PKS Sindir Yasonna: Ada yang Tak Nyaman Islamisasi di Lapas

PKS Sindir Yasonna: Ada yang Tak Nyaman Islamisasi di Lapas

10Berita - Anggota Komisi III DPR RI, Almuzzammil Yusuf mengritik kebijakan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly yang menonaktifkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Polewali Mandar (Polman) Haryoto imbas dari aturan wajib membaca Alquran bagi narapidana Islam yang menjalani pembebasan bersyarat.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu bahkan curiga ada yang tidak nyaman dengan proses Islamisasi di Lapas.

"Persoalan menonaktifkan itu menjadi penanda adanya kegerahan sebagian pihak yang tidak nyaman dengan proses Islamisasi di Lapas," kata Muzammil seperti dikutip Antara, Selasa (25/6).

Muzammil meyakini penerapan wajib membaca Alquran bagi narapidana bebas bersyarat tidak memicu keonaran.

"Saya tidak percaya kalau syarat mampu membaca Alquran itu membuat keonaran di tengah penghuni Lapas yang Muslim," kata Muzzammil.

Dia mengatakan upaya Kalapas Polman, Haryoto mewajibkan baca Alquran sejatinya hanya untuk mendorong narapidana bebas bersyarat agar mau belajar kitab suci umat Islam tersebut.

"Saya kira syarat itu lebih sebagai stimulus agar mereka mau belajar, ketimbang sebagai syarat mutlak," katanya.

Sebelumnya, Yasonna menilai tujuan Kalapas Polewali Mandar mensyaratkan baca Alquran itu sebenarnya baik. Namun, kata Yasonna, syarat wajib membaca Alquran bagi narapidana beragama Islam yang menjalani pembebasan bersyarat telah melampaui undang-undang yang berlaku.

Ia khawatir narapidana beragama Islam yang sudah bebas, tapi tersandung aturan wajib membaca Alquran sehingga kesempatan menghirup udara bebasnya tertunda.

"Tujuannya baik, tetapi memaksakan dengan cara begitu kan enggak boleh, akhirnya memancing persoalan. Sekarang orangnya sudah ditarik," tutur Yasonna.

Politikus PDIP itu pun meminta jajaran Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Kemenkumham tetap menjalankan prosedur operasi standar (SOP) yang berlaku dan tak berlebihan dalam menerapkan kebijakan untuk para narapidana.

sumber: cnnindonesia

Read More

Ustaz Tengku: Pasal Penghinaan Kepada Presiden Sudah Dihapus MA Tahun 2006

Ustaz Tengku: Pasal Penghinaan Kepada Presiden Sudah Dihapus MA Tahun 2006

10Berita – Ustadz Tengku Zulkarnain mengingatkan Menkopolhukam Wiranto bahwa pasal penghinaan kepada presiden sudah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2006.
Hal itu menanggapi rencana pemerintah membentuk tim hukum nasional untuk merespons tindakan, ucapan, maupun pemikiran tokoh yang mengarah ke perbuatan melawan hukum.
“Pak @wiranto1947 saya hanya ingin mengingatkan anda bahwa Pasal penghinaan kepada Presiden sudah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi thn 2006. Maka jika ada yg menghina bapak @jokowi itu urusan pribadi. Akan diproses hukum pidana jika beliau (Jokowi -red) mengadukannya ke Penegak Hukum. Salam,” ujar Ustadz Tengku Zulkarnain di akun twitternya, Selasa (7/5/2019).


Menko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi tokoh yang melanggar dan melawan hukum.
Wiranto mencontohkan beberapa kasus penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Menurutnya siapapun yang melanggar hukum akan diganjar dengan sanksi yang setimpal dan akan ditindak tegas.
“Bahkan cercaan, makian terhadap presiden yang masih sah sampai nanti Oktober tahun ini. Itu sudah ada hukumnya, ada sanksinya, dan kita akan melaksanakan itu, sanksi itu, siapapun itu harus kita tindak tegas,” kata Wiranto usai memimpin Rakortas tentang ‘Permasalahan Hukum Pascapemilu’ di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).

Sumber: Eramuslim

Read More

Usai AHY Jumpa Jokowi, Prabowo Bakal Temui SBY

Usai AHY Jumpa Jokowi, Prabowo Bakal Temui SBY

10Berita - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bakal menemui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Singapura, Jumat (3/5) besok. Rencana itu hanya selang sehari setelah Agus Harimurti Yudhoyono bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada hari ini, Kamis (2/5).

Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief.

"Harusnya hari ini tapi Pak SBY enggak bisa karena jadwal penindakan Bu Ani padat," ucap Andi melalui pesan singkat, Kamis (2/5).

Andi mengatakan bahwa Prabowo sudah mengutarakan rencananya bertemu SBY sejak Selasa (30/4) lalu. Kala itu, Prabowo menyampaikan keinginannya menjenguk Ani Yudhoyono yang masih dirawat di National University Hospital, Singapura.

"Tentu bersilaturahmi juga dengan Pak SBY," ujar Andi.

Andi enggan membeberkan topik yang akan dibicarakan antara Prabowo dan SBY. Selain itu, dia juga belum mau memberitahu lokasi pertemuan.

"Mau jenguk aja kata Prabowo," ucap Andi.

Terpisah, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa Prabowo memang sejak lama ingin menjenguk Ani dan bersilaturahmi dengan SBY. Hanya saja, masih mencari waktu yang pas usai pemungutan suara Pilpres 2019.

"Ya intinya kita ingin bersilaturahmi tanpa mengganggu Pak SBY dan Ibu Ani," ucap Riza saat dihubungi, Kamis (2/5).

sumber: cnnindonesia

Read More

Prabowo: Ada Pihak yang Suka Janji Saat Pemilu, Ketika Berkuasa Lupa

Prabowo: Ada Pihak yang Suka Janji Saat Pemilu, Ketika Berkuasa Lupa

10Berita - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyindir pemimpin yang kerap ingkar janji kepada masyarakat Indonesia. Menurut Prabowo, pemimpin model seperti itu biasanya datang lima tahun sekali menemui rakyat. Bahkan saat bertemu, sosok ini menebar janji, namun tidak ditepati.

