Ngeri, Situasi Ekonomi Disebut Mengarah pada Gelombang Kebangkrutan Massal

 Ngeri, Situasi Ekonomi Disebut Mengarah pada Gelombang Kebangkrutan Massal

 10Berita - Indonesia sudah resmi resesi seusai Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal III/2020 minus 3,49%. Ekonom menilai, resesi ekonomi ini hanya menegaskan kembali bahwa ekonomi nasional tengah dalam tekanan cukup berat.

Situasi ekonomi yang tengah dalam tekanan berat tersebut memiliki konsekuensi tersendiri. Ekonom Indef Bhima Yudistira mengatakan, situasi ini akan mengarah pada gelombang kebangkrutan massal perusahaan di dalam negeri.

"PHK di berbagai sektor masih akan terjadi dan menyumbang angka pengangguran serta kenaikan jumlah orang miskin baru," kata Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Menurut dia, sektor tradable (produksi barang) lesu dan sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB) cenderung menurun. Industri manufaktur masih berada di bawah 20% dari PDB, dan sektor pertanian mengalami penurunan dari 15,4% pada kuartal II/2020 menjadi 14,6% di kuartal III/2020.

Sementara, sektor non-tradable/jasa semakin mendominasi perekonomian. Dia mencontohkan sektor jasa informasi dan komunikasi yang berada di atas 4,5%, dan jasa konstruksi 10,6% dari PDB.

"Kualitas ekonomi yang menurun akan mengancam serapan kerja pada tahun 2021 karena sektor non-tradable serapannya cenderung lebih rendah dibandingkan sektor tradable atau penghasil barang seperti industri pengolahan dan pertanian," katanya.

Saat ini, kata dia, laju pertumbuhan industri manufaktur belum ada perbaikan yang signifikan, yakni masih bertahan di level negatif menjadi -4,3%. "Ini menjadi indikasi sektor manufaktur masih alami tekanan yang cukup dalam seiring belum pulihnya permintaan di dalam dan pasar ekspor," tandasnya. (sindonews)

Read More

Inilah Bisnis Yang Akan Tumbuh Pasca Pandemi

 Inilah Bisnis Yang Akan Tumbuh Pasca Pandemi

 10Berita - Pandemi Covid-19 telah menyebabkan ekonomi mendapat tekanan hebat. Tapi sebagian industri akan tumbuh pesat pasca pandemi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memetakan sejumlah sektor usaha yang akan tumbuh setelah pandemi COVID-19.“Ada sektor yang selama ini menunjukkan kondisi jauh lebih positif seperti farmasi yang mengalami gain besar,” katanya dalam Capital Market Summit and Expo (CSME) secara virtual di Jakarta, Senin (19/10).

Selain itu, lanjut dia, industri makan dan minum dinilai berdaya tahan dan mendapatkan nilai positif baik saat pandemi maupun setelah pandemi.

Namun, kata dia, industri ini harus tetap dijaga karena diproyeksi terpengaruh perubahan iklim dan La Nina yang mendorong curah hujan tinggi sehingga diperkirakan mempengaruhi ketahanan pangan.

Sektor lainnya, menurut Menkeu, yang sebelumnya terdampak besar dari pandemi diperkirakan akan melakukan transformasi digital seperti perhotelan dan perdagangan.

Untuk mengakselerasi transformasi digital, pemerintah menganggarkan Rp29,6 triliun tahun 2021 untuk mendukung infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

“Kami harap akselerasi transformasi digital bisa dilakukan pada saat pemerintah melakukan dukungan untuk investasi di dalam infrastruktur digital,” imbuh dia.

Pemerintah, lanjut dia, tidak hanya melihat peningkatan volume dari industri atau sektor usaha pasca-pandemi COVID-19, namun juga memberikan dukungan dalam bentuk insentif agar mereka memiliki daya tahan.

Untuk industri farmasi misalnya, pemerintah menyiapkan insentif pajak hingga mengurangi 300 persen apabila melakukan riset dan pengembangan.

Insentif perpajakan, lanjut dia, juga diberikan di antaranya pajak penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, hingga percepatan pengembalian PPN.

Subsidi listrik juga diberikan dengan nilai lebih dari Rp3 triliun sehingga memberikan ruang bagi pelaku usaha.[teropongsenayan]

Read More

Jika Indonesia Resesi, Ini Kondisi yang Akan Dialami Masyarakat

 Jika Indonesia Resesi, Ini Kondisi yang Akan Dialami Masyarakat

Resesi Ekonomi (Foto: Shutterstock)

10Berita, JAKARTA - Untuk pertama kalinya sejak dihantam krisis moneter 1998, ekonomi Indonesia mengalami penyusutan atau kontraksi pada triwulan kedua. BPS menyatakan angka Produk Domestik Bruto pada triwulan II 2020 menyusut sebesar 5,32%.

Penyusutan ini lebih besar dari prediksi pemerintah dan Bank Indonesia. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi PDB di kuartal II akan jatuh -3,8%, sementara Bank Indonesia memprediksi penurunan sebesar -4,8%.

 Kemenkeu Sebut Aktivitas Ekonomi di Agustus Masih Seret 

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan bahwa kontraksi PDB itu berarti situasi resesi ekonomi sudah di depan mata.

"Di kuartal III kemungkinan besar kita akan resesi, kalau melihat kuartal II ini kita cukup dalam minusnya," kata Bhima seperti dikutip BBC Indonesia, Jakarta, Kamis (6/8/2020).

"Yang perlu diperhatikan ini kan adanya penurunan tajam pada konsumsi rumah tangga, karena adanya pandemi membuat masyarakat tidak yakin untuk berbelanja, dan akhirnya berpengaruh juga pada industri manufaktur yang turun dan sektor perdagangan turun."

 Jika Indonesia Masuk Jurang Resesi, Apa yang Akan Terjadi? 

Dia mengatakan, ini adalah penurunan ekonomi tahunan Indonesia terburuk pertama sejak dihantam krisis moneter 1998, ketika itu, ekonomi Indonesia anjlok sampai minus 13,13%.

"Resesi itu kan dua kuartal berturut-turut pertumbuhan PDB kita negatif, resesi yang sesungguhnya itu nanti ketika kita kuartal ketiga kita akan negatif," ujar Bhima.

"Tapi ini ketika penurunannya relatif tajam secara year-on-year, maka bisa dikatakan ini resesi technical, jadi secara data ini sudah menunjukkan adanya resesi karena penurunannya cukup tajam karena tidak mungkin di kuartal III bisa kembali positif."

Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan PDB pada kuartal I sebesar 2,97%. Indef memprediksi bahwa penurunan di kuartal III akan sebesar -1,7%.

Jika ekonomi memasuki resesi, para pencari kerja di Indonesia bisa kesulitan mencari lowongan pekerjaan dalam beberapa bulan ke depan.

Pendapatan korporasi dan pelaku usaha juga bisa menurun lantaran berkurangnya daya beli masyarakat, kata seorang pengamat.

Menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, dampak dari resesi yang berpotensi paling dirasakan masyarakat adalah sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, disusul dengan jatuhnya daya beli masyarakat karena berkurangnya pendapatan.

"Kenapa lapangan pekerjaan jadi susah ditemukan? Karena aktivitas-aktivitas ekonomi belum kembali normal.

