Wapres, Kepala BIN, Hingga Wakapolri Shalat Shubuh dan Sarapan Bareng Ustaz Abdul Somad

Wapres, Kepala BIN, Hingga Wakapolri Shalat Shubuh dan Sarapan Bareng Ustaz Abdul Somad

10Berita, Jakarta  - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla beserta Mufidah Jusuf Kalla melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama Ustad Abdul Somad di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Ahad (4/2/2018).

Menurut Juru Bicara Wapres RI, Husain Abdullah, Kalla melakukan pertemuan itu dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan dan Wakapolri Komjen Syafruddin.

Budi Gunawan diketahui sebagai Wakil Ketua Majelis Pakar DMI dan Syafruddin sebagai Wakil Ketua Umum DMI.

"Wapres yang juga didampingi Mufidah Jusuf Kalla itu mengenakan pakaian baju koko putih dan kopiah putih tiba di Masjid Sunda Kelapa saat Adzan Subuh berkumandang," ujar Husain dilansir Okezone, Ahad (4/2/2018).

Usai melaksanakan sholat subuh berjamaah, Kalla dan rombongan menuju ke rumah dinas Wakil Presiden di Jalan Diponegoro yang jaraknya tidak jauh dari Masjid Sunda Kelapa.

"Wapres dan ustad Somad berjalan menuju kediaman Wapres untuk sarapan pagi bersama," pungkas Husain.

Sumber : SI Online

Read More

Baru Tiga Bulan, Mengapa PDIP Harus Wacanakan Interpelasi Anies-Sandi?

Baru Tiga Bulan, Mengapa PDIP Harus Wacanakan Interpelasi Anies-Sandi?

10Berita , JAKARTA – Wacana Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menggunakan hak interpelasi atas Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno terus bergulir. Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, kebijakan Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga banyak melanggar undang-undang (UU) dan peraturan daerah (perda).

“Banyak UU dan peraturan daerah yang dilanggar Anies-Sandi, PDIP sedang mengkaji untuk mengggunakan hak interpelasi. Apakah itu akan kita tindak lanjuti? Hari-hari ke depan akan kita matangkan dan kita akan komunikasikan dengan partai lain, supaya Jakarta lebih baik,” ujar dia, beberapa waktu lalu.

Hak interpelasi ini diajukan dengan niat untuk melakukan koreksi atas kebijakan Anies-Sandi. PDIP, kata Gembong, akan memaksimalkan fungsi pengawasan. Hal ini juga akan dikomunikasikan dengan fraksi-fraksi lain, termasuk Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Fraksi PDIP beralasan, setidaknya ada dua kebijakan Anies-Sandi yang melanggar UU dan peraturan daerah. Pertama, kebijakan penataan kawasan Tanah Abang.

Untuk penataan kawasan Tanah Abang, kebijakan yang dianggap melanggar UU yakni penempatan PKL di salah satu ruas jalan di depan Stasiun Tanah Abang. Kebijakan tersebut dinilai melanggar peraturan tentang lalu lintas.

Undang-undang yang mengatur di antaranya UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2).

Bunyi undang-undang itu: setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Ada juga larangan yang serupa pada UU 38 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Ada ketentuan pidana jika pelanggaran dilakukan, yakni 18 bulan penjara atau denda Rp 1,5 miliar, bagi setiap orang yang sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan trotoar.

Anggota Fraksi PDIP, Prasetyo Edi Marsudi, mengatakan jelas bahwa penataan kawasan Tanah Abang. Perda Trotoar juga ditabrak karena menghambat jalan orang-orang.

Alasan kedua Fraksi PDIP ajukan hak interpelasi, terkait pemberian izin penyelenggaraan kegiatan besar di Monas. Kebijakan pembukaan Monas untuk kegiatan masyarakat ini, kata mereka, telah mengesampingkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995.

Menurut aturan tersebut, Monas seharusnya menjadi kawasan yang steril untuk kegiatan-kegiatan besar karena berdekatan dengan Istana Negara.