Demikian disampaikan oleh Prabowo saat menyapa dan berdialog bersama warga di GOR Gotong Royong, Subang, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2019.

"Saya melihat ada pihak-pihak yang tidak memikirkan rakyat. Tiap lima tahun mau pemilu janji-janji melulu, dan kalau berkuasa lupa dengan janji-janji itu saudara," kata Prabowo disambut sorak surai ribuan masyarakat Subang.

Karena itu, Prabowo mengimbau seluruh pihak-pihak yang kini tengah mendapatkan amanat untuk segera menjalankan amanat rakyat secara bersungguh-sungguh. Dia tak mau kepercayaan masyarakat yang telah diberikan masyarakat dikecewakan.

"Saya anjurkan kepada semua pihak yang saat ini ini memegang kepercayaan dari rakyat, jalankan sebaik-baiknya dengan tidak mengecewakan atau menyimpang dari UUD 1945," tegas Prabowo.

Di hadapan masyarakat Subang, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga bercerita bagaimana gelombang dukungan terhadap paslon nomor urut 02 semakin membesar. Di sisa hari kampanye ini, Prabowo mengajak masyarakat Indonesia untuk optimistis menyongsong perubahan pada 17 April 2019 mendatang.

"Tekad kita sangat mulia. Kita percaya dan yakin. Setiap saya keliling ke daerah, arus dukungan rakyat sangat kuat, terus membesar. Saya tadi ke Subang lewat darat dan mampir ke beberapa daerah, masyarakat selalu menyambut dengan isyarat. Saya yakin Jabar adalah benteng dukungan untuk keadilan dan kemakmuran," kata Prabowo.

"Saya juga banyak ke Jateng dan Jatim, sekarang Jateng banyak dukungan mengalir ke kita, Jatim juga demikian. Insya Allah 17 April adalah hari kebangkitan kembali bangsa Indonesia," imbuhnya.

sumber: jawapos

Read More

Analisis Big Data Sebut 95% Warga Jakarta Dukung Program Anies-Sandi

Analisis Big Data Sebut 95% Warga Jakarta Dukung Program Anies-Sandi

Ahad, 7 Rabiul Awwal 1439 H / 26 November 2017 18:33 wib

JAKARTA (voa-islam.com) - Koordinator Anies-Sandi Digital Volunteer (INSIDER), Anthony Leong menyebut mayoritas warga Jakarta telah meninggalkan isu-isu soal perbedaan agama, suku dan golongan yang sempat memanas pasca Pilkada DKI.

"Dari big data analisis yang kami lakukan hampir 95% warga Jakarta mendukung program Anies-Sandi. Ini adalah suatu kemajuan yang cukup fantastis. Sekaligus menjadi sebuah bukti bahwa mayoritas masyarakat sudah move on dari panasnya isu paska pilkada dan kembali mewujudkan sikap toleransi dan kekeluargaan antar golongan maupun antar umat," ujar Anthony di Jakarta (23/11) dalam keterangan tertulisnya.

Hal ini dikatakannya menyusul hasil penelitian yang dilakukan oleh Setara Institute yang menempatkan DKI Jakarta sebagai kota pertama di Indonesia yang masuk dalam katagori toleransi rendah pada 2017.

Pakar Digital tersebut melanjutkan, saat ini timnya terus melakukan berbagai upaya untuk merangkul masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan pengembangan. Menurutnya berbagai kasus intoleransi  yang terjadi difaktori oleh kurangnya edukasi serta tingkat ketimpangan yang cukup dalam di tengah masyarakat.

"Sejatinya, kunci untuk mengatasi kasus intoleransi, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita harus distribusikan kesejahteraan ke masyarakat kalangan bawah. UKM harus tumbuh,” ungkap Fungsionaris Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tersebut.

Lebih lanjut, Anthony memberi imbauan kepada seluruh masyarakat untuk dapat bersatu padu menyukseskan program pemerintah baik program pengentasan kemiskinan, program penataan lingkungan hingga pemberdayaan masyarakat.

"Bicara mengenai toleransi antar umat beragama suku dan golongan tidak akan ada habisnya. Jadi lebih baik mari kita bersatu padu membantu mas Anies dan bang Sandi dalam melaksanakan program kerja yang hasil dan manfaatnya didedikasikan bagi kepentingan masyarakat yang sebesar-besarnya," pungkas Anthony yang juga CEO Menara Digital itu. [syahid/]

Sumber :voa-islam.com

Read More

DR. Moeflich Hasbullah: Sejak Kapan NU Sibuk Menjadi Reaksioner Melakukan Penolakan-penolakan Pengajian?

DR. Moeflich Hasbullah: Sejak Kapan NU Sibuk Menjadi Reaksioner Melakukan Penolakan-penolakan Pengajian?

10Berita - Oleh: DR. Moeflich Hasbullah
(Pakar Sejarah Islam, Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Sebagai pengamat, saya sangat menyanyangkan surat pengurus NU Garut ini. Surat ini menunjukkan kekalahan NU dalam "track balapan" atau persaingan dengan gerakan Islam baru atau kelompok Islam non mainstream.

Sejak kapan NU sibuk menjadi reaksioner melakukan penolakan dan penolakan pengajian sesama umat Islam dimana-mana? Ini sebenarnya bukan cirinya kaum Nahdhiyin. Mereka punya ulama-ulama dan kyai-kyai mumpuni yang mengelola banyak pesantren dengan ribuan santrinya. Itu rumah-rumah damai mereka. Kaum Nahdhiyin harusnya percaya diri dengan sosok-sosok ulama yang mereka miliki.

Mestinya, menurut saya, NU konsentrasi saja menggarap pesantren-pesantren mereka sebagai amanat nubuwwah yaitu sistem pendidikan Islam tradisional pesantren yang sudah terbukti ketangguhannya.