"Kemarin dunia usaha mengatakan, begitu ada pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), karena masih harus memenuhi protokol Covid-19, maka pekerja-pekerja yang mereka rumahkan tidak full 100% mereka bisa pekerjakan kembali.

"Kemungkinan, untuk rata-rata industri, yang bisa mereka pekerjakan kembali tinggal 50%, artinya 50% sisanya ini, yang sudah terlanjur terdepak dari lapangan kerja ini, mereka harus mendapatkan pekerjaan dari mana?" kata Enny .

Terakhir kali Indonesia mengalami krisis ekonomi masif adalah pada krisis moneter 1997-1998. Enny Sri Hartati mengatakan Indonesia membutuhkan waktu lebih dari lima tahun untuk bangkit.

"Berdasarkan pengalaman kita menghadapi krisis '97-'98 saja tidak cukup lima tahun untuk benar-benar pulih. Dampak pandemi itu jauh lebih berat daripada krisis '97-'98.

"Karena krisis '97-'98 itu hanya beberapa sektor yang berdampak, kali ini dampaknya seluruh sektor," kata Enny.

Meski demikian, Enny mengatakan pemerintah nampaknya telah mengantisipasi krisis ekonomi akibat pandemi akan berlangsung selama tiga tahun, jika melihat dari sikap pemerintah yang menerbitkan aturan soal relaksasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang membolehkan defisit APBN di atas 3% selama tiga tahun.

Sumber: Okezone.com

Read More

Modal budidaya sayur hidroponik cuma Rp 1,5 juta buat pemula, siapa tertarik?

Modal budidaya sayur hidroponik cuma Rp 1,5 juta buat pemula, siapa tertarik?

ILUSTRASI. Permintaan sayuran hidroponik meningkat. KONTAN/BAihaki/7/7/2020

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

10Berita- JAKARTA. Pamor budidaya hidroponik semakin populer saat wabah pandemi virus corona (Covid-19). Lihat saja, mulai banyak orang kini terjun menggeluti budidaya tanaman berbasis urban farming tersebut. Ada yang sekadar hobi, tak sedikit pula mereka yang serius menekuninya dan mulai dijadikan bisnis rumahan.

Para pakar bilang, hidroponik juga jadi obat stres bagi mereka yang terlalu lama berdiam di rumah.

Lalu, berapa modal untuk memulai hidroponik?

Ginanjar Ibnu Tamimi, praktisi hidroponik yang juga pemilik usaha Hanifarm, mengungkapkan modal memulai budaya hidropinik sangat tergantung dengan model yang diinginkan. Model biasanya menyesuaikan dengan luasan lahan. Semakin tinggi atau banyaknya tingkat, biayanya tentu akan semakin mahal dan tergantung jumlah pipa PVC yang terpakai. Kisarannya bisa menghabiskan Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta.

Baca Juga: 4 Cara mengubah lahan sempit di rumah untuk tempat berkebun

"Kalau untuk pemula, sekedar hobi dan memenuhi kebutuhan sayuran untuk dapur sendiri, bisa mulai dengan ukuran 1x4 meter. Bahkan bisa 1x2 meter dengan dibuat meninggi ke atas. Itu kira-kira untuk instalasi habis Rp 1,5 juta," jelas Ginanjar kepada Kompas.com beberapa waktu lalu. Dilihat di sejumlah marketplace, mudah ditemukan paket instalasi hidroponik dengan pipa paralon.

Sebagai contoh, media tanam dengan menggunakan pipa 2,5 tipe D, panjang 100 cm, lebar 50 cm, tinggi 90 cm, serta jumlah lubang 44 dijual seharga Rp 1,1 juta. Model media tanam pipa hidroponik yang dijual di pasaran umumnya mudah dibongkar pasang. Peralatan dijual lengkap dengan modul instalasinya yang relatif cukup mudah dipahami.

Baca Juga: Menimbun Cuan dari Pehobi Berkebun

Sementara, banyak pula instalasi hidroponik lengkap yang dijual di bawah Rp 1 juta, namun dengan spesifikasi yang lebih sederhana. Menurut dia, kualitas sayur yang lebih baik membuat harga sayuran hidroponik relatif lebih mahal. Namun, faktor itulah yang membuat sayur-mayur yang dihasilkan dari kebun hidroponik memiliki segmen pasar tersendiri.

ILUSTRASI. Permintaan sayuran hidroponik meningkat. KONTAN/BAihaki/7/7/2020

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Lanjut Ginanjar, kesadaran orang akan hidup sehat saat pandemi Covid-19 membuat permintaan sayuran dari kebun hidroponik meningkat. Berbeda dengan sayuran yang dijual di pasar, hidroponik menghasilkan sayuran yang relatif lebih segar dan bebas pestisida.

"Selain dari perorangan, pembeli banyak juga dari restoran-restoran dan beberapa hotel. Kalau ke swalayan belum masuk, karena harus kontinu. Saya sendiri berencana memperluas kebun," ucap Ginanjar yang saat mengelola kebun seluas 20x15 meter yang dibantu dua orang tenaga kerja.

Baca Juga: Mari mulai berkebun di areal rumah selama pandemi

Ginanjar yang biasa memanen sayur sepekan sekali ini bisa menjual hingga 400 kilogram berbagai jenis sayuran dalam sebulan. Beberapa sayuran yang dihasilkan di kebunnya antara lain kale, selada, dan berbagai jenis sawi seperti pakchoy, caisim, dan sawi putih.

"Primadona saat ini kale, harganya per kilogram bisa sampai Rp 120.000. Lalu selada Rp 40.000, sawi saya jual Rp 35.000. Meski lebih mahal dari sayuran di pasar, sayur hidroponik semakin banyak dicari," tuturnya.

Baca Juga: Alumni Politeknik Pembanguan Pertanian Bogor dukung program pertanian Kementan.

Sementara itu, dilansir dari Antara, Ketua Program Studi S2 lahan Kering sekaligus Ketua Program Studi S2 Agroekoteknologi Fakultas Pertanian, Universitas Udayana, Dr. Gede Wijana mengatakan mengaplikasikan sistem hidroponik di rumah bisa membantu sebagai obat stres selama masa pandemi Covid-19.

"Hidroponik ini mampu menghasilkan kuantitas dan kualitas sayuran yang bagus dengan pemeliharaan yang baik. Jadi yang dipersiapkan adalah instalasinya," kata Gede Wijana. "Bibit, nutrisi AB mix atau racikan sendiri, pompa pengangkat larutan nutrisi dan tentu perlu listrik. Dalam pembuatan bibit perlu benih dan media penanam benih antara lain rockwool," kata dia lagi.

ILUSTRASI. Permintaan sayuran hidroponik meningkat. KONTAN/BAihaki/7/7/2020

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Ia mengatakan bahwa hidroponik rumahan pada dasarnya diperuntukkan untuk yang tidak punya lahan luas dan bisa diaplikasikan pada lahan yang sempit, seperti bagian emperan rumah, di taman bagian depan atau samping rumah.

Sistem menanam hidroponik rumahan ini, tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sayuran sehari hari, tetapi bisa juga berfungsi sebagai seni menjadi tanaman penghias rumah, lahan untuk menyalurkan kreativitas dan sebagai obat stres.

