Tuduh TGB Lakukan Kebohongan Publik, Sejumlah Ahoker Dilaporkan Warga NTB ke Polisi

Tuduh TGB Lakukan Kebohongan Publik, Sejumlah Ahoker Dilaporkan Warga NTB ke Polisi

Nahdlatul Wathan saat melaporkan Steven 17 April 2017 (Republika.co.id)

“Seorang Gubernur yang hafal Al Quran saja dituduh berbohong, apalagi rakyat biasa?” demikian kekhawatiran sebagian netizen atas ulah beberapa pendukung Ahok (Ahoker). Tak heran jika sejumlah warga NTB menempuh jalur hukum dengan melaporkan sejumlah akun Ahoker ke polisi.

Adalah Tim Pembela Gerakan Pribumi Berdaulat yang melaporkan akun-akun terkait insiden penghinaan terhadap Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi yang dilakukan Steven.

Tim Pembela Gerakan Pribumi Berdaulat melaporkan lima akun medsos ke Polda NTB, Selasa (25/4/2017). Mereka adalah akun Facebook Niluh Djelantik, Suparman Bong, Tazran Tarmizi, serta dua akun Twitter yakni Cyril Raoul Hakim dan Surya Tjia. Dari pantauan Tarbiyah.net, Niluh Dejlantik dan Suparman Bong cukup aktif mendukung Ahok melalui akunnya masing-masing.

“Akun tersebut mengatakan bahwa Steven maupun peristiwa penghinaan terhadap Gubernur NTB di Singapura itu fiktif sehingga menurut kami putuskan melaporkan ke Polda NTB," kata Koordinator Tim Pembela Gerakan Pribumi Berdaulat Muchlis di Mapolda NTB, Selasa (25/4/2017), seperti dikutip Republika.

Muchlis menilai, isu yang diembuskan kelima akun tersebut secara tidak langsung menuduh TGB berbohong kepada publik perihal kejadian yang dialaminya. 

Selain itu, akun-akun tersebut juga menuduh insiden yang dialami TGB menjurus pada isu politik yang sedang hangat terjadi di Pilkada DKI. Padahal TGB menegaskan tidak ada kaitan antara kasus yang dialaminya di Bandara Changi Singapura itu dengan Pilkada DKI. 

Ia menyayangkan akun-akun tersebut telah membuat provokasi padahal TGB sudah meredam warga NTB agar tidak emosi.

Menurut Tim Hukum Gerakan Pribumi Berdaulat Lalu Saepudin, apa yang dilakukan kelima akun tersebut melanggar undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) karena mendistribusikan pencemaran nama baik bahkan menjurus kepada fitnah.

Seperti diberitakan sebelumnya, Steven mengumpat dan menghina TGB dan istrinya yang sedang mengantre di Bandara Changi, Singapura, 9 April lalu. Gubernur NTB itu sempat mengalah ke antrean belakang. Namun, Steven terus mencacinya dengan ucapan-ucapan rasis seperti “dasar Indonesia, dasar pribumi, tiko.” 

Setelah diadukan kepada pihak yang berwenang, Steven kemudian membuat surat permintaan maaf bermaterai. (Baca:Hina Gubernur NTB “Dasar Pribumi, Tiko!” Akhirnya Pemuda Ini Minta Maaf Agar Tak Diproses Hukum)

Meskipun TGB sudah memaafkan Steven yang menghinanya, warga NTB tidak terima gubernurnya –yang juga seorang ulama- dihina. Mereka pun menggelar pertemuan di Islamic Center dan menyatakan sikap usai Shalat Jum’at pada 14 April. (Baca: Tak Terima TGB Dihina, Warga NTB Nyatakan Sikap di Islamic Center)

Pada Senin, 17 April, warga NTB dalam jumlah yang lebih besar menggelar aksi damai “Indonesia Bebas Rasis”. Sekitar 10.000 orang mengikuti aksi damai yang diprakarsai Nahdatul Wathan (NW) tersebut. (Baca: TGB Dihina, Nahdlatul Wathan Gelar Aksi Damai 10.000 Massa)

Selain menyatakan beberapa tuntutan dalam aksi damai itu, warga NTB juga melaporkan Steven ke kepolisian. Imigrasi kemudian mencegah Steven bepergian ke luar negeri. Namun, pencegahan itu terlambat karena sehari sebelumnya, Steven telah berangkat ke luar negeri. (Baca: Dicegah Keluar Negeri, Langkah Steven Penghina TGB Bikin Kaget) [Ibnu K]

Sumber:Tarbiyah.net

Read More

Anies-Sandi Nanti Harus Usut Kebocoran APBD Pemprov DKI Bernilai Rp.17,5 Triliun!

