener-bener ditertawakan bagi semua ahli pidana dari perguruan tinggi manapun kecuali buzzer,” katanya.

Dr. Taufiq menyindir pemberlakuan pasal-pasal tersebut hanya untuk mengkriminalisasi HRS karena HRS telah menggagalkan pencalonan Ahok saat Pilgub DKI tiga tahun yang lalu.

“Pasal ini sebenarnya lebih tepat pasal kekecewaan karena Habib Rizieq Shihab sudah menggagalkan pencalonan Ahok itu aja ndak ada pasal lain, jadi pasalnya pasal gregeten (jengkel. Red),” tandasnya.

Sumber: Panjimas

Read More

Kejatuhan Jokowi akan Terjadi seperti Bung Karno saat Penjarakan Hamka & Aktivis Politik

 Kejatuhan Jokowi akan Terjadi seperti Bung Karno saat Penjarakan Hamka & Aktivis Politik

10Berita ,KejatuhanJoko Widodo (Jokowi) akan terjadi seperti Bung Karno yang memenjarakan Hamka dan para aktivis politik seperti Natsir, Burhanuddin Harahap, Kasman Singodimedjo, Syahrir dan tokoh-tokoh yang berseberangan dengan penguasa saat itu. 

“jelang kejatuhan Bung Karno mirip era Jokowi sekarang. Bung Karno Karno memenjarakan Hamka, Natsir, Syahrir, Kasman Singodimedja. Saat ini Jokowi memenjarakan Habib Rizieq Syihab (HRS), tokoh-tokoh aktivis politik seperti Syahganda, Jumhur Hidayat,” kata pengamat politik Muhamamd Huda kepada suaranasional, Ahad (13/12/2020).

Menurut Huda, situasi politik dalam negeri gaduh dibarengi resesi ekonomi mirip ketika Bung Karno menghadapi kondisi kesulitan finansial. “Mulai dari ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah berlanjut kondisi ekonomi yang porak-poranda,” papar Huda.

Huda mengatakan, Rezim Jokowi merasa kuat dengan kekuatan DPR, Polri, TNI dan bisa meredam gejolak sosial di masyarakat. “Walaupun pemerintah merasa kuat, rakyat akan terus bergerak melakukan perlawanan,” ungkapnya. 

Huda mengatakan, masyarakat yang menyatakan siap dipenjara akibat HRS masuk tahanan Polda Metro Jaya menunjukkan, Imam Besar FPI masih punya pengaruh besar. “Jangan dikira HRS masuk penjara perlawan menurun, justru makin solid,” jelas Huda. [suaranasional]

Read More

Refly Harun Sebut Kasus Pelanggaran Prokes Rizieq Shihab Tak Layak Dipidanakan

 Refly Harun Sebut Kasus Pelanggaran Prokes Rizieq Shihab Tak Layak Dipidanakan

 

10Berita - Penetapan Rizieq Shihab sebagai tersangka kasus kerumunan dikritik pakar hukum tata negara Refly Harun.

Habib Rizieq Shihab (HRS) resmi dinyatakan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Pentolan FPI tersebut dinyatakan sebagai tersangka atas kasus pelanggaran protokol kesehatan. Sebelumnya, HRS banyak menjadi perbincangan karena acaranya yang dihadiri 10.000 orang pada masa PSBB transisi DKI Jakarta.

Berita penetapan HRS sebagai tersangka pelanggaran protokol kesehatan lantas mendapatkan beragam reaksi dari masyarakat. Salah satu yang ikut bersuara adalah ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun. Ia ikut menyuarakan tanggapannya melakui kanal YouTube pribadinya.

Dalam video berdurasi 12 menit lebih tersebut, Refly mengulas pasal 160 KUHP untuk upaya menahan HRS. Mengutip pandangan pakar, disebutkan bahwa pasal tersebut sangat bisa digunakan untuk menahan HRS dibandingkan hanya menggunakan pasal karantina kesehatan, yang tidak bisa digunakan sebagai pasal penahanan.

"Kita kembali pada hal yang lebih fundamental tentang tujuan hukum. Apa sih tujuan hukum tersebut? Salah satunya adalah ketertiban masyarakat," ujar Refly.

Refly menilai, yang dilakukan HRS memanglah sebuah kesalahan, tetapi bukan sebuah tindak kejahatan dengan pemberatan. Namun, karena penggunaan pasal 93 kurang gagah untuk menangkap HRS, akhirnya digunakan pasal 160. Menurutnya, pasal tersebut tidak bisa digunakan untuk menjerat HRS. Ia mempertanyakan di mana unsur menghasut yang disangkakan dalam pasal tersebut.

Pasal 160 KUHP juga berorientasi pada sebab dan akibat. Dalam hal tersebut, Refly tidak melihat akibat yang disangkakan. Dalam pemeriksaan Covid-19 kepada warga petamburan, Refly menerima informasi, ada lima orang warga yang terjangkit. Namun, kelimanya juga tidak hadir dalam acara yang digelar HRS dan terjangkit lantaran baru pulang liburan.

Secara pos facto, Refly menyebutkan, tidak ada yang perlu dirisaukan dari kerumunan tersebut. Hanya saja, memang perlu diberikan teguran yang keras dan jika perlu, denda administrasi yang lebih besar. Pihak HRS sendiri sudah menerima denda Rp50 juta dari Satpol PP DKI Jakarta atas terselenggaranya resepsi pernikahan putri keempat HRS.

"Jadi bukan melakukan pendekatan pidana untuk memenjarakan, menangkap orang, menahan orang sebagaimana tren yang terjadi saat ini," ujar Refly.