Baca Juga: Hidroponik dan bank sampah Pertamina bikin sejahtera kaum ibu di Makassar

Adapun jenis-jenis sayuran yang bisa diaplikasikan dengan sistem hidroponik diantaranya sayuran daun seperti kangkung, bayam, pockcoy, selada, seledri, dan bisa juga sayuran berbuah seperti cabe, tomat, terung, dan timun. Ia mengatakan masing-masing tanaman memiliki perbedaan waktu untuk panen.

Untuk sayuran daun dalam waktu 25 - 30 hari bisa panen sedangkan untuk sayuran buah 45 hari atau lebih waktu untuk memanen. "Prosedur dengan sistem hidroponik ini, pertama-tama membuat bibit di rockwool, kemudian setelah umur 25 - 30 hari bisa pindahkan ke netpot dan besarkan di lobang tanam di instalasi hidroponik," ujar Gede Wijana.

Baca Juga: BPIP imbau warga tanam sayuran, Pradi: Alhamdulillah kami sudah panen

"Lalu berikan nutrisi AB mix di tandon, hidupkan pompa sehingga nutrisi mengalir di pipa-pipa. Jaga jangan sampai air atau larutan nutrisi habis. Selain itu, cek juga agar nutrisi tetap jalan dan panen jika sudah waktunya. Panen bisa dilakukan bertahap sesuai jenis tanaman," tambah dia.

Sumber: KONTAN.CO.ID 

Read More

Ekonomi Terancam Krisis, Jokowi: Terus Terang Saya Ngeri!

Ekonomi Terancam Krisis, Jokowi: Terus Terang Saya Ngeri!

10Berita – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku khawatir dengan potensi krisis ekonomi dunia tahun ini. Banyak lembaga internasional yang sudah memprediksi kontraksi ekonomi global tahun ini akan sangat dalam.

Jokowi pun meminta para menterinya untuk bekerja tidak seperti biasanya. Dia ingin semua menteri merasa bekerja seolah-olah sudah dalam kondisi krisis.

“Tadi di depan saya sudah minta, kita harus memiliki sense of crisis yang sama. Regulasi sederhanakan, SOP sederhanakan. Sesuai dengan keadaan krisis yang kita hadapi. Semua negara sekarang ini mengalami itu, kerjanya cepet-cepetan. Ini kita berkejar-kejaran dengan yang namanya waktu. Jadi sekali lagi ganti channel dari channel normal ke channel krisis,” ujarnya saat membuka rapat terbatas yang membahas serapan anggaran seperti dilansir Kamis (9/7/2020).

Jokowi menjabarkan proyeksi dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang menyebutkan kontraksi ekonomi global diprediksi mencapai minus 6 hingga 7,6%. Dia mengaku khawatir dengan proyeksi-proyeksi tersebut.

Kalau endak, ngeri saya terus terang saya ngeri. Di kuartal III ini. Ini kuncinya di kuartal III. Saya melihat memang setelah kita rapat kabinet di sini ada pergerakan yang lumayan. Tapi belum sesuai dengan yang saya harapkan. Sudah bergerak lebih baik, sudah bergerak lebih bagus, tapi belum,” ujarnya.

Ekonomi Indonesia juga tengah dihantui resesi. Kuartal II-2020 sudah dipastikan pertumbuhan ekonomi akan minus. Jika kuartal III-20202 kembali minus maka sudah dipastikan ekonomi RI masuk dalam jurang resesi.

Jokowi pun mengaku akan memantau setiap hari penggunaan anggaran setiap kementerian. Dia minta agar serapan anggaran dikebut untuk belanja di dalam negeri. Sementara untuk belanja produk luar negeri dia minta direm. [end]

Sumber: Eramuslim

Read More

Manfaat dan Mudarat Redenominasi Rp1.000 Jadi Rp1

Manfaat dan Mudarat Redenominasi Rp1.000 Jadi Rp1

Kebijakan redenominasi memberikan sejumlah keuntungan dan kerugian. (CNN Indonesia/Hesti Rika).

10Berita, Wacana kebijakan menyederhanakan nominal mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilainya (redenominasi) kembali muncul ke publik. Singkatnya, kebijakan ini akan menghilangkan digit nol pada rupiah. Misalnya, uang pecahan Rp1.000 menjadi Rp1 dan seterusnya.

Wacana ini muncul karena Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan kembali pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.

Lantas apa manfaat dan mudarat menyulap rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1?

Manfaat

Dari sisi manfaat, redenominasi bisa membuat perekonomian lebih efisien karena berbagai pelaporan dan pembukuan serta transaksi tidak perlu lagi menggunakan pencatatan nominal yang panjang seperti saat ini. Misalnya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), laporan keuangan perusahaan, hingga pencatatan harga barang di toko-toko ritel sehari-hari.

"Urgensi pembentukan (RUU Redenominasi) menimbulkan efisiensi perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang/jasa karena sederhananya jumlah digit rupiah," kata Sri Mulyani, dikutip Rabu (8/7).

Sementara, Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2013-2018 Agus Martowardojo pernah mengungkapkan bahwa redenominasi bisa meningkatkan citra rupiah dari mata uang lain di dunia. Sebab, banyak negara yang sudah lebih dulu menggunakan nominal sedikit pada mata uang mereka.

"Ini akan membuat persepsi terhadap perekonomian Indonesia menjadi lebih baik, efisiensi juga menjadi lebih baik, dan tentu membuat mata uang rupiah sejajar dengan mata uang dunia lainnya," katanya.

Tak hanya itu, redenominasi bisa memberi dukungan pada stabilitas nilai tukar rupiah dan tingkat kenaikan harga atau inflasi. Sebab, rupiah yang stabil turut menjaga inflasi.

Mudarat

Sementara dari sisi mudarat, redenominasi akan memberikan kerugian pada meningkatnya biaya pencetakan uang baru. Sebab, rupiah dengan nominal lama akan ditarik secara bertahap dari masyarakat untuk diganti yang baru.

Belum lagi, ada biaya sosialisasi hingga pengubahan sistem elektronik di semua institusi. Mulai dari kementerian/lembaga, bank, hingga toko-toko.

Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede mengatakan redenominasi yang dilakukan pada waktu yang tidak tepat justru bisa menimbulkan masalah. Yang paling rentan justru bisa menimbulkan inflasi.

"Timing yang salah saat pemberlakuan implementasi dampaknya bisa negatif. Misalnya Turki kan sempat redenominasi tapi timing-nya enggak tepat sehingga inflasinya sempat melonjak," kata Josua.

Selain itu, menurut Kepala Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri, waktu pelaksanaan yang tidak tepat dan kurang sosialisasi justru bisa menimbulkan kepanikan di masyarakat. Apalagi, kebijakan ini pasti memakan waktu lama sekitar tujuh tahun untuk masa transisi.

"Makanya harus dikomunikasikan dengan baik untuk meminimalisir efek psikologis kepada masyarakat. Selama ini belum ada upaya tersebut," tutur Yose.

Sumber: cnnindonesia.com

Read More

Seribu Rupiah Akan Diubah Jadi Rp1, RUU Redenominasi Siap Dibahas

10Berita - Rencana Pemerintah Indonesia untuk melakukan penyederhanaan rupiah semakin nyata. Hal ini ditunjukkan dengan kesiapan pemerintah dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan RUU Redenominasi atau penyederhanaan rupiah dinilai memiliki sejumlah urgensi untuk dibahas karena dapat membantu efisiensi perekonomian di Tanah Air. Urgensi pertama adalah dapat mempercepat waktu transaksi hingga mengurangi risiko human error.

”RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi),” tulis Kemenkeu dalam PMK-nya, Senin (6/7). “Urgensi pembentukan: Menimbulkan efisiensi perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang/jasa karena sederhananya jumlah digit rupiah.”

Selanjutnya urgensi kedua adalah penyederhanaan rupiah dapat membuat sistem transaksi keuangan APBN menjadi lebih ringkas karena tidak memiliki banyak jumlah digit. Bank Indonesia (BI) sendiri pernah menjelaskan tentang rencana perubahan harga rupiah dalam kajiannya.

BI mengatakan jika redenominasi bukanlah sanering atau pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang. BI menjelaskan jika redenominasi biasanya dilakukan dalam kondisi ekonomi yang stabil dan menuju kearah yang lebih sehat. Sedangkan sanering adalah pemotongan uang dalam kondisi perekonomian yang tidak sehat, dimana yang dipotong hanya nilai uangnya.

Lebih lanjut BI menjelaskan redenominasi hanyalah menghilangkan beberapa angka nolnya saja pada nilai uang maupun barang. Dengan demikian, redenominasi akan menyederhanakan penulisan nilai barang dan jasa yang diikuti pula penyederhanaan penulisan alat pembayaran (uang).

Dampaknya, sistem akuntansi dalam pembayaran dapat disederhanakan tanpa menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian. BI sendiri menyatakan jika keberhasilan redenominasi sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang saat ini tengah dikaji. Salah satunya adalah dengan berkaca pada sejumlah negara yang berhasil melakukannya.

”Pelaksanaan dari Redenominasi Rupiah, saat ini masih dalam kajian beberapa lembaga terkait,” tulis penjelasan BI seperti dilansir dari CNBCIndonesia, Senin (6/7). “Untuk proses selanjutnya menunggu arahan dan kebijakan dari pemerintah lebih lanjut.”

Sumber: Ucnews

Read More

Viral Pesepeda Mau Dikenai Pajak, Fadli Zon: Pertanda Negara Bangkrut

Viral Pesepeda Mau Dikenai Pajak, Fadli Zon: Pertanda Negara Bangkrut

 

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon. (Suara.com/Fakhri).

10Berita - Mantan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon kembali melontarkan pernyataan pedas kepada pemerintah. Kali ini ia mengkritisi wacana pengenaan pajak yang akan dikenakan kepada para pesepeda di tanah air.

Melalui akun Twitter-nya @fadlizon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyindir pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan. Ia pun mengatakan jika benar pesepeda akan dikenai pajak, maka menurutnya negara tengah dalam keadaan bangkrut.

"Kalau benar nantinya sepeda akan dipajaki, itu tanda-tanda nyata negara akan bangkrut," tulis Fadli Zon melalui Twitter.

Cuitan Fadli Zon (Twitter).

Cuitan tersebut sontak memantik warganet lain untuk berkomentar. Sebagian besar warganet yang ikut berkomentar juga tidak sepakat dengan adanya wacana pengenaan pajak pada pesepeda, salah satunya seperti yang diungkapkan oleh akun @aalborneva ini.

"Satu pihak beranggapan menghilangkan premium dan pertalite karena alasan lingkungan. Pihak lain malah mungut pajak dari kendaraan yang go green. Keder gua," katanya.

"Betul, kalau sampai bener sepeda dipungut pajak, parah, kembali ke tahun 70an. Trend sepedaan paling 1-3 bulan tok ramainya, nanti kalau tempat rekreasi sudah dibuka paling selesai trend-nya. Orang Indonesia itu bosenan," kata @Zul87985855.

Meski demikian, ada juga warganet yang tidak setuju menmbaca pendapat Fadli Zon. Menurut mereka, pada jaman orde baru, pemerintah juga pernah mengenakan pajak kepada para pengendara sepeda sehingga hal tersebut bukan kali pertama.

"Sepeda dipajakin itu ada pada jaman Orba. Namanya pening sepeda. Pegawai kecamatan ditugasi menyetop sepeda di jalan, terutama yang dekat pasar. Sepeda yang belum ada pening diharuskan bayar stiker pening untuk ditempel di sepeda. Tahu nggak lu zon," kata @noroddien.

Sebelumnya, wacana pengenaan pajak pada pesepeda itu muncul saat Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi melakukan diskusi secara virtual pada hari Jumat (26/6/2020).

"Kalau waktu saya kecil, saya mengalami sepeda disuruh bayar pajak dan sebagainya. Mungkin bisa ke sana. Tapi ini sejalan revisi UU 22/2009, sudah diskusi dengan Korlantas Polri," katanya.

Namun, apabila hal ini benar akan diterapkan, maka yang bisa menarik pajak pesepeda adalah pemerintah daerah karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sepeda masuk dalam kategori kendaraan tidak digerakkan oleh mesin.

Sumber: SUARA.COM

Read More

Saham Unilever Terkoreksi Setelah Blak-blakan Dukung LGBTQ

Saham Unilever Terkoreksi Setelah Blak-blakan Dukung LGBTQ

10Berita, Saham emiten konsumer PT Unilever Indonesia (Persero) Tbk terkoreksi pada perdagangan hari ini, Jumat (26/6/2020). Pelemahan terjadi seiring perusahaan secara terang-terangan mendukung gerakan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ+) lewat akun media sosialnya.

Penurunan harga saham emiten berkode UNVR ini sudah terjadi sejak perdagangan kemarin, Kamis (25/6), yang ditutup anjlok 2,17 persen ke posisi 7.900. Pada hari ini, UNVR kembali melemah sebesar 0,63 persen dan turun ke posisi 7.850 setelah sempat dibuka menguat di posisi 8.025.

Analis Panin Sekuritas, William Hartanto, melihat pernyataan terkait LGBTQ+ bukanlah sentimen utama penurunan saham UNVR. Secara teknikal, dia menjelaskan, turunnya saham UNVR sebagai bentuk jenuh beli setelah berkali-kali gagal menembus 8.500.

"Kebetulan muncul berita tersebut sehingga terkesan menjadi sentimen," kata William kepada Republika.co.id, Jumat (26/6).

Dalam beberapa hari terakhir, pergerakan saham UNVR cukup mendapat pengaruh dari sejumlah sentimen. Selain dukungan terhadap LGBTQ+, saham UNVR juga dipengaruhi oleh kabar penunjukan mantan menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) Ignasius Jonan sebagai komisaris baru di UNVR.

Sentimen tersebut sempat membuat saham UNVR menguat. Mirae Asset Sekuritas pun masih memasukkan UNVR dalam daftar rekomendasi beli pada Juni ini.

Menurut riset Mirae Asset Sekuritas, tingkat konsumsi selama masa new normal masih akan terjaga dengan baik. Dengan demikian, hal tersebut akan berdampak positif terhadap emiten konsumer seperti UNVR.

Sebelumnya, melalui Twitter dan Instagram miliknya, Unilever menyatakan dukungannya terhadap komunitas tersebut. "Kami berkomitmen untuk membuat kolega dan rekan-rekan LGBTQ+ merasa bangga bahwa kami ada bersama mereka," kata Unilever.

