Jauhi Amerika Serikat, Arab Saudi Berencana Beli Sistem Persenjataan Dari Rusia

Jauhi Amerika Serikat, Arab Saudi Berencana Beli Sistem Persenjataan Dari Rusia

10Berita – Pemerintah Arab Saudi tertarik untuk menandatangani kesepakatan pembelian senjata terbesar dari Rusia. Pernyataan ini dikatakan seorang pejabat Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Kamis (27/04).

“Kami telah mempertahankan kerja sama yang sangat proaktif selama dua setengah tahun terakhir. Kami memiliki daftar panjang kemungkinan permintaan Anda untuk sistem senjata paling canggih,” ujar Wakil Menteri Pertahanan Rusia Letjen Aleksander Fomin dalam pertemuan dengan wakil kepala staf Jenderal angkatan bersenjata Arab Saudi, Fayad Hamed Al-Ruwaili, di sela-sela Konferensi Keamanan Internasional Moskow ke-6.

Letjen Aleksander Fomin mengatakan bahwa Moskow bertekad untuk terus mengembangkan kerjasama bilateral dengan Arab Saudi di bidang militer dan teknik militer, serta dapat berharap untuk membuka dialog lebih lanjut mengenai berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama, khususnya di kawasan Dunia Arab.

Perlu diketahui bahwa Trump kerap menyamakan Saudi dengan sapi perahanan yang harus mengeluarkan uang untuk perlindungan negaranya.

Dalam wawancaranya hari Kamis kemarin saja Trump menyebut Arab Saudi tidak tahu cara berterima kasih atas payung keamanan yang diberikan negaranya .

“Sejujurnya, Arab Saudi tidak memperlakukan secara adil, karena kita telah keluar banyak sekali uang untuk mempertahankan Arab Saudi,” ujar trump dalam wawancaranya.

Apakah ini menjadi tanda awal Arab Saudi akan beralih kepada Rusia? (Memo/Ram)

Sumber: Eramuslim

Read More

KENAPA HABIB RIZIEQ TERUS DITARGET "DIHABISI"

KENAPA HABIB RIZIEQ TERUS DITARGET "DIHABISI"

Tulisan Nanik Sudaryati (jurnalis senior) di fb:

Habib Rizieq terus dikuyo-kuyo, dikriminalisasi, difitnah, dibully dengan gambar-gambar yang keji ....Bahkan kata-kata kotor apapun dilontarkan ke Habib.

Sehabis tahajud tadi jadi mikir, kenapa sih Habib demikian dibenci?

Saya memcoba menganalisa sumber kebencian berbagai pihak ke Habib, dan meski belum sempurna rasanya saya dapat menyimpulkan, Habib harus dilumpuhkan dengan cara apapun, karena RAKYAT LEBIH MENDENGAR HABIB dari pada UMARO (Penguasa).

Tentu ini membahayakan, karena rakyat bukan di tangan Umaro tapi di tangan Ulama. Bahkan kalau anak seorang tokoh NU menyebut bahwa Islam yang radikal itu 11 juta saja di Indonesia (Pengikut Habib Rizieq disebut radikal), saya rasa salah besar, karena sekarang sejak penistaan agama itu, telah muncul kelompok Islam baru, yaitu Islam BERSATU dengan jumlah bisa mencapai setengah lebih penduduk Indonesia. Islam bersatu itu muncul bukan saja karena penistaan agama, tetapi juga karena dipicu sikap semena-mena umaro sehingga tercipta ketidakadilan hukum dan ketidakkesejahtearaan rakyat. Terkesan di mata umat negara ini milik segelintir orang dan para pemilik partai pendukung pemerintah.

Di kelas menengah yang mengenal gatget, antipati rakyat makin tinggi pada umaro, karena rakyat yang mengkritisi selalu dibully pasukan bayaran. Artinya umaro bukan mendamaikan rakyat, tapi malah "memelihara" pasukan untuk menggempur rakyat. (sikap memihara ini terlihat, Pasukan Cyber pendukung pemerintah diundang ke istana, dan memiliki kekebalan hukum saat seenaknya membully dan memfitnah siapa saja).

Berbagai akumulasi kekecewaan ini, tanpa terdesain justru menyatukan umat, dan menjadikan Habib Rizieq dan ulama pembela agama sebagai simbol Perlawanan terhadap kedzoliman.