Refly mengajak masyarakat untuk menjaga demokrasi bangsa Indonesia dan tidak menggunakan hukum sebagai alat represi, melainkan sebagai alat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Refly berharap agar semua bisa berjalan baik-baik saja dan kasus ini bisa diungkap secara genuine, dengan tim yang juga independen.

Menurutnya, selain tim dari Mabes Polri, FPI dan Komnas HAM yang bekerja. Kasus ini juga akan terkuak jika ada tim independen yang bekerja.

Pengungkapan kasus dengan tim independen akan lebih mudah diungkap daripada kasus yang melibatkan sedikit orang seperti kasus penyiraman penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Sejak diunggah pada Jumat (11/12/2020), video itu sudah ditayangkan lebih dari 19 ribu kali. Ada 2.000 lebih yang menekan tanda suka dan seribu lainnya meninggalkan komentar.

Banyak warganet pendukung HRS yang memberikan tanggapan dalam video tersebut. Mereka ikut memberikan pendapatnya mengenai kasus yang melilit sang pimpinan FPI.[Suara]

Read More

Kebijakan Keamanan terhadap HRS Ekstrem, Wujud Islamofobia?

 Kebijakan Keamanan terhadap HRS Ekstrem, Wujud Islamofobia?

10Berita - Kebijakan keamanan oleh aparat di negeri ini terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab (HRS) dinilai sangat ekstrem. Padahal jika pun disebut pelanggaran, kerumunan yang terjadi di Petamburan, Jakarta Pusat, saat peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw pertengahan November 2020 lalu, adalah pelanggaran super ringan. 

Apalagi, sesuai ketentuan Peraturan Daerah DKI Jakarta, atas terjadinya pelanggaran protokol kesehatan itu, pihak FPI juga sudah membayar denda maksimal yakni senilai Rp50 juta. 

Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menduga ada kebijakan Islamofobia di dalam rezim pemerintahan saat ini. Hanya ia masih mempetanyakan, sikap Islamofobia itu sudah menguasai rezim atau hanya diidap oleh segelintir oknum. 

“Ada sebuah konstruksi, nanti kita lihat apa arahnya, apa kebijakan Islamofobia sudah menguasai rezim pemerintahan sekarang ini atau segelintir oknum saja,” ungkap Fadli Zon saat menjadi narasumber dalam Webinar "Penembakan Laskar FPI dalam Tinjauan Perspektif Hukum dan Demokrasi" yang digelar Center of Study for Indonesian Leadership (CSIL), Selasa, 8 Desember 2020. 

Fadli merasa harus mempertanyakan hal itu, karena di dalam pemerintahan terdapat berbagai macam kepentingan. Baik kepentingan polisi, TNI, intelijen atau pemerintahan sendiri. 

Fadli mengingatkan, sikap Islamofobia dengan menciptakan “permusuhan” terhadap Islam akan merugikan dan menciptakan instabilitas yang akan semakin memuncak. Sebab media sosial saat ini bisa menyampaikan berbagai macam berita dengan perspektif yang berbeda. 

"Sekarang tidak bisa narasi pihak kemanan tentang tembak menembak jadi narasi tunggal. Begitu di-challenge FPI, bahwa ini sesungguhnya kejadiannya di situ sudah ada dua narasi besar," ungkap Waketum Partai Gerindra itu. 

Fadli sendiri mengakui dirinya lebih mempercayai narasi yang disampaikan Front Pembela Islam (FPI), baik melalui Sekum FPI Munarman maupun pernyataan sikap dan kronologi yang disampaikan secara tertulis.

"Saya lebih percaya pada narasi yang disampaikan FPI dan Saudara Munarman maupun dari kronologi dalam rilis karena itu jauh lebih masuk akal," ungkap Fadli. 

Sedangkan narasi yang dibangun aparat kepolisian, menurut Fadli sangat mudah untuk dibantah, apalagi disebutkan Laskar FPI menggunakan pistol, senjata tajam, dan lain-lain. 

"Itu adalah cara klasik intelijen di masa lalu. Seperti halnya (kasus) narkoba, oknum melempar narkoba pada orang untuk dituduh sebaga (pengguna) narkoba," lanjutnya. 

Fadli mengingatkan, narasi itu akan gagal dan tidak dipercaya masyarakat. Jika hal itu terjadi malah akan menimbulkan "public distrust" yang makin luas di masyarakat. 

Bahkan akan memunculkan penilaian bila tindakan masyarakat kepada enam Laskar FPI merupakan bentuk "extra judicial killing", tindakan pembunuhan dan pembantaian. "Dan sudah sudah diakui bahwa yang melakukan itu aparat kepolisian," tambah Fadli. 

Public distrust itu, lanjut Fadli, kemudian akan menciptakan "social movement" (gerakan sosial), yang merupakan manifestasi dari ketidakpercayaan publik kepada aparat. Kecuali ada penegakan hukum terhadap aparat yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. 

"Kalau tidak ada, ini akan sangat rawan sekali, masyarakat akan tanya dimana keadilan," kata Fadli. 

FPI Luruskan Narasi Polisi

Wakil Sekretaris Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar yang turut hadir dalam Webinar, secara khusus meluruskan narasi tentang Laskar Khusus (Laksus) yang belakangan ini dipahami secara negatif. Laksus seolah adalah laskar khusus yang berbeda dengan laskar FPI secara umum dan boleh membawa senjata api. 

"Laksus itu laskar khusus yang bertugas mengawal Habib Rizieq Syihab dan keluarganya. Artinya tak ada urusan dengan senjata api," ungkap Aziz. 

Anggota Laksus, kata Yanuar, sebagaimana Laskar Pembela Islam (LPI) secara umum juga terikat dengan larangan membawa apalagi menggunakan senjata api dan senjata tajam. 