Anies-Sandi Nanti Harus Usut Kebocoran APBD Pemprov DKI Bernilai Rp.17,5 Triliun!

10Berita – Pemberantasan KKN dan upaya transparansi APBD DKI Jakarta harus mendapat prioritas serta perhatian serius dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Sehingga dapat dipastikan bahwa kepemimpinan baru Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Anies-Sandi) ingin mewujudkan pemerintahan yang amanah, jujur dan bersih dari praktek KKN.

Ketua Progres 98, Faizal Assegaf menyebutkan, merujuk pernyataan Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto 31 Januari 2017 lalu, bahwa telah terjadi kebocoran APBD DKI senilai Rp 17,5 triliun.

“Pernyataan mantan Danjen Kopasus atas dasar temuan para ahli dan memiliki data yang valid,” tegas Faizal dalam pesan whatsappnya yang diterima redaksi, hari ini (Selasa, 25/4).

Publik berharap kebocoran APBD dengan angka yang fantastik tersebut perlu diusut. Hal ini mengingat sejak Jokowi menjabat gubernur hingga berganti ke Ahok, ia menilai APBD DKI seolah menjadi kotak hitam.

“Banyak kasus yang telah diadukan ke KPK maupun Kejaksaan, tapi terkesan ditutupi,” imbuhnya.

Faizal menambahkan, perlu adanya terobosan dan keberanian untuk membongkar berbagai modus kebocoran APBD DKI.

Aneka skandal APBD DKI yang terjadi di masa kepemimpinan Jokowi maupun Ahok, tegas dia, tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja.

“Kasus TransJakarta, skandal pembelian lahan RS Sumber Waras dan aneka kasus KKN lainnya yang telah berakibat merugikan negara harus diungkap secara tuntas,” ujarnya.

Faizal mengingatkan, publik butuh jaminan bahwa Anies-Sandi memiliki komitmen dalam pemberantasan KKN.

“Siapapun pelakunya harus diseret ke jalur hukum!” tutupnya. Naah, siapa ya yg sekarang jadi DKI-1? (th)

Sumber: rmol

Read More

Memaknai Keadilan di Ibu Kota, Catatan Pasca PILKADA DKI 2017

Memaknai Keadilan di Ibu Kota, Catatan Pasca PILKADA DKI 2017

Oleh: Andi Subhan Husain*

(Mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, King Saud University)

ADIL itu adalah implementasi hukum secara menyeluruh yang bersifat umum dan abstrak. Adil itu diperuntukkan kepada siapa saja tanpa memandang SARA dan tanpa memandang kasusnya besar atau kecil. Berbicara tentang adil berarti berbicara tentang rasa di dalam hati. Adil itu berarti  memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Adapun keadilan cakupannya lebih komprehensif karena menuntut perwujudan kesetaraan (equality) dan menjaga kondusifitas situasi dan kondisi. Dalam implementasi hukum, wajib untuk mempertimbangkan keadaan atau kondisi seseorang. Apa alasan sehingga orang tersebut tidak menjalankan kewajibannya atau motif orang tersebut melakukan suatu pelanggaran.

PILKADA DKI 2017 telah selesai dan sudah jelas siapa yang menjadi pemenangnya, tapi mengapa ummat Islam masih terus menuntut agar penista agama dihukum secara adil. Penulis perlu mempertegas kembali apa yang sudah sering diulang oleh para ulama bahwa ini bukan tentang politik, tapi ini tentang pelanggaran hukum bahkan bagi sebagian komunitas ummat Islam sudah menjadikannya sebagai jalan perjuangan yang siap dengan segala konsekuensi jika penista agama tidak dihukum. Maka penguasa dituntut untuk benar-benar mampu menegakkan keadilan seadil-adilnya secara khusus di Ibu Kota Republik Indonesia tercinta.