Maka Umaro berpikir LUMPUHKAN Habib Rizieq dengan cara apapun. Sayangnya umaro lupa, semangat melawan kebathilan yang dipompakan Habib dan para ulama saat ini terlanjur menginfeksi tubuh umat Islam yang makin hari makin punya ghirah berjuang membela agama dan melawan kebathilan.

Allahuakbar.. Allahuakbar.. Allahuakbar!!

Sumber: Portal Islam

Read More

Habib Rizieq Beberkan Beberapa Kejadian Pertolongan Allah SWT Di Pilkada DKI

Habib Rizieq Beberkan Beberapa Kejadian Pertolongan Allah SWT Di Pilkada DKI

10Berita-JAKARTA - Saat Pilkada DKI digelar dan dimenangkan oleh pasangan Gubernur Muslim, ada beberapa cerita ataupun kejadian di luar nalar dan merupakan tanda pertolongan dari Allah.

Hal ini disampaikan oleh Habib Rizieq Syihab dalam ceramahnya dihadapan umat Islam tentang kejadian-kejadian di Pilkada DKI yang merupakan pertolongan dari Allah.

Suatu kesempatan ada pertemuan yang digelar untuk memberikan dukungan kepada calon yang non muslim. Dan panitia sudah berpesan kepada penceramah agar dalam ceramahnya disampaikan tentang bolehnya memilih pemimpin non muslim.

Tiba saatnya ceramah dan ketika sang penceramah menyampaikan seputar Pilkada DKI, tiba-tiba dengan lantangnya sang penceramah menyampaikan bahwa memilih pemimpin dari golongan non muslim adalah haram. dan Wajib bagi umat Islam memilih pemimpin muslim.

Para panitia kaget langsung berdiri menghampiri sang penceramah dan memintanya untuk berhenti. Saat ditanya kepada sang penceramah mengapa ia mengharamkan memilih pemimpin non muslim, jawabnya ia juga tidak tahu dan tidak sadar mengucapkan hal tersebut.

Beriktu selengkapnya video Ceramah Habib Rizieq:

Sumber: Portal Islam

Read More

Peserta Aksi Ingin Hukum Ditegakan Terhadap Penoda Agama

Peserta Aksi Ingin Hukum Ditegakan Terhadap Penoda Agama

10Berita, JAKARTA -- Ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) memadati Jalan Gajah Mada di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Mereka menggelar aksi simpatik menjaga independensi hakim. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes karena penoda agama tidak dihukum dengan adil.

Seorang peserta aksi simpatik dari Tanggerang Selatan, Andi (26 tahun) mengatakan, ikut aksi simpatik bersama GNPF MUI untuk meminta agar hukum ditegakkan seadil-adilnya. Ikut serta dalam aksi ini juga tidak ada maksud yang berkaitan dengan politik atau yang lainnya. Ikut aksi hanya ingin keadilan di negeri ini ditegakan.

"Sudah banyak contohnya yang menistakan agama, tapi kenapa yang ini tidak dihukum dengan adil, yang lain bisa dihukum sampai lima tahun, kenapa yang ini tidak," kata Andi kepada Republika.co.id, di Jalan Gajah Mada, Jumat (28/4).

Dikatakan Andi, penista agama sebelumanya seperti Lia Eden dan penista agama lainnya dihukum sesuai Undang-undang (UU). Jadi, harapannya, ingin penegakan hukum di Indonesia ditegakan kepada penista agama.

Andi mengaku, dari Tanggerang Selatan ada sekitar 150 orang yang ikut aksi simpatik. Ada yang naik mobil, kereta dan lain sebagainya. Dia mengungkapkan, ikut aksi simpatik bukan karena ikut ormas Islam, tetapi karena ingin hukum ditegakan.

"Saya tidak ikut ormas apa-apa, saya masyarakat, ini agama saya, agama saya dinistakan saya masih sakit hati," ujarnya.

Dari pantauan Republika.co.id, di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Jumat (28/4) pukul 15.30 WIB, aksi simpatik berlangsung tertib. Aksi simpatik tersebut bertujuan untuk meminta majelis hakim mengambil putusan maksimal terhadap penista agama. Aksi tersebut juga digelar sebagai bentuk protes kejahatan Jaksa yang membela penista agama.