Karena itu pengacara FPI ini menyesalkan adanya narasi negatif terhadap enam Laksus yang gugur akibat tembakan polisi, Senin dinihari (7/12) kemarin. "Kita sesalkan narasi-narasi terhadap almarhum, sudah meninggal dunia difitnah pula," kata Aziz. 

Menurut Aziz, kekejaman ganda seperti itu jarang terjadi. Menurutnya, hal itu hanya terjadi di Israel dan Indonesia saja. "Kekejaman ini jarang terjadi, salah satunya di Israel, salah duanya di Indonesia," selorohnya.. 

Aziz juga meluruskan tentang rekaman voice note percakapan para pengawal HRS yang disebarkan oleh pihak tertentu. Menurut Aziz, hingga Selasa siang, pihak FPI dan keluarga belum mengetahui keberadaan enam jenazah, alat komunikasi dan kendaraan mereka. Karena itu ia menduga voice note itu disebarkan oleh pihak yang melakukan penembakan. 

"Tugas laskar itu mengawal, siapapun pengawal, satpam yang baru lulus kemarin sore pun saya yakin nalurinya sama. Melindungi yang harus dilindungi dan mengawal yang harus dikawal," kata dia. 

Karena itu, walaupun di dalam voice note itu ada ungkapan "tabrak saja..tabrak saja", kata Aziz, hal itu diucapkan karena ada penghadangan atas konvoi rombongan. "Ada konvoi mau dihadang, pasti ada reaksi," kata dia. 

Aziz mengingatkan, bahwa pihak yang melakukan penghadangan rombongan HRS tidak mengenalkan dirinya sebagai aparat polisi. Mereka juga tidak berperilaku sebagai penegak hukum, tanpa identitas dan menggunakan kedaraan sipil.

"Jadi kalau narasinya para Laskar menyerang polisi, mana tahu kalau itu polisi?," kata Aziz. 

Selanjutnya, Aziz juga meluruskan adanya narasi bila polisi sedang memantau adanya pergerakan massa ke Jakarta karena HRS hendak diperiksa di Pold Metro Jaya. Padahal HRS dan rombongan keluarga hendak pergi ke Karawang, menuju tol Jakarta-Cikampek. 

"Narasinya mau ada massa masuk ke dalam. Tipu daya ini tidak relevan, pemutarbalikkan fakta ini tidak pada tempatnya," kata dia. 

Mengenai tuduhan adanya upaya para pengawal HRS hendak menabrak mobil aparat polisi, menurut Aziz hal iti hanya sebagai ancaman belaka. Pasalnya tidak ada mobil penguntit yang mengalami kerusakan. Juga tidak ditemukan serpihan-serpihan bila terjadi serangan terhadap aparat. 

"Kita menduga, kawan-kawan yang syahid dibawa ke suatu tempat setelah dipepet kemudian dihabisi," kata dia. 

Aziz menyebut, penembakan terhadap enam laskar FPI itu sebagai "extra judicial killing" terhadap rakyat Indonesia. Sebab mereka adalah warga negara yang hak-haknya masih dilindungi UU. 

Sebelumnya, Pengurus CSIL HM Mursalim dalam sambutannya mengatakan, menghadapi berbagai peristiwa belakangan ini umat Islam Indonesia harus bersatu. Secara bersama-sama, dengan rakyat secara keseluruhan, menyelamatkan Indonesia. 

“Ada komprador yang ingin menghancurkan negeri kita. Kita harus bersama rakyat untuk melakukan perjuangan ini,” kata dia.

Terkait peristiwa pembunuhan terhadapenam Laskar FPI, Mursalim meminta agar Presiden Jokowi segera mengeluarkan klarifikasi dan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Independen. []

Read More

Fadli Zon: Pak Mahfud, Hentikan Cara-Cara Teror Seperti Ini!

 Fadli Zon: Pak Mahfud, Hentikan Cara-Cara Teror Seperti Ini!

 10Berita – Anggota DPR Fadli Zon tiba-tiba mengaku diserang teror usai menyampaikan komentarnya terkait dengan peristiwa penembakan pendukung Habib Rizieq Shihab.

Politikus Partai Gerindra ini mengaku diteror panggilan telepon terus menerus yang dicurigannya sebagai robocall atau telepon yang menggunakan autodialer terkomputerisasi.

Mantan Wakil Ketua DPR ini menyebut, nomor telepon yang menghubunginya bersifat acak atau random dari Amerika Serikat.

Fadli Zon juga mengaku, peristiwa itu pernah dialaminya saat hari pencoblosan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

“Wah HP sy langsung diserang teror robocall seperti hari H Pilpres 2019. Telpon terus-menerus dr no random Amerika Serikat. Sy minta pd oknum yg lakukan ini, hentikanlah cara2 spt ini,” begitu kicauan Fadli Zon di akun Twitter pribadinya, dikutip Galamedia, Senin, 7 Desember 2020.

Tak cuma disitu, Fadli Zon juga menulis cuitan lainnya. Kali ini ia melaporkan teror yang dialaminya kepada Menkopulhukam Mahfud MD.

“Pak @mohmahfudmd, cara2 teror robocall masih digunakan?” tulisnya.

Bahkan, selang beberapa lama kemudian, pria berkacamata ini juga melanjutkan cuitan sekaligus menegaskan jika teror yang dialaminya bukan sekedar main-main. Fadli Zon juga menyinggung soal operasi gelap intelijen.

“Rupanya bukan sy saja yg diserang teror robocall oleh operasi gelap intelijen. Ada sejumlah org lain juga. Babe Haekal Hasan malah dr pagi,” begitu penjelasannya.***

Sumber: Eramuslim

Read More

Said Didu: Sudah Berapa Nyawa Rakyat Melayang demi Kekuasaanmu?

 Said Didu: Sudah Berapa Nyawa Rakyat Melayang demi Kekuasaanmu?