Pada Pasal 6 Keppres itu menyatakan “Gubernur adalah pemimpin Badan Pelaksana yang salah satu tugasnya (Pasal 7) menyusun rencana pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan.” Pasal 8 menyebutkan “dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelaksana mempertimbangkan pendapat dan pengarahan Komisi Pengarah.”

Pasal 9 bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelaksana bertanggung jawab kepada Presiden melalui Komisi Pengarah. Jadi untuk mengubah kawasan Monas untuk menjadi lebih terbuka harus mendapat izin Presiden.

Dengan kedua alasan dilandasi dugaan adanya pelanggaran hukum inilah maka Fraksi PDIP DPRD berniat mengajukan hak interpelasi kepada Anies-Sandi. Buat mereka kebijakan pro rakyat kecil tidak penting, yang penting kebijakan yang taat hukum dan aturan.

Hak interpelasi sendiri dilindungi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD soal Hak Interplasi. Pasal 322 ayat (1) DPRD DKI berhak mengajukan, Hak Interplasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Pasal 322 Pada ayat (2) menjelaskan, Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Respons Sandiaga Uno

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengomentari rencana PDIP yang ingin meneruskan usulan hak interpelasinya. Ia mengaku bersikap terbuka dengan rencana tersebut. “Alhamdulillah punya hubungan yang sangat cair dan kita terbuka saja,” kata Sandiaga di Petojo, Jakarta Pusat, Ahad (4/2).

Sandiaga ingin komunikasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berjalan dengan lancar. Ia tak ingin ada hal-hal yang menyumbat komunikasi tersebut. Oleh karena itu, ia mengundang DPRD untuk berkomunikasi apabila ada hal-hal yang ingin diklarifikasi.

Politikus Partai Gerindra ini juga terbuka apabila ada masukan-masukan dari DPRD yang itu akan menjadi catatan tersendiri bagi Pemprov DKI. Ia bahkan berterima kasih apabila DPRD mau memberikan kritik kepadanya. “Kami terima kasih telah diingatkan oleh teman-teman DPRD,” ujar dia.

Anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra Syarif menilai, perlu ada penelitian lebih mendalam apakah interpelasi itu memenuhi persyaratan atau tidak. Selain itu, perlu dikaji lagi apakah interpelasi itu tidak akan menimbulkan hal yang kontradiktif, terutama dengan keberpihakan Gubernur Anies Baswedan kepada rakyat miskin, marjinal, dan terpinggirkan.

Ketika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI secara tegas melarang diadakannya kegiatan budaya, keagamaan, dan sosial di Kawasan Monas karena merujuk Keppres 25 Tahun 1995. Ketika Jokowi menjadi gubernur DKI, ia mengadakan Pekan Raya Jakarta (PRJ) tandingan di Monas, yang merupakan acara budaya dan sosial masyarakat Jakarta.

Sumber : Republika.co.id, Ngelmu

Read More

Lagi Trend Orang Gila, Ust Felix Angkat Bicara

Lagi Trend Orang Gila, Ust Felix Angkat Bicara

Oleh : Ustadz Felix Siauw

10Berita, Dunia tidak pernah sepi dari orang gila, ada yang benar-benar gila, juga ada yang dituduh gila, sampai yang nggilani juga ada

Yang gila betulan, dulu dilempari batu, sekarang orang gila bisa bunuh orang. Entah benar-benar gila atau menggila, tapi yang dipilih kok ya ulama, yang saat ini dikriminalisasi

Dalam Al-Qur’an, Allah membantah bahwa Nabi Muhammad adalah orang gila sebagaimana tuduhan munafikin dan kaum kafir. Sebab mereka tak punya lagi tuduhan lain

Yang jelas dalam Islam, orang gila sudah diangkat pena malaikat baginya, maka dia tak punya dosa, tak usah shalat, tak bisa disalahkan dan tak bisa diadili

Mungkin itu sebabnya, tiba-tiba orang yang ingin lepas dari tuduhan atau hukum, tiba-tiba banyak yang jadi gila atau mengaku gila, biar lepas dari semua hukuman, asal ada kerjasama dengan yang berwenang