(Sumber: Republika)

Read More

SMI Prediksi Pemerintah Tekor 10 Tahun, Dradjad Wibowo: Bukan Pemerintah, Rakyat Yang Harus Bayar Hingga 50 Tahun

SMI Prediksi Pemerintah Tekor 10 Tahun, Dradjad Wibowo: Bukan Pemerintah, Rakyat Yang Harus Bayar Hingga 50 Tahun

10Berita, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memprediksi pemerintah tekor hingga 10, lantaran terjadi defisit APBN 2020 mencapai 6,34 persen akibat hantaman keras pandemik Covid-19 yang melumpuhkan di setiap sektor ekonomi nasional.

Ekonom senior, Dradjad H. Wibowo mengatakan, SMI merupakan orang yang harus bertanggung jawab atas ambruknya ekonomi nasional. Dia pun kurang sepakat dengan pernyataan Menkeu dua operiode itu dengan menyebut pemerintah tekor hingga 10 tahun.

"SMI mengatakan Covid-19 ini akan menjadi beban pemerintah 10 tahun ke depan. Yang benar, bukan pemerintah, tapi rakyat yang membayar," tegas Dradjad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/6).

Politisi senior PAN ini mengoreksi pernyataan SMI yang menyebut pemerintah bakal tekor hingga 10 tahun akibat defisit APBN 2020 tersebut. Menurutnya, bukan hanya 10 tahun saja, melainkan hingga berpuluh tahun mendatang.


Yang benar bukan 10 tahun ke depan, tapi puluhan tahun. Kan banyak obligasi negara yang tenornya 30 tahun? Bahkan April 2020 lalu, Indonesia baru menerbitkan obligasi dolar seri RI 0470 dengan tenor 50 tahun. Nilainya 1 miliar dolar AS, yield 4,5 persen, jatuh tempo 15 April 2070," bebernya.

"Jadi rakyat melalui APBN harus menanggungnya hingga April 2070. 50 tahun!" tandas Dradjad menekankan. (Rmol)

Read More

Keputusan Anies Perpanjang PSBB DKI Berdampak terhadap Penguatan Rupiah

Keputusan Anies Perpanjang PSBB DKI Berdampak terhadap Penguatan Rupiah

10Berita, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan untuk memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun perpanjangan itu diterapkan secara berkala dan masuk dalam masa transisi.

Ternyata keputusan itu memberikan dampak terhadap pergerakan nilai tukar rupiah. Keputusan itu menunjukkan adanya keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah

"Kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta yang memperpanjang PSBB sampai akhir Juni 2020 namun masuk dalam masa transisi mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut ikut membantu program pemerintah menuju tatanan hidup baru yaitu new normal sehingga pasar merespon positif terhadap kebijakan tersebut," kata Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim, Jumat (4/6/2020).

Menurut Ibrahim, masa transisi yang akan diterapkan memberi angin segar bagi perekonomian di DKI Jakarta. Sebagai Ibu Kota sekaligus pusat perekonomian Indonesia hal itu tentu memberikan sentimen positif. Apa lagi dalam masa transisi tersebut perkantoran, mall dan lainnya akan kembali dibuka walaupun di bawah pengawasan yang ketat.

"Pasar optimis dengan masa transisi ini sama artinya dengan program new normal yang digadang-gadang oleh pemerintah, sehingga arus modal asing yang tadinya keluar pasar dalam penutupan sore ini kembali masuk dan mata uang garuda kembali stagnan," terangnya.

Dalam penutupan pasar Jumat sore dolar AS terhadap rupiah ditutup stagnan di level Rp 14,095. Ibrahim yakin dalam perdagangan besok rupiah akan menguat dalam rentang Rp 13.950-Rp 14.120.

Dari sisi global juga sentimennya cukup baik. Rilis data ekonomi AS hari ini cukup meyakinkan. Indeks nonmanufaktur AS untuk Mei 2020 dan pesanan pabrik untuk bulan April melampaui perkiraan.

Indeks nonmanufaktur yang dirilis Institute of Supply Management (ISM) naik menjadi 45,4 pada Mei, lebih baik dari estimasi untuk level 44,4. Sementara itu, pesanan pabrik menurun 13% pada April, lebih kecil dari proyeksi penurunan sebesar 13,4%.

"Fokus pasar bergeser ke Hongkong setelah usulan Partai Komunis untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong. Hal itu menimbulkan ketegangan baru antara AS dengan China walaupun saat ini di dalam negeri AS sedang terjadi demonstrasi yang rusuh namun pemerintah Trump optimis kerusuhan bisa teratasi dengan diturunkannya pasukan garda nasional yang pro dengan para demonstran," tuturnya.

"Disamping itu Pemerintahan Trump juga memiliki kekuatan untuk membatasi akses Otoritas Moneter Hong Kong ke dolar AS, yang dapat menghambat kemampuan kota untuk mempertahankan ikatan mata uangnya dengan greenback," tambah Ibrahim. (detik)

Read More

Bilang Stop Impor Pangan, Tapi Faktanya Impor Sayuran dari Cina Capai Puluhan Triliun Rupiah

Bilang Stop Impor Pangan, Tapi Faktanya Impor Sayuran dari Cina Capai Puluhan Triliun Rupiah

10Berita – Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS), Edy Mulyadi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) merealiasasikan janji kampanye bahwa akan menyetop impor pangan. Pasalnya Indonesia hingga kini masih impor sayuran dari Cina mencapai Rp11,5 triliun dan buah-buahan sekitar Rp22,5 triliun.

“Ya prihatin dan miris dengan nasib para petani sayur dan buah kita karena bebearapa waktu sebelumnya beredar video petani membuang sayurannya karena harganya jatuh. Biaya produksi tidak seimbang dengan biaya harga jualnya,” ungkap dia dalam youtube pribadinya, Rabu (27/5).

Bahkan, kata dia, petani membiarkan buah dan sayurnya itu membusuk di pohon maupun di ladang karena ongkos panenya tidak sebanding dengan harga jual. Menurut dia, di satu sisi petani membuang sayurannya karena harganya jatuh ke paling rendah. Di sisi lain impor sayur dan buah dari Cina luar biasa besarnya masuk ke Tanah Air.