Bukankah penolakan demi penolakan yang dilakukan NU itu menunjukkan kelemahan diri yaitu kekalahan dalam persaingan perebutan meraih simpati umat sehingga disibukkan oleh hal-hal yang sifatnya reaksioner? Penolakan ini membesarkan Ust. Bahtiar Nasir dan Ust. Felix di tempat lain.

Mudah-mudahan NU kembali ke khittahnya untuk menjaga basis tradisionalnya sebagai khazanah Islam Indonesia.

Kerugiannya reaksioner adalah, NU dan para kyainya menjadi disibukkan oleh mereaksi kelompok-kelompok Islam lain dengan pikiran, tenaga dan konsentrasi mereka tercurahkan kesitu.

Dikhawatirkan, pesantren-pesantren menjadi tak terurus dan terbengkalai karena para kyainya disibukkan merespon dan mereaksi yang sebenarnya bukan siapa-siapa melainkan saudara-saudara seiman dan seislam mereka sendiri yang berbeda tugas wilayah dakwahnya.

Para santrinya nanti mencontoh mereka, atau merasa diwarisi tradisi konflik para pemimpinnya, para kyainya dan guru-guru mereka, bukannya keteladanan akhlak untuk menerima kebenaran dari manapun datangnya apalagi dari saudara-saudara sesama Muslim mereka selama tauhidnya lurus, syahadatnya sama, Qur'annya sama, Nabinya sama. Wallahu a'lam.***

Sumber : Portal Islam

Read More

Kyai Nurcholis Mustari, Sesepuh Bangil Yang Tak Diindahkan

Kyai Nurcholis Mustari, Sesepuh Bangil Yang Tak Diindahkan

10Berita - BANGIL - Tak banyak yang tahu sosok pria kelahiran 3 Agustus 1939 yang kini tepat berusia 78 tahun ini. KH. Nurcholis Mustari adalah mantan Wakil Syuri’ah NU, sekaligus Mantan Wakil Ketua MUI Bangil. Kyai Nurcholis memang tergolong ulama yang disegani di daerah itu. Meski sudah udhur, namun semangat dakwahnya tak pernah padam.

Sekitar tahun 2000, Nurcholis mendirikan Aswaja. Pendirian itu dimaksudkan untuk mengawal kemurnian ajaran Islam dari paham sesat.

Sabtu (4/11/2017) kemarin, sosok sesepuh ini datang ke Masjid Manarul Islam Bangil yang sedianya menjadi tempat kajian ustadz Felix Siauw. Dengan tongkat yang menyertainya, beliau berupaya mencoba jalan terbaik. Sedianya beliau pun ingin mendengar kajian ustadz Felix Siauw. Apa daya, ulama sepuh ini juga tak diindahkan. Ustadz Felix Siauw tetap dihadang. Baik oleh aparat maupun massa baju ijo.

Beliau menenangkan Jamaah yang sudah riuh di dalam masjid Manarul Islam Bangil. Suara beliau begitu santun, dan yang berada di dalam pun tetap tenang dan anggun. Setelah itu beliau pergi ke balik panggung, dan entah ke mana. Ketika ustadz Felix Siauw melakukan streaming memberikan klarifikasi terkiat pembubaran pengajian, ternyata setelah itu Kyai Nurcholis menyempatkan datang ke Pesantren Sidogiri, di mana ustadz Felix Siauw tengah berada di sana dalam negosiasi. Sayangnya, keinginan menjadi penengah terhadap kejadian itu tak diindahkan ormas penentang itu.

Apakah kamu terbayang dengan seorang ulama sepuh, dengan tongkat menyertainya sebagai pengiring jalannya?

Namun sayangnya pendapatnya tak kunjung didengarkan. Dan apakah ini akhlaq bagi seorang santri yang hormat pada kyainya?

Biarlah, Allah SWT tunjukkan kebenaran dan kebatilan itu dengan cara-Nya.

Akhukum,

(Zain Rahman)

__
*Sumber: fb

Read More

SBP: Saya Hitung Secara Matematik, Reklamasi Itu Sangat Berbahaya!

SBP: Saya Hitung Secara Matematik, Reklamasi Itu Sangat Berbahaya!

10Berita – Ekonom yang juga aktivis demokrasi Dr Ir Sri Bintang Pamungkas, SE, M.Si mengaku sudah melakukan penghitungan terhadap bahaya proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Hitungan tersebut dilakukan dengan menggunakan matematika. Hasilnya, ungkap Sri Bintang, (reklamasi Jakarta) sangat membahayakan.

“Sudah saya hitung itu secara matematik, apa yang akan terjadi jika reklamasi tetap dilanjutkan, tidak perlu macam-macam, tidak perlu aneh-aneh, nanti saya tunjukkan ke Menko Maritim untuk hentikan, tidak perlu pakai perdebatan, wong ini berbahaya kok,” paparnya dalam seminar bertema ‘Kedaulatan Bangsa Paska Reformasi’, di Aula Terapung Perpustakaan Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (27/10/2017).

Sri Bintang juga mengingatkan, proyek reklamasi Teluk Jakarta, termasuk Meikarta, dari segi apapun tidak memiliki dampak yang baik untuk bangsa Indonesia.

“Reklamasi, dari sisi sosial ekonomi, sisi politik, itu tidak boleh ada. Saya bilang cobalah pikirkan bagaimana caranya menenggelamkan pulau-pulau palsu itu,” ujarnya.

Indonesia itu, ungkap Sri Bintang, akan menjadi tempat pertemuan (bisnis) narkoba dan penjualan senjata terbesar di Asia melalui reklamasi Teluk Jakarta.

“Indonesia ini akan menjadi tempat pertemuan narkoba dan senjata, harus hati-hati kita ini,” terangnya.

Permintaan Sri Bintang untuk menghentikan dua mega proyek (reklamasi Teluk Jakarta dan Meikarta) itu bukan tanpa sebab. Ia kemudian memberikan beberapa alasan yang menurutnya bisa dijadikan pertimbangan.