Kalau sudah gila, ya sudah, tak bisa lagi dihukum, tak bisa lagi diadili, walau sudah separah apapun. Namanya orang gila, ya tak bisa lagi dinasihati dan diingatkan

Tapi ternyata di negeri ini banyak orang-orang waras dengan kelakuan yang sama bahkan lebih parah dari orang gila, mereka nggilani, sebab gila harta dan kekuasaan, dan siap melakukan apa saja demi itu semua

Bila yang brnar-benar gila itu orang biasa, masihlah bisa ditindak. Bila penindak dan penguasa yang sudah gila dan nggilani? Inilah masa yang harus banyan kesabaran

Doakan para ulama dan habaib, semoga mereka dijaga dari orang-orang gila dan nggilani, dari orang-orang yang gila kekuasaan dan harta, dari tipudaya mereka semua.

Sumber : http://dakwahmedia.co

Read More

Wow, Pekerja Migran Berkontribusi Menurunkan Kemiskinan Hingga 22 Persen

Wow, Pekerja Migran Berkontribusi Menurunkan Kemiskinan Hingga 22 Persen

10Berita , SLEMAN - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia, Muhammad Hanif Dhakiri turut hadir dalam pembukaan acara Jambore Keluarga Migran Indonesia di Desa Wisata Garongan, Turi, Sleman pada Minggu (4/2/2018).

Dalam acara tesebut Hanif menjelaskan bahwa bekerja menjadi migran merupakan pekerjaan yang mulia serta berkontribusi menurunkan kemiskinan.

"Berdasarkan hasil survey, 22% penurunan kemiskinan di Indonesia dikontribusikan oleh pekerja migran dengan remitansi rata-rata Rp120 triliun per tahun," jelas Hanif.

Lanjutnya, menjadi pekerjaan migran juga bukan dunia yang suram seperti beberapa kasus yang diwartakan sejumlah media.

Dicontohkannya dari total sekitar sembilan juta orang yang bekerja di luar negeri hanya 2% saja yang bermasalah.

Sementara itu, Ketua Panitia Jambore Keluarga Migran Indonesia 2018, Nursalim menjelaskan acara tersebut diikuti oleh 1.000 lebih orang dan berlangsung dari tanggal 3 hingga 5 Februari.

Kegiatan tersebut tecetus juga karena adanya bermacam persoalan di kampung halaman yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia (PMI) setelah pulang dari luar negeri.

"Peserta yang mendaftar mencapai 1300 orang dari berbagai daerah seperti NTB, Jatim, Jabar, Jateng, Kalimantan. Namun hari ini baru hadir sekitar 1.170 orang dan masih akan terus bertambah," terangnya.

Nursalim menjelaskan demi memutus siklus migrasi dan permasalahan yang dialami PMI maka diperlukan sebuah instrumen kemandirian yaitu melalui Keluarga Migran Indonesia (KAMI).

Lembaga tersebut memfasilitasi proses kemandirian ekonomi PMI dan keluarganya melalui pengembangan potensi diri dan lingkungan. (*)

Sumber: Tribunnews.com

Read More

Wapres JK Tak Larang Ustaz Ceramah soal Politik di Masjid, Tapi..

Wapres JK Tak Larang Ustaz Ceramah soal Politik di Masjid, Tapi..

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, tak ada larangan bagi ustaz maupun ulama untuk melakukan ceramah bermuatan politik di masjid. Namun, dengan syarat, ceramah itu tak bertujuan untuk kampanye atau memberikan dukungan.

“Kalau ceramahnya tidak memihak, hanya bicara tentang ayat quran dan hadis, sebagai pengetahuan (tidak masalah),” ujar JK usai menghadiri acara kuliah Duha bersama ustaz Abdul Somad di masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Minggu (4/2).

