09
Pesan KPK Jelang Pilkada : Rakyat Jangan Pilih CALON YANG PUNYA PERKARA HUKUM
10Berita-Peluang calon kepala daerah dan wakil kepada daerah yang tersangkut perkara hukum tampaknya semakin suram, mengapa? Karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghimbau kepada rakyat untuk tidak memilihnya ketika Pilkada. KPK berharap rakyat menentukan pilihan kepada daerah yang memiliki integritas tinggi.
“Terkait penyelenggaraan Pilkada serentak, penting untuk masyarakat yang benar-benar diketahui calon itu bersih, memiliki integritas, tidak terkait proses hukum khususnya tindak pidana korupsi. Jangan sampai dipilih yang lakukan politik uang,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah di kantornya, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat 10 Februari 2017, dilansir Viva.
KPK diungkapkan Febri tetap monitor penyelenggaraan Pilkada di sejumlah daerah. Meski tanggal 15 Februari 2017 ditetapkan sebagai hari libur nasional. Karena itu, Febri mengancam para kandidat petahana untuk tidak sekali-sekali melakukan politik uang, terlebih memakai anggaran negara.“
Tim akan tetap melakukan proses hukum. Tetap akan ada memonitor di lapangan. Jangan berpikir hari libur adalah hal yang bagus lakukan korupsi. Dalam beberapa kasus, justru KPK melakukan penanganan perkara di hari libur,” ujarnya.
Pilkada Serentak 2017 ini akan digelar di 101 daerah. Salah satu daerah itu adalah DKI Jakarta.Perlu diketahui, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah salah satu calon kepala daerah yang tersangkut masalah hukum, yaitu menjadi terdakwa penista agama.
Sumber: Pekanews