Seharusnya pihak penguasa menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran yang sangat berharga dalam pengembangan hukum bernegara menjadi lebih baik, lebih berkeadilan. Penguasa seharusnya bisa menjadikan keadilan sebagai rujukan utama dalam pengembangan hukum dengan memodifikasi ketetapan kaidah hukum secara langsung dan jelas. Konsep keadilan itu sama bagi seluruh bangsa, sama bagi seluruh sistem hukum baik klasik maupun modern, meskipun terdapat perbedaan sumber pengambilan hukum. Sumber orang-orang Romawi adalah natural law dan the law of peoples, sumber orang-orang inggris dari hati nurani raja dan sumber dalam syariat Islam dari Alkitab, Assunnah dan pemikiran para ulama.
Hukum yang dibuat oleh negara dalam rangka perwujudan kemaslahatan dan menghindari mudhorat pada waktu dan tempat tertentu tidak bersifat permanen. Hukum tersebut sangat memungkinkan untuk diubah atau dihapuskan seiring dengan perubahan dan perkembangan di masyarakat. Hal itu disebabkan karena kualitas kesempurnaan buatan Sang Pencipta tidak bisa sama sekali dibandingkan dengan buatan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Adapun hukum yang berasal dari Allah ‘Azza wa Jalla adalah representasi kemampuan Sang Pencipta dan Kemahasempurnaan-Nya, Keagungan-Nya, Yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu. Dialah Allah Yang Maha Mulia memberi perintah untuk tidak mengubah atau mengganti dan memang tidak butuh untuk diubah dan diganti meski tempat/negeri dan zaman telah berganti dan terus mengalami perkembangan. Kata Allah ‘Azza wa Jalla:

لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ
“Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah.” (Qs. Yunus: 64)

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, maka sudah saatnya bagi para penguasa dan seluruh rakyat Indonesia yang dikenal sebagai penduduk muslim terbesar di dunia untuk mempertimbangkan keberlangsungan negara ini agar tetap aman dan damai dengan menegakkan hukum yang berkeadilan. Jangan abaikan ummat Islam yang terluka hatinya karena sang penista agama. Jangan berpura-pura tuli tidak mendengarkan teriakan mereka. Jangan tambahkan luka kaum muslimin dengan kriminalisasi para ulama yang mereka taati, sementara yang sudah terbukti bersalah dibiarkan terus melenggang berkuasa. Kemenangan bagi ummat Islam bukanlah tentang mendapatkan kursi kekuasaan meski itu penting, tapi kemenangan itu tentang mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

*Koordinator Komisi Politik PPI Dunia 2016/207

Sumber: Ummat Pos

Read More

Eep Saefulloh Beberkan Kenapa Ahok Kalah Telak

Eep Saefulloh Beberkan Kenapa Ahok Kalah Telak

Eep Saefulloh Fatah:
(Konsultan Anies-Sandi. CEO PolMark Indonesia)

Saya ajak dan ingatkan Anda untuk gak cengeng soal isu agama ini. Saya sendiri mulai muak dengan banyak pendukung Ahok terus berkutat soal ini.

Begini cara kita melihat isu agama itu secara tak cengeng.

Jika dalam kontestasi berhadap-hadapan kandidat lelaki vs perempuan maka isu gender naik ke atas permukaan; kandidat dari suku ttt vs dari suku yang lain, isu kesukuan mencuat ke atas; kandidatnya beda agama maka isu agama mencuat. Ini sangat biasa dalam semua kontestasi di seluruh dunia. Kita sebut ini sebagai isu kontestasi antar-golongan.

Isu itu menjadi lebih intens jika isu kontestasinya berubah menjadi kontestasi mayoritas vs minoritas. Sentimen mayoritas gampang tersulut dan kalangan minoritas yang terdesak harus "kreatif" untuk bisa memenangkan kontestasi itu. Apakah ini persoalan khas Indonesia?

Bukan! Saat John F Kennedy berhadapan dengan Nixon dan memenangkan Pilpres AS (1960), Kennedy harus kreatif karena dia minoritas Katolik yang harus melawan Nixon yang mayoritas Protestan. Sama sekali gak mudah buat Kennedy untuk sampe ke Gedung Putih. (Bahkan sampe saat saya di Columbus, Ohio dulu, masih ada orang Katolik Amerika percaya bahwa Kennedy ditembak mati karena dia berasal dari agama minoritas).