Sumber: Eramuslim

Read More

Melemah, Rupiah Kembali Menembus Level Psikologis

Melemah, Rupiah Kembali Menembus Level Psikologis

Ilustrasi Rupiah Melemah

10Berita JAKARTA -- Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin (4/5) sore lunglai dan kembali menembus level psikologis Rp 15.000 per dolar AS. Terpaan sentimen negatif global dan domestik membuat rupiah melemah terhadap dolar AS.
Rupiah ditutup melemah 218 poin atau 1,47 persen menjadi Rp 15.100 per dolar AS dari sebelumnya Rp 14.882 per dolar AS. "Pasar merespon perang kata-kata yang meningkat antara AS dan China mengenai asal virus Corona," kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Senin (4/5).
Para pejabat AS menyalahkan China atas wabah pandemi Covid-19. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyatakan ada sejumlah besar bukti bahwa virus muncul dari laboratorium di kota Wuhan, China tengah.
Pernyataan itu kemudian diikuti ancaman Presiden AS Donald Trump, yang menyatakan tidak akan memprioritaskan kesepakatan dagang dengan China. Pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal I-2020 mengalami kontraksi 4,8 persen. Sementara itu, sekitar 30 juta orang di AS telah mengajukan klaim pengangguran dalam enam minggu terakhir.
Dari domestik, Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia pada April mencapai angka 27,5, jauh menurun dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 43,5 dan menjadi yang terendah sepanjang pencatatan PMI yang dimulai sejak April 2011.
Indeks dari Markit menggunakan angka 50 sebagai batas, di bawah 50 artinya kontraksi, sementara di atas berarti ekspansi. "Data terbaru tersebut menunjukkan kontraksi sektor manufaktur Indonesia yang semakin dalam, akibatnya kinerja rupiah semakin terpuruk," ujar Ibrahim.
Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka memerangi Covid-19 dinilai menjadi penyebab kontraksi tersebut. Sentimen domestik lainnya yaitu rendahnya laju inflasi April. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pada bulan lali terjadi inflasi sebesar 0,08 persen.
Pergerakan inflasi tersebut dinilai tidak biasa dengan pola sebelumnya dimana tahun lalu masuk Ramadan jatuh pada Mei dan inflasi meningkat, namun tahun ini justru melambat. Covid-19 ditengarai sebagai penyebabnya. Permintaan barang yang harusnya meningkat apalagi memasuki bulan puasa dan Idul Fitri, tidak terjadi.
Hal tersebut menjadi salah satu indikasi penurunan daya beli masyarakat akibat banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta penerapan PSBB di beberapa wilayah Indonesia. Rupiah pada pagi hari dibuka melemah di posisi Rp14.960 per dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp14.960 per dolar AS hingga Rp15.133 per dolar AS.
Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Senin menunjukkan, rupiah menguat menjadi Rp15.073 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp15.157 per dolar AS.


sumber : Antara, REPUBLIKA.CO.ID,

Read More

Jokowi Harus Buka Data Perjanjian Utang dengan China

Jokowi Harus Buka Data Perjanjian Utang dengan China

10Berita – Presiden Joko Widodo diharapkan dapat membuka data perjanjian utang dengan China di saat beberapa negara sedang sentimen negatif atas pinjaman utang dari negeri tirai bambu tersebut.
Hal itu disampaikan oleh pengajar komunikasi politik Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah usai melihat langkah Presiden Tanzania John Magufuli terkait perjanjian utang dari China yang mengalahkan logika dan hanya dapat diterima oleh seorang pria mabuk.
“Dalam kondisi banyaknya informasi tentang iklim pinjaman China di berbagai negara, dan lebih banyak yang bernada negatif, perlu bagi Presiden (Jokowi) untuk membuka perjanjian dengan China,” ucap Dedi Kurnia Syah, Minggu (26/4).


Hal itu, kata Dedi, perlu dilakukan Presiden Jokowi agar memperoleh dukungan publik dalam proses pembangunan serta memulihkan kepercayaan publik pada pemerintah.
“Hal ini baik untuk memperoleh dukungan publik dalam proses pembangunan. Bagaimanapun, sentimen negatif pada China tidak dapat ditutupi, untuk memulihkan kepercayaan publik pada pemerintah, presiden seyogyanya terbuka,” pungkas Dedi. []

Sumber: Eramuslim

Read More

Narsum tvOne: BOM WAKTU Rp 5,6 Triliun Pelatihan Online Kartu Pra-Kerja, Hati-hati Pak Jokowi, Ini Seperti BLBI

Narsum tvOne: BOM WAKTU Rp 5,6 Triliun Pelatihan Online Kartu Pra-Kerja, Hati-hati Pak Jokowi, Ini Seperti BLBI

10Berita - Acara Indonesia Business Forum di tvOne yang tayang pada Rabu (22/4/2020) mengangkat topik panas pro-kontra program Kartu Pra Kerja.

Salah satu nara sumber, Agustinus Edy Kristianto membongkar anggaran Rp 5,6 Triliun untuk pelatihan online Pra Kerja.

"Ini kita sedang menyimpan Bom Waktu. Akan meledak sewaktu-waktu. Masyarakat tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya, tidak tahu apa sebenarnya Pra Kerja," ujar Agustinus.

Agustinus menguraikan ada 3 komponen biaya dalam program Kartu Pra Kerja:
1. Biaya Pelatihan (Rp 1 juta x 5,6 juta peserta = Rp 5,6 Triliun)
2. Insentif Mencari Kerja (Rp 600.000 tunai tiap bulan, selama 4 bulan)
3. Insentif Pengisian Survei (Rp 150.000)

Yang akan jadi BOM WAKTU adalah Biaya Pelatihan. Ini sumber masalahnya.

"Ini harus betul-betul disimak oleh Pak Jokowi. Menurut saya batalkan atau tunda. Atau kita akan ada masalah besar di kemudian hari."

"Duit Rp 5,6 Triliun keluar hanya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS), apa bedanya dengan BLBI waktu itu?" tegas Agustinus.

Sumber: konten islam

Read More

Kritik Utang Indonesia Fantastis, Tere Liye ke Buzzer: Gak Usah Sok Mau Usir Saya dari Indonesia, Saya Bayar Pajak

Kritik Utang Indonesia Fantastis, Tere Liye ke Buzzer: Gak Usah Sok Mau Usir Saya dari Indonesia, Saya Bayar Pajak

FANTASTIS

10Berita- Di tengah pandemi virus Covid-19, Indonesia baru saja membuat rekor mengagumkan.

Indonesia menerbitkan surat utang ber-mata uang dollar terbesar sepanjang sejarah yang diterbitkan Indonesia. Berapa nilainya? USD 4,3 miliar, alias dengan kurs 16.000, sebesar Rp 68.8 triliun. Sekali pukul, kita menambah utang nyaris 70 triliun rupiah.

Langkah ini diambil untuk mengamankan pembiayaan nasional. Dan dengan situasi penerimaan pajak menurun, kurs rupiah terkapar, dsbgnya, dsbgnya, tahun 2020 ini boleh jadi akan ada rekor lain soal utang Indonesia. Tahun 2020, boleh jadi kita akan menambah 450-600 triliun utang baru, atau malah lebih.

Tulisan ini hanya informasi saja.

Kalian tidak perlu bertengkar, apalagi ngusir Tere Liye dari Indonesia. Toh, tulisan ini bahkan sama sekali tdk sedang membahas yield-nya, juga tdk membahas korupsi, remisi koruptor, dll. Tulisan ini adalah informasi tentang: rekor. Karena utang ini jelas akan ditanggung kita semua, juga ditanggung anak cucu kita semua, maka kita semua berhak diedukasi. Minimal kalian tahu, rekor telah dipecahkan.

*dear netizen, sebagian dari kalian diberikan informasi ini kok marah sih? kecuali jika info ini hoax, bohong, silahkan bantah. dan sebelum kalian ngamuk, kami jamin, saya Tere Liye membayar pajak loh buat negara ini, pajakmu berapa? Coba cek SPT 2019 mu, berapa sih kamu nyetor buat negara? WHAT? Kamu bahkan belum ngisi dan nyetor SPT 2019? Aduh.