 

10Berita - Petugas Polda Metro Jaya menembak mati enam orang pengikut Rizieq Shihab lantaran melakukan penyerangan terhadap petugas yang sedang melakukan penyelidikan.

"Terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan  kepada anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak enam orang," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran di Polda Metro Jaya.

Kasus tersebut mendapat perhatian dari berbagai pihak termasuk mantan sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu yang mempertanyakan berapa banyak nyawa yang sudah melayang atas dasar kekuasaan.

“Sekedar mengingatkan. Sudah berapa nyawa rakyat yang melayang demi kekuasaanmu?,” kata Said Didu, seperti dikutip dari akun Twitter @msaid_didu pada Senin, 7 Desember 2020.

Seperti diberitakan sebelumnya, Fadil Imran menjelaskan kejadian itu terjadi pada Senin dini hari sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Tol Jakarta- Cikampek KM 50.

Kejadian berawal saat petugas menyelidiki informasi soal pengerahan massa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Rizieq di Mapolda Metro Jaya.

"Ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yg diduga adalah pengikut MRS , kendaraan petugas dipepet lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam," ujarnya.

Fadil mengatakan terdapat 10 orang yang melakukan penyerangan, namun setelah enam rekannya ambruk, empat orang sisanya melarikan diri.

Tidak ada korban jiwa maupun luka dari pihak kepolisian, hanya ada kerugian materi dari sebuah kendraaan rusak karena dipepet serta terkena tembakan dari kelompok yang melakukan penyerangan.

Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dan melakukan pengejaran terhadap pelaku.

Sementara itu, Sekretaris Umum DPP Front Pembela Islam (FPI), Munarman memberikan informasi tentang kondisi Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab usai rombongannya diserang oleh orang tak dikenal (OTK).

Munarman membenarkan bahwa pada Senin, 7 Desember 2020 telah terjadi peristiwa mengerikan kepada rombongan Habib Rizieq yang terjadi di dekat pintu Tol Karawang Timur.

"Bahwa benar ada peristiwa penghadangan, penembakan terhadap rombongan Habib Rizieq dan keluarga, serta penculikan terhadap 6 orang laskar pengawal IB. Peristiwa terjadi di dekat pintu Tol Karawang Timur," ucapnya.

Untuk saat ini dengan alasan keselamatan dan keamanan keluarga Habib Rizieq, Munarman menyebut tidak akan memberitahu lokasi Habib Rizieq saat ini.

"Dan mohon doa juga untuk Habib Rizieq. Untuk lokasi Habib Rizieq, demi alasan keamanan dan keselamatan beliau beserta keluarga, maka kami tidak bisa sebutkan," ucapnya.***[pikiran-rakyat]

Read More

Jokowi "Menampar" Megawati

 Jokowi "Menampar" Megawati

 

10Berita - KETIKA Edhy Prabowo tertangkap kasus korupsi benih lobster, tanpa berkomentar pun Jokowi sebenarnya menonjok Prabowo. Prabowo sang Ketum Gerindra paham akan posisinya lalu ikut menyalahkan dan marah habis-habisan atas perilaku korup Edhy. Predikat kasar "anak selokan" disandangkan pada anak emasnya ini.

Berbeda dengan kasus penahanan Juliari Peter Batubara. Jokowi berkomentar keras atas kader PDIP ini dengan menyatakan telah mengingatkan agar dana bansos Covid-19 tidak disalahgunakan. Uang rakyat katanya.

Sementara Megawati belum berkomentar apapun atas peristiwa yang menimpa Wakil Bendahara Umum PDIP itu. Baru Sekjen Hasto yang mengomentari normatif soal menghormati proses hukum.

Ditunggu sikap Megawati atas "tamparan" Jokowi, apakah menerima seperti Prabowo atau melawan menampar balik? Ini bisa mengulangi kasus saat Megawati melalui tangan Kejagung "menekan" Jokowi dalam kasus Jiwasraya yang kemudian Jokowi membalas melalui KPK untuk menghajar Harun Masiku yang hilang hingga kini.

PDIP yang dipimpin Megawati memang pemenang pemilu akan tetapi tidak mampu menjadi partai yang "menguasai" pemerintahan. Benar bahwa Jokowi diajukan sebagai capres oleh PDIP tetapi fakta politiknya Megawati tidak mampu mengendalikan Jokowi setelah menjadi Presiden. Malahan Luhut Panjaitan yang lebih dominan dan menentukan.

Terakhir saat Megawati ribut meminta reshuffle kabinet, dan tentunya meminta porsi lebih kekuasaan, Jokowi tak menggubris. Hingga kini tak ada reshuffle. Alih-alih reshuffle, justru menteri PDIP yang  ditangkap. Tamparan lebih kerasnya, KPK siap melakukan tuntutan hukuman mati kepada Juliari.

Nampaknya narasi Megawati tidak mudah. Jika keras dan marah kepada Juliari, maka membuka peluang bagi Juliari untuk membongkar habis aliran dana, siapa tahu banyak yang masuk kas partai. Jika lunak atau membela tentu disimpulkan ada kebersamaan partai dalam menggasak dana bansos. Masyarakat menunggu pandangan Ketua Umum PDIP atas kasus kadernya ini.

Adakah hubungan "tamparan" ini dengan kekecewaan Jokowi soal kandidat Kapolri dimana Kapolda Metro Irjen Pol Nana Sudjana yang dikenal "geng Solo" tersingkir dalam persaingan dengan "geng Pejaten" dan "geng Makassar"? Entahlah. Nyatanya Jokowi menyatakan tidak akan melindungi Juliari yang tersangkut korupsi dana Covid-19.