Bagaimana dengan Ahok. Ahok harus berhadapan dengan fakta kontestasi minoritas-mayoritas itu. Isu agama bukan saja mencuat tapi intens, sebab ini bukan sekadar kontestasi antar-golongan. Harusnya dia kreatif kalo mau menang. Pernyataan Ahok di Pulau Seribu soal Al Maidah 51 itu -- terlepas perdebatan bahwa itu penistaan agama atau bukan -- adalah cara yang 180 derajat bertolak belakang dengan kebutuhan untuk kreatif itu.

Dengan kesembronoan tingkat dewa itu Ahok telah menjebol "bendungan sentimen agama" di Indonesia, bukan cuma di Jakarta. Jebolnya bendungan itu telah melahirkan kemarahan besar umat Islam. Kemarahan umat terbesar sepanjang sejarah Reformasi atau bahkan mungkin sejarah Indonesia modern. Pendukung Ahok selalu menyalahkan terjadinya banjir kemarahan umat ini tanpa mau introspeksi bahwa banjir ini terjadi karena Ahok menjebol bendungan itu! Apapun, kembali fokus ke diskusi kita, kesembronoan itu bertentangan secara diametral dengan kebutuhan creative campaign pihak Ahok.

Contoh lain. Membagi sembako dengan mengenakan baju kotak-kotak, didampingi orang-orang berbaju partai (bahkan di beberap tempat sambil diamankan oleh polisi), adalah kampanye yang melanggar keharusan untuk kreatif itu. Bahkan, itu bisa disebut sebagai kedunguan yang tak terperikan. Jangan salahkan orang lain -- apalagi lagi-lagi menyalahkan agama -- kalo dalam 4 hari terakhir menjelang 19/4/2017, basis pemilih Ahok tergerus dan terjadi penetapan pilihan (para undecided voters dan pemilih belum mantap) ke Anies-Sandi. Siapa yang bilang begini? Exit Poll PolMark Indonesia.

Ada hal lain selain isu kontestasi antar golongan dan minoritas-mayoritas itu, yaitu fakta bahwa Ahok adalah petahana, pejabat yang sedang berkuasa. Banyak (di atas 70%) orang Jakarta puas sama kerjanya tapi banyak di antara mereka (di atas 50%) gak inginkan lagi dia sebagai Gubernur. Fakta ini sudah terlihat dari survei PolMark Indonesia Februari dan Juli 2016, jauh sebelum isu Al Maidah 51 dihadirkan Ahok ke atas meja kontestasi.

Kenapa begitu? Saya pake istilah Rizki soal "melayani" dan "baik". Anda bilang kan Anda ingin Gubernur yang melayani dan baik. Survei-survei kami memperlihatkan bahwa Ahok itu cenderung dianggap "melayani" tapi tidak dianggap "baik". Ketika soal "baik" dianggap lebih penting daripada "melayani", mampus lah dia (secara politik) sebagai petahana. Ini hukum besi pemerintahan demokratis di mana saja. Pendukung Ahok jangan cengeng soal ini.

Sebagai penutup, saya mau kasih analogi tentang Ahok yang melayani tapi tidak baik itu. Ahok punya kewajiban membuatkan sarapan buat saya, dan saya berhak mendapatkan sarapan yang dia siapkan. Saya duduk di meja menunggu sarapan saya. Ahok datang. Sambil meletakkan piring makanan dan gelas minuman di depan saya, sambil melotot Ahok membentak saya: "Bangsat! Maling! Itu sarapan kamu! Makan situ!"

Rizki, sarapan itu hak saya. Menyiapkannya kewajiban Ahok. Dia penuhi kewajibannya. Saya terima haknya. Tapi dengan cara dia memenuhi hak saya seperti itu, wajar kalo saya mencari pengganti Ahok. Wajar juga kalo saya muak mendengar orang-orang yang mendukung Ahok (sang mantan penyedia sarapan saya), terus-menerus bilang: "Biadab si Eep itu karena mengeksploitasi isu sopan santun buat ngeganti Ahok!"

Tabik!

Sumber: Portal Islam

Read More

Jokowi Minta BUMN Jual Aset Buat Biayai Infrastruktur

Jokowi Minta BUMN Jual Aset Buat Biayai Infrastruktur

10Berita – Badan Usaha Milik Negara diminta kian gencar mendukung proyek-proyek infrastruktur. Salah satu caranya, menjual aset yang hasilnya bisa digunakan untuk membiayai program infrastruktur baru.

Demikian saran dari Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrembangnas 2017 hari ini di Jakarta. Jokowi mengungkapkan bahwa anggaran pemerintah saat ini tidak cukup untuk bangun berbagai proyek infrastruktur yang sudah direncanakan.

Dia menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak bisa menopang kebutuhan pembangunan infrastruktur yang mencapai Rp5.500 triliun dalam masa kepemimpinannya.

“Anggaran kita hanya mampu sediakan Rp1.500 triliun. Di bawah 30 persen. Sisanya dari mana? Dari investasi. Tidak ada jalan lain kecuali investasi,” jelas Presiden Jokowi, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu 26 April 2017.

Peran BUMN menurutnya, juga penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Banyak aset yang dimiliki BUMN yang bisa digunakan untuk menambah pembiayaan, misalnya jalan tol, khususnya yang baru selesai dibangun.

“Saya sudah perintahkan ke BUMN, kalau sudah bangun tol sudah jadi segera itu dijual. Sekuritisasi untuk misalnya bangun habis Rp10 triliun, dijual jadi Rp30 triliun. bisa bangun di tempat lain,” jelas Jokowi saat memberi contoh.

Dengan cara tersebut, menurutnya, masalah pembiayaan sedikit banyak bisa teratasi. Sehingga pembangunan dapat merata di masa depan.

“Dulu BUMN kita senangnya memiliki, kalau sudah bangun, terus dimiliki. Setiap bulan dapat income. Itu sudah kuno,” kata Jokowi “Negara kita membutuhkan jalan bukan hanya di Jawa saja. Kalau tidak ada sekuritisasi, tidak akan jalan infrastruktur itu,” lanjut dia.(gg/viva)

Sumber: Viva, Eramuslim

Read More

Jika Mau Didukung Rakyat, KPK Harus Proses Megawati Dalam Kasus BLBI

Jika Mau Didukung Rakyat, KPK Harus Proses Megawati Dalam Kasus BLBI

10Berita– KPK akan mendapat dukungan rakyat seluruh Indonesia jika berani memeriksa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam kasus BLBI.

Penegasan itu disampaikan aktivis politik Rahman Simatupang (26/04). “Saat ini, rakyat mencurigai KPK hanya berani pada koruptor kelas kecil saja,” papar Rahman.

Menurut Rahman, kasus BLBI sudah merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. “KPK harus segera menuntaskan kasus BLBI karena lembaga antirasuah itu menggunakan uang rakyat,” tegas Rahman.

Rahman menegaskan, Pimpinan KPK tidak perlu takut untuk memeriksa, dan jika ditemukan bukti awal, bisa menetapkan Megawati sebagai tersangka kasus BLBI. “Seperti yang dialami Novel Baswedan, Pimpinan KPK dan penyidik KPK bisa saja mendapat teror dan kriminalisasi jika berani menuntaskan kasus BLBI,” pungkas Rahman.

KPK menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus ini telah melalui proses penyelidikan di KPK sejak 2014 lalu.

Juru bicara KPK Febri Diansyah, mengatakan KPK telah mengumpulkan bukti dan memeriksa sejumlah saksi terkait dengan kasus korupsi pemberian surat keterangan lunas (SKL) dalam pengucuran BLBI. Pekan sebelumnya, KPK juga telah memeriksa mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Kwik Kian Gie.(jk/ito)

Sumber: Eramuslim

Read More

7 INDIKASI "ABUSE OF POWER" JPU KASUS AHOK

7 INDIKASI "ABUSE OF POWER" JPU KASUS AHOK

Oleh: Advokat Juju Purwantoro

Bang Japar (Kebangkitan Jawara dan Pengacara) menyatakan pendapat hukumnya tentang sidang kasus Ahok, bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak profesional, penuh nuansa politik dalam tuntutannya, dan melakukan tugas diluar kewenangannya (abuse of power), karena antara lain:

1- Tidak menerapkan pasal 156a huruf a KUHP yg merupakan tindak pidana yang memang benar membahayakan kepentingan suatu agama, karena pernyataan Ahok yang ditujukan kepada agama Islam dengan menyebut langsung (QS Al Maidah 51).