By Tere Liye [fb]

Sumber: konten islam
 

Read More

Ikuti Saran Rizal Ramli, Pemerintah Gunakan Dana SAL untuk Atasi Corona

Ikuti Saran Rizal Ramli, Pemerintah Gunakan Dana SAL untuk Atasi Corona

10Berita-Salah satu sumber pendanaan anggaran dalam operasi penanganan virus corona baru atau Covid-19 yang menyebar dari Wuhan, Hubei, China, berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL).

Keputusan ini sejalan dengan saran yang pernah disampaikan ekonom senior DR. Rizal Ramli dua hari lalu (Senin, 30/3).

SAL adalah akumulasi dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan usai ditutup, ditambah atau dikurangi dengan koreksi terhadap pembukuan yang ada.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, Presiden Joko Widodo menambah alokasi belanja dan pembiayaan APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun. Dana ini akan digunakan untuk menanggulangi dampak penyebaran virus corona.

Adapun dalam keterangannya hari ini (Rabu, 1/4), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya memiliki banyak alternatif sumber pembiyaan, termasuk sisa anggaran lebih yang jumlahnya Rp 160 triliun.

Sri Mulyani yang berbicara dalam video conference Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menambahkan, sumber alternatif lain adalah dana abadi yang selama ini dikumpulkan dan selama ini sudah diakumulasi. Dia tidak merinci jumlah atau besar pos anggaran ini.

Sumber alternatif lain adalah dana yang disimpan di badan layanan umum (BLU) dan dana yang sebelumnya dicadangkan untuk penyertaan modal negara (PMN) yang tahun ini tidak memiliki prioritas tinggi sehingga bisa digunakan.

Dia juga menambahkan, ada penghematan belanja sekitar Rp190 triliun dalam APBN 2020 yang berasal dari setiap Kementerian/Lembaga sebesar Rp 95,7 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp94,2 triliun. Belum lagi realokasi anggaran sebesar Rp 54,6 triliun.

Selain itu, pemerintah juga memiliki opsi untuk menerbitkan surat utang bertajuk pandemic bond yang akan diserap Bank Indonesia (BI) di pasar perdana.

Sebelumnya, ekonom yang juga mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli telah memberikan isyarat bahwa pemerintah memiliki banyak sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk menangani Covid-19.

Dalam perhitungan Rizal Ramli, pemerintah dapat merealokasi anggaran sebesar Rp 430 triliun dari pos infrastruktur dan pembangunan ibukota baru.

Selain itu juga ada dana SAL dan SILPA senilai Rp 270 triliun untuk membantu pekerja harian dan rakyat miskin.

“Hentikan dulu semua proyek infrastrukur termasuk proyek mercusuar ibukota baru. Mas Jokowi jangan gengsi, nyawa manusia lebih penting dari proyek. Gunakan uangnya untuk pekerja harian dan rakyat,” saran Rizal Ramli ketika itu. (Mr/rm)

Sumber: KONFRONTASI

Read More

Sri Mulyani Harus Berjiwa Nasionalisme, Jangan Sampai Indonesia Terjebak Lagi ke Sejarah Kelam IMF

Sri Mulyani Harus Berjiwa Nasionalisme, Jangan Sampai Indonesia Terjebak Lagi ke Sejarah Kelam IMF

.

10Berita - Menteri Keuangan Sri Mulyani harus punya jiwa nasionalisme dalam menyelamatkan ekonomi Indonesia. Jangan sampai negeri ini terjebak lagi pada sejarah hitam ekonomi gara-gara mengandalkan Dana Moneter Internasional (IMF).

Begitu kata anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengingatkan Sri Mulyani yang memberi sinyal akan melakukan pinjaman ke IMF. Menurutnya, IMF merupakan bagian dari sejarah hitam ekonomi Indonesia.

Politisi Partai Gerindra itu lantas mengurai bahwa beban yang dipikul negara dan rakyat sudah sangat besar dan berat. Hal itu tampak dilihat melalui utang negara yang tembus Rp 4.817,5 triliun pada periode Januari 2020 dan utang-utang tersebut akan diwariskan ke rakyat di masa yang akan datang.

Politisi Gerindra ini mengingatkan bahwa masyarakat saih trauma dengan sejarah IMF yang menjadikan Indonesia sebagai pasien malpraktik pada 15 Januari 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto menandatangani Letter Of Inten/LoI senilai 43 miliar dolar AS.

Obat yang diberikan itu, katanya, ternyata sangat pahit untuk ditelan ekonomi Indonesia. Misalnya usulan IMF untuk melikuidasi 16 bank nasional yang menjadi pangkal kesalahan besar.

“Dalam kebijakan BLBI banyak pihak yang memanfaatkan situasi dengan memasukkan aset-aset tidak berharga dalam daftar aset untuk mendapat dana pinjaman,” jelas Kamrussamad kepada wartawan, Kamis (26/3).

Menkeu Sri Mulyani semestinya paham dengan sejarah kelam tersebut. Menteri berpredikat terbaik dunia itu, kata  Kamrussamad pasti mengetahui betul ada banyak sumber pendanaan dari dalam negeri untuk menstimulus ekonomi Indonesia akibat wabah corona.

“Misalnya dalam postur APBN & APBD kebijakan refocussing & realokasi anggaran melalui Inpres 4/2020 sudah tepat. Tinggal memastikan implementasi berjalan efektif,” katanya.

Sejumlah sumber pendanaan bisa dioptimalkan oleh Menkeu, lanjut Kamrussamad, antara lain Sisa Anggaran Tahun Lalu (SAL), akumulasi dari Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), dana pungutan bea ekspor sawit di BPDPKS, dana lingkungan hidup di BPDLH, dan Dana APBN dengan kode BA99 yang dikelola Menkeu selaku Bendahara Umum Negara.

“Ada dana LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) nilainya mencapai Rp 150 triliun, cadangan devisa Indonesia yang dikelola BI senilai 130 miliar dolar AS atau sama dengan Rp 2.000 triliun untuk kurs saat ini 17.000 rupiah per dolar AS. Pemerintah juga bisa menertibkan SUN dengan bunga di bawah 5 persen,” bebernya.

Menurutnya, Menkeu harus punya jiwa nasionalisme untuk memyelamatkan ekonomi Indonesia. Jika ada jiwa nasionalisme dan keberpihakan terhadap masa depan ekonomi Indonesia, maka pasti akan menghindari pinjaman dari IMF.

“Karena berpotensi menggadaikan kedaulatan ekonomi nasional di masa mendatang,” tandasnya. (rmol)

Read More

Krisis APBN Semakin Mendekat !

Krisis APBN Semakin Mendekat !

10Berita - Penerimaan pajak beberapa tahun terakhir ini cukup mengkhawatirkan. Jauh di bawah target yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pertumbuhan penerimaan pajak juga di bawah pertumbuhan ekonomi atau Produk domestik Bruto (PDB). Sehingga, Rasio (Penerimaan) Pajak (terhadap PDB) terus mengalami penurunan. Rasio Pajak tahun 2008 masih cukup tinggi, yaitu 13,3 persen. Tahun 2019, Rasio Pajak anjlok menjadi 9,7 persen. Membuat defisit APBN membengkak dan mencatat rekor defisit Rp353 triliun. Defisit APBN pada 2005 hanya Rp14,4 triliun.