Ditunggu pernyataan Megawati. Tetapi mungkin juga Bu Mega masih merenung secara mendalam atas banyaknya kader PDIP yang tersangkut kasus korupsi di pusat maupun daerah. Apalagi yang korupsi saat ini setingkat menteri dan jajaran bendahara PDIP lagi.

Pusing pala barbie. 

M. Rizal Fadillah
Pemerhati politik dan kebangsaan.

Read More

KPK Telusuri Dugaan Aliran Duit Suap Mensos Juliari ke PDIP

 KPK Telusuri Dugaan Aliran Duit Suap Mensos Juliari ke PDIP

 

10Berita - Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan aliran suap pengadaan bantuan sosial alias bansos Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari P. Batubara ke PDI Perjuangan. Mengingat, Juliari Batubara merupakan Wakil Bendahara Umum DPP PDIP.

"Dia (Juliari) faktanya bendum parpol. Apakah kemudian ada aliran dana ke parpol, tertentu yang dia ada disitu, ini kan bagian materi penyidikan. Nanti akan digali lebih lanjut dalam proses saksi," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (6/12/2020).

Menurut Ali, kekinian penyidik masih fokus untuk melakukan penyidikan terhadap Juliari Batubara sebagai tersangka penerima suap. Setelah itu, penyidik baru akan menelusuri kemana saja dana suap yang diterima Juliari Batubara itu mengalir, termasuk dugaan ada atau tidaknya ke partai politik.

"Apa, kemana, dan selanjutnya itu kan nanti baru dikembangkan," ujarnya.

Pengungkapan kasus korupsi terkait pengadaan bansos Covid-19 di Kementrian Sosial berawal atas adanya operasi tangkap tangan atau OTT terhadap enam orang. Beberapa di antaranya merupakan pejabat di Kementerian Sosial.

Keenam orang tersebut, yakni Matheus Joko Santoso alias MAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementrian Sosial, Wan Guntar alias WG selaku Direktur PT Tiga Pilar Agro Utama, Ardian I M alias AIM selaku pihak swasta, Harry Sidabuke alias HS selaku pihak swasta, Shelvy N alias SN selaku Sekretaris di Kementerian Sosial, dan Sanjaya alias SJY selaku pihak swasta. Mereka terjaring OTT KPK di beberapa wilayah di Jakarta pada Sabtu (5/12) sekira pukul 02.00 WIB.

Penyidik KPK kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka. Tiga tersangka selaku penerima dan dua sebagai pemberi suap.

Mensos Juliari P. Batubara, Matheus Joko Santoso, dan Adi Wahyono ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan, dua tersangka lainnya selaku pemberi suap, yakni Ardian I M dan Harry Sidabuke.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan perkara tersebut diawali adanya pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan dua periode.

"JPB (Juliari P Batubara) selaku Menteri Sosial menunjuk MJS (Matheus Joko Santoso) dan AW (Adi Wahyono) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan," ungkap Firli.

Diduga disepakati adanya "fee" dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS.

"Untuk "fee" tiap paket bansos di sepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bansos," tambah Firli.

Selanjutnya Matheus dan Adi pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardian IM, Harry Sidabuke dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus.

"Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui JPB dan disetujui oleh AW," ungkap Firli.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima "fee" Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari Batubara melalui Adi dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar.

"Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK (Eko) dan SH (Shelvy N) selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi JPB (Juliari Peter Batubara)," lanjut Firli.

Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang "fee" dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.

Dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Sabtu, 5 Desember di beberapa tempat di Jakarta, petugas KPK mengamankan uang dengan jumlah sekitar Rp 14,5 miliar dalam berbagai pecahan mata uang yaitu sekitar Rp 11, 9 miliar, sekitar 171,085 dolar AS (setara Rp 2,420 miliar) dan sekitar 23.000 dolar Singapura (setara Rp 243 juta). (*suara)

Read More

Media Asing Soroti Dinasti Politik Keluarga Jokowi, Sebut Anak-Mantunya Tidak Punya Pengalaman

 Media Asing Soroti Dinasti Politik Keluarga Jokowi, Sebut Anak-Mantunya Tidak Punya Pengalaman

10Berita,Dunia perpolitikan Indonesia kembali disoroti oleh media asing, kini soal dinasti politik dalam Pilkada 2020 mendatang.

Seperti yang telah diketahui, anak dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), putri Walpres Ma’ruf Amin hingga ponakan Menhan Prabowo Subianto di Pilkada Serentak 2020.

Naiknya anak sulung serta menantu dari Presiden Jokowi itu rupanya menjadi sorotan dari media asing asal Inggris.

Gibran dan Bobby Nasution akan berlaga dalam Pemilu serentak 2020 yang akan digelar 9 Desember mendatang.

Selain itu adapula putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang mencalonkan diri sebagai Wali Kota Tangerang Selatan dan keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djoyohadikudumo yang maju sebagai wakil wali kota Tangsel.

Dalam artikel yang berjudul "Indonesian politics is becoming a family affair", media Inggris The Economist mengatakan Jokowi pernah bersumpah bahwa para politisi baru di lingkaran keluarganya tidak akan bergantung padanya.

https://www.economist.com/asia/2020/12/03/indonesian-politics-is-becoming-a-family-affair

Bahkan pernyataan itu sempat dimuat dalam buku autobiografi Jokowi yang diterbitkan pada 2018 lalu.

"Menjadi presiden bukan berarti menyalurkan kekuasaan kepada anak-anak saya," tulis The Economist mengutip perkataan Jokowi dalam autobiografinya, dalam berita yang diunggah Kamis, 3 Desember 2020.

Media tersebut juga menulis Jokowi nampaknya sudah berubah pikiran ditandai dengan majunya sang putra Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobby Nasution dalam pilkada 9 Desember di bawah naungan PDIP. Padahal, keduanya tidak memiliki pengalaman dan latar belakang politik.