Sumber: Republika

Read More

VIDEO] Jika State Violence Berkoalisi dengan Capital Violence, Maka Rakyat tak Akan Diam

[VIDEO] Jika State Violence Berkoalisi dengan Capital Violence, Maka Rakyat tak Akan Diam

10Berita+JAKARTA  – Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Prof Dr Din Syamsudin menyampaikan tanggapannya, terkait reaksi kekecewaan masyarakat atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang dinilai cenderung membebaskan terdakwa penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut Din Syamsudin, masyarakat yang bergerak menyampaikan aspirasinya dengan caranya sendiri selama masih dalam koridor dan tidak melakukan kekerasan, adalah hal yang wajar.

Di sisi lain, Din Syamsudin mengingatkan kepada pemerintah, agar jangan sampai dalam menyikapi reaksi masyarakat itu menggunakan kekerasan.

“Kita ingatkan pula jangan sampai state violence (kekerasan oleh negara) yang didukung oleh capital violence (kekerasan oleh pemodal) berkoalisi kemudian berhadapan dengan rakyat, ini yang rakyat tidak akan tinggal diam dan kalau itu terjadi rusak bangsa ini, kita tidak ingin itu terjadi,” kata Din Syamsudin kepada wartawan usai memimpin rapat pleno ke-17 di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/4/2017).

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu juga berpesan kepada seluruh elemen bangsa, agar terus menjaga kedamaian dan menegakkan keadilan.

“Saya pencinta kedamaian, perdamaian sekaligus keadilan. Maka hanya berpesan, tegakkan keadilan termasuk dalam penegakkan hukum,” tandasnya. [AW]

Sumber: Panjimas

Read More

Jadikan Bahan Olok-olokan, Direktur Rumah Autis Tuntut Boni Hargen Minta Maaf Secara Terbuka

Jadikan Bahan Olok-olokan, Direktur Rumah Autis Tuntut Boni Hargen Minta Maaf Secara Terbuka

10Berita-JAKARTA  — Komisaris Lembaga Kantor Berita Antara, Boni Hargens, diprotes para pengguna internet (warganet) gara-gara cuitannya tentang hasil Pilkada DKI Jakarta. Masalahnya, Boni mengibaratkan kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, berdasarkan hasil hitung cepat (quick count), dengan anak penderita autis.

“Kemenangn ini seperti pil yang diberikan pada anak super autis. Biar adem aja. Tapi tak akan menyembuhkn autisme dalam sekejap.#Salam Jakarta baru#” tulis Boni Hargen dalam akun Twitter-nya @bonihargens pada Kamis, 27 April 2017.

Meski kicauan Boni sudah tak tampak lagi dalam akun Twitter-nya. Tetapi sebagian pengguna Twitter sempat meng-capture cuitan pengamat politik itu. Mereka mengecam habis-habisan Boni.

Diantara yang mengecam keras postingan Boni adalah Direktur Rumah Autis, Isti Munawarah. Tak hanya mengecam, ia pun meminta Boni Hargen meminta maaf secara terbuka kepada publik, baik itu melalui sosial media maupun media cetak, online dan elektronik.

Menurut Isti, komentar yang mendiskreditkan anak autis, bertolak belakang dengan apa yang selama ini dikampanyekan Rumah Autis. Baginya, ini merupakan kesedihan tersendiri karena kata autis harusnya tidak dijadikan bahan olok-olokan. Apalagi terkait permasalahan politik.

Dilansir viva yang mengutip komentar Isti mengatakan, “Kami geram mendengar hal itu, selama ini praktisi di dunia anak autis, sering mengkampanyekan tidak menggunakan kata autis jadi bahan olok-olokan. Kami ingin dia minta maaf.”

Isti menjelaskan, tugas Rumah Autis untuk melindungi setiap anak yang butuh perhatian khusus menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu ia sangat menyesalkan pernyataan Boni Hargen tersebut.

“April ini momen peringatan Hari Autis dunia, namun tercoreng dengan pernyataan tersebut. Mumpung Hari Peduli Autis dunia 2 April kemarin, masih ada kesempatan untuk mneyembuhkan luka,” katanya.

Isti menegaskan, seharusnya orang yang mengolok-olok anak autis mengerti bagaimana perasaan para orangtua mereka. Setidaknya rumah autis mencoba memberikan perhatian yang bisa membuat anak autis mendapatkan hak yang sama.