2- Telah menuntut dan memfokuskan pada KUHP pasal 156 tentang tentang menyebarkan kebencian, kepada suatu golongan padahal sanksi hukumnya lebih ringan, dan mengabaikan perihal penodaan agama dengan sanksi hukum yang lebih berat.

3- Melemahkan bukti-fakta persidangan, yaitu dengan mengabaikan/menyembunyikan saksi-saksinya sendiri yang sudah membuktikan unsur pidana penodaan agama yang lebih memberatkan Ahok. Seperti saksi dari Ketua Umum MUI, Muhammadiyah, NU.

4- Turut menyalahkan Buni Yani dengan menyatakan perkara tersebut disebabkan olehnya, JPU seharusnya paham bahwa secara kausalitas masing-masing terpisah proses hukumnya.

5- Menyatakan turut membela Ahok dengan menilai bahwa Ahok tidak terbukti menista agama, dan membenarkannya bahwa QS. Al-Maidah 51 adalah multitafsir.

6- Tidak patut dan tidak relevan dengan menyatakan dan memuji Ahok yang telah berjasa membangun Jakarta, sehingga hukumannya patut diringankan.

7- Telah keliru secara yuridis, dalam menuntut Ahok setahun penjara dengan masa percobaan bersyarat 2 tahun (tidak dipenjara), karena sesuai 'Pasal 14c KUHP' yang memutuskan tentang pidana percobaan/bersyarat semestinya adalah hakim, bukan JPU.

Tim Advokasi dan Hukum Bang Japar berharap agar Hakim dalam memutus perkara harus sesuai 'hati nuraninya', yaitu;  'adil, bebas, mandiri, tidak dalam tekanan/intervensi sapapun' (impartiality, fairness). Para hakim juga dalam memutus perkara tersebut diharapkan tidak hanya menerapkan "hukum positif", tapi juga dapat mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai agama Islam yang dianut dan harus dilindungi dalam masyarakat.

Pelaku pidana penodaan agama harusnya dihukum berat, karena dapat mengancam keutuhan NKRI, dan merusak sendi-sendi kebebasan keyakinan bagi para pemeluknya, sesuai konstitusi UUD 1945. Hakim selayaknya lebih peka dan menerapkan hukum yang lebih progresif, agar tidak malah melukai perasaan hukum dan keadilan masyarakat.***

Sumber: Portal Islam

Read More

PEMIMPIN MUSLIM SUKSES, Itulah Yang Mereka Takutkan

PEMIMPIN MUSLIM SUKSES, Itulah Yang Mereka Takutkan

Sejatinya, kaum kafir adalah cengeng. Tengoklah kumpulan para raja Eropa saat berhadapan Sultan Muhammad Al Fatih. Menangis, Konstantinopel kok bisa ditaklukkan.

Maka ketika Eropa tak mampu membendung Erdogan. Mereka berteriak, Erdogan diktator, anehnya merestui kudeta As-Sisi di Mesir.

Tak jauh beda kalangan kafir di Indonesia. Kemenangan Anies Sandi di Jakarta, sudah dipersepsikan dengan kemenangan kaum radikal. Anehnya, nama ISIS dicantelkan.

Anies-Sandi radikal. Kita pun tak punya gambaran. Anies lulusan AS. Sandi seorang pengusaha. Radikal (baca: teror) nya dari sebelah mana?

Jawabannya: kesuksesan. Dunia Barat khawatir, Muslim intelek sukses merekonstruksi Islam dibingkai konsep-konsep modern yang dijual Barat.

Terbayang, dengan dana tak terbatas. Anies-Sandi memegang kendali hak anggaran, puluhan triliun pertahun (APBD DKI 2017 total Rp 70,19 Triliun), untuk ibukota yang jumlah penduduknya 8 jutaan.

Saya tidak yakin Anies-Sandi pro PKS, sebagai parpol pengusung. Tapi kita akan bangga, jika janji membahagiakan kota Jakarta sukses dilakukan dengan kuasa di tangan.

Jadi ketakutan kalangan kafir lebih pada kesuksesan kalangan Islam mengelola kota. Lalu kemudian, mengelola negara.

Model Erdogan cukup merepotkan. Padahal baru satu, bagaimana jika seribu?

(Ust. Nandang Burhanuddin)

Sumber: Portal Islam

Read More

Membongkar Narasi Kotor MetroTV Pasca Kekalahan Ahok

Membongkar Narasi Kotor MetroTV Pasca Kekalahan Ahok

Membongkar Narasi Kotor MetroTV Pasca Kekalahan Ahok

Oleh: Yons Achmad*
(Pengamat Media)

Lagi-lagi acara Metro TV sangat tendensius dan problematis. Yang terbaru, saya menonton acara Metro Realitas, Senin malam (24/4/2017). Selama pilkada DKI 2017 Metro TV memang dikenal sebagai media yang cenderung partisan. Mendukung dengan telanjang pasangan Ahok-Djarot. Rupanya Metro TV belum juga bisa move on menerima fakta tergusurnya Ahok-Djarot yang kalah telak dengan pasangan Anies-Sandi. Sayangnya, cara dilakukan adalah menyodorkan narasi kotor berkedok “Tayangan Realitas”. Narasi yang dimunculkan masih saja menjadikan pihak lain sebagai kambing hitam, alih-alih mengakui kekalahan karena ketidakberesan dan ketidakbecusan Ahok dalam mengelola Jakarta.

Narasi apa yang ditampilkan? Metro Realitas mulai menampilkan wajah Ahok setelah kalah telak. Di media, kita bisa menyaksikan wajah kusut dan layu Ahok. Tapi, rupanya Metro punya pandangan lain. Dinarasikan bagaimana tidak tampak kekecewaan di wajah Ahok. Kemudian, narasi berlanjut dengan menanyakan ke publik kenapa Ahok bisa kalah, padahal menurut survei trennya selalu naik.

Untuk memberikan argumen kenapa Ahok kalah, dipinjamlah “mulut” pengamat untuk memberikan pandangan-pandangan tendensiusnya. Siapa dia? Tak lain Yunarto Wijaya. Pengamat politik partisan yang sangat telanjang dan terang-terangan mendukung Ahok. Direktur Lembaga Survei Charta Politika. Lembaga survei ini banyak disorot negatif publik. Diantaranya oleh salah seorang peneliti dari Universitas Indonesia (UI), Fitri Hari.

Oleh peneliti tersebut, bahkan Charta Politika dinilai pantas diberikan kartu merah. Alasannya, kartu merah itu untuk dua kegagalan. Pertama kegagalan menggambarkan trend. Kedua, lembaga survei itu menggambarkan trend Ahok yang menaik, dan Anies yang menurun. Padahal kenyataannya, Anies justru menanjak tinggi melambung ke angka 57, 95 persen.

Sebagai lembaga survei gagal, alih-alih meminta maaf ke publik, Yunarto di Metro Realitas justru malah mencari kambing hitam. Dia mengatakan Ahok-Djarot kalah karena adanya sentimen primordial. Dan menuduh Anies menikmatinya. Belum lagi memfitnah ormas Islam menggoreng isu tersebut lebih besar. Tuduhan Yunarto ini tentu saja sangat tendensius, asumtif dan mengada-ada.

CEO PolMark Research Center, Eep Saefulloh Fatah di media (Republika, 22/2/17) mengungkapkan hasil survei-nya bahwa tidak semua pemilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta berdasarkan agama saja. Bahkan kata dia, hanya 18,5 persen warga Jakarta yang memilih berdasarkan agama. Menurutnya pemilih Anies-Sandi adalah pemilih yang rasional. Artinya, 78% pemilih nyoblos tak berdasarkan agama. Artinya juga, pendapat Yunarto itu serampangan dan tidak berdasar data yang kuat. Bahkan justru bisa dibalik, apakah pemilih Ahok-Djarot dikalangan Cina dan Non Islam tidak memilih karena faktor itu? Bukankah justru alasan primordial demikian menjadi bagian tak terpisahkan dari pendukung Ahok-Djarot?

Narasi kemudian berlanjut. Digambarkan bagaimana Ahok kemudian mengucapkan selamat atas kemenangan Anies-Sandi. Menariknya, kali ini Ahok membawa-bawa nama Tuhan. Dia mengatakan kekuasaan itu Tuhan yang mengambil. Dalam narasi ini, bagus juga sebenarnya. Akhirnya Ahok ingat Tuhan juga. Lalu, dia menemui Surya Paloh, mengiyakan nasehatnya untuk tidak ngomong sembarangan di depan publik sambil setuju pendapat Surya kalau jalan politiknya masih panjang.

Narasi Metro Realitas kembali melanjutkan dengan nada heran. Kenapa masyarakat tidak memilih Ahok-Djarot, padahal tingkat keberhasilan kinerja mencapai 70% sampai 80%. Lagi-lagi Yunarto memberikan pendapatnya. Menurutnya, semuanya itu karena faktor emosional, begitu juga karena banyaknya penolakan dan intimidasi. Dia juga mengatakan bahwa tim sukses tidak salah, semua itu terjadi karena isu agama yang dimunculkan. Sampai di sini, saya sebagai penonton Metro Realitas sudah mulai muak dengan pendapat-pendapat Yunarto yang memberikan pandangan sesat. Seolah publik bisa dibodohi dengan pernyataan-pernyataan konyol dan kelirunya.

Akhirnya, saya melihat bagaimana narasi sepihak memang sedang dibangun untuk mencitrakan Ahok sebagai sosok bak pahlawan tapi sedang mengalami kekalahan. Mereka lupa bahwa kenyataan di lapangan, intimidasi di TPS justru banyak dilakukan kubu Ahok-Djarot, bahkan politik sembako, sebagai strategi paling primitif sangat telanjang dilakukan kubu Ahok-Djarot, sayangnya tak sedikitpun fakta ini diungkap Metro TV.

Jelas, tampak sekali praktik narasi kotor sedang dilakukan Metro Realitas berkedok jurnalisme. Sayangnya, sekali lagi, narasi itu tak akan berguna dan berhasil sebab akal sehat publik terhadap literasi media saat ini sudah semakin menyala.

Masyarakat sudah semakin kritis terhadap media. Praktik-praktik kotor semacam ini sudah semestinya disudahi karena hanya akan dipandang sebagai lelucon berbau jurnalisme. Sebab tugas media mengungkap fakta, bukan mengarang cerita.

Palmerah, 25 April 2017

*sumber: http://kanetindonesia.com/2017/04/25/membongkar-narasi-kotor-metro-tv-pasca-kekalahan-ahok/, PI

Read More

Loyalis BADJA tak Akui Anies-Sandi Pemenang & Usulkan Pemerintah DKI Bayangan

Loyalis BADJA tak Akui Anies-Sandi Pemenang & Usulkan Pemerintah DKI Bayangan

JAKARTA - Loyalis Basuki-Djarot (Badja) tidak mengakui Anies-Sandi sebagai pemenang Pilkada DKI Jakarta dan mengusulkan pemerintahan bayangan yang dipimpin paslon nomor 2.

“Kalau menangnya dengan intimidasi itu tidak fair. Kami loyalis Badja tidak mengakui pemerintahan Anies-Sandi di DKI,” kata loyalis Badja Chandra Septia Nugroho dalam pernyataan kepada suaranasional, Kamis (27/4).

Kata Chandra, loyalis dan pendukung Badja mengusulkan perlu pemerintahan DKI Jakarta bayangan untuk menyaingi Anies-Sandi.

“Dengan kekuatan hampir 42 persen pendukung Badja, bisa menjadi kekuatan penyeimbang terhadap Anies-Sandi. Kami masih menganggap Badja itu gubernur yang sebenarnya,” jelas Chandra.

Menurut Chandra, saat Anies-Sandi berkuasa, lurah maupun perangkat birokrat lainnya lebih berpihak kepada Badja karena dalam memimpin lebih transparan dan antikorupsi. “Anies-Sandi itu pemimpin yang penuh pencitraan dan tentunya berakibat buruk terhadap birokrat termasuk lurah bahkan tingkatan RT/RW,” pungkas Chandra.

Sumber: Suaranasional

***

MOVE ON ternyata GAK GAMPANG yaaa :D

Read More