Seperti yang diketahui, Gibran mencalonkan diri sebagai Wali Kota Surakarta, posisi yang dulu diemban sang ayah. Sementara Bobby mencalonkan diri sebagai Wali Kota Medan.

The Economist lantas menyebut pencalonan Gibran dan Bobby sebagai momentum 'luar biasa', mengingat Jokowi awalnya menolak memuluskan jalan politik bagi keluarganya.

Selain Jokowi, The Economist juga menyoroti pejabat Indonesia lain yang melanggengkan politik dinasti keluarga.

Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang mencalonkan diri sebagai Wali Kota Tangerang Selatan juga tak luput disinggung dalam artikel tersebut.

Ditambah keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djoyohadikudumo yang maju sebagai wakil wali kota Tangsel berpasangan dengan Muhammad.

"Putra dan menantu Jokowi bukan satu-satunya orang yang memiliki ikatan dengan istana kepresidenan yang terlibat dalam kehebohan (Pilkada). Putri wakil presiden, yang mencalonkan diri sebagai wali kota Tangerang Selatan, kota yang berbatasan dengan Jakarta, bersaing dengan keponakan menteri pertahanan (RI)," tulis media asing tersebut.

Tak hanya sampai di situ, media asal Inggris itu pun turut menyoroti kekecewaan masyarakat Indonesia atas tumbuh suburnya politik dinasti di tanah air.

Pada 2015, parlemen nasional mengeluarkan undang-undang yang melarang keluarga petahana mencalonkan diri sebagai bupati, wali kota, atau gubernur.

"Namun, UU tersebut dianggap tidak konstitusional oleh pengadilan dan dibatalkan di tahun yang sama. Kendati demikian, ketidaksukaan publik tetap ada," tulis The Economist. [cnn]

Read More

TERUNGKAP! Ada Operasi Intelijen untuk Covidkan HRS, Ini Langkah-Langkahnya

 TERUNGKAP! Ada Operasi Intelijen untuk Covidkan HRS, Ini Langkah-Langkahnya

10Berita,Tiga hari sebelum kepulangan Habib Rizieq Syihab (HRS) sudah disusun operasi intelejen untuk meng-covid-kan yang bersangkutan. Hal ini dilakukan karena penguasa tidak bisa menjerat HRS dengan kasus-kasus hukum yang dituduhkan sebelumnya. 

“Saya mendengar ada operasi intelejen ini. Kedatangan HRS yang disambut ratusan ribu bahkan jutaan ummat di Bandara, jadi pintu masuk. Ditambah kegiatan beruntun di Petamburan, Tebet, dan Megamendung, rezim merasa semakin punya dalih meng-covid-kan Habib,” ujar Presidium Aliansi Selamatkan Merah Putih (ASMaPi) Edy Mulyadi.

Menurut Edy yang juga wartawan senior ini, untuk melancarkan operasi intelejen tersebut, mereka tidak segan-segan mengorbankan Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jabar, Kapolres Jakpus, Kapolres Bogor serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

Operasi ini berusaha membangun opini, seolah-olah Petamburan dan Megamendung menjadi klaster Covid. Untuk itu, mereka melakukan penyemprotan disinfektan secara heboh demonstratif. Mereka juga melakukan rapid test massal terhadap ratusan warga Petamburan. 

“Penguasa berharap tes massal ini akan menemukan banyak orang terpapar covid di Petamburan. Tapi Allah gagalkan rencana busuk dan jahat mereka. Hasil tes, hanya 5 orang yang positif Covid-19. Itu pun kelimanya tidak hadir pada acara di Petamburan. Mereka terpapar Covid sepulang liburan,” papar Edy.[suaranasional]

Read More

Kampanye Mantu Jokowi 14x Langgar Prokes Covid, Gde Siriana: Giliran HRS Semangat Banget Nindak!

 Kampanye Mantu Jokowi 14x Langgar Prokes Covid, Gde Siriana: Giliran HRS Semangat Banget Nindak!

10Berita – Penindakan pelanggar protokol kesehatan Covid-19 dalam tahapan kampanye Pilkada Kota Medan dipertanyakan Direktur Indonesia Future  Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf.

Pasalanya, Gde Siriana melihat ada ketidakadilan dari proses hukum yang dijatuhkan kepada paslon Pilkada Kota Medan, yang dalam hal ini calon Wali Kota yang juga menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution.

Sementara berbeda halnya dengan kasus Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib M. Rizieq Shihab terkait kerumunan di acara Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus acara pernikahan Putrinya, di Petamburan, Jakarta, 14 November lalu.

“Kubu Mantu Jokowi 14 Kali Langgar Protokol Kesehatan di Medan. Kalau itu, Pilkada, semua aparat dan pejabat ngumpet, lempar-lemparan lah ke Bawaslu. Giliran HRS, semuanya semangat benar ngejar-ngejar buat nindaknya,” ujar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/11).

Lebuh lanjut, Komite Politik dan Pemerintahan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indobesia (KAMI) ini mengkhawatirkan gelaran pemungutan suara Pilkada pada 9 Desember nanti. Karena dia melihat adanya potensi pelanggaran serupa.

“Disamping itu, pada hari Minggu kemarin (29/11) jumlah tambahan kasus Covid-19 pecah rekor lagi sampai 6.267 orang. Yang meninggal harian pun pecah rekor 169 orang. Tapi Pilkada jalan terus,” ungkapnya.

“Dan sekarang totalnya sudah tembus 534.266 kasus. Masih mau bilang terkendali kah Pak Jokowi?” demikian Gde Siriana Yusuf.

Berdasarkan catatan Bawaslu Kota Medan, pasangan Bobby Nasution-Aulia Rachman melakukan 14 kali pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Angka itu lebih tinggi dari pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 yang dilakukan pasangan Akhyar Nasuiton-Salman Alfarisi yang sebanyak 9 kasus.

Dari data tersebut, Bawaslu Kota Medan mencatat total pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan dua paslon adalah sebanyak 23 kasus, dan seuana hanya diberi sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau tulisan. []

Sumber: Eramuslim

Read More

Ini Susunan Lengkap Pengurus PKS 2020-2025, Ada Wajah Baru Gamal Albinsaid

 Ini Susunan Lengkap Pengurus PKS 2020-2025, Ada Wajah Baru Gamal Albinsaid

10Berita,Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengumumkan susunan kepengurusan partai periode 2020-2025. 

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan penyusunan pengurus pusat PKS teranyar ini dilakukan dengan menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk memenuhi kuota 30 persen perempuan dan menampilkan banyak wajah baru yang segar.

"Penyusunan didasarkan pada kebutuhan partai lima tahun ke depan, termasuk adanya bonus demografi dan tingginya jumlah pemilih milenial kita," kata Aboe dalam acara puncak Musyawarah Nasional (Munas) V PKS, Ahad, 29 November 2020.

Aboe mengatakan penyusunan pengurus juga demi kaderisasi di partai. Ia mengatakan kaderisasi bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya dimulai dari kaderisasi.

Salah satu wajah baru di kepengurusan PKS 2020-2025 adalah Gamal Albinsaid. Nama Gamal mulai dikenal sejak bergabung dengan tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Gamal mengenal Sandiaga Uno dalam sejumlah forum diskusi ekonomi.

Gamal Albinsaid merupakan dokter yang menggagas layanan kesehatan berbasis bank sampah di Malang. Ia pernah menerima penghargaan First HRH The Prince of Wales Young Sustainibility Entrepeneur dari Pangeran Charles pada akhir Januari 2014.

Berikut susunan kepengurusan pusat PKS periode 2020-2025.

Ketua Majelis Syura Partai: Salim Segaf Aljufri

Wakil Ketua Majelis Syura: Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua Majelis Syura: Mohamad Sohibul Iman

Wakil Ketua Majelis Syura: Ahmad Heryawan

Wakil Ketua Majelis Syura: Suharna Surapranata

Sekretaris Majelis Syura: Untung Wahono

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat: Suswono

Ketua Dewan Syariat Pusat: Surahman Hidayat

Dewan Pengurus Pusat

Presiden: Ahmad Syaikhu

Sekretaris Jenderal: Aboe Bakar Alhabsy

Wakil Sekretaris Jenderal Organisasi, Kinerja, Administrasi dan Sistem Informasi Pusat Data: Muhammad Arfian

Wakil Sekretaris Jenderal Personalia dan Kerumahtanggaan: Ayon Prasetyawan

Wakil Sekretaris Jenderal Hukum dan Advokasi: Zainudin Paru

Wakil Sekretaris Jenderal Program dan Isu Strategis: IIE Sumirat Sundana

Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Antar Lembaga: Moh. Rozaq Asyhari

Wakil Sekretaris Jenderal Protokoler dan Pengamanan Pimpinan: Sugeng Susilo

Wakil Sekretaris Jenderal Perencanaan dan Kajian: Haryo Setyoko

Wakil Sekretaris Jenderal Umum: T. Farida Rachmayanti

Wakil Sekretaris Jenderal Komunikasi Publik: Ahmad Fathul Bari

Bendahara: Mahfudz Abdurrahman

Wakil Bendahara 1: Deni Tresnahadi

Wakil Bendahara 2: Hero EA Putra

Wakil Bendahara 3: Unggul Wibawa

Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri: Sukamta

Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan: Bukhori Yusuf

Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah: Zulkieflimansyah

Ketua Bidang Pembinaan Kader: Muhammad Said

Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa: Syahrul Aidi Mazaat

Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi dan Kader: Rofik Hananto

Ketua Bidang Kepemudaan: Gamal Albinsaid

Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga: Kurniasih Mufidayati

Ketua Bidang Hubungan Masyarakat: Ahmad Mabruri Mei Akbari

Ketua Bidang Seni dan Budaya: Ecky Awal Mucharam

Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan: Al Muzammil Yusuf

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada: Sigit Sosiantomo

Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial: Netty Prasetiyani

Ketua Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah: Ali Akhmadi

Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan: Anis Byarwati

Ketua Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Hidup: Mardani Ali Sera

Ketua Bidang Ketenagakerjaan: M. Martri Agoeng

Ketua Bidang Tani dan Nelayan: Riyono

Ketua Bidang Kepanduan: Yoyok Switohandoyo

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut): Hendry Munief

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel): Ahmad Junaidi Auly

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Banten, Jakarta dan Jawa Barat (Banjabar): Achmad Ru’yat

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Jawa tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta (Jatijaya): Abdul Fikri

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Balinusra): Johan Rosihan

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Kalimantan: Alifudin

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sulawesi: Suryadarma

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Indonesia Timur (Intim): Muhammad Kasuba

Ketua Komisi Konstitusi dan Legislasi: T.B. Soemandjaja Rukmandis

Ketua Komisi Organisasi dan Wilayah: Hermanto

Ketua Komisi Kebijakan Publik: Memed Setiawan

Ketua Komisi Kajian Strategis: Abdul Kharis Almasyhari

Ketua Komisi Ideologi: Musoli

Ketua Komisi Ketahanan Keluarga: Wirianingsih

Ketua Komisi Penegakan Disiplin Syari, Organisasi, dan Etik: Abdul Muiz Saadih

Ketua Komisi Kajian dan Bayan: Abdulloh Khaidir

Ketua Komisi Bina Keluarga Sakinah: Muslih Abdul Karim

Ketua Komisi Bina Struktur dan SDM: Iman Santoso

Ketua Komisi Keumatan: Zufar Bawazir

Ketua Fraksi MPR RI: Tifatul Sembiring

Ketua Fraksi DPR RI: Jazuli Juwaini (tempo)

Pada Munas kali ini juga PKS melakukan perubahan logo. Kini logo baru PKS berwarna orange.