JK yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini mengatakan, larangan kampanye di masjid secara tegas telah diatur dalam undang-undang. Menurutnya, selama ceramah yang disampaikan hanya untuk referensi pengetahuan, hal itu masih diperbolehkan.

“Kalau hanya sebagai referensi tidak apa-apa, yang dilarang itu kan kampanye,” katanya. [www.tribunislam.com] 

Sumber : b-islam24h.com

Read More

Tatang Zaenudin: Mereka Membangunkan Harimau Tidur

Tatang Zaenudin: Mereka Membangunkan Harimau Tidur

10Berita, Hingga kini belum jelas motivasi pelaku teror penembakan terhadap kediaman Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin pada 30 Januari lalu.

Menurut Tatang, dugaan sementara tindakan pelaku sebagai upaya untuk membungkam suaranya dan para pendukung yang menolak ketidakadilan dan istiqomah dalam membela kebenaran.

"Dugaan sementara saya seperti itu," kata Tatang saat jumpa pers di kediamannya, Jalan Bukit Pasir 49, Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok, Minggu (4/2).

Tatang mengatakan bahwa cara-cara yang dilakukan seperti itu adalah salah alamat. Sebab pihaknya tidak takut apalagi akan membungkamnya meski seribu peluru dimuntahkan.

Dia memastikan aksi teror itu sama saja dengan membangunkan harimau tidur. Maka dari itu, Tatang pun juga akan mencari sendiri pelaku teror. Sebab sudah menabuh genderang perang.

"Kepada istri saya bilang jangan takut, siapun dalangnya akan saya hadapi. Saya tidak pernah takut dengan manusia di muka bumi demi menegakkan kebenaran," tegas Tatang.

Sumber : b-islam24h.com

Read More

Innalillahi, Rancangan KUHP, Nikah Siri dan Poligami Bisa Dipidana. Bagaimana Dengan LGBT?

Innalillahi, Rancangan KUHP, Nikah Siri dan Poligami Bisa Dipidana. Bagaimana Dengan LGBT?

10Berita, Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Ajeng Gandini berpendapat, perluasan pasal zina dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) berpotensi menimbulkan over krimininalisasi.

Menurut Ajeng, jika perluasan pasal tindak pidana zina disahkah DPR, akan menyasar orang-orang yang mempraktikkan nikah siri dan poligami.

“Nikah siri, poligami, dan nikah secara adat juga bisa dipidana. Kalau RKUHP ini jadi, mereka bisa dipidana,” ujar Ajeng saat ditemui di kantor ICJR, Jakarta Selatan, Rabu (31/1/2018).

Ajeng menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agama dan dicatatkan oleh negara.

Sementara nikah siri dan poligami yang tidak disertai izin istri pertama dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah secara hukum karena secara administrasi kependudukan tidak dicatat.

Sementara pada Pasal 484 Ayat (1) Huruf e draf RKUHP hasil rapat antara pemerintah dan DPR per 10 Januari 2018 menyatakan, laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

“Nikah siri juga bisa kena, kan, bukan perkawinan yang sah. Dalam UU Perkawinan, perkawinan yang sah itu perkawinan yang dicatatkan oleh negara,” ucapnya.

Di sisi lain, Ajeng memprediksi, jika perluasan pasal zina tersebut disetujui dan disahkan, akan menyasar kriminalisasi terhadap masyarakat miskin.

Sebab, lanjut Ajeng, banyak orang memutuskan menikah siri karena faktor ekonomi dan geografis. Orang-orang yang tinggal di daerah terpencil kerap menikah secara adat atau agama dan tidak dicatatkan karena jarak kantor pencatatan sipil yang sangat jauh.

Sebelumnya Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan, dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Komisi III, muncul usulan memperluas pasal zina. Selama ini perbuatan zina yang bisa dipidana mensyaratkan adanya ikatan perkawinan.