Memasuki 2020, ekonomi Indonesia belum membaik. Malah memburuk. Penerimaan pajak pada Januari 2020 anjlok lagi. Kali ini cukup parah. Dibandingkan dengan target APBN 2020, total penerimaan perpajakan (penerimaan pajak ditambah bea dan cukai) baru tercapai Rp84,66 triliun, atau hanya 4,5 persen dari target APBN 2020 sebesar Rp1.865,7 triliun. Capaian ini sangat rendah sekali. Bisa memicu krisis APBN kalau penerimaan pajak ke depannya tidak membaik drastis.

Penerimaan perpajakan Januari 2020 tersebut bahkan turun 6 persen dibandingkan Januari 2019 yang mencapai Rp90,04 triliun. Penerimaan pajak badan (perusahaan) anjlok paling tajam, sebesar 29,34 persen. Pertanda kinerja perusahaan pada Januari ini memburuk. Jadi tidak heran kalau banyak perusahaan melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Sepertinya gelombang PHK bakal terus berlanjut, meskipun pengurangan pegawai ini dikatakan hanya untuk meningkatkan efisiensi.

Anjloknya penerimaan perpajakan membuat pembayaran bunga utang pemerintah membebani APBN. Beban bunga Januari 2020 mencapai Rp22,5 triliun, atau 26,62 persen dari seluruh penerimaan perpajakan pada Januari 2020 yang sebesar Rp84,66 triliun. Sebagian besar pembayaran bunga utang tersebut mengalir ke luar negeri, mengingat sekitar 60 persen utang pemerintah berasal dari kreditor asing. Dengan rasio beban bunga terhadap penerimaan pajak yang sangat besar tersebut, APBN 2020 sangat tertekan, dan pada akhirnya membuat belanja negara, dan ekonomi, terkontraksi.

Belanja negara Januari 2020 hanya Rp139,8 triliun, turun 9,1 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp153,9 triliun. Penurunan belanja negara yang sangat besar ini pasti membuat pertumbuhan ekonomi Januari 2020 sangat tertekan, bisa terkontraksi dan masuk resesi.

Anjloknya penerimaan perpajakan tentu saja membuat defisit APBN melebar. Pada Januari 2020, APBN membukukan defisit Rp36,14 triliun, setara 11,8 persen dari target defisit APBN 2020 sebesar Rp307,23 triliun. Pada gilirannya, defisit yang membengkak terus menerus akan membebani APBN pada periode-periode berikutnya. Dan, pada waktunya, akan memicu krisis APBN.

Kondisi ini diperparah dengan perilaku pemerintah yang malah menarik utang jauh lebih besar dari yang diperlukan untuk membiayai defisit APBN. Pada Januari 2020 pemerintah menarik utang baru sebesar Rp68,2 triliun. Padahal defisit APBN hanya Rp36,14 triliun. Kelebihan penarikan utang sebesar Rp32,07 triliun ini digunakan untuk menopang kurs rupiah agar menguat, Magiconomics: kurs rupiah menguat akibat di-doping terus, meskipun secara fundamental ekonomi jeblok. Yang penting Asal Bapak Senang saja. Padahal penguatan artificial kurs rupiah ini membuat ekspor tambah terpuruk, dan impor meningkat.

Permasalahan ekonomi masih berlanjut terus. Wabah virus Corona, atau Covid-19, yang berpusat di Wuhan, China, mulai menyebar sejak akhir Januari 2020, membuat perekonomian dunia melemah. Banyak negara diperkirakan bisa masuk resesi. Indonesia juga tidak terkecuali. Mobilitas manusia dan barang terhambat. Jumlah penerbangan antar negara turun drastis. Sektor pariwisata Indonesia langsung terpukul.

China adalah pusat produksi dunia. Covid-19 membuat aktivitas produksi terhambat. Pertumbuhan ekonomi China, dan dunia, akan terkoreksi tajam pada Q1-2020 ini. Nissan sudah menutup satu pabrik di Jepang karena pasokan suku cadang dari China terhenti. Dampak ke Indonesia juga sudah mulai terasa. Pembangunan kereta api cepat Jakarta – Bandung mulai terhambat.

Ekspor Indonesia ke China pada Q1-2020 dipastikan akan anjlok. Ekonomi Indonesia akan tertekan, dan penerimaan pajak terkontraksi. Kementerian Keuangan mulai kelihatan panik. Segala cara diupayakan untuk mengambil uang masyarakat. Antara lain, melalui cukai, agar kelihatan sah. Setelah cukai rokok, kini sedang diupayakan cukai plastik, cukai pemanis (minuman berpemanis), cukai kendaraan bermotor. Entah cukai apalagi yang ada dalam pikirannya. Tetapi, semua kebijakan panik ini akan menjadi bumerang, mempercepat penurunan ekonomi serta menekan penerimaan pajak selanjutnya.

Oleh karena itu, kementerian keuangan sebaiknya hati-hati memberlakukan kebijakan menarik cukai (dan pajak). Jangan sampai kebijakan ini malah mencelakakan presiden. Sudah banyak bukti, pimpinan negara di dunia jatuh akibat menarik pajak semena-mena: No taxation without representation.(Jft/Watyutink)

Sumber: KONFRONTASI

Read More

Toko-Toko di Pasar Tanah Abang Mulai Tutup, PHK Bayangi Pekerja Industri Tekstil

Toko-Toko di Pasar Tanah Abang Mulai Tutup, PHK Bayangi Pekerja Industri Tekstil

10Berita - Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa mengatakan, saat ini para pengusaha tekstil mulai merasakan semakin sempitnya penyaluran distribusi ke pasar. Hal itu karena toko-toko sudah mulai tutup, termasuk yang ada di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Padahal pasar Tanah Abang merupakan salah satu saluran distribusi pabrik tekstil di Indonesia. Jika terus seperti itu, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tekstil tak terelakan.

“Pasat kan kita juga lihat tiap hari tiap minggu berubah terus, jadi kita lihat toko-toko di Pasar Tanah Abang pun saya monitor hari ini, sudah banyak yang tidak operasi. Jadi mungkin ini akan daya serap tekstil dalam negeri menurun dibandingkan minggu lalu,” ujar Jemmy, melalui telekonferensi pers, Jakarta, Senin (23/3).

Jemmy mengatakan, kondisi itu menimbulkan dilema tersendiri di kalangan pengusaha. Sebab, harus tetap berproduksi di tengah kecilnya permintaan pasar akan membuat mereka merugi.

Pengusaha Tekstil Akan Bikin APD Untuk Lawan Corona
Namun, Jemmy menjamin kekhawatiran akan terjadinya PHK itu belum terjadi. Di sisi lain, dia juga tak bisa menjamin apa yang akan terjadi jika penanganan virus corona oleh pemerintah memakan waktu lama.

“Sampai hari ini masih berjalan full (tidak ada PHK), tapi kita tidak tahu juga. kita lihat sepanjang sejauh kemampuan teman-teman. Memang PHK ini sangat dilematis,” kata Jemmy.

“Makanya kita perlu insentif dalam bentuk PLN, kita sebut tadi kalau bisa 50 persennya kita bayar, 50 persennya kita buka giro mundur. Supaya memberi napas yang panjang untuk industri tekstil dan menjaga alur kas,” imbuh dia. (indonesiainside)

Read More