Sumber: portal islam

Read More

Tokoh Muda dr. Gamal Albinsaid Masuk Pengurus DPP PKS, Komandoi Bidang Kepemudaan PKS

 Tokoh Muda dr. Gamal Albinsaid Masuk Pengurus DPP PKS, Komandoi Bidang Kepemudaan PKS

 10Berita, BANDUNG - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) baru saja usai menggelar Musyawarah Nasional (Munas) V PKS pada 26-29 November 2020 di Bandung, Jawa Barat.

Salah satu hasil Munas V PKS adalah susunan kepengurusan PKS periode 2020-2025. 

Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam sambutannya, kepengurusan PKS 2020-2025 akan memberikan panggung bagi anak-anak muda untuk tampil menjadi pemimpin.

Salah satu tokoh muda yang direkrut PKS dan menjadi pengurus baru DPP PKS adalah tokoh muda kaliber internasional dr. Gamal Albinsaid.

"Saya juga akan memberikan porsi bagi lahirnya anak-anak muda potensial. Itulah sebabnya, saya memberikan kepercayaan kepada saudara dr. Gamal Albinsaid. Inilah tokoh muda berprestasi tingkat nasional dan internasional yang akan mengomandani Bidang Kepemudaan PKS," kata Ahmad Syaikhu dalam Puncak Munas V PKS di Bandung, Ahad (29/11/2020), seperti dilansir situs resmi pks.id.

Sementara itu, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy menambahkan, hasil Munas yang lain adalah PKS resmi meluncurkan lambang, mars dan hymne baru.

"Perubahan lambang, mars dan hymne sudah dirumuskan sejak kepengurusan sebelumnya. Esensi perubahan ini adalah PKS harus tampil lebih segar, lebih dekat dan terbuka untuk semua kalangan," kata Aboe Bakar.

Habib Aboe juga menyebut, tagline yang akan dipakai pada masa kepengurusan baru ini adalah 'Bersama Melayani Rakyat' dengan gerakan #PKSPelayanRakyat.

"Kita melanjutkan semangat Berkhidmat untuk Rakyat dengan meneguhkan sikap hangat dan dekat dengan rakyat dengan terus istikamah melayani mereka. Ini semangat baru PKS," ungkap Habib Aboe.

Sumber: 

Read More

Kecam Pembukaan Calling Visa untuk Israel, Waketum MUI Sebut Pemerintahan Jokowi Pengkhianat

 Kecam Pembukaan Calling Visa untuk Israel, Waketum MUI Sebut Pemerintahan Jokowi Pengkhianat

10Berita -  Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengecam kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang membuka calling visa untuk warga negara Israel.

Menurut Anwar, kebijakan itu sungguh mengkhianati UUD 1945 dan komitmen politik luar negeri para founding father terhadap negara penjajah seperti Israel.

"Kalau calling visa itu untuk warga negara Israel, bagi saya hal itu jelas bermasalah karena secara tersirat pemerintah tampaknya akan mencoba menjajaki pembukaan hubungan diplomatik dengan negara tersebut dengan cara memulainya dengan calling visa," kata Anwar kepada JPNN.com, Minggu (29/11).

"Kalau benar seperti itu, pertanyaan saya mau dikemanakan oleh pemerintah prinsip politik luar negeri yang telah diletakkan para pendiri negeri ini yang sudah didepakati menjadi jiwa dan roh konstitusi negeri ini seperti yang terdapat dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945."

Anwar mengatakan, Israel adalah negara penjajah yang banyak melakukan tindakan bertentang dengan perikemanusiaan dan perikeadilan terhadap rakyat Palestina.

Dia menilai rakyat Palestina saat ini telah kehilangan tanah air dan kedaulatannya sebagai individu, sebagai warga negara, dan bangsa.

"Oleh karena itu, untuk apa pemerintah berhubungan dengan negara yang paling zalim di dunia tersebut?"

"Saya melihat sejatinya pemerintah sangat ingin supaya para investor dari Israel datang ke sini untuk berinvestasi, tetapi janganlah karena alasan ekonomi mengorbankan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi selama ini," jelas Anwar.

Ia menilai Indonesia harus tumbuh dan berkembang seperti cita-cita dasarnya sehingga orientasi negara menjadi jelas.

Dunia juga harus tahu bahwa Indonesia adalah bangsa yang memiliki sikap dan pendirian serta integritas.

"Kita adalah negara yang antipenjajahan yang menjunjung tinggi perikemanusiaan dan perikeadilan. Sementara Israel adalah negara yang menentang dan menginjak-injak itu semua," kata Anwar lagi.

"Oleh karena itu, untuk apa kita berhubungan dengan negara yang tidak beradab tersebut."

Anwar meminta pemerintahan Jokowi jangan sampai membawa bangsa ini dengan pertimbangan-pertimbangan yang pragmatis dengan mengorbankan sikap dan pandangan hidup berbangsa.

Indonesia justru harus tampil dengan identitasnya di tengah-tengah kehidupan dunia yang sudah kehilangan arah ini.

"Indonesia harus bisa tampil menjadi bangsa yang memiliki jati diri, yang menjunjung tinggi perikemanusiaan dan perikeadilan sehingga kita akan bisa menjadi guru bagi bangsa-bangsa lain di dunia saat ini yang telah sangat pragmatis dan sudah kehilangan orientasi," tegas Anwar.  (*)

[news.beritaislam.org]

Read More