“Kami mengerti betul bagaimana perasaan orangtua anak-anak, jangan lagi ada pernyataan seperti itu di manapun,” katanya. [fm/viva]

Sumber: viva, ummat pos

Read More

Din Syamsuddin: “Aparat Penegak Hukum, Jangan Coba-coba Permainkan Hukum!”

Din Syamsuddin: “Aparat Penegak Hukum, Jangan Coba-coba Permainkan Hukum!”

10Berita-JAKARTA – Sulit dibayangkan jika kasus penistaan dan penodaan agama yang membawa nama Basuki Tjahya Purnama sebagai terdakwa, akhirnya divonis minimal, bahkan bebas dari hukuman. Siapapun tidak akan bisa mencegah, kalau sampai rakyat kecewa dan marah atas keputusan pengadilan yang tidak mengindahkan rasa keadilan masyarakat.

“Sangat disesalkan, jika aparat hukum tidak menjalankan proses penegakan hukum secara benar. Hal itu berpotensi hilangnya percayaan (distrust), kemudian masyarakat menjadi tidak taat terhadap hukum dan penegakan hukum,” tutur Prof. Din Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI saat Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI di Kantor Pusat MUI, Jl Proklamasi Jakarta pada Rabu (26/4/2017).

Din mengatakan, jika perasaan masyarakat sudah terluka, siapapun tidak bisa mencegah untuk bergerak memprotes keputusan yang tidak berpihak kepada kebenaran dan keadilan.

Lebih lanjut, Din berpesan kepada lembaga penegak hukum agar berhati-hati dan berhenti dari kecenderungan mempermainkan hukum. “Sebab itu akan membuat masyarakat marah.”

Rapat Pleno
Belum lama ini, Rabu (26/4) dalam Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI yang dipimpin oleh Prof Din Syamsudin mengundang para tokoh partai politik dan politisi Islam untuk berdialog dan berdiskusi, membahas tema sentral, yakni “Menegakkan Marwah Politik Umat Islam” pada Rabu (26/4/2017) di kantor MUI Pusat, Jl. Proklamasi Jakarta Pusat.

Para petinggi partai yang hadir di acara itu, diantaranya: Shohibul Iman (Presiden PKS), Ahmad Basarah (PDIP), Ali Muktar Ngabalin (Golkar), dan Fadli Zon (Gerindra).

Prof Din Syamsudin yang menjadi pimpinan rapat pleno itu mengatakan “Tujuan rapat yang mengundang para politisi Islam di partai nasional adalah agar terjadi dialog dan komunikasi. Diharapkan, hasil dialog yang dibangun dan komunikasi yang dijalankan, akan ada solusi untuk kebaikan umat Islam,” pungkas Din Syamsudin.

Ahmad Basarah dari PDIP mengatakan, “Kalau selama ini banyak umat Islam yang tidak mau dan menjauhi partai nasionalis, maka siapa yang bisa membimbing dan mengarahkan kaum muslimin yang ada di partai itu? Maka tolonglah dan bantu kami yang sama-sama sedang berjuang, walau menempuh jalan yang berbeda,” ujar Basarah.

Dalam Rapat Pleno Wantim MUI yang juga dihadiri oleh pimpinan organisasi/lembaga Islam, tokoh ulama, zuama dan cendekiawan Muslim, juga disampaikan Taushiah Kebangsaan yang dibacakan langsung oleh Prof.KH.Didin Hafiduddhin selaku Wakil Ketua Wantim MUI. (edys/des)

Sumber: Panjimas

Read More

TERUNGKAP! Inilah Tujuan di Balik Manisnya Karangan Bunga Untuk Ahok

TERUNGKAP! Inilah Tujuan di Balik Manisnya Karangan Bunga Untuk Ahok

10Berita-Upaya pencitraan tampaknya masih tetap dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan para pendukungnya, meski sang petahana sudah tumbang di Pilkada DKI Jakarta. Beragam cara mereka gunakan, untuk mengesankan Ahok masih diinginkan masyarakat. Padahal dalam kontestasi demokrasi yang baru saja digelar, mayoritas warga Ibu Kota tidak lagi menginginkan pemimpin seperti dirinya.

Sepertinya ada misi terselubung yang tengah dimainkan Ahok dan para kroninya. Misi itu adalah mengupayakan agar mantan wakil Jokowi saat menjabat Gubernur DKI tersebut, bisa masuk ke dalam lingkaran kekuasaan di tingkat nasional. Sebenarnya ini sudah menjadi keharusan jika mereka tetap berkeinginan untuk menduetkan Jokowi-Ahok pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Setelah kalah di pilkada, peluang Ahok untuk tetap eksis di kancah politik kian menipis. Namanya akan tenggelam dan elektabilitasnya bakal anjlok sebelum pemilihan yang baru akan berlangsung dua tahun lagi. Satu-satunya cara agar eksistensi Ahok tetap terjaga adalah menempatkannya di kursi kabinet kerja. Karena itu, dijalankanlah strategi guna memuluskan langkah tersebut.

Tentu saja, pemerintah yang selama ini selalu mendukung dan membela Ahok, juga ikut memainkan peran dalam memainkan skenario ini. Hal itu terlihat sangat kentara. Tatkala Ahok sibuk dangan upaya pencitraannya, penguasa membukakan jalan baginya. Bak gayung bersambut, isu resuffle kabinet kian gencar dikumandangkan. Ini ibarat sebuah puzzle, jika kita menggabungkan potongan-potongan kejadian, maka skenario itu akan terdengar masuk akal.

Salah satu pencitraan Ahok yang aktual adalah serbuan ratusan karangan bunga ke Balaikota. Ucapannya senada, yakni menyampaikan rasa terima kasih kepada Ahok yang telah memimpin Jakarta. Rupanya, wartawan jeli juga menganalisa peristiwa ini. Dari sekian banyak karangan bunga, tidak ada satupun yang identitas pengirimnya jelas. Bahkan, mayoritas karangan bunga tersebut berasal dari toko yang sama. Wartawan juga telah menelusuri ke toko tersebut, dan pemiliknya mengakui menerima banyak pesanan.

Mungkinkah karangan bunga itu memang berasal dari khalayak ramai yang fanatik terhadap Ahok? Terlalu lugu jika berpikiran seperti itu. Pertama, kedatangannya di hari yang bersamaan, menunjukkan ini adalah settingan. Kedua, tidak ada nama pengirim yang asli dan dikirim melalui satu toko bunga, adalah bukti ratusan karangan bunga ini hanya rekayasa belaka.

Banyak pihak menduga, karangan bunga ini hanya framing untuk menegasikan Ahok pantas duduk di kursi menteri. Ia berprestasi, dicintai masyarakat, kinerjanya masih dibutuhkan negeri ini, itulah citra yang ingin dibangun. Memang segala cara dilakukan untuk tujuan besar; Ahok jadi pemimpin negeri.

Usaha pemerintah di bawah rezim Jokowi tak kalah mati-matian mewujudkan cita-cita ini. Selama pilkada, penguasa menyokong penuh. Seluruh alat negara digunakan demi meraih kemenangan. Para rival politik Ahok, seperti Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, selalu difitnah dan dirundung masalah. Mereka dikriminalisasi, karena polisi giat mencari-cari kesalahan di masa silam.

Begitu pula saat Ahok terjerat kasus penistaan agama, polisi juga ogah-ogahan mengusutnya. Bahkan dalam sidang, jaksa yang seharusnya menuntut terdakwa, malah berperan layaknya pengacara yang gigih membela. Belum lagi Menteri Dalam Negeri yang selalu pasang badan agar Ahok tidak diberhentikan sementara dari jabatannya. Bisa dikatakan, negara selalu hadir untuk membela dan melindungi Ahok.

Pada sidang penistaan agama yang sudah memasuki babak akhir, Ahok diyakini akan bebas dari jeratan hukum. Tak mungkin hakim akan memenjarakan kroni Jokowi ini, toh jaksa hanya menuntutnya dengan hukuman percobaan, meski mereka mengakui si terdakwa terbukti bersalah.

Kelakuan semua institusi penegak hukum di negeri ini relatif sama. Baik polisi, jaksa, maupun KPK. Banyak kasus korupsi yang menyeret nama Ahok, seperti kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, pengadaan Trans Jakarta, UPS, reklamasi Teluk Jakarta, hingga mega skandal korupsi e-KTP. Namun, ia tak pernah tersentuh. KPK kehilangan nyali kala berhadapan dengan rekan presiden ini.

Lagipula, tidak mungkin calon menteri dan kandidat pemimpin bangsa masa depan memiliki rekam jejak yang tercela, pernah dipenjara karena terbukti bersalah melakukan korupsi atau menistakan agama. Karena itu, segala cara upaya akan dilakukan penguasa, meski mengangkangi aturan hukum, demi melanggengkan dinasti kekuasaan mereka.

Penulis: Patrick Wilson

Read More

Ketua Dewan Pertimbangan MUI: Kerukunan Sejati, Bukan Toleransi Basa Basi

Ketua Dewan Pertimbangan MUI: Kerukunan Sejati, Bukan Toleransi Basa Basi

10Berita-JAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Prof Dr Din Syamsudin mengingatkan kepada seluruh masyarakat, bahwa Indonesia berdiri di atas kemajemukan. Oleh sebab itu, diperlukan toleransi tinggi untuk merawat persatuan dan kesatuan.

Hal itu disampaikan Din Syamsudin usai memimpin rapat rapat pleno ke-17 di Kantor MUI sekaligus konferensi pers Taushiyah Kebangsaan Dewan Pertimbangan MUI.

“Bahwa masyarakat Indonesia yang majemuk ini atas dasar agama, suku, bahasa dan budaya, itu memerlukan toleransi tinggi, memerlukan kerukunan sejati bukan toleransi dan kerukunan basa basi,” kata Din Syamsudin di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Rabu (26/4/2017).

Din menjelaskan, toleransi sejati yang dimaksud adalah setiap orang atau kelompok, tidak boleh melakukan intervensi terhadap wilayah keyakinan orang lain.

“Setiap elemen dan setiap orang harus menghargai orang lain, maka tidak boleh ada seseorang atau sekelompok orang memasuki wilayah keyakinan orang lain, itu merusak kemajemukan dan itu adalah bentuk intoleransi dan anti kebhinekaan yang nyata,” ungkapnya.

Namun demikian, realitanya ketika umat Islam tersinggung dengan pernyataan yang menista agama, pihak yang mempersoalkan ujaran kebencian itu, justru dianggap intoleran.

“Jangan dibalik, justru saya sedih kalau ada yang membalik, yang mempersoalkan ujaran kebencian dianggap sebagai anti kebhinekaan ini nalar yang rancu,” tandasnya. [AW]

Sumber: Panjimas

Read More

Di Riau, Proyek Pembangunan Tugu Anti Korupsi Malah Dikorupsi

Di Riau, Proyek Pembangunan Tugu Anti Korupsi Malah Dikorupsi

10Berita– Kejaksaan Tinggi Riau menaikkan status penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dua Ruang Terbuka Hijau di antaranya dibangun Tugu Integritas atau dikenal dengan Tugu Anti- Korupsi, menjadi penyidikan.

“Berdasarkan hasil penyelidikan telah diperoleh bukti permulaan, oleh karena itu ditindaklanjuti dengan penyidikan,” kata Asisten Pidana Khusus Kejati Riau Sugeng Riyanta, Kamis (27/4).

Dua RTH itu pertama bernama Kaca Mayang di Jalan Sudirman, depan Kantor Wali Kota Pekanbaru. Kedua RTH Tugu Integritas berlokasi di Jalan Ahmad Yani Pekanbaru, bekas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Riau yang berada di depan Rumah Dinas Wali Kota Pekanbaru.

Tugu Integritas diresmikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo pada 10 Desember 2016 lalu. Ini dibangun sebagai simbol bangkitnya Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau untuk melawan korupsi.

Tujuannya sebagai permulaan Riau untuk bersih dari korupsi karena selama ini masuk daerah lima besar yang disupervisi KPK. Namun tugu ini diduga terjadi tindak korupsi karena pembangunannya disinyalir tak sesuai spesifikasi kontrak sehingga dinaikkan statusnya ke penyidikan.

Sugeng juga menyatakan naiknya kasus ini ke penyidikan bakal menyeret sejumlah pihak sebagai tersangka. Namun penetapan itu belum dilakukan karena pihaknya masih mengumpulkan bukti lainnya.

“Tersangka akan ditetapkan kemudian setelah pemeriksaan alat bukti cukup,” tegas Sugeng.

Dua kawasan RTH itu dibangun Pemerintah Provinsi Riau dengan anggaran senilai Rp 16 miliar. Kemudian disediakan anggaran Rp 450 juta untuk membangun tugu dimaksud. Saat ini, tugu dan RTH itu masih dipagar pakai atap seng dengan alasan pemeliharaan dan belum diserahterimakan.(kk/mdk)

Sumber: Eramuslim

Read More