“Ini nantinya kan bukan orang-orang Indonesia yang menikmatinya. Mafia-mafia Cina datang ke Indonesia itu bukan informasi salah. Ini yang menjadi kekhawatiran masyarakat di bawah,” tutupnya.(kl/so)

Sumber : Eramuslim

Read More

Jika Ada, Hak Rakyat untuk Referendum Reklamasi

Jika Ada, Hak Rakyat untuk Referendum Reklamasi

10Berita - JAKARTA - Salah satu politisi senior Tanah Air meminta agar royek reklamasi dibongkar. Selain diragukan izinnya, proyek ini juga nampak kearoganan Pemerintah Pusat untuk melanjutkan (abuse of power).

"Sangat tepat reklamasi pantai teluk Jakarta dibatalkan dan bongkar. Jika ada referendum tentang ok/tidak reklamasi, yakin rakyat DKI jawab tidak. Urusan reklamasi kenapa Menko LBP jadi sangat ngebet dan full power. DKI kan ada UU khusus Ibu Kota. Ada Gubernur dan DPRD," kata MS Ka'ban, melalui akun Twitter pribadi miliknya, Kamis (19/10/2017).

Reklamasi yang cukup banyak ditolak masyarakat atau beberapa kelompok juga menurutnya menandakan bahwa proyek tersebut bermasalah. Salah satunya soal atau dampaknya bagi lingkungan.

"Pulau reklamasi mengubah bentang alam jelas itu dilarang UU. Perubahan tata ruang wajib melibatkan LIPI, itu juga perintah UU. Reklamasi cacat hukum?" Pun menurut mantan Staf Khusus MenESDM, M. Said Didu, proyek reklamasi nampaknya malah menjadi ajak untuk siapa saja untuk bertindak semaunya. Padahal izin pembangunan masih diragukan.

"Reklamasi dan Meikarta menjadi simbol seakan ada pihak yang bisa berbuat apa saja di Negeri ini sebelum ada izin," kata Said, di Twitter pribadinya, Kamis (19/10/2017). Hampir sama dengan reklamasi, Meikarta infonya juga demikian, izinnya bermasalah. Bahwa pejabat setempat sempat mengingatkan pihak Meikarta untuk tidak berlaku sewenang-wenang sebelum izinnya terurus. (Robi/)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Sumber : voa-islam.com

Read More

Buntut Pidato Anies, Warga Tionghoa GERUDUK Balaikota, Gelar Jumpa Pers Untuk MENGGUGAT!

Buntut Pidato Anies, Warga Tionghoa GERUDUK Balaikota, Gelar Jumpa Pers Untuk MENGGUGAT!

10Berita - Jumat siang, tanggal 20 Oktober 2017, sekitar pukul 02.20 WIB, suasanag Balai Kota terasa damai. Ahok tidak lagi di sini.

H. Jusuf Hamka (Kepala Suku Tionghoa Muslim) melangkah agak cepat. Dia datang bersama Bambang Akuet (Ketua Klenteng Jin De Yuan-Glodok), Mr. Apao (Tanah Abang), Layhok (Bos Batik), dan Buntario (Notaris). Semuanya bermata sipit dan kulit kuning. Mereka Tionghoa. Mereka hendak menghadap Sekda Saefullah di lantai 4 Gedung DKI.

Ternyata, mereka ingin merilis Konferensi Pers. Sekda kasi izin. Malahan, dia memfasilitasi acara dengan panggil sekitar 15 wartawan yang mangkal di Balai Kota.

Konferensi Pers tidak dilaksanakan sebelum Lieus Sungkharisma datang. Dia kena macet. Ada aksi di sekitar Istana Merdeka. Satu jam kemudian, Lieus Sungkharisma tiba.

H. Jusuf Hamka membuka konferensi pers. Dia minta polemik soal kata "pribumi" dihentikan. Pidato Anies sama sekali tidak bertendensi mendiskriminasi golongan ras tertentu, apalagi Tionghoa. Menurutnya,sedikit pun, Anies tidak punya benih-benih seorang rasis.

Lieus Sungkharisma berkata, "Saya ada di lokasi saat Pa Anies menyampaikan pidato". Kata-kata Anies bakar semangat Lieus Sungkharisma membangun bangsa dan negara.

Keesokan harinya, dia heran saat ada sekelompok orang meributkan pidato Anies tersebut. "Ga abis pikir saya," kata Lieus Sungkharisma.

Kepada saya, H. Jusuf Hamka minta pernyataannya dicatet. Dia bilang, "Bilangin ke mereka, kita aja yang Tionghoa gak ngerasa terganggu, apalagi tersinggung, kok 'elu' yang repot."

THE END

Penulis: Zeng Wei Jian

Sumber : Portal Islam

Read More

Luhut: Saya Jadi Pusing Soal Reklamasi Ini…

Luhut: Saya Jadi Pusing Soal Reklamasi Ini…

10Berita – Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, dirinya tidak juga menginginkan kalau proyek reklamasi akhirnya menjadi rusak. Kebijakan tersebut (reklamasi) jelas sudah ada kajian studinya, dan tidak bisa dianulir.

“Saya jadi pusing juga soal reklamasi ini. Saya tidak ingin (juga) reklamasi mau rusak. Saya punya anak-cucu. Hanya itu semua dipolitisasi,” kata Menko Bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan di hadapan peserta Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Bandar Lampung, Kamis (19/10).

Luhut hadir memberikan ceramah umum bertema Pembangunan Kemaritiman untuk Mengatasi Kesenjangan dan Kemiskinan. Ia didampingi Gubernur Lampung M Ridho Ficardo dan Ketua Pengurus Pusat ISEI Muliaman D Hadad.

Menurut Luhut, semua pihak harus berpikir positif bagaimana sesuatu itu dapat terjadi di negara ini. “Sekarang ini, kita tidak pernah berpikir positif apa yang terjadi di negara ini,” ujarnya saat menyinggung masalah reklamasi di Teluk Jakarta.

Ia mengatakan proyek reklamasi yang ada di Indonesia sudah ada pada pemerintahan sebelumnya dan sudah melalui kajian studi yang komprehensif. “Kami juga tidak mau menganulir kebijakan yang sudah ditetapkan. (Ada yang bilang) terima duit. Terima duit dari mana?” katanya.(kl/rol)

Sumber :rol,  eramuslim

Read More

Komisioner Ombudsman: Bagai Negara Dalam Negara, Sita Saja Pulau Reklamasi Untuk Rakyat!

Komisioner Ombudsman: Bagai Negara Dalam Negara, Sita Saja Pulau Reklamasi Untuk Rakyat!

10Berita – Komisioner Ombudsman RI Alvin Lie Ling Piao, turut mengomentari pengusiran kru TV One yang sedang meliput di sekitar pulau reklamasi Teluk Jakarta.

Alvin Lie menegaskan, penjagaan pulau-pulau reklamasi arogan dan sewenang-wenang. Bahkan Alvin meminta pulau-pulau reklamasi disita untuk fasilitas publik dan negara.

“Penjagaan pulau-pulau reklamasi arogan dan sewenang-wenang. Seolah ada negara lain dalam NKRI. Sebaiknya pulau-pulau tersebut disita untuk fasilitas publik dan negara,” tulis Alvin Lie di akun Twitter @alvinlie21.

Sebelumnya, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa pengusiran reporter tv One menjadi fakta bahwa NKRi dikuasai korporasi. “Ketika @balquesm tidak diperbolehkan berlayar di laut milik NKRI, Karena memang de facto negeri ini dikuasai korporasi. @jokowi,” tegas Dahnil di akun Twitter @Dahnilanzar.

Dahnil pun meminta aparat penegak hukum harus berani tegas melawan rente korporasi. “Polisi, TNI, KPK kita harus berani tegas lawan rente korporasi. Jangan sampai jadi centeng bagi korporasi itu. Dulu jadi opas-opas dan tuan demang. Dulu ketika para pejuang lawan VOC mereka disebut setan radikalis, sementara sebagian kelompok menjilat jadi tukang pukul VOC. pun demikian sekarang,” tulis @Dahnilanzar.

Terkait pengusiran kru TV One, Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas sempat melaporkan pengusiran tersebut ke anggota DPRD DKI. “Wartawan saya, perempuan, sampai diburu dengan speedboat dan ada sirine. Dilarang mendekat ke kawasan reklamasi,” tegas Karni Ilyas seperti dikutip viva.co.id, Selasa (17/10).

Karni merasa hal tersebut tidaklah wajar karena alasan wartawannya diusir dari kawasan reklamasi tidak pada tempatnya. Larangan mendekati kawasan reklamasi bagi Karni tidak sesuai karena Teluk Jakarta bukanlah milik satu orang, siapa saja berhak dan bisa melawati area Teluk Jakarta kapan saja.

“Mendekat ke pulau Singapura pun enggak masalah, asal lewat Imigrasi. Ini cuma lewat, udah tidak boleh,” kata Karni. (IT/Ram)

Sumber :Eramuslim

Read More

REKLAMASI: SUARA PUBLIK TAK TERBENDUNG

REKLAMASI: SUARA PUBLIK TAK TERBENDUNG

REKLAMASI: SUARA PUBLIK TAK TERBENDUNG

by Ismail Fahmi, PhD
(Social Network Analysis)

Hari kedua Anies-Sandi ngantor (18 Oktober), kita ingin lihat bagaimana suara publik terkait isu reklamasi. Lalu kita bandingkan juga data selama sebulan terakhir.

TAK ADA LAWAN

Selama satu bulan terakhir, isu Reklamasi adalah isu yang hanya cluster yang Pro Anies-Sandi saja yang banyak menyuarakan. Itu adalah saat Anies-Sandi belum dilantik.

Setelah dilantik, ternyata isu itu tetap tinggi dalam cluster tersebut. Artinya, baik sebelum maupun sesudah Anies-Sandi memegang kepemimpinan DKI Jakarta, publik pendukung tetap konsisten dengan tuntutan mereka agar reklamasi dihentikan.

Dari mereka yang kontra Anies-Sandi, hanya sedikiiit sekali yang turut membahas isu reklamasi ini. Ini menandakan mereka tidak ada kepentingan apakah reklamasi dilanjutkan atau tidak. Mereka memilih abstain.

Tidak adanya lawan dalam peta SNA di media sosial, menunjukkan bahwa para pengembang tidak bermain dalam tataran opini publik. Setidaknya dalam periode pengamatan sebulan terakhir, mereka tidak berusaha untuk membangun citra positif terhadap reklamasi. Di media, hanya Luhut seorang diri yang memperjuangkan.

MEDIA ONLINE

Sehari sebelumnya, dua tokoh dihadapkan dalam pemberitaan di media terkait reklamasi, yaitu Luhut vs Anies. Hari ini, media sudah mulai menempatkan Sandiaga dalam kancah pemberitaan, sehingga tiga tokoh ditampilkan, yaitu Luhut vs Anies+Sandi.

Sandi muncul dalam agenda, khususnya terkait pernyataan dia tentang 'Drama Queen' yang ditujukan ke Luhut. Juga terkait ketidakhadiran Sandi dalam dua kali meeting yang dijadwalkan dengan Luhut untuk membahas reklamasi.

CLOSING

Pertempuran tanpa lawan di media sosial seperti ini yang sulit ditebak endingnya. Publik di satu sisi melawan reklamasi dengan suara yang gempita, sementara pengembang di sisi lain tidak memperlihatkan jurus mereka dalam memperjuangkan kepentingan mereka terhadap reklamasi. Mereka bertarung dalam senyap.

Warganet yang kontra Anies-Sandi memilih abstain. Sehingga, kini tinggal Anies-Sandi dan full dukungan publik di belakangnya. Cukupkah dukungan publik ini?

___
*Sumber: fb Ismail Fahmi

Read More

Pengusiran Reporter TV One Sudah Memenuhi Defenisi “Kolonial” KBBI

Pengusiran Reporter TV One Sudah Memenuhi Defenisi “Kolonial” KBBI

10Berita – Selasa 17 Oktober 2017, public terkejut dengan penuturan Pimpinan Redaksi TV One, Karni Ilyas, yang menceritakan pengusiran repoternya bersama tim peliputan saat menumpang perahu nelayan untuk melakukan liputan terkait perkembangan reklamasi Teluk Jakarta.

“Wartawan saya, perempuan, sampai diburu dengan speedboat dan ada sirine. Dilarang mendekat ke kawasan reklamasi,” ujar Karni saat memandu acara Indonesia Lawyers Club (ILC).

Saya tak habis pikir alasan wartawannya diusir dari kawasan proyek reklamasi itu. Padahal kawasan itu ialah Teluk Jakarta yang semestinya siapa saja bebas melintasinya,” tambah Karni

Jika kita meneliti arti kata kolonial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, maka apa yang dialami oleh reporter TV ONE dan kapal nelayan SUDAH MASUK KATEGORI KOLONIAL.

kolonial/ko·lo·ni·al/ a berhubungan dengan sifat jajahan: pemerintah — mendirikan benteng dan menguasai jalur pelayaran di kepulauan itu.

Jika memang sudah seperti ini, maka tidak salah jika masyarakat menyerukan TNI bertindak karena dianggap sudah menjadi ancaman bagi kedaulatan NKRI. (KBBI/PI/Ram)

Sumber : Eramuslim

Read More

Iwan Fals Bikin Polling, Hasilnya: Jokowi Gagal!

Iwan Fals Bikin Polling, Hasilnya: Jokowi Gagal!

10Berita – Musisi Iwan Fals menggelar polling atau jajak pendapat di sosial media melalui akun Twitternya terkait 3 tahun pemerintahan Jokowi – JK.

Bagaimana tanggapan publik di sosial media terkait 3 tahun Jokowi – JK?

Dari jajak pendapat yang diikuti 29.473 responden ini mayoritas menyatakan 3 tahun pemerintahan Jokowi – JK Nggak Oke.

“Ini lho hasil polingnya, semoga berguna,” kicau Iwan Fals pagi Subuh ini, Kamis (19/10/2017) mengumumkan hasil polling yang digelar sehari itu.

Berikut Rinciannya:

48% Nggak Oke
32% Oke
9% Lumayan
11% Biasa Saja

Seperti diketahui Jokowi – JK dilantik pada 20 Oktober 2014, yang berarti hari ini genap 3 tahun memimpin Indonesia.

Dan publik secara terbuka menyatakan 3 tahun masa pemerintahan Jokowi – JK Tidak Oke, alias GAGAL. (kl/pi)

Sumber : Eramuslim

Read More

JK Tolak Pembentukan Densus Tipikor, Polri: Kita Tetap Jalan Terus

JK Tolak Pembentukan Densus Tipikor, Polri: Kita Tetap Jalan Terus

10Berita - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menilai Datasemen Khusus Tindak Pidana Anti Korupsi (Densus Tipikor) yang berencana dibentuk Polri belum di perlukan saat ini.

Menanggapi hal itu, Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan pihaknya akan tetap menindaklanjuti wacana pembentukan Densus Tipikor oleh Polri.

"Nggak apa-apa (Pak Jusuf Kalla menolak), kita tetap jalan terus,” kata Irjen Pol Setyo Wasisto saat dihubungi JawaPos.com, Jakarta, Rabu (18/10).

Setyo menuturkan, wacana pembentukan Densus Tipikor masih dalam tahap perundingan. Sehingga nantinya Presiden Joko Widodo masih harus mengumpulkan stake holder yang membahas hal tersebut.

"Ya nanti kita lihat, kan masih dikumpulkan oleh Pak Presiden juga ya," ujar Setyo.

Lebih lanjut, Setyo menyebut terkait anggaran pembentukan Densus Tipikor yang mencapai Rp 2,6 triliun itu diperuntukan untuk menyiapkan seluruh operasional seperti gedung dan pengadaan alat lainnya.

"Anggaran kita sudah siapkan, tapi belum ini, ada gedung, ada sarana operasional," jelas Setyo.

Sebelumnya diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) oleh Polri belum diperlukan sekarang ini.

Menurut JK, pemberantasan Korupsi sebaiknya difokuskan di Komisi Pemberantasan korupsi (KPK).

‎"Jadi cukup biar KPK dulu, toh sebenarnya polisi, kejaksaan juga masih bisa menjalankan tugas dan itu bisa. Tidak berarti perlu ada tim baru untuk melakukan itu. Tim yang ada sekarang juga bisa," kata Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa, (17/10).

Menurut JK, jangan sampai pembentukan Densus Tipikor hingga ke wilayah memicu rasa takut pejabat dalam mengambil keputusan. Sehingga dapat menghambat pembangunan.

‎"Kita juga haruslah hati-hati juga jangan isu pemberantasan korupsi itu menakutkan bagi semua orang sehingga menakutkan pejabat membuat kebijakan," tandasnya.[] 

Sumber : jawapos.com

Read More

MENYENTUH! Inilah Permohonan Sederhana Aktivis Tionghoa Jaya Suprana Kepada Anies-Sandi

MENYENTUH! Inilah Permohonan Sederhana Aktivis Tionghoa Jaya Suprana Kepada Anies-Sandi

10Berita - Terlebih dahulu saya ucapkan selamat kepada Mas Anies Baswedan dan Mas Sandiaga Uno yang telah resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Istimewa Jakarta masa bakti 2017 hingga 2022.

Kebetulan saya mengenal kepribadian budi pekerti anda berdua, maka dapat diyakini bahwa anda berdua tidak akan lupa bahwa anda berdua dipilih oleh mayoritas rakyat Jakarta maka anda berdua pasti meletakkan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan, parpol, apalagi diri pribadi anda berdua sendiri  .

Permohonan

Setelah menyampaikan ucapan selamat, dengan penuh kerendahan hati saya memberanikan diri mengajukan sebuah permohonan kepada Gubernur Anies dan Wakil Gubernur Sandi.

Permohonan bukan untuk diri saya pribadi yang sudah beruntung menikmati kemerdekaan bangsa Indonesia namun kepada teman-teman sesama bangsa dan warga Indonesia yang belum beruntung menikmati kemerdekaan bangsa, negara dan rakyat Indonesia yang sebenarnya sudah 72 tahun yang lalu diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta.

Kebetulan wilayah wewenang, kekuasaan serta tanggung jawab anda berdua terbatas pada wilayah Daerah Khusus Istimewa Jakarta, maka permohonan saya ajukan terbatas untuk kepentingan teman-teman sesama bangsa dan warga Indonesia yang bermukim di dalam wilayah DKI Jakarta yang belum bisa menikmati kemerdekaan bangsa, negara dan rakyat Indonesia.

Secara lebih spesifik, teman-teman yang saya maksud adalah mereka yang kebetulan jatuh sebagai korban penggusuran atas nama pembangunan infra struktur di Kampung Pulo, Pasar Ikan Akuarium, Kalibata, Kalijodo Penjaringan, Luar Batang, Bukit Duri, dan berbagai kawasan DKI Jakarta.

Bukit Duri

Misalnya, para warga Bukit Duri yang telah terpaksa mengikhlaskan rumah dan tanah mereka digusur atas nama pembangunan infrastruktur yang disebut sebagai normalisasi Kali Ciliwung, padahal mereka sudah bermukim di bantaran Kali Ciliwung.

Pada tanggal 28 September 2016, dengan mata kepala sendiri saya terpaksa menyaksikan tanah dan bangunan di kawasan Bukit Duri digusur dengan cara yang menurut Menteri Hukum dan HAM, Dr. Yasonna Laoly, mantan Ketua MK, Prof Dr Mahfud MD, LBH Jakarta serta Majelis Hakim PTUN, dan PN Jakarta Pusat merupakan pelanggaran hukum secara sempurna.

Lebih memprihatinkan lagi, para warga tergusur sudah digusur masih dihajar dengan stigmasisasi oleh laskar public relations pendukung kebijakan menggusur kaum penggusur sebagai sebagai warga liar, kriminal, perampas tanah negara, pemberontak bahkan PKI . 

Pada saat saya memohon Gubernur Basuki Tjahaja Purnama untuk tidak menggusur akibat tanah dan bangunan di Bukit Duri masih dalam proses hukum, permohonan saya ditolak dengan dalih bahwa penggusuran atas nama pembangunan infrastruktur merupakan instruksi Presiden Jokowi.

Namun ketika saya berjumpa secara pribadi dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada bulan Ramadhan 2017, secara tegas Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah membenarkan penggusuran yang dilakukan tanpa pemberian ganti rugi bagi rakyat tergusur apalagi yang dilakukan dengan melanggar hukum secara secara sempurna seperti yang telah terjadi pada 28 September 2016 di Bukit Duri.

Kemanusian dan Keadilan

Maka dengan penuh kerendahan hati saya memberanikan diri memohon Gub Anies dan Wagub Sandi untuk berkenan tidak mengulang angkara murka penggusuran yang telah dilakukan oleh kaum penggusur terhadap kaum wong cilik secara paripurna sempurna melanggar hukum, HAM, agenda Pembangunan Berkelanjutan, Kontrak Politik Ir Joko Widodo dengan rakyat miskin Jakarta, sila-sila Kemanusiaan Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Penulis: Jaya Suprana

Sumber : PI

Read More

Dimana Kamu Saat KERUSUHAN MEI 98? Kalian sibuk menulis kata PRIBUMI...?

Dimana Kamu Saat KERUSUHAN MEI 98? Kalian sibuk menulis kata PRIBUMI...?

Oleh: Agi Betha
(Wartawan senior)

Begitulah ketika pemilik kemerdekaan dijajah di kampungnya sendiri.
Dijajah ekonominya, dikangkangi medianya, disatroni pemikirannya, serta diSARA-SARAkan kata-kata nya.

Kata PRIBUMI adalah kata nan sakti.
Penyelamat nyawa nan ampuh saat diperlukan.
Ditendang ke Bareskrim ketika dipolitikkan.

Jaman Soekarno. Kata 'Pribumi' digunakan sebagai pembangkit gairah perjuangan. Perlawanan atas nama 'Pribumi' adalah erotisme kematian melawan penjajahan.
'Pribumi bersatu, kolonialisme runtuh.'

Jaman Soeharto. Penggunaan 'Pribumi' pada nama organisasi memudahkan pemerintah memilah subsidi dan keberpihakan. Himpunan Pengusaha Lemah Indonesia, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, anggotanya multi suku. Mewakili wajah pribumi susah. Mereka mudah ditandai untuk dibantu.
Phrase 'Pribumi' menjadi alat perjuangan untuk memohon pemerataan ekonomi.

Di era hiruk pikuk reformasi. Kerusuhan 1998.
Kata 'Pribumi' adalah alat penyelamat nyawa nan ampuh. Etnis china memperalatnya. Menyukai amat sangat kata 'Pribumi', hingga muka terlihat mereka rela ditulisi 'Pribumi'. Toko2, gedung2, dan pagar2 rumah rapat nan tinggi itu, jadi memiliki satu alamat yang sama: PRIBUMI.
Cat warna-warni 'Pribumi' berhasil menyelamatkan harta benda mereka. Sedangkan tubuh dan nyawa pemiliknya, banyak menitipkan diri ke sanak tetangga yang tidak perlu mengaku2 pribumi.

Namun kini. Di era demokrasi, katanya.
Pribumi hendak dihilangkan. Kata itu dipaksakan ke dalam kelompok kosa kata kebencian.
Manusia dicuci otak bahwa 'pribumi' adalah momok. Padahal pribumi tidak meneriakkan 'taik nenek lo sialan', tidak meruntuhkan pagar, tidak membakar lilin, dan tidak menyampah di ibukota.

Pribumi Harga Mati, yaitu lawanlah kata pribumi itu maka kau akan dihargai sampai dirimu senang setengah mati. Maka PRIBUMI dipolitikkan, disara-sarakan, dan dipermasalahkan.

Oleh siapa..? Oleh orang-orang yang tak mau mengakui bahwa napas yang menghidupi tubuh mereka itu kini, adalah hasil tukar nyawa para pendekar Pejuang Pribumi dahulu.

ALLAHU AKBAR..!

Jangan bersedih.
Jangan menyerah.
Jangan anarkis.

Sikap pantang menyerah pribumi dalam melawan hegemoni kemunafikan dan kolonialisme dululah, yang telah menghasilkan Kemerdekaan kini.

Maka jangan sakit dan pasrah.
Raih lagi kemerdekaan berpendapat, berpikir, dan kebebasan berkata-kata.
Karena penjara yang sesungguhnya adalah ketika tubuhmu bisa melangkah, matamu nanar menatap langit, hatimu berdegub dirasuk rindu keadilan, tapi pikiranmu diberangus dan mulutmu dibisukan.

Lakukan perlawanan seperti tegak gagahnya para pejuang Laskar Pribumi!
Sekali lagi..!!
 ☝☝☝

__
Sumber: fb penulis

Read More

Pesan Gubernur Anies Kepada Jajaran Pemprov DKI: Berpihaklah pada yang Lemah

Pesan Gubernur Anies Kepada Jajaran Pemprov DKI: Berpihaklah pada yang Lemah

Oleh: Agung Wicaksono
(Direktur MRT Jakarta)

Sesungguhnya, beginilah Anies Baswedan mengawali hari pertamanya sebagai Gubernur DKI Jakarta - memimpin Rapat dengan seluruh pimpinan SKPD dan BUMD di Pemprov DKI Jakarta.

Meski saya terlambat hadir karena menyusul datang dengan pesawat yang paling pagi dari Solo, namun saya sempat menangkap 5 pesan utama yang disampaikannya dalam pidato menutup rapat hari ini:

1. Gubernur datang dengan membawa janji, yang merupakan mandat yang diberikan oleh warga Jakarta untuk dilaksanakan. Ke 23 janji Anies-Sandi tersebut agar dipelajari oleh segenap jajaran untuk bersama-sama direalisasikan.

2. Laksanakan tugas dengan penuh integritas.

3. Laporkan capaian kinerja dengan hasil yang terukur

4. Hubungan kerja agar dilakukan dengan profesional. Tidak ada gratifikasi. Tidak ada bisik-bisik informasi lewat istri. Istri Gubernur dan Wagub hanya dalam kapasitas sebagai penggerak PKK.

5. Terakhir, berpihaklah kepada yang lemah dalam melayani masyarakat. Kalau yang lemah terlayani dengan baik, maka tentu yang kuat juga terjangkau. Contohnya kaum disabilitas, pastikan layanan publik ramah kepada mereka.

Begitu kurang lebihnya Pidato Arahan Kinerja yang saya ingat disampaikannya, di samping 3 point kunci yang disampaikan Wagub Sandiaga Uno sebelumnya (Asian Games dan trotoar harus baik, laporan keuangan tidak boleh WDP, dan laporan kinerja agar menggunakan big data analytics lewat Smart City). Sebuah hari yang penuh dengan nuansa kinerja. Persis seperti yang selalu diingatkan Presidennya untuk "kerja, kerja, kerja."

Tidak ada soal "Pribumi", tidak ada soal perdebatan yang tak perlu. Sayangnya memang, kata itulah yang mewarnai perdebatan di masyarakat pada hari pertama kerjanya. Menjadi catatan penting bahwa sudah saatnya untuk fokus pada hal yang esensial demi kemajuan, lupakan dan tinggalkan kontroversi yang membawa kegaduhan. Tak perlu ragu untuk sampaikan, bahwa yang sebelumnya tertangkap soal "pribumi" adalah kesalahpahaman, jika memang demikian. Dan saatnya meredefinisikan pribumi untuk konteks masa pembangunan, tak perlu lagi bicara soal masa penjajahan.

Bangsa ini, juga tentunya kota ini, butuh solidaritas baru -tanpa mempedulikan asal-muasal dan darah keturunan- agar betul-betul "Maju Kotanya, Bahagia Warganya" tak jadi sekedar slogan.

Jangan karena pribumi setitik, rusak kinerja bangsa sebelanga. Karena sesungguhnya, seluruh isi belanga itulah pribumi.

Selasa, 17 Oktober 2017

__
Sumber: dari fb Agung Wicaksono

Read More

Sandiaga: Tugas Kita Adalah Menghentikan Reklamasi!

Sandiaga: Tugas Kita Adalah Menghentikan Reklamasi!

10Berita -Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan dirinya berkomitmen penuh untuk menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, sesuai janji kampanyenya. Sandi menyebut, menghentikan proyek reklamasi adalah keinginan warga DKI.

Meski bertentangan dengan kebijakan pemerintah saat ini, Sandi yakin rencana tersebut dapat terwujud.

“Ini teman-teman sabar, tunggu pemda baru dilantik. Kita tahu tuntutan masyarakat, kita tahu tugas kita adalah hentikan reklamasi,” tegas Sandi di sela-sela kunjungannya ke SD 07 Pagi Cawang, Jakarta Timur, Rabu (18/10).

Pria berlatar belakang pengusaha ini menyebut, saat ini pihaknya sedang memikirkan bagaimana solusi menghadapi proyek reklamasi ini. Dia juga akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan.

“Teknisnya nanti kita atur. Tapi yang jelas Pak Jokowi habis lantik kita kemarin sedang persiapkam ketemu karena banyak isu yang kita ingin bicarakan,” katanya.

Sementara dengan Luhut, pihaknya mengaku sudah pernah bertemu untuk membahas hal ini. Namun pertemuan tersebut tampaknya belum menemukan titik temu.

“Ada pembicaraan, yang pertama kali kami dengar mengenai updating terkahir tapi yang kami ingin tekankan bahwa ini proses harus semua terbuka. Saya tanya satu hal aja belum ada jawaban yang pasti, lapangan kerja berapa yg diciptakan di sana. Dan lapangan kerja model apa yang dicipitkam kajiannya belum ada,” beber Sandi.(kl/kmp)

Sumber : Eramuslim

Read More