Sementara dalam RKUHP diusulkan dua orang yang melakukan zina tanpa ikatan perkawinan yang sah bisa dipidana dan termasuk dalam delik aduan. [Kaffah]

Komentar :
Lantas bagaimana dengan LGBT yang jelas-jelas tidak manusiawi dan melanggar aturan Islam dan norma-norma kemasyarakatan Indonesia? DPR payah

Sumber : http://dakwahmedia.co

Read More

5 Masalah Kesehatan Serius Jika Keseringan Main Game di Smartphone. Kesehatan Mental Juga Terancam

5 Masalah Kesehatan Serius Jika Keseringan Main Game di Smartphone. Kesehatan Mental Juga Terancam

Akibat main game di smartphone

Kemenangan jadi hal yang begitu memuaskan ketika main game online. Meski begitu, kemenangan biasa seringnya dirasa nggak cukup. Kamu pun mulai memainkannya lagi dan lagi, menciptakan rekor baru, mencetak skor tertinggi, dan menaklukan semua level. Akhirnya kamu resmi jadi gamer yang lupa mandi dan makan hanya karena permainan virtual.

Menghibur diri dengan bermain game sama sekali nggak ada salahnya kok. Tapi harus tau batasannya dong! Jangan sampai keranjingan game di smartphone justru bikin kamu mengalami gangguan kesehatan, bukan hanya kesehatan fisik bahkan kesehatan mental juga lho. Dikutip dari Telegraph, ternyata main game online punya banyak dampak kesehatan. Yuk langsung disimak aja uraian dari Hipwee News & Feature berikut!

Sakit tulang belakang akibat sering banget menunduk. Makin kesini manusia jadi generasi makin menunduk nih

Masa iya manusia jadi makin bungkuk hanya gara-gara smartphone via www.telegraph.co.uk

Advertisement

Bermain game online memang nggak bisa disamakan dengan bermain smartphonebiasa. Bermain game membuat kita melupakan apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk melupakan soal kenyamanan dan keamanan kita menatap layar ponsel. Berdasarkan penelitian dari Asosiasi Chiropractic di Inggris, lebih dari 45% anak muda dengan rentang usia 16-24 tahun mengalami masalah tulang belakang. Jumlah ini meningkat separuh lebih dari 2014.

Gangguan kecemasan juga bisa diderita. Euforia keseruan main game bisa mengadiksi pikiranmu untuk terus-terusan bermain

Cemas kalau nggak megang ponsel dan berhenti main game via medium.com

Bukan hanya narkoba dan manisnya senyuman sang gebetan yang bikin kita kecanduan. Game juga salah satu hal hal punya efek adiksi tinggi. Apalagi buat para MOBA nih, keseruan main bareng sama tim kamu memang super asyik bikin kamu ingin main lagi dan lagi. Kalau sudah ketagihan main begini, akibatnya adalah kecemasa yang akan timbul saat kamu berhenti main. Terbiasa menghadapi keseruan membasmi musuh bersama teman MOBAmu, saat kamu berhenti dan menjalani kehidupan nyata, kamu pun merasa kesepian dan cemas.

“There’s the terrible feeling that the person is ignoring you,” Dr Richard Graham, seorang psikolog spesialis adiksi teknologi dari Nightingale hospital.

Aktivitas fisik gamer online menurun, angka obesitas meningkat. Inilah alasannya kalau keranjingan itu nggak baik

Makan bang? via www.thehealthsite.com

Advertisement

Revolusi teknologi dan ketergantungan orang-orang terhadap smartphone ternyata menurunkan kadar aktifitas fisik. Dalam jangka panjang angka obesitas pun meningkat. Bahkan menurut penelitian, obesitas menduduki peringkat ke-4 penyebab kematian paling banyak sedunia. Berkurangnya aktivitas fisik selain bikin gemuk juga menimbulkan risiko penyakit kardiovaskular layaknya kanker payudara, kanker prostat, hingga kanker usus. Efeknya bisa domino gitu ya guys.

Tak terkecuali gangguan tidur yang sering banget dialami. Yah, sampai kebutuhan istirahat aja lupa nih

Lebih banyak orang yang tidak bisa tidur pulas, padahal penting banget via www.shutterstock.com

Siapa sih yang nggak rela begadang kalau sudah terlibat serunya main game. Sayangnya menatap layar ponsel sebelum tertidur adalah hal yang bener-bener nggak baik buat kesehatan. Kualitas tidur kita pun makin nggak bagus. Menatap layar ponsel 2 jam sebelum tidur mampu menekan kelenjar melatonin dan ini adalah awal dari gangguan tidur. Lama-lama kamu akan sulit tertidur dan semakin sering main game lagi.

Baru-baru ini WHO mengklasifikasikan kecanduan game sebagai sebuah gangguan mental

Bisa berdampak serius terhadap kehidupan via Hidup%20di%20dunia%20virtual

Beberapa waktu yang lalu media juga ramai memberitakan bahwa saat ini kecanduan game sudah digolongkan dalam kelainan mental. Untuk pertama kalinya, WHO memasukkan “gaming disorder”dalam  International Classification of Diseases guidelines, (Panduan Klasifikasi Penyakit Internasional). Mereka yang masuk dalam klasifikasi gangguan mental ini adalah yang menganggap game sebagai aktivitas harian yang selalu dimainkan dan dalam jangka panjang ia sulit membedakan realita online dan offline. Sehingga seringkali mereka yang mengalami gaming disorder cenderung menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti kekerasan dan tindakan kriminal layaknya dalam game.

Sesuatu yang berlebihan memang seringnya nggak baik. Game awalnya dibuat dengan tujuan menghibur penggunanya. Namun kalau penggunanya jadi banyak menderita masalah kesehatan karenanya artinya ada yang salah dari prosesnya. Makanya kurang-kurangin deh…

Sumber :Hipwee 

Read More

TERUNGKAP! Ternyata Kebijakan Becak Anies Dibuat untuk Jokowi

TERUNGKAP! Ternyata Kebijakan Becak Anies Dibuat untuk Jokowi

10Berita,   Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono meminta agar semua pihak tidak antipati dengan becak yang dilegalkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kemudian bisa beroperasi di Jakarta.

"Dengan adanya becak di Jakarta kembali secara legal beroperasi justru akan membuka lapangan kerja baru disektor transportasi umum serta sektor UKM," kata Arief, Sabtu 3 Februari 2018.

Menurut Arief, faktanya, masih banyak masyarakat di desa khususnya anak anak muda putus sekolah dan angkatan kerja di desa tidak punya pekerjaan alias nganggur. Pasalnya program pemberdayaan ekonomi Pemerintah Joko Widodo baik melalui dana desa dan pembangunan lahan pertanian baru tidak memberikan dampak positif bagi bertumbuhnya sumber penghasilan bagi masyarakat desa dan lapangan kerja.

Arief yakin masyarakat desa akan sulit kembali bertani karena pemerintah Jokowi mengimpor beras. Sementara itu, untuk kalangan buruh pun semakin gigit jari karena maraknya pekerja asal Tiongkok yang membanjiri Indonesia.

"Kebijakan Jokowi tidak berdampak positif. Hal ini dibuktikan juga dengan makin turunnya daya beli masyarakat di desa. Apalagi harga beras, gula, tarif listrik makin menyulitkan masyarakat," kata Arief.

Oleh karena itu, Arief menekankan jika kebijakan menghadirkan kembali becak di kota Jakarta tepat sebagai upaya untuk menciptakan bidang lapangan kerja baru bagi masyarakat desa demi membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Turunan dampak usaha ekonomi dari transportasi becak, kata Arief sangat banyak. Misalnya pabrik besi akan lebih banyak berproduksi, sektor UKM pembuatan becak juga akan bertumbuh, bengkel-bengkel becak akan tumbuh pesat serta warung makan seperti warteg dan lainnya akan semakin tumbuh subur.

"Jadi saya rasa parpol oposisi di pemerintah DKI Jakarta jangan menolak maksud baik Anies-Sandi untuk memberikan kue ekonomi di jakarat bagi Wong cilik. Jangan membayangkan becak berada di jalan-jalan protokol di Jakarta. Tidak ada rencana itu. Jadi jangan berimajinasi ke sana," kata Arief.

Bahkan, kedepannya, Arief berharap akan muncuk applikasi becak online seperti transportasi online yang sudah ada selama ini.

"Jadi masyarakat lebih mudah pesan ojek. Jadi dukung Anies-Sandi untuk membecakkan Jakarta kembali," tutup Arief.

Sumber: RMOL

-------

Berdasarkan penuturan Arief, tampak jelas berbagai cara dilakukan Anies-Sandi untuk kembali menata ekonomi Jakarta pasca pemerintahan Jokowi-Ahok-Djarot.

Tak mudah memang, tapi itu semua dilakukan Anies salah satunya demi Jokowi. Untuk menutupi kegagalan Jokowi selama memimpin Jakarta.

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

Kenapa Aksi Kartu Kuning BEM UI Jadi Viral?

Kenapa Aksi Kartu Kuning BEM UI Jadi Viral?

Kartu Kuning untuk Jokowi dari BEM UI

Oleh: Ismail Fahmi, PhD
(Social Network Analys)

10Berita , Pada saat acara Dies Natalis ke-68 UI, 2 Februari yang lalu, ketua BEM UI memberi "kartu kuning" kepada Jokowi, setelah presiden menyelesaikan sambutannya. Kejadian ini menjadi viral, karena dua kata kunci "Kartu Kuning" dan "BEM UI".

Bagaimana peta percakapan di media sosial dan media online?

Setelah Drone Emprit absen sebulan ndak membuat report, karena habis "dipanggang dan dijadikan sate sama orang Jepang", kini si Emprit terbang lagi. Topik ini diangkat sebagai topik perdana di tahun baru ini, karena si Emprit hadir di tempat yang sama dengan peristiwa kartu kuning, meski datangnya setelah Jumatan.

VIRAL

Drone Emprit menggunakan dua kata kunci untuk mengumpulkan data: "kartu kuning" dan "BEM UI". Dari grafik trend, kedua kata kunci ini viral pada tanggal 2 Februari, dan dilanjutkan pada tanggal 3 Februari. Pada pagi ini ketika analisis dibuat, terdapat 1,8K mention di media online, dan 67K mention di Twitter.

Apa yang menyebabkan aksi kartu kuning ini menjadi viral dan menarik perhatian publik di media sosial dan media online?

Dilihat dari word cloud berita online, dua aksi yang unik dan kreatif dari ketua BEM UI tampaknya menjadi alasan kenapa kejadian itu menjadi viral: "meniup peluit" dan "mengacungkan kartu kuning". Tak perlu banyak cakap, aksi simbolis yang biasa terjadi di lapangan bola itu sangat mengena dengan isi protes yang disampaikan mahasiswa. Hal ini makin didukung terjadinya peristiwa tersebut di kampus "kuning".

Dalam percakapan dan pemberitaan yang viral, mahasiswa lebih diuntungkan dari aksi itu, bahwa protes mereka didengar oleh publik. Ini karena kontra aksi yang dilakukan oleh "paspampres" dalam mengamankan ketua BEM UI ketika mengacungkan kartu, dianggap telah "membungkam" demokrasi.

Jika kejadiannya sebaliknya, misal Jokowi melarang paspampres mengusir ketua BEM, dan menerima kartu kuning yang berisi pernyataan mahasiswa, dan secara terbuka berterimakasih atas "perhatian" mereka, maka panggung itu akan menjadi milik Jokowi. Publik akan melihat bahwa Presiden ibarat seorang bapak, yang dengan sabar dan pengertian menerima protes dari anaknya.

Selain itu, desas-desus bahwa ketua BEM akan diberi sanksi oleh UI, menjadikan dia sebagai korban yang harus dibela. ILUNI segera memberi dukungan dan bantuan agar dia tidak diberi sanksi, dan supaya UI melihat itu sebagai bentuk demokrasi yang wajar. Dialektika ini menjadikan peristiwa itu semakin viