OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.
Tampilkan postingan dengan label e. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label e. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 23 September 2017

DUH! Sri Muyani Tak Tahu Ke Mana Larinya Uang Utang, Netizen: Bukan Nggak Tau, Cuma Nggak Mau Bilang

DUH! Sri Muyani Tak Tahu Ke Mana Larinya Uang Utang, Netizen: Bukan Nggak Tau, Cuma Nggak Mau Bilang


10Berita~Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak bisa menjawab secara detail ketika Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra Haerul Saleh menanyakan mengenai sumber utang pemerintah dan pengalokasian utang pada sektor mana saja.

Ani mengatakan, utang pemerintah merupakan utang dalam bentuk defisit finance atau utang yang dilakukan untuk menutupi defisit anggaran. Ani bilang sebagian besar utang yang diperoleh yakni melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) baik syariah maupun konvensional.

Utang tersebut langsung masuk ke kas negara seperti layaknya penerimaan pajak, atau dengan kata lain menjadi satu dengan penerimaan pajak. Dia menerangkan, bentuk utang melalui SBN berbeda dengan utang multilateral atau bilateral yang langsung bisa diidentifikasi langsung untuk proyek pembangunan infrastruktur tertentu.

"Sebetulnya, uang utang dan uang pajak berkumpul jadi satu di dalam kas negara, tapi saya enggak bisa identifikasi apakah ini uang utang atau uang pajak. kemudian kita belanjakan ke pemda pemerintah pusat. Jadi enggak bisa katakan utang USD1 perginya ke mana. Kalau pinjam untuk proyek pada ADB misalnya untuk irigasi jadi kita tahu langsung," kata Ani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 24 Juli 2017.

Ani bilang kendati demikian, dirinya bisa mengetahui secara persis berapa jumlah surat berharga negara yang diterbitkan, tanggal berapa diterbitkan, suku bunganya berapa dan jatuh temponya kapan.

Sementara itu, Haerul sebelumnya meminta agar perintah lebih terbuka mengenai utang yang dipandangnya meresahkan masyarakat. Dia meminta agar diberikan data sumber utang dan pengalokasiannya. Sebab dia melihat, utang yang dilakukan tidam efektif dan memberi dampak positif pada ekonomi Indonesia utamanya penciptaan lapangan kerja.

"Memohon meminta agar kita diberikan data tentang utang yang masuk pada negara kita dan pengalokasiannya pada siapa saja. Agar kita bisa jelaskan keresahan-keresahan," jelas Haerul.

-----------------------

Menanggapi berita ini, netzen pun berkomentar.

Jangan2 Menkeu yg goblok ya sob > Sri Mulyani tak Bisa Jawab ke Mana Pengalokasian Utanghttps://t.co/2Q1owLh3no https://t.co/UjCCDlRPJH
— BUNG PARNO� (@BoengParno) September 23, 201


Ralat: Tau ke mana perginya hanya ga mo bilang �� RT https://t.co/IjV3D1rpft

— 45ma Lukm4n (@AkuAsmaraDanty) September 23,201


UTANG NEGARA KITA SKARANG BERAPA, BU?
Jangan2 nggak ngerti juga �https://t.co/n8QCbtmM6i

— Warta�Politik™ (@wartapolitik) September 23, 2017


Sumber: Portal Islam

Kamis, 14 September 2017

Akibat Utang Menggunung, Warga pun Terkena Pajak Berbasis Neolib oleh Pemerintah

Akibat Utang Menggunung, Warga pun Terkena Pajak Berbasis Neolib oleh Pemerintah



10Berita~JAKARTA  Masih ingat dengan adanya rencana dari pihak perpajakan dengan aparat kepolisian yang ingin mendatangai rumah warga karena telat membayar pajak? Sikap atau keinginan pemerintah ini disebut kalap karena disebabkan adanya utang yang menumpuk di rezim Jokowi.

“Yang mengerikan lagi bahwa ternyata untuk membayar utang itu, ternyata kita mengandalkan pajak, yakni pajak digenjot habis-habisan. Sampai ada cerita ada keinginan mengenakan PPN atas tebu gula rakyat. Tapi diprotes, batal.

Lalu ada rencana menaikkan PTKP (pendapatan tidak kena pajak). Dari yang sekarang 4 juta menjadi UMP (upah minimum provinsi). Malah ada soal BPKB bekerjasama dengan kepolisian akan mendatangi rumah-rumah warga akibat pajak belum bayar. Itu benar-benar kalap,” demikian kata Direktur Program Centre for Ekonomic and Democracy Studies, Edy Mulyadi saat berbincang-bincang dengan voa-islam.com, Selasa (12/09/2017), di Jakarta.


Saking kalapnya pemerintahan Jokowi, yang tadinya kena pajak kini (akan) dikenai pajak.  “Nah itu kan kalau di Jawa Timur dan Jawa Tengah kan 1,3 jutaan, yang selama ini mereka tidak kena pajak, sekarang justru kena pajak. Jadi daya beli yang lemah akan semakin lemah lagi. Malah mahasiwa mesti memiliki NPWP-lah dan segala macam. Jadi tidak masuk akal,” tegasnya mengkritisi.

Untuk mensiasati perihal utang yang membengkak itu, pemerintah bahkan mengurangi subssidi yang telah ada. Ia pun curig akan sikap pemerintah ini dengan menduga ada oknum di balik yang memanfaatkan situasi.

“Subsidi dikurangi sehingga listrik dan BBM naik dan pajak diperas segala macam, uang yang didapat untuk bayar utang. Porsi untuk bayar utang itu anggaran tidak dikurangi sama sekali. Jadi sebetulnya kita tahu pendesain APBD(N) ini bekerja untuk siapa. Untuk rakyat atau untuk kreditor? Pajaknya, pajak neolib, gitu,” ia menutupnya. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Sumber: voa-islam

Selasa, 12 September 2017

Ilmuwan Muda Kazakhstan Raih Perhargaan Keuangan Islam

Ilmuwan Muda Kazakhstan Raih Perhargaan Keuangan Islam

10Berita,ASTANA -- Global Islamic Finance Awards (GIFA) 2017 memberikan penghargaan kepada ilmuwan muda Kazakhstan Hylmun Izhar atas kontribusinya dalam pengembangan keuangan dan ekonomi syariah global.

Dr Hylmun Izhar mendapat penghargaan dari GIFA sebagai Tokoh Akdemik Keuangan Islam Global 2017 yang ditetapkan oleh komite penghargaan GIFA 2017. Penghargaan diberikan langsung oleh Gubernur Pusat Keuangan Internasional Kazakhstan.

Dalam sambutannya, Ketua GIFA Humayon Dar mengatakan, GIFA memberi penghargaan kepada Dr Hylmun Izhar Institut Riset dan Pelatihan Islam (IRTI) milik Bank Pembangunan Islam (IDB) karena kontribusi riset dan akademiknya untuk perkembangan perbankan dan keuangan Islam.

"Inilah sosok muda yang kami pikir pantas menerima penghargaan ini atas upayanya di bidang perbankan dan keuangan Islam. Kami menyampaikan selamat juga untuk IRTI," kata Dar dalam keterangan resmi kepada Republika.co.id, Senin (11/9).

Komite penghargaan GIFA, lanjut Dar, mempertimbangkan empat tokoh yang semuanya laik menerima penghargaan GIFA. Namun, Dr Izhar dipilih berdasarkan konsensus dan pengaruhnya mengembangkan industri keuangan syariah ke depan.

Menerima penghargaan dari GIFA, Izhar mengaku amat terhormat atas penghargaan bergengsi itu. Sebelum bergabung dalam Grup Bank Pembangunan Islam (IDB), Izhar merupakan periset keuangan Islam di anak perusahaan Oxford Centre for Islamic Studies (OXCIS) Inggris, Oxford Islamic Finance, Ltd. Ia juga menjadi pengajar ekonomi dan keuangan Islam di Markfield Institute of Higher Education (MIHE), Leicester, Inggris serta aktif sebagai pembimbing disertasi mahasiswa pasca sarjana.

Izhar juga menjadi salah satu penulis laporan bersama UNDP dengan IDB Group yang berjudul, I for Impact: Blending Islamic Finance and Impact Investing for the Global Goals. Bersama rekannya, ia juga ikut menulis buku Islamic Capital Markets: Principles and Practices yang dipublikasikan ISRA dan Securities Commission Malaysia.

Buku terbaru Izhar, Critical Issues in Islamic Economics and Finance Development, baru-baru ini diterbitkan Palgrave MacMillan. Ada dua buku lagi yang tengah Izhar siapkan untuk segera terbit yakni Islamic Banking: Risk Management, Regulation and Supervision dan Operational Risk in Islamic Financial Institutions: Theory, Practice and Modelling yang keduanya diterbitkan Edward Elgar.

Di luar itu, Izhar produktif menulis hasil riset di sejumlah jurnal acuan internasional seperti Journal of Risk, Review of Islamic Economics, IIUM Journal Economics and Management, Islamic Economic Studies, Journal of Islamic Banking and Finance, dan Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies. Selain itu, ia juga aktif mengedukasi dan memberi pelatihan profesional untuk para regulator, pejabat pemerintah, bankir, pengacara terkait manajemen risiko, pengembangan produk, dan inovasi.

Belakangan ini, Izhar mewakili IDB Group dalam kelompok kerja Dewan Pengawas Jasa Keuangan Islam (IFSB) dalam isu revisi standar keterbukaan untuk mendorong transparansi dan disiplin pasar lembaga keuangan yang menawarkan produk keuangan syariah. Izhar meraih gelar doktor keuangan Islam dari Durham University. Dari sana pula ia mendapat penghargaan doktor kehormatan sekolah pasca sarjana Durham University, Inggris.

Penghargaan dari GIFA ini diserahkan dalam acara yang digelar Astana International Financial Centre (AIFC) di Astana, Kazakhstan, pekan lalu. GIFA yang didirikan Edbiz Group pada 2011 merupakan perusahaan konsultan keuangan Islam yang berbasis di London, Inggris. Gelaran penghargaan ke tujuh oleh GIFA ini mencakup penghargaan untuk individu dan lembaga keuangan syariah global. Acara ini dihadiri Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev.

Sumber: Republika

Kamis, 31 Agustus 2017

Waduh, Bakal Ada Lagi Obral BUMN : Aset PLN Juga Akan “Dijual” Senilai Rp10 Triliun, Apa Kabar Buyback Indosat?


Waduh, Bakal Ada Lagi Obral BUMN : Aset PLN Juga Akan “Dijual” Senilai Rp10 Triliun, Apa Kabar Buyback Indosat?


Menteri BUMN Rini Soemarno terkenal dengan kebijakannya yang gemar privatisasi. Kini, kebijakan pemerintah terus mendorong dilakukannya sekuritisasi aset BUMN melalui pasar modal dengan menjaminkan aset-aset perusahaan milik negara itu.

Sekuritisasi aset itu melalui skema Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Efek Beragun Aset (EBA). Hari ini, PT Jasa Marga (Persero) Tbk menerbitkan KIK EBA dengan nilai Rp2 triliun. Kini giliran PT PLN (Persero) yang akan melakukan sekuritisasi.

“Nanti PLN juga akan listing. Mungkin tanggal 15-16 September nanti. Nilainya akan mencapai Rp5-10 triliun,” ungkap Rini di Jakarta, Kamis (31/8).

Bahkan kemungkinan bisa kembali bertambah jika demand-nya meningkat dan juga akan melihat suku bunga ke depannya. Tapi dia mengklaim tak mau memberikan suku bunga yang terlalu tinggi.

“Nanti yang disekuritisasi itu revenue-nya, pembangkitnya,” kata dia.

Namun ketika dikonfirmasi pembangkit yang mana, dia berkilah tidak ingat secara pasti. Sedang Jasa Marga sendiri mengagunkan dan menjaminkan aset ruas tol Jagorawi. Namun proses sekuritisasi PLN juga tidak jauh berbeda dengan JSMR itu.

“Untuk PLN ini proses kita samakan tidak berbeda jauh dengan Jasa Marga. Jasa Marga ini untuk nilainya tak terlalu besar, cuma Rp2 triliun. Yang penting pecah telur dulu dan jumlahnya tidak terlalu besar. Dan Jagorawi itu bagus untuk investor. Jadi untuk PLN juga yang bagus untuk investor,” papar dia.

Sejauh ini, di pre offering Jasa Marga demand-nya mencapai 2,6 kali. Dengan bunga yang cukup besar mencapai 8,4 persen. “Iya kita sangat senang suku bunganya kita bisa taruh 8,4 persen,” kata Rini.

Untuk PLN pun sejauh ini penawaran awalnya sudah bagus. “Iya so far so good ya. Ini baru offering ini sudah masuk Rp 5-6 triliun,” kata dia.

Skema sekuritisasi aset ini merupakan keinginan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar perusahaan BUMN ini punya dana dan bisa digenjot lagi untuk membiayai proyek infrastruktur baru.[] 

Sumber : muslimbersatu.net