OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.
Tampilkan postingan dengan label POLITIK. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label POLITIK. Tampilkan semua postingan

Senin, 13 Februari 2023

BERGESERNYA PARA BUZZER DI PILPRES 2024

BERGESERNYA PARA BUZZER DI PILPRES 2024


MELACAK JEJAK PARA ELIT PADA PEMILU 2024
(Membaca Pergeseran Para Buzzer)

Oleh: M Arief Pranoto

Ada kalanya, fluktuasi politik bersifat tiba-tiba alias mendadak, lalu timbul kegoncangan di publik. Apa hendak dikata. Perkembangan politik memang sulit diramal (unpredictable). Jika kemarin viral Ganjar Pranowo (GP) Mania membubarkan diri dengan ragam dalih; hari ini, beredar slentingan Abu Janda hendak mendukung Prabowo pada Pemilu 2024 nanti. Entah esok isu nyleneh apalagi.

Namun jujur perlu dikatakan, bahwa isu dimaksud cukup menarik, dan sah-sah saja di alam demokrasi. Telur puyuh dicampur bakwan, dulu musuh kini berkawan.

Pertanyaan selidik pun muncul, "Apa hebatnya Noel, dedengkot GP Mania; dan apa pula kelebihan Abu Janda hingga nyaris semua media mainstream dan online memuat langkahnya?"

Ya, geliat keduanya kini jadi semacam isyarat atau indikasi atas peristiwa yang bakal terjadi, sedang mereka sekadar buzzer. 'Tentara bayaran' di dunia maya.

Akan tetapi, dari dua isu aktual di atas bisa dibaca, bahwa jelang Pemilu 2024 lempengan politik di tanah air sepertinya bergeser. Bakal ada gempa (politik) cukup lumayan pada kontestasi politik. Mengapa? Noel dan Abu Janda selama ini dikenal sebagai buzzer piaraan (elit tertentu), langkah mereka tentunya atas komando. Jadi, ada resonansi antara buzzer dengan sosok di belakang layar. Singkatnya, setiap langkah buzzer adalah kehendak sosok behind the screen. Siapa gerangan?

Anatomi buzzer manapun, nyaris tak memiliki ideologi. Apalagi idealisme. Ideologi bagi mereka adalah kepentingan politik praktis, idealismenya money politics. Dan lazimnya buzzer, pasti memiliki mentor dan/atau bohir di balik layar selaku 'cantolan' keberanian guna menggaduhkan ruang publik. Ada piandel. Sosok yang diandalkan. Wong wani kudu duwe bunci, wong kendel kudu duwe piandel, begitu kata leluhur Jawa.

Mentor alias bohir kelompok ini, biasanya adalah 'pakar politik' dari berbagai latar belakang. Entah berlatar politikus kawakan, misalnya, atau pengusaha, mantan militer, ataupun sosok berasal dari 'dunia abu-abu' dan lain - lain.

Level atau maqom si bohir dalam suatu pagelaran, lazimnya, kalau tidak pemilik hajatan, paling minimal ialah dalang yang memainkan para wayang (buzzer) dan/atau pemberi clue alias pengarah pagelaran. "Kamu harus begini, begitu, jangan sentuh itu", dan lain - lain.

Hakiki mentor dalam pagelaran, gampangnya, berfungsi mirip orang bermain lato-lato, dimana dua kelompok atau lebih -- diayun-ayun, diputar, lalu dibentur-benturkan. Maka ada sinyalir kuat di bawah permukaan, bahwa sesungguhnya antara Kadrun dan Cebong ialah konsepsi yang berasal dari meja (komando) yang sama. Satu dipiara, dirawat, satunya lagi sengaja dilepas bebas. Dan pada momen tertentu, mereka diumpan topik kontroversi agar berisik. Keduanya pun gaduh bersaut-sautan di ruang publik. Lantas, si bohir pun puas tersenyum dari kejauhan, karena 'agenda besar'-nya lepas dari pantauan publik.

Secara filosofi, para pakar politik ---mentor atau bohir--- di belakang buzzer ibarat: 'MAKELAR KAMBING DI HARI RAYA KORBAN'. Hari raya adalah kesenangan sesaat, atau bisa berupa pagelaran pemilu, contohnya, sedangkan makna makelar adalah 'demi untuk perut (kepentingan)-nya sendiri dan kelompok'. Sementara arti kambing di sini ialah sosok yang akan 'dicincang'. Ya. Dicincang dalam makna digadang - gadang, dipromosi pada satu sisi, namun bisa juga kebalikannya -- dicincang dalam arti dijadikan tumbal alias dikorbankan.

Anies dan Ganjar sebagai contoh, jangan-jangan cuma dijadikan tumbal, dikorbankan. Dan boleh jadi pencapresan Anies nanti dibatalkan oleh Koalisi Perubahan, atau salah satu anggota left dari koalisi maka presidential threshold tidak mencapai 20%, atau lebih kasar lagi Anies di-'KPK'-kan jelang pendaftaran pilpres. Itu pada satu sisi. Tetapi, di sisi lain, Prabowo justru dilambungkan, dipromosikan oleh PDI-P dan KIB. Bisa jadi. Ini hanya gambaran kecil dari pengibaratan: 'pakar politik itu seperti makelar kambing di hari raya korban'. Jadi, mereka bebas mencincang kambing korban.

Kenapa demikian?

Secara filosofi, permainan politik praktis ibarat seulas tali yang ujungnya bundel. 'Bundel' dalam makna selalu bermuara pada uang, projek, uang dan projek. Dalam politik praktis, memang tidak seperti orang bermain catur kalau skak-mat lalu selesai permainan. Tak seperti itu. Tidak ada mati langkah dalam politik. Bahkan ketika tersingkir pun, di luar ring masih bisa mengendalikan jalannya permainan. Memberi support, arahan, dan lainnya, makanya ada istilah mentor politik.

Kembali ke dua isu di atas (Noel dan Abu Janda), tampaknya lempeng politik tanah air bakal berguncang hebat. Ada kejutan signifikan jelang pagelaran 2024. Entah apa bentuknya. Tunggu saja.

Lagi-lagi, jejak para elit politik sulit dilacak oleh para pendukungnya kecuali memahami tema atau agenda yang hendak digelar. Nah, apa gerangan agenda besar pada Pemilu 2024?

Let them think let them decide.

Tamat.

Sumber: fb, BPI 

Rabu, 04 Maret 2020

Skandal Hasto di DPP PDIP Terungkap Lagi, Caleg Ini Tak Bisa Dilantik Jika Tak Beri Uang

Skandal Hasto di DPP PDIP Terungkap Lagi, Caleg Ini Tak Bisa Dilantik Jika Tak Beri Uang



10Berita, JAKARTA – Nama Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, disebut dalam pemecatan salah satu kader yang merupakan caleg DPRD terpilih Kabupaten Kampar, Riau.

Bahkan, kuasa hukum caleg tersebut menyebut kliennya dimintai uang menjelang dilantik.

Kamaruddin Simanjuntak, kuasa hukum dari Morlan Simanjuntak yang menjadi caleg DPRD terpilih Kabupaten Kampar dari PDIP mengungkap, karena belum bisa memenuhi permintaan uang kliennya kemudian diberikan surat penundaan pelantikan.

“Setelah dikeluarkan surat penundaan pelantikan klien saya langsung ke Jakarta. Bolak-balik dia menghadap Bu Mega, bolak-balik ke DPP PDIP minta tolong supaya dikeluarkan rekomendasi pelantikan karena sudah keluar sebelumnya surat penundaan pelantikan,” jelas Kamaruddin saat dihubungi, Selasa (11/2).

Sambung Kamaruddin, kliennya selama satu bulan dipingpong untuk mencari kejelasan soal kapan waktu pelantikan dirinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kampar, Riau, dari fraksi PDI Perjuangan. Serta menanyakan alasan penundaan pelantikan ke DPP PDI Perjuangan.

“Ketika bolak-balik ke DPP PDIP itu lah dia dimintai uang. Supaya bisa dilantik harus memberikan sejumlah uang,” ujar Kamaruddin.

Padahal, lanjut Kamaruddin, Morlan Simanjuntak merupakan Caleg Daerah Pemilihan Kampar, Riau dengan raihan suara terbanyak saat gelaran Pemilihan Legislatif.


“Dia terpilih juara satu, artinya suara terbanyak. Setelah terpilih ada yang meminta uang kepada dia dari Kesekjenan PDI Perjuangan, sama Hasto Kristiyanto melalui anak buahnya, yang salah satu sudah ditangkap oleh KPK,” urai Kamaruddin.

Diketahui, Morlan Simanjuntak dipecat oleh DPP PDIP melalui Surat Keputusan bernomor 22/KPTS/DPP/XII/2019.

Dalam SK yang ditandatangani oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristyanto itu, sambung Kamaruddin, kliennya dipecat dengan alasan telah ditetapkan sebagai narapidana dengan pidana penjara 8 bulan, karena telah terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen.

“Surat pemecatan itu isinya palsu, di butir lima yang menyatakan klien saya dipecat dengan alasan karena dia melakukan tindak pidana pemilu dan politik uang,” bantah Kamaruddin.

Kamaruddin menegaskan, tudingan dalam SK tersebut telah diklarifikasi dan dibantah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kampar, Riau, melalui surat bernomor 001/RI/NIK.04/HK.01.00/I/2020 tertanggal 29 Januari.

Di surat itu, Morlan Simanjuntak dinyatakan tidak pernah melakukan tindak pidana Pemilu atau politik uang.

Lebih lanjut Kamaruddin mengatakan, latar belakang pemecatan kliennya itu lantaran tidak bisa memenuhi permintaan sejumlah uang yang diminta oleh Kesekjenan DPP PDIP setelah resmi terpilih sebagai anggota legislatif DPRD Kampar, Riau.

Kamaruddin pun mengaku bisa membuktikan adanya permintaan uang tersebut yang diduga dilakukan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melalui salah seorang stafnya.

“Oleh Hasto Kristiyanto, melalui anak buahnya, yang salah satu sudah ditangkap oleh KPK. Ada saksinya, karena klien saya itu ketika bertemu mereka membawa saksi, ada saksi yang mendengar waktu diminta uang,” tandas Kamaruddin.

(sta/rmol/pojoksatu)

Senin, 13 Januari 2020

Prabowo-Puan Maharani Bakal Jadi Capres 2024?

Prabowo-Puan Maharani Bakal Jadi Capres 2024?




10Berita - Empat anggota keluarga Presiden Joko Widodo bakal ikut meramaikan Pilkada serentak 2020. Yaitu, Gibran Rakabuming Raka, M. Bobby Afif Nasution, Wahyu Purwanto, dan Doli Sinomba Siregar.

Putra pertama Jokowi Gibran akan maju di Kota Solo, Bobby sang menantu Presiden akan maju Kota Medan, adapun Wahyu adik ipar Jokowi akan mencalonkan diri Kabupaten Gunung Kidul, sementara Doli yang merupakan paman menantu Jokowi bakal mencalonkan diri di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dilansir dari RMOL.id, Senin (13/1/2020), Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin mengatakan, Jokowi serius mengusung anggota keluarganya pada pilkada tahun ini. Istilah yang muncul, aji mumpung, Jokowi effect benar-benar dimaksimalkan.

Ujang juga menyebutkan, tidak salah bila ada anggapan majunya Gibran cs, berarti Jokowi memulai membangun oligarki dan dinasti politik.

Namun yang menarik, lanjut Ujang, keputusan Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto di empat daerah itu. Menurutnya, kalau benar nanti Gerindra usung anggota keluarga Jokowi khususnya Gibran dan Bobby, berarti kerja sama Jokowi-Prabowo masih terus berlanjut.

Setelah rekonsiliasi paska Pilpres 2019, hubungan Jokowi-Prabowo semakin akrab. Jokowi angkat Prabowo jadi Menteri Pertahanan, kader kritis Gerinda seperti Fadli Zon disuruh bungkam, pendukung Prabowo seperti Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet keluar dari penjara, dan menyusul Gerindra dukung keluarga Jokowi.

"Dan kalau ada suara-suara yang menyebutkan kerja sama ini akan berlangsung hingga Pilpres 2024, analisa yang tidak keliru, bisa saja terjadi," kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL.

"Jokowi membutuhkan Prabowo sebaliknya Prabowo membutuhkan Jokowi," lanjut dia.

Jokowi akan dukung Prabowo pada pilpres mendatang adalah analisa yang rasional, namun karena masih lama, semua kemungkinan masih terbuka.

Ujang menambahkan, yang menarik dinanti adalah, PDIP akan dukung siapa pada Pilpres 2024. Bersama Jokowi, bisa saja PDIP dorong Prabowo-Puan Maharani.[law-justice]

Sumber: KONTENISLAM.COM

Pengamat: PDIP Bisa Dibubarkan

Pengamat: PDIP Bisa Dibubarkan



10Berita,Direktur Legal Culture Institute (LeCI), M Rizqi Azmi, menyatakan korupsi suap pengganti antar waktu (PAW) yang dilakukan kader PDIP bisa berujung pembubaran partai. Bahkan, kasus tersebut juga bisa menyeret komisioner KPU lainnya.

Rizqi mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berani mengusut lebih dalam lagi kasus suap yang menyeret komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Pengusutan itu tidak boleh hanya terbatas dalam lingkup second player saja, tapi harus dibongkar sampai intelektual dader (main actor).

Dia menilai, petinggi KPU yang terlibat kasus tersebut menjadi catatan terburuk di awal tahun terkait proses demokrasi di Indonesia. Maka itu, LeCI meminta KPK mengadakan investigasi mendalam terkait keterlibatan komisioner KPU lainnya.

“KPK harus membuka dan melakukan penyelidikan dan penyidikan secara mendalam keterlibatan DPP PDIP dalam kasus ini. Tentunya dalam instruksi PAW, koordinasi dengan pimpinan DPP sangat signifikan,” kata Rizqi di Jakarta, Minggu (12/1/2020).

Dalam penelitian LeCI mengenai peran partai dalam Korupsi, kata dia, tampak jelas alur komando dari pimpinan partai terhadap perintah yang menyebabkan lahirnya KKN. Alur Scientific revolution of Corruption mengendus peranan kelompok terhadap timbulnya indikasi korupsi berada pada urutan kedua setelah personal power.

“Ini merupakan momen penting bagi KPK untuk memberikan pesan anti korupsi yang paripurna sebelum perhelatan pilkada 2020,” ujar Rizqi.

Dia menegaskan, keterlibatan Wahyu tidak berdiri sendiri. Dalam elemen peran korupsi aktor tidak berdiri sendiri jika dikaitkan fungsi dan wewenang komisioner bersifat kolektif.

Kasus tersebut juga harus dijelaskan terang-benderang oleh pimpinan KPU. Hal itu untuk menjawab kekecewaan publik dan agar tidak mendegradasi demokrasi langsung.

“Sehingga jangan sampai persoalan ini menjadi alasan DPR mengubahnya kembali menjadi Demokrasi Tidak Langsung,” ucap dia.

Menurut dia, KPK memiliki momentum membuatkan partai dengan mengusut tuntas korupsi yang dilakukan kader PDI Perjuangan. Atas dasar itu, ia meminta KPK secara serius dan transparan ke publik mengenai kasus tersebut.

“Dalam elemen pembubaran partai yang terkuat adalah keterkaitannya dengan keterlibatan pimpinan partai sebagai entitas dalam aktor intelektual korupsi,” ujar dia.

Sumber: https://indonesiainside.id/news/politik/2020/01/12/pengamat-pdi-perjuangan-bisa-dibubarkan

Sabtu, 11 Januari 2020

GNPF Ulama: OTT Komisioner KPU Ingatkan Publik Pada Dugaan Kecurangan Pilpres

GNPF Ulama: OTT Komisioner KPU Ingatkan Publik Pada Dugaan Kecurangan Pilpres



10Berita- Uang suap sebesar Rp. 900 juta yang diminta tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan tidak dimungkin untuk satu orang.

"Tidak mungkin uang sebanyak itu untuk sendiri. Sekali lagi, apa mungkin dia (Wahyu Setiawan) seorang yang bisa memutuskan?" kata Ketua GNPF Ulama Kota Binjai, Sani Abdul Fattah seperti dilansir dari Kantor Berita RMOLSumut, Sabtu (11/1).

OTT yang dilakukan KPK kepada salah seorang komisioner KPU pusat itu secara alamiah menyegarkan ingatan publik pada pemilihan presiden 2019.

"Ini bukan dibuat-buat, ini alamiah. OTT itu secara tak sadar mengingatkan kita kepada indikasi kecurangan pada Pilpres lalu," ujar Sani.

Dia juga mengatakan, tertangkapnya Wahyu menjadi bukti bahwa ada hubungan mesra antara komisioner KPU dengan PDIP yang pada 2019 lalu menjadi pengusung utama Joko Widodo.

"Tertangkapnya si komisioner ini menjadi bukti bahwa hubungan antara KPU dengan PDIP sangat mesra sekali," lanjut Sani.

Banyaknya kejanggalan pada tahapan dan proses pilpres, lanjut Sani, menjadi bukti adanya hubungan terlarang antara penyelenggara dan peserta pemilu.

"Dimulai dari kasus surat suara di dalam kontainer itu lah, penghitungan data yang entah bagaimana, enggak becus lah, pengumuman pemenang pilpres tengah malam lah, padahal masih banyak penghitungan yang belum selesai, bahkan yang paling aneh dimulai dari kotak surat suara yang dari kardus dan masih banyak lagi. Ada perselingkuhan antara PDIP dan KPU," tutur Sani.

"Dengan banyaknya problem-problem seperti ini, maka wajar jika kasus tertangkapnya komisioner ini melebar menjadi tuntutan pembubaran PDIP," imbuhnya menambahkan.

Indikasi lain, lanjut Sani, yang juga Ketua Satgas Anti Narkoba (SAN) Kota Binjai ini, selama ini, PDIP dinilai sebagai parpol yang getol membonsai KPK.

"Kan selama ini PDIP memang partai yang paling getol melemahkan KPK dengan begitu serius dan terus-menerus ingin merevisi UU KPK. PDIP juga masuk dalam daftar parpol yang 'produktif' menghasilkan koruptor," tutupnya. (moeslimchoice)


Wasekjen MUI: Siapa Toke Yang Setor Uang Suap Komisioner KPU?

Wasekjen MUI: Siapa Toke Yang Setor Uang Suap Komisioner KPU?

10Berita – Salah satu yang masih didalami KPK terkait OTT komisioner KPU Wahyu Setiawan adalah siapa sumber dana yang memberikan uang Rp 400 juta kepada Wahyu pada pertengahan Desember 2019.
“Siapa toke (tauke, bos) yang menyetorkan uang suap? Untuk apa si toke menyuap?” kata Wasekjen DPP MUI, Tengku Zulkarnain yang ikut menyoroti kasus ini.
Dalam kasus ini, selain Wahu, KPK juga menetapkan tiga tersangka.
Yaitu, Agustiani Tio Fridelina (mantan anggota Bawaslu, pernah caleg PDIP, dan juga orang kepercayaan Wahyu. Lalu, Harun Masiku (caleg DPR RI 2019-2024 dari PDIP daerah pemilihan Sumatera Selatan I), dan Saeful Bahri (orang kepercayaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, juga tercatat sebagai caleg DPR RI 2019 dari PDIP).
Empat orang ini diduga terlibat tindak pidana korupsi menerima hadiah atau terkait penetapan anggota DPR RI terpilih tahun 2019-2024, pengganti almarhum Nazarudin Kiemas.
Ustad Zul sapaan akrab Tengku Zulkarnain dengan nada bertanya juga menyindir siapa yang tanda tangan usulan PAW Harun Masiku.
“Kasus suap komisioner KPU menyangkut PAW. Siapa yang menandatangani surat PAW?” ujar dia di akun @ustadtengkuzul.
Seperti diketahui, yang teken PAW anggota dewan adalah ketum dan sekjen partai.
Untuk membantu penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI pengganti Nazarudin, Wahyu Setiawan meminta dana operasional Rp 900 juta.


Sumber: Eramuslim

PDIP Putar Otak Main Aman Hindari Hukum, Hasto Bakal Jadi Dubes?

PDIP Putar Otak Main Aman Hindari Hukum, Hasto Bakal Jadi Dubes?




10BeritaNama Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mau tidak mau terseret dalam perkara suap yang melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Anggapan bahwa Hasto patut diduga terlibat dalam kasus ini berangkat dari kenyataan bahwa adalah diri Hasto dalam kapasitas sebagai Sekjen PDIP yang pernah meminta agar “kursi panas” yang ditinggalkan alm. Nazaruddin Kiemas di daerah pemilihan Sumatera Selatan-1 diserahkan kepada Harun Masiku.

Melansir pojoksatu.id, hal itu disampaikan pertama kali oleh Hasto dalam rapat pleno penetapan caleg terpilih hasil Pemilu 2019 di akhir Agustus tahun lalu. Permintaan itu diulangi sebulan kemudian.

PDIP membawa hasil pleno itu ke Mahkamah Agung (MA) yang dalam keputusannya menyatakan bahwa adalah partai yang berhak menentukan siapa yang memperoleh kursi “kursi panas” itu.

Namun KPU kembali menolak dalam pleno tanggal 7 Januari lalu.

Selain karena upaya-upaya yang dimotori Hasto, hal lain yang membuat nama Hasto ramai disebut-sebut terkait kasus ini adalah kenyataan bahwa Wahyu Setiawan juga ditangkap bersama sejumlah orang dekat Hasto yang membantunya sehari-hari dalam menjalankan tugas partai.

Dengan demikian juga dapat dipahami apabila belakangan spekulasi mengenai pencopotan Hasto semakin marak.

Sejumlah nama disebut berpeluang menggantikan Hasto pasca Rakernas PDIP yang sedang berlangsung di JIEXpo Jakarta.

Spekulasi lain yang berkembang mengatakan, ada skenario untuk menyelamatkan Hasto dari persoalan ini dengan memberikan tugas baru kepada Hasto sebagai dutabesar di negara sahabat.

Sejauh ini, spekulasi-spekulasi yang berkembang ini masih terus ditelusuri.

Sejumlah politisi partai banteng menolak memberikan komentar mengenai masa depan pria kelahiran 7 Juli 1966 ini di PDIP.

Mereka masih fokus mengikuti jalannya Rakernas PDIP. [law-justice] 

Sumber: 

Kamis, 09 Januari 2020

WASPADA! Beredar INFO, PKS Masuk Daftar Target Diungkap Kasus

WASPADA! Beredar INFO, PKS Masuk Daftar Target Diungkap Kasus


10Berita - Di tengah kasus Mega Skandal Jiwasraya yang merugikan negara Rp 13,7 Triliun, yang hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, tiba-tiba publik diramaikan dengan KPK yang kembali melakukan OTT beruntun. Dari Bupati Sidoarjo hingga Komisioner KPU.

 Kini beredar di sosial media bahwa akan ada target yang bakal ramai, menyasar politisi PKS.

 Hal ini disampaikan oleh akun twitter @do_ra_dong yang dikenal dengan info-info terbatas dan kerap terbukti di kemudian hari.

 "Seiring informasi yang dapat kami sampaikan pagi ini, daftar list pengungkapan kasus selanjutnya adalah politisi dari partai Islam dengan target PKS. Informasi terbatas," demikian ungkap akun @do_ra_dong di twitter pagi ini, Kamis (9/1/2019).

Seiring informasi yang dapat kami sampaikan pagi ini, daftar list pengungkapan kasus selanjutnya adalah politisi dari partai Islam dengan target PKS

Informasi terbatas
459 people are talking about this
Info yang disampaikan @do_ra_dong sontak bikin ramai di sosmed.

 "Tidak ada yg paling gurih, ketika politisi PKS yg digoreng," komen @PermataWangi.

 "Pak @tifsembiring @hnurwahid Ada kisi kisi dari doradong...tolong dipantau anak anak PKS...badai nanti🙏🙏🙏," ujar @TedongNag4.

 "Lambat laun Jiwasraya gate hilang ditelan bumi....," kata @bstmArf.

Seiring informasi yang dapat kami sampaikan pagi ini, daftar list pengungkapan kasus selanjutnya adalah politisi dari partai Islam dengan target PKS

Informasi terbatas
Seiring informasi yang dapat kami sampaikan pagi ini, daftar list pengungkapan kasus selanjutnya adalah politisi dari partai Islam dengan target PKS

Informasi terbatas
Seiring informasi yang dapat kami sampaikan pagi ini, daftar list pengungkapan kasus selanjutnya adalah politisi dari partai Islam dengan target PKS

Informasi terbatas
Pak @tifsembiring @hnurwahid
Ada kisi kisi dari doradong...tolong dipantau anak anak PKS...badai nanti🙏🙏🙏
See Kazuya's other Tweets
Seiring informasi yang dapat kami sampaikan pagi ini, daftar list pengungkapan kasus selanjutnya adalah politisi dari partai Islam dengan target PKS

Informasi terbatas
kemarin sudah PKB di OTT , bupati Sidorajo, ada benernya Partai Islam sedang ditarget...
See Heru Catur's other Tweets

Sumber: konten islam