Sri Mulyani Minta Klub Moge Dirjen Pajak Blasting Rijder Dibubarkan

Sri Mulyani Minta Klub Moge Dirjen Pajak Blasting Rijder Dibubarkan

10Berita, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar atau Moge bernama klub Blasting Rijder DJP dibubarkan. Hal ini lantaran beredar di berbagai media foto Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengendarai Moge bersama klub Blasting Rijder DJP.

“Meminta agar klub Blasting Rijder DJP dibubarkan,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resminya, Ahad, (26/2/2023).

Beberapa hari ini beredar di berbagai Media cetak dan online foto dan berita Dirjen Pajak Suryo Utomo mengendarai Motor Gede (MoGe) bersama klub BlastingRijder DJP yaitu komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar.

Menyikapi pemberitaan tersebut, saya menyampaikan instruksi kepada Dirjen Pajak sebagai berikut:

1. Jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat/publik mengenai jumlah Harta Kekayaan Dirjen Pajak dan dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan pada LHKPN.

2. Meminta agar klub BlastingRijder DJP dibubarkan. Hobi dan gaya hidup mengendarai Moge – menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP.

Bahkan apabila Moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi; mengendarai dan memamerkan Moge bagi Pejabat/Pegawai Pajak dan Kemenkeu telah melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik.

“Ini mencederai kepercayaan masyarakat,” pungkas Sri Mulyani.

Redaktur : M. Isa Karim D | Indonesian Islamic News Agency (IINA)

Sumber: Moslemtoday.com 

Read More

Sekjen Ingatkan Netralitas ASN Kemenag di Tahun Politik

Sekjen Ingatkan Netralitas ASN Kemenag di Tahun Politik

10Berita, Lamongan — Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama diingatkan untuk menjaga netralitasnya dalam menyongsong tahun politik.

“ASN harus menjaga netralitasnya,” pesan Sekjen Kemenag Nizar Ali saat memberikan pembinaan di Kankemenag Kabupaten Lamongan, Minggu (26/2/2023).

Dikatakan Nizar, Rakernas Kementerian Agama pada awal 4 – 5 Februari 2023 di Surabaya, telah mencanangkan tahun ini sebagai Tahun Kerukunan Umat Beragama. Karenanya, seluruh ASN Kemenag harus fokus dalam upaya menguatkan kerukunan, bukan justru terjebak dalam politik, terlebih politik identitas.

“Netralitas menjadi penting. Saya tidak ingin ASN tidak netral,” tegasnya.

“Di era digital ini, kita tidak bisa sembunyi,” sambungnya.

Menurut Nizar, berdasarkan pengalaman di tahun politik sebelumnya, pasca tahapan kampanye, banyak dumas yang masuk. Kemenag akan mendapat teguran dari Komisi ASN jika dumas yang masuk tidak diproses dari aspek disiplin pegawai.

“Salah satu pasalnya adalah pasal netralitas ASN. Ini pasalnya jelas. Ini perlu difahami. Saya ingatkan netralitas ASN di era krusial, tahun politik, sangat penting,” tuturnya.

Sehubungan itu, Nizar menyarankan untuk mengundurkan diri dari ASN jika memang ingin aktif di dunai politik. Caranya, bisa mengurus proses pensiun dini, utamanya bagi mereka yang sudah menjelang masuk masa pensiun.

“Kalau sudah pensiun, sudah tidak terikat aturan ASN,” sebutnya.

Bersamaan dengan pembinaan ASN, Sekjen Kemenag juga meresmikan gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kankemenag Lamongan. Nizar mengapresiasi proses layanan hybrid, daring dan luring, yang disiapkan oleh Kenkemenag Lamongan.

Menurutnya, layanan daring memang akan memberikan kemudahan dan menjadi tuntutan Transformasi digital. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang belum familiar sehingga perlu difasilitasi dengan layanan luring.

“Saya bersyukur ada dua jenis skema layanan di PTSP Kemenag Lamongan, secara langsung dan berbasis aplikasi melalui smart service PTSP dan layanan tatap muka. Sebab, masih ada sebagian masyarakat yang lebih nyaman datang ke kantor PTSP,” tandasnya.

Tampak hadir Kakanwil Kemenag Jawa Timur Husnul Maram, Kankemenag Lamongan Fausi, pejabat dan ASN Kankemenag Lamongan

Sumber: Panjimas

Read More

Anwar Abbas Sampaikan Selamat Jalan Kepada Prof. Dr. KH. Ali Yafie : Tokoh Panutan, Terima Kasih dan Doa Kami

Anwar Abbas Sampaikan Selamat Jalan Kepada Prof. Dr. KH. Ali Yafie : Tokoh Panutan, Terima Kasih dan Doa Kami

 

10Berita, Prof. Dr. KH. ALi Yafie adalah seorang ulama besar, ahli fiqh dan ushul fiqh yang sangat dihormati karena keluasan ilmunya dan kerendahan hatinya. Beliau tidak hanya dihormati di kalangan NU yaitu organisasi yang pernah beliau pimpin tapi juga di kalangan Muhammadiyah dimana beliau sering diundang oleh pimpinan persyarikatan dan juga oleh amal-amal usaha muhammadiyah seperti Rumah Sakit dan perguruan tinggi untuk berceramah dan menjadi nara sumber.

Beliau dikenal sebagai seorang tokoh dan ulama yang punya sikap dan pendirian yang sangat kuat dan kokoh. Beliau pernah menjadi ketua umum MUI walau hanya sebentar tapi sangat membekas. Dalam hasil kajian beliau yang dimuat di harian Pelita tahun 90an beliau mengatakan tidak ada satu pasal dan ayatpun di dalam UUD 1945 yang bertentangan dengan ajaran islam.

Ini artinya bagi umat Islam menerima dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 tersebut tidaklah menjadi masalah. Bahkan umat islam dituntut untuk menghormati dan menegakkannya. Bagi saya pribadi sosok beliau jelas tidak akan terlupakan karena saya sebagai Sekjen MUI periode 2015-2020 pernah datang ke rumah beliau dan meminta nasihat.

Banyak nasihat yang beliau sampaikan tapi ada satu nasihat beliau yang tidak akan terlupakan oleh saya. Beliau bilang sebagai pemimpin ada kata-kata orang arif yang harus kita camkan baik-baik. Kata-kata itu, beliau ucapkan dalam bahasa arab yang artinya secara bebas kira-kira sebagai berikut : Jika engkau memberi kepada orang yang engkau kehendaki maka engkau akan bisa memerintah-merintahnya, dan jika engkau meminta-minta kepada orang yang engkau kehendaki maka engkau akan menjadi tawanannya.

Kata-kata ini benar-benar membekas di hati saya dan akan saya ingat selalu karena kalau kita tidak hati-hati dalam masalah ini maka kita akan terperangkap ke dalam satu kehidupan yang tidak baik apalagi kalau kita itu seorang pejabat publik tentu banyak bencana dan malapetaka yang bisa terjadi.

Terima kasih dan selamat jalan pak Kiai. Semoga Allah Swt mengampuni semua dosa dan menerima semua amal ibadah pak Kiai. Aamiin.

Anwar Abbas
1. Wakil Ketua Umum MUI
2. Ketua PP Muhammadiyah.

Sumber: Panjimas

Read More

Tahapan dan Jadwal Lengkap Pemilu 2024

Tahapan dan Jadwal Lengkap Pemilu 2024

 

10Berita, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati tanggal pemungutan suara Pemilu 2024. Pemungutan suara serentak akan digelar pada Rabu, 14 Februari 2024.

KPU telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 ini diatur mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu, pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu, penetapan Peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, masa Kampanye Pemilu, Masa Tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu, dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini, sedangkan rincian program dan kegiatan setiap tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Berikut ini tahapan dan jadwal Pemilu 2024:

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu (Selasa, 14 Juni 2022-Jumat 14 Juni 2024)
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Jumat, 14 Oktober 2022- Rabu, 21 Juni 2023)
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Jumat, 29 Juli 2022-Selasa, 13 Desember 2022)
4. Penetapan peserta pemilu (Rabu, 14 Desember 2022)
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Jumat, 14 Oktober 2022-Kamis, 9 Februari 2023)
6. Pencalonan anggota DPD (Selasa, 6 Desember 2022- Sabtu, 25 November 2023)
7. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (Senin,24 April 2023- Sabtu, 25 November 2023)
8. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Kamis, 19 Oktober 2023-Sabtu, 25 November 2023)
9. Masa kampanye pemilu (Selasa, 28 November 2023-Sabtu, 10 Februari 2024)
10. Masa tenang (Minggu, 11 Februari 2024- Selasa, 13 Februari 2024)
11. Pemungutan suara (Rabu, 14 Februari 2024)
12. Penghitungan suara (Rabu, 14 Februari 2024- Kamis, 15 Februari 2024)
13. Rekapitulasi hasil penghitungan suara (Kamis, 15 Februari 2024- Rabu, 20 Maret 2024)
14. Penetapan hasil pemilu (paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan MK atau 3 hari setelah putusan MK)
15. Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD (1 Oktober 2024)
16. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden (20 Oktober 2024)

Tahapan dan Jadwal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Jika 2 Putaran:

1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Jumat, 22 Maret 2024- Kamis, 25 April 2024)
2. Masa kampanye pemilu (Minggu, 2 Juni 2024- Sabtu, 22 Juni 2024)
3. Masa tenang (Minggu, 23 Juni 2024- Selasa, 25 Juni 2024)
4. Pemungutan suara (Rabu, 26 Juni 2024)
5. Penghitungan suara (Rabu, 26 Juni 2024-Kamis, 27 Juni 2024)
6. Rekapitulasi hasil penghitungan suara (Kamis, 27 Juni 2024- Sabtu, 20 Juli 2024)

Sumber: Moslemtoday.com 

Read More

Jokowi Teken PP No 8/2023: Maskapai Merpati Airlines Resmi Dibubarkan

Jokowi Teken PP No 8/2023: Maskapai Merpati Airlines Resmi Dibubarkan

10Berita, Presiden Jokowi resmi membubarkan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines. Pembubaran itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 8 Tahun 2023 yang baru saja diterbitkan.

PP Pembubaran Merpati Airlines itu diteken Jokowi pada 20 Februari 2023 dan diundangkan di hari yang sama. PP ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

“Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 197 L tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serbaguna ‘Merpati Nusantara’ menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) bubar karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor S/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaianl2O22/PN.Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/20l8/PN.Niaga Sby tanggal 2 Juni 2022, sehingga harta pailit Perusahaan Perseroan (Persero) PI Merpati Nusantara Airlines berada dalam keadaan insolvensi,” demikian bunyi Pasal 1 PP tersebut, seperti dilihat detikcom pada Rabu (22/2/2023).

Dalam PP tersebut juga diatur penyelesaian pembubaran Merpati, termasuk perkara likuidasi. Penyelesaian tersebut dilakukan paling lambat lima tahun sejak Merpati dinyatakan pailit.

“Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetorkan ke Kas Negara,” demikian bunyi Pasal 4.

Merpati Airlines sudah tidak beroperasi sejak 2014 dan sertifikat pengoperasian atau Air Operator Certificate (AOC) yang merupakan syarat utama maskapai untuk terbang telah dicabut di 2015.

Dalam Perjanjian Perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada 14 November 2018, disepakati pembayaran kepada pihak ketiga termasuk penyelesaian pesangon karyawan akan mulai dilakukan setelah Merpati Airlines beroperasi kembali.

Namun, sampai dengan pembatalan homologasi, satu-satunya calon investor yang menyatakan diri berminat tidak mampu menyediakan pendanaan. Merpati Airlines tercatat memiliki kewajiban sebesar Rp10,9 triliun dengan ekuitas negatif Rp1,9 triliun per laporan audit 2020.

Redaktur : M. Isa Karim | Indonesian Islamic News Agency (IINA)

Sumber: Moslemtoday.com 

Read More

Terungkap Alasan Bos PO Haryanto Pecat Anaknya Rian Mahendra: Suka Main Bitcoin-Punya Utang Miliaran!

Terungkap Alasan Bos PO Haryanto Pecat Anaknya Rian Mahendra: Suka Main Bitcoin-Punya Utang Miliaran!

10Berita, Pemilik PO Haryanto, Haji Haryanto buka-bukaan alasan mengapa dirinya memecat putranya, Rian Mahendra dari kursi Direktur Operasional PO Haryanto. Ia mengatakan pemecatan tak lepas karena kesalahan dari Rian sendiri.

Haji Haryanto membeberkan bahwa Rian sering kali menghabiskan uang, terutama untuk main bitcoin. Bahkan sampai menjanjikan ke banyak orang akan mendapatkan komisi hingga 20%. Padahal menurut Haji Haryanto, uang yang digunakan Rian hasil dari utang hingga miliaran rupiah.

“Di main bitcoin dia menjanjikan komisi 20% kepada orang-orang yang dipinjamkan uang. Saat itu, berapa hari, Rian nggak bisa memenuhi janjinya. Padahal dia utangnya miliaran. Kabur dia. Nah setelah kabur, orang-orang kan nyari dia. Yang dicari saya, saya rembukan, bagaimanapun kan namanya anak ya. Barangkali dia bisa berubah jadi orang baik,” jelas Haji Haryanto pada Jumat, 6 Januari 2023, seperti dilansir dari Detikcom.

Berkaitan dengan utang Rian yang miliaran, Haji Haryanto mengatakan telah dibayarkan. Saat utang itu dibayarkan Rian sendiri disebut telah meminta maaf kepada ayahnya itu. Ia juga memberi pesan agar bekerja dan mengurus anaknya yang baik. Tetapi Rian disebut tidak juga berubah.

“Saya karena menjaga nama (PO) Haryanto yang sudah cukup besar, saya bayar itu (utang) miliaran. Saya bayar, dia minta maaf sama saya, saya maafin, udah kamu yang baik, kamu kerja. Saya beliin Mercy harganya hampir Rp 2 miliar, saya (bilang) tolong urus anak kamu yang bagus,” tambahnya.

Sumber : Detikcom, Weblink : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6501856/alasan-bos-po-haryanto-pecat-rian-mahendra-main-bitcoin-punya-utang-miliaran | Redaktur : Hermanto Deli

Sumber: Moslemtoday.com 

Read More

RR : Seolah Anti Kritik, Apa Di Sekitar Mas Jokowi Banyak Jenderal Otoriter yang Mulai Sak Enake Dewe?

 RR : Seolah Anti Kritik, Apa Di Sekitar Mas Jokowi Banyak Jenderal Otoriter yang Mulai Sak Enake Dewe?

10Berita – Di tengah pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo diminta untuk memerintahkan aparat kepolisian untuk lebih fokus dalam menangani kasus-kasus yang lebih mendesak. Misalnya menindak oknum masyarakat yang menimbun masker, hingga mereka yang mengkorupsi dana bantuan.

Jokowi jangan malah memerintahkan aparat untuk menghukum orang-orang yang kritis, dengan alasan melakukan penghinaan pada presiden.

Begitu kata tokoh nasional DR. Rizal Ramli yang mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak anti kritik. Jokowi, kata Rizal Ramli, juga harus ingat bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis.

“Jangan sampai hukum jadi alat kekuasaan untuk  membungkam para pengkritik. Ingat! Rakyat sangat berhak menilai presiden dan para penjabat negara karena digaji dari uang rakyat,” kata Rizal Ramli kepada redaksi, Minggu (13/12).

Pernyataan serupa pernah disampaikan oleh Rizal Ramli saat mengapresiasi kritik keras Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, atas terbitnya Telegram Kapolri yang berisi penindakan hukum terhadap penghina presiden dan pejabat negara di tengah pandemi corona atau Covid-19.

Saat itu, Rizal Ramli merasa heran dengan sikap Jokowi yang seolah anti kritik. Telegram tersebut seperti menjadi tameng untuk memenjarakan para aktivis yang kritis.

Bahkan, Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu menilai apa yang dilakukan Presiden Jokowi bisa membuat Indonesia kembali ke era otoriter.

“Piye toh kok mau balik kembali ke sistem otoriter. Jarum kok mau diputar balik? Mungkin karena Mas Jokowi tidak pernah berjuang untuk demokrasi?” sindirnya.

“Ataukan karena di sekitar Mas Jokowi banyak jenderal otoriter yang mulai sak enake dewe? Lupa sejarah dan lupa pengorbanan mahasiswa dan kawan-kawan pro-demokrasi, dan impian rakyat akan kehidupan yang lebih baik?” sambung pria yang pernah ditahan Presiden RI ke-2, Soeharto, pada 1978 akibat memperjuangkan demokrasi itu.

Rizal Ramli lantas mengingatkan kembali komitmen Jokowi wuntuk tidak mempermasalahkan adanya kritikan keras dari masyarakat terhadap pemerintah.

“Mas Jokowi sendiri kan yang pernah mengatakan bahwa dirinya tidak mempersoalkan jika ada kritikan yang keras terhadap pemerintahan,” tutur Rizal.

Oleh karena itu, Rizal Ramli kembali mengingatkan Jokowi agar menjaga komitmennya dan mencontoh presiden sebelumnya yang terbiasa menghadapi kritikan pedas dari masyarakat.

“Kritik yang faktual, yang ngasal dan hinaan yang bersifat fisik, bullying terhadap Presiden Habibie dan Presiden Gus Dur luar biasa brutal, vulgar dan masif. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan era Mas Jokowi. Habibie tetap fokus, Gus Dur cuek abis ‘Emang Gus Pikiran’, ndak pakai asal nangkap,” tutur Rizal Ramli. (RMOL)

Read More

MAKIN TERUNGKAP! Eksekusi 6 Laskar FPI

 MAKIN TERUNGKAP! Eksekusi 6 Laskar FPI

Rest Area Kilometer 50

Kendaraan Chevrolet Spin B-2152-TBN yang ditumpangi enam pengawal Rizieq berhenti dan langsung dikepung polisi. Di lokasi itu telah bersiaga sejumlah aparat berbaju bebas dan berseragam serba hitam. 

Saksi melihat satu orang diperkirakan telah meninggal di mobil dengan ban kempis itu. Sedangkan sejumlah laki-laki lainnya dipaksa keluar. Satu orang tiarap di aspal dan kepalanya ditendang petugas. Lalu tiga orang berjalan jongkok ke arah mobil pengejar. 

***

Menurut liputan Koran TEMPO, Mobil Chevrolet Spin B 2152 TBN yang ditumpangi 6 Laskar Pengawal HRS berhenti dengan ban kempes (ban kempes karena tembakan) dan langsung dikepung Polisi di Rest Area Km 50. 

Tidak ada penyerangan Petugas kalau menurut saksi dari Liputan Koran Tempo ini.

Dan mereka (Polisi) berpakaian preman (tidak berseragam).

Selengkapnya Hasil Investigasi TEMPO

Link: https://koran.tempo.co/read/metro/460665/mata-rantai-yang-hilang-di-karawang

Read More

Brigade Jawara 411 Akan Datangi Polda Metro Minta Ditahan Bersama Habib Rizieq

 Brigade Jawara 411 Akan Datangi Polda Metro Minta Ditahan Bersama Habib Rizieq

 

10Berita - Beredar video yang memperlihatkan anggota dari Brigade Jawara 411 yang akan mendatangi Polda Metro Jaya jika Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab ditahan.

Dalam video yang berdurasi selama 1 menit itu memperlihatkan para anggota menyatakan sikap akan datang ke Polda Metro Jaya bila Habib Rizieq ditahan. Bahkan mereka juga meminta untuk ditahan oleh Polisi.

“Dengan ini keluarga besar Brigade 411 Se-Jabodatebek untuk datang ke Mapolda Metro untuk ditahan juga bersama Habib Rizieq Shihab,”kata mereka sebagaimana dilihat  dalam video, Minggu (13/12/2020).

Mereka menjelaskan mengapa ingin juga ditahan lantaran sebagai bentuk pertanggungjawaban sikap mereka yang telah menjemput Habib Rizieq dan mengikuti acara Maulid Nabi di Petamburan.

“Ini pertanggungjawaban kami yang telah menjemput beliau, dan kami juga sudah datang ke Petamburan utuk mengikuti Maulid,” bebernya.

Diketahui, Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.

Ia akan ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Sebelum ditahan ia sempat berpesan agar stop diskriminasi hukum.

"Ahlan wa sahlan. Allahu akbar. Perjuangan jalan terus. Setop diskriminasi hukum," ujar Rizieq di Mapolda Metro, Minggu (13/12/2020) dini hari. (*okezone)

sumber: 

Read More

Epidemiolog Usul Vaksin Pertama Covid Diberikan ke Presiden dan Pembantunya

 Epidemiolog Usul Vaksin Pertama Covid Diberikan ke Presiden dan Pembantunya

 

10Berita - Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengusulkan pejabat negara mulai dari presiden, menteri, hingga gubernur menjadi orang yang pertama kali divaksin. Kekinian Indonesia telah mendatangkan 1,2 juta dosis Vaksin Sinovac pada Minggu (6/12/2020) malam. 

Pandu menjelaskan, mobilitas para pejabat negara selama pandemi ini sangat tinggi, sehingga berpotensi menjadi super spreader atau bisa menulari virus kepada orang banyak yang mereka temui selama beraktivitas.

"Yang vaksin pertama itu presiden sama pembantunya, presiden kan bertemu banyak orang, sekarang menterinya banyak yang kena kan, gubernur, kepala daerah, politikus itu harus divaksinasi dulu. Lihat saja kasusnya (Donald) Trump kan banyak yang kena," kata Pandu dalam instagram live, Senin (7/12/2020).

"Saya kan orang public health, saya harus memikirkan harus memberikan vaksin kepada siapa yang sangat selektif, tapi dia bisa memberikan dampak perlindungan pada yang tidak divaksin," sambungnya.

Menurutnya, jika seseorang super spreader bisa dikendalikan dengan vaksin maka potensi penyebaran akan semakin berkurang dan membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity.

"Kan untuk mengatasi pandemi tidak semua orang harus divaksin, itu keindahan dari teori herd immunity, we don't need to everybody to be vaccinated, only part of them," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah mengimpor 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan perusahaan bioteknologi asal China, Sinovac Biotech yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng dari Beijing, China pada Minggu (6/12/2020) malam.

Vaksin ini rencananya akan disuntikkan sebanyak dua dosis kepada tenaga kesehatan yang menjadi prioritas pertama pemerintah dalam vaksinasi Covid-19.

Meski begitu, vaksin yang sudah dibeli pemerintah ini harus melalui serangkaian pemeriksaan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sebelum diberikan izin edar Emergency Use Authorization (EUA).

Pemerintah juga tengah mengupayakan agar pada awal Januari 2021 mendatang, sebanyak 1,8 juta dosis vaksin lainnya bisa didatangkan.[suara]

Read More

Habib Rizieq Tersangka, Pakar Hukum: Penegakan Hukum yang Ambyar atau Tebang Pilih

 Habib Rizieq Tersangka, Pakar Hukum: Penegakan Hukum yang Ambyar atau Tebang Pilih

 

 10Berita- Pakar Hukum sekaligus Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Suteki angkat bicara atas status hukum Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab yang dinaikkan menjadi tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu 14 November 2020 lalu.

Suteki menuturkan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian memiliki kebijakan diskresi yang kadang bisa membuat Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (No Enforcement of Law).

"Misal dalam kasus Habib Rizieq. Status Habib Rizieq jadi tersangka untuk tiga sangkaan adanya pelanggaran Pasal 93 UU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pasal 160 KUHP dan ketidakpatuhan terhadap pejabat negara. Kita mendapatkan non equality before the law. Itu yang disebut diskriminasi. Penegakan hukum yang ambyar atau tebang pilih," ujar Suteki dalam webinar yang digelar oleh KAMI dan FAPI bertajuk Pelanggaran HAM dan Demokrasi di Era Reformasi, Kamis (10/11/2020).

Dia mencontohkan kerumunan kampanye putra Presiden Jokowi di Solo seolah dibiarkan dan tidak ada yang mempermasalahkan. Sebaliknya, perayaan Maulid Nabi dan pernikahan putri Habib Rizieq terus dipersoalkan.

"Dengan demikian saya mengendus boleh jadi industri kejam penegakan hukum telah berdiri. Pertimbangan utama mengenai untung rugi," ucapnya.  (*sindonews)

Read More

Penembakan 6 Laskar FPI, Fahri Hamzah: Pak Mahfud Jangan Adem Ayem!

 Penembakan 6 Laskar FPI, Fahri Hamzah: Pak Mahfud Jangan Adem Ayem!

 

10Berita - Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah mendesak pemerintah untuk segera memberi keterangan resmi terkait peristiwa penembakan yang menewaskan enam laskar Front Pembela Islam (FPI).

Hal itu disampaikan Fahri melalui cuitan pada akun twitternya @Fahrihamzah, Kamis (10/12/2020). Dia mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan pernyataan resmi karena peristiwa penembakan ini dinilainya sebagai kejadian luar biasa di bidang Polhukam.

"Soal penembakan rakyat, seharusnya ada keterangan cepat dan tuntas dari menteri kordinator @PolhukamRI yaitu bapak @mohmahfudmd. Kita kenal beliau dan pasti beliau mengeri bahwa ini kejadian luar biasa di bidang polhukam. Jangan adem ayem sebab rakyat sedang merasa," cuit Fahri.

Lebih lanjut, Fahri juga menyinggung soal adanya anggapan keliru bahwa persoalan yang didiamkan akan hilang dengan sendirinya.

"Ada anggapan seolah kalau “dialihkan” atau “didiamkan” ini akan hilang dengan sendirinya. Ini keliru, publik itu punya daya ingat semacam “memori kolektif”. Kalau memori ini menumpuk tanpa klarifikasi, atau negara tak membuatnya terang, maka ia akan tersimpan sebagai trauma," ujarnya.

Menurutnya, akan berbahaya jika sebuah bangsa menyimpan trauma. Dia pun mengibaratkan kondisi itu seperti bom waktu atau api dalam sekam. Oleh sebab itu, dia menilai pemerintah sebaiknya segera memberi penjelasan tuntas terkait peristiwa tersebut.

Tidak hanya itu saja, dia juga mendorong DPR untuk meminta pemerintah agar segera melakukan investigasi terkait peristiwa penembakan terhadap laskar FPI.

"Jika ingin memuaskan logika publik maka investigasi harus dilakukan. Anggota @DPR_RI jangan diam. Kita mau bangsa kita damai," ucapnya.

Fahri pun meminta agar Menkopolhukam Mahfud MD mengambil inisiatif memberi penjelasan kepada masyarakat terkait peristiwa penambakan terhadap laskar FPI.

"Pak @mohmahfudmd ambil inisiatif pak. Sekarang itang minta ke bapak bukan pak @prabowo maka ambillah inisiatif. Ini waktu uji bagi bapak. Ambillah inisiatif. Jadilah juru bicara negara dalam bidang @PolhukamRI yang terbaik. Jangan takut pak!" ujar Fahri. (*bisnis)

Read More

Habib Rizieq Akan Tempuh Jalur Hukum soal Tewasnya Pengawal: Semua Tahan Diri

 Habib Rizieq Akan Tempuh Jalur Hukum soal Tewasnya Pengawal: Semua Tahan Diri

 

10Berita - Habib Rizieq Syihab berencana menempuh jalur hukum terkait kasus bentrok antara pengawalnya dengan anggota Polda Metro Jaya. Imam Besar FPI tersebut memastikan akan mengungkap kasus tersebut.

Dalam insiden tersebut, 6 pengawal Habib Rizieq tewas usai baku tembak di Tol Jakarta-Karawang KM 50, Senin (7/12) dini hari. Habib Rizieq pun menyebut hal ini sebagai pembantaian.
 
“Kita sampaikan pada semua seluruh bangsa Indonesia kami akan menempuh jalur hukum secara prosedur. Kami akan kejar siapa pun yang terlibat dalam pembantaian ini. Kami tak akan biarkan mereka tidur tenang,” kata Rizieq dalam rekaman suara yang diterima kumparan, Rabu (9/12).
Habib Rizieq Akan Tempuh Jalur Hukum soal Tewasnya Pengawal: Semua Tahan Diri (1)

Meski demikian, Habib Rizieq meminta para pendukungnya untuk menahan diri atas kasus ini. Ia menegaskan proses hukum akan dikawal dengan serius.

Begitu saya minta seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, tahan diri, sabar. Kita hadapi dengan elegan, kita tempuh prosedur hukum yang ada. Lalu kalau prosedur hukum yang ditempuh dengan membaik. 

“Insyaallah semua akan terbongkar, siapa yang melakukan pembataian di medan lapangan sampai siapa yang di balik otak suadara semua akan kita ungkap. Tapi kalau Anda emosi, kalau Anda berjuang sendiri-sendiri, maka ini akan terkubur tidak akan pernah terungkap. Maka itu saya minta sekali lagi, sabar, sabar,” tambah dia.

Saat dikonfirmasi terkait rekaman suara itu, pengacara FPI Aziz Yanuar membenarkan itu suara asli Habib Rizieq. Dia menduga, sambutan itu diberikan di Megamendung sesaat sebelum menyalatkan dan memakamkan 5 pengawal Rizieq.
 
“Itu mungkin pas acara penguburan tadi,” kata Aziz kepada kumparan, Rabu (9/12).

Di Megamendung, Rizieq memiliki ponpes bernama Markaz Syariah. Di sana pula, 5 pengawal Habib Rizieq dimakamkan.

Saat ini, kasus baku tembak pengawal Habib Rizieq dan polisi telah ditangani Polri. Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo mengatakan, sesuai arahan Kapolri Jenderal Idham Azis, kasus tersebut akan diungkap secara transparan sehingga dapat menjawab keraguan publik.

“Sesuai arahan Kapolri, tim harus optimal, cepat, dan yang paling penting hasilnya transparan dan akuntabel serta mampu menjawab keraguan publik,” kata Ferdy lewat keterangannya, Rabu (9/12).
 
Sumber: kumparan.com 

Read More

Kesaksian Habib Rizieq Saat Melihat 6 Laskar FPI Ditembak Mati Polisi

 Kesaksian Habib Rizieq Saat Melihat 6 Laskar FPI Ditembak Mati Polisi

 

10Berita - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab membuat kesaksian peristiwa penembakan yang mengakibatkan enam pengikutnya tewas ditembak mati. Habib Rizieq mengaku berada di antara 6 laskar FPI itu yang tewas mengenaskan.

Dalam rekaman suara asli yang diterima Okezone.com, Habib Rizieq mengatakan bahwa pada saat kejadian, tak ada satupun di antara mereka yang menyerang polisi.

“Kami tidak melakukan itu, baik saya maupun laskar (FPI) yang menabrak dan menyerang (polisi), tapi yang memepet, menembak adalah dari polisi, sama sekali kami tidak mengira, yang kami tahu, mereka yang menyerang adalah orang jahat yang ingin mencelakakan kami,” ujar Habib Rizieq, Rabu (9/12/2020).

Saat kejadian, Habib Rizieq mengaku ada sejumlah mobil yang memepet dan mengejarnya. “Jumlah mereka bukan satu dua mobil, banyak sekali mobil silih berganti, untuk maju ke depan, untuk bisa sampai ke mobil Habib Hanif yang ada di belakang saya, bahkan untuk mencapai mobil saya,” tutur Rizieq.

Namun di balik kejadian tersebut, Habib Rizieq mengaku bangga atas keberanian dan kegagahan anak buahnya saat kejadian. “Tapi dengan gagah luar biasa, para laskar-laskar ini, luar biasa, mereka cerdas, brilian, berani, merka mengendalikan situasi dan kondisi, sehingga para penjahat tak ada satupun yang sampai ke kami. Beraninya mereka, tanpa senjata,” tegas Rizieq Shihab.

Seperti diketahui, Polisi menembak kelompok yang diduga pendukung Habib Rizieq Shihab di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Sedikitnya 6 orang tewas ditembak.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan, kejadian tersebut ketika petugas sedang mengecek informasi mengenai ada pengerahan massa terkait pemanggilan Rizieq Shihab di Polda Metro, Senin (7/12/2020).

"Kelompok diduga MRS yang menyerang anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal 6 orang," ujar Fadil. Dia menuturkan, polisi terpaksa menembak karena diserang oleh beberapa orang dari kelompok tersebut. Mereka, kata dia menyerang menggunakan senjata tajam dan senjata api.

"Penyerangan terhadap anggota Polri sedang melaksanakan tugas tadi pukul 00.30 WIB di Jalan Tol Jakarta Cikampek Kilometer 50," ucapnya. (*okezone)

Read More

Refly Harun Harap Jokowi Ucap Belasungkawa atas Tewasnya 6 Laskar di Tangan Aparat

 Refly Harun Harap Jokowi Ucap Belasungkawa atas Tewasnya 6 Laskar di Tangan Aparat

 

10Berita - Pakar hukum tata negara, Refly Harun mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi harunya tampil mengucapkan rasa belasungkawa atas meninggalnya 6 warga sipil yang tewas ditembak aparat kepolisian. Refly menilai, belasungkawa dari Jokowi setidaknya sebagai rasa kemanusiaan.

“Pak Jokowi, rasanya untuk kemanusiaan, tidak ada salahnya ucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya atas meninggalnya rakyat pak Presiden sendiri,” ucap Refly Harun dilansir chanel YouTubenya, Rabu (9/12).
 
Refly mengatakan, belasungkawa Jokowi sebagai tanda kemanusiaan. Seperti halnya pernah diucapkan kepada salah satu artis yang meninggal dunai karena penyakitnya.

“Soal pernyataan belasungkawa dari presiden Jokowi, saya teringat betul ketika ada seorang penyanyi. Dia meninggal dengan sebab yang normal saja. Menderita penyakit, dan Presiden Jokowi mengucapkan belasungkawa. Kita tahu bahwa penyanyi tersebut adalah orang yang mendukung presiden Jokowi baik pada berpolitik sehari-hari jokowi, maupun pada Pilpres,” jelas Refly Harun.

Dia menambahkan, presiden Jokowi harusnya tidak melihat dari pihak yang mendukung atau tidak. Jokowi seharusnya tidak berlaku diskriminatif kepada pihak yang tidak mendukungnya. 

“Baik mendukung atau tidak mendukung, presiden Jokowi tidak pada tempatnya berlaku diskriminatif. Apa lagi ini 6 korban jiwa yang korban dalam peluru aparat kemanan, aparat yang dibiayai oleh pajak rakyat,” papar Refly Harun.

Refly mengatakan, soal laskar FPI melawan petugas, informasi itu belum jelas. Sebab masih ada dua versi yang berbeda. Akan tetapi perlu diketahui bahwa laskar FPI tersebut bukan pelaku kriminal atau teroris.
 
“Tapi pertama, kan bukan kriminal mereka bukan pelaku kejahatan, bukan teroris yang pantas untuk ditembak atau dihukum mati,” ujar Refly Harun

“Paling tidak pak presiden ucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya. Dan itu adalah sikap yang patut, baik sebagai Presiden maupun sesama warga negara,” pungkas Refly.

 
Sumber: fajar.co.id 

Read More

Terungkap, Sebelum Ditembak Mati Polisi, 6 Anggota FPI Dihajar Pakai Benda Tumpul

 Terungkap, Sebelum Ditembak Mati Polisi, 6 Anggota FPI Dihajar Pakai Benda Tumpul

 

10Berita - Kuasa Hukum Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar mengungkapkan banyaknya kejanggalan atas insiden penembakan 6 anggota laskar FPI di Tol Cikampek Senin dinihari (7/12).

Kejanggalan yang dimaksud, saat pihaknya membuka 6 jenazah tersebut ditemukan banyaknya luka tidak wajar di enam jenazah tersebut.
 
“Banyak lukanya,” kata Aziz saat dihubungi pojoksatu.id, Rabu (9/12/2020).

Luka yang dimaksud, kata Aziz, tak hanya lukan bekas tembakan, tapi ada juga luka lebam yang bukan disebabkan oleh selongsong peluru.

Dengan kondisi seperti itu, Aziz menyakini para 6 jenazah itu tak hanya mengalami luka tembak, akan tetapi juga mendapat hantaman dari benda tumpul.

“Infonya banyak (luka lebam),” ujar Aziz. 

Seperti diketahui, dalam perkara ini enam anggota laskar FPI diduga tewas tertembak oleh timah panas setelah terlibat bentrok dengan aparat.

Menurut Polda Metro Jaya, polisi sempat diserang oleh simpatisan FPI di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek, Senin (7/12/2020).
 
Polisi yang melakukan pengintaian diklaim diserang dan dipepet oleh kelompok simpatisan FPI. Mereka kemudian ditindak tegas oleh aparat karena dinilai membahayakan keselamatan jiwa.

Akibatnya, dalam bentrok yang terjadi ada enam orang meninggal dunia usai ditembak aparat.

Kemudian, empat orang lainnya disebutkan Polri tengah melarikan diri dari pengejaran. Dari insiden ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yaitu senpi dan senjata tajam lainnya.

Kini lima jenazah anggota FPI dimakamkan di Megamendung, Bogor. Sementara satu jenazah dimakamkan sendiri pihak keluarga di Cengkareng, Jakarta Barat.
 
Sumber: pojoksatu.id 

Read More

Pesan Said Didu: Sebelum Nyoblos Mohon Ingat Kasus Bansos, Benur, Dan Dinasti Politik

 Pesan Said Didu: Sebelum Nyoblos Mohon Ingat Kasus Bansos, Benur, Dan Dinasti Politik

 

10Berita - Hari pencoblosan Pilkada Serentak 2020 digelar pada hari ini, Rabu (9/12). Sebuah saran diberikan deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) M. Said Didu kepada para calon pemilih yang hendak ke TPS.

Dalam pesannya, dia meminta kepada para pemilih untuk mengingatk kembali kasus-kasus korupsi hingga dinasti politik sebelum melakukan pencoblosan.

“Mohon yang memberikan suara pada pilkada besok, dalam menentukan pilihan agar tetap ingat kasus pilpres, korupsi benur, bansos, penembakan FPI, dinasti politik, oligarki dll,” pesannya dalam akun Twitter pribadi, Selasa (8/12).

Pilkada tahun ini digelar di 270 daerah yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada turut diikuti oleh anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka di Kota Solo. Selain Gibran, menantu Jokowi, Bobby Nasuution juga berlaga di Pilkada Kota Medan.

Sementara itu, kasus korupsi terakhir yang ditangani KPK adalah penangkapan terhadap Menteri Sosial Juliari Batubara. Menteri asal PDIP itu resmi jadi tersangka karena diduga menerima suap dana bantuan sosial (bansos).

Sebelum Juliari, KPK lebih dulu menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Menteri asal Gerindra itu ditangkap dalam kasus korupsi ekspor benur.[Rmol]

Read More

Ada Keluarga Konglomerat di Balik Bisnis Anak Jokowi, RR: Ternyata Bungkus ‘Kerja Keras’ Cuma Ini Toh

 Ada Keluarga Konglomerat di Balik Bisnis Anak Jokowi, RR: Ternyata Bungkus ‘Kerja Keras’ Cuma Ini Toh

 

10Berita - Ekonom senior DR. Rizal Ramli merasa sedih sekaligus tertawa usai membaca sebuah artikel berita berjudul “Keluarga Pebisnis & Konglomerat di Balik Bisnis Gibran dan Kaesang”.

Di mana berita yang ditayangkan Tirto.id itu mengungkap sumber dana dari bisnis-bisnis yang dijalani dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep

“Ternyata, ternyata. Bungkus 'kerja keras, kerja keras" ternyata cuma ini toh. Pathetic,” sindir Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur tersebut dalam akun Twitter pribadi, Selasa (8/12).

Sebuah emotikon wajah tersenyum turut disematkan dalam kicauan itu tanda terkekeh dengan apa yang terjadi.

Artikel ini sendiri bercerita tentang pernyataan Gibran yang mengklaim bahwa dia dan adiknya membesarkan nama mereka sendiri tanpa ada embel-embel dari orang tuanya yang menjabat sebagai presiden. Dia memastikan bahwa semua usaha itu diraih berdasarkan kerja keras.

Namun demikian, artikel ini kemudian menjabarkan mengenai lingkaran keluarga pebisnis dan konglomerat yang menyokong bisnis Gibran dan Kaesang. Hingga akhirnya kedua putra presiden tersebut memiliki 24 perusahaan. [rmol]

Read More

FPI Ditembak, Ustadz Tengku: Yai Maruf Jangan Diam Saja, Harga Nyawa Mukmin Mahal

 FPI Ditembak, Ustadz Tengku: Yai Maruf Jangan Diam Saja, Harga Nyawa Mukmin Mahal

10Berita – Sejumlah kalangan mendesak segera dibentuk tim independen atau tim pencari fakta untuk mengungkap kasus penembakan yang dilakukan polisi dan menewaskan enam laskar Front Pembela Islam yang sedang mengawal Habib Rizieq Shihab serta keluarganya di jalan tol Jakarta Cikampek, dini hari tadi. Sebab, saat ini terjadi spekulasi mengenai peristiwa itu.

“Sangat disayangkan jatuhnya korban dari sesama WNI. Enam anggota FPI dikabarkan tewas oleh peluru aparat dengan berbagai dalih,” kata Wakil Ketua MPR dari PKS Hidayat Nur Wahid.

Hidayat mengutip pernyataan petinggi FPI yang menegaskan bahwa laskar dihadang oleh orang tak dikenal sebelum penembakan terjadi.

Berdasarkan standar juang FPI, anggota mereka tak diperbolehkan bawa senjata tajam atau senjata api.

Untuk menghentikan spekulasi yang berkembang di masyarakat, Hidayat mendesak perlunya pembentukan tim pencari fakta independen.

“Demi tegaknya hukum yang berkeadilan, perlu segera dibentuk TPF independen,” kata Hidayat.

Sementara politikus Partai Demokrat Benny K. Harman mendesak pemerintah memberikan penjelasan secara transparan atas kejadian tersebut agar tidak menjadi spekulasi.

“Penembakan 6 pengawal Rizieq Shihab Itu adalah pembantaian. Betulkah? Negara harus memberikan penjelasan secara terbuka, terus terang, jujur, dan rasional apa sebenarnya yang terjadi. Dengan begitu rakyat tidak membuat spekulasi sendiri-sendiri. Rakyat monitor!”

Sumber: Eramuslim

Read More

Media Asing Soroti Tewasnya Enam Anggota FPI oleh Polisi

 Media Asing Soroti Tewasnya Enam Anggota FPI oleh Polisi

 

10Berita - Media asing menyoroti laporan soal terbunuhnya enam pendukung Front Pembela Islam (FPI) oleh pihak kepolisian, Senin (7/12) dini hari, pukul 00.30. Bentrokan antara polisi dan pengikut Habib Rizieq Shihab terjadi di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.

Media Qatar, Aljazirah melaporkan dengan judul "Indonesia police kill six suspected supporters of hardline leader." Dalam laporannya, media tersebut mengutip pernyataan Kapolres yang mengumumkan bahwa enam orang terbunuh setelah petugas merasa bahwa nyawa para petugas terancam menyusul pengejaran mobil di sepanjang jalan tol.

"Enam tersangka pendukung pemimpin Muhammad Rizieq Shihab tewas dalam bentrokan dengan polisi pada Senin dini hari," demikian tulis laporan Aljazirah.

Laman media Inggris The Guardian mengangkat judul "Police shootout kills six suspected supporters of Indonesian cleric."The Guardian menyoroti Habib Rizieq sebagai ulama kontroversial.

"Polisi telah menyelidiki Habib Rizieq atas pelanggaran protokol kesehatan selama pandemi virus corona setelah pertemuan besar untuk merayakan kembalinya dia ke negara mayoritas Muslim terbesar di dunia dari pengasingan diri di Arab Saudi," tulis Guardian yang mengutip kantor berita Reuters, edisi Senin (7/12).

Guardian menuliskan citra Habib Rizieq (55 tahun), sebagai seorang ulama yang mengepalai FPI, sebuah kelompok Islam konservatif yang telah menjadi berpengaruh secara politik dalam beberapa tahun terakhir. Dia meninggalkan Indonesia pada  2017 setelah menghadapi tuduhan pornografi dan menghina ideologi negara.

Sementara itu, South China Morning Post, melaporkan dengan judul, "Supporters of hardline Indonesia cleric Rizieq Shihab killed in shoot-out with police."

Artikelnya mengutip Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang mengatakan, bahwa enam tersangka pendukung ulama garis keras Indonesia Habib Rizieq Shihab tewas dalam bentrokan dengan polisi pada Senin dini hari.

Sementara itu, media Al Arabiya juga melaporkan terbunuhnya enam pendukung FPI di tangan polisi. Media tersebut juga mengutip Fadil Imran yang mengatakan bahwa telah terjadi bentrokan antara polisi dan para pendukung Rizieq Shihab di jalan tol.

"Insiden itu terjadi tepat setelah tengah malam di jalan raya ketika sebuah mobil polisi diserang saat mengikuti sebuah mobil yang diyakini membawa pendukung ulama, mengakibatkan baku tembak," tulis laman Al arabiya.

Laman Bangkok Post turut melaporkan terbunuhnya pendukung FPI oleh polisi dengan judul "Enam Pendukung Ulama Indonesia Tewas dalam Bentrokan."[republika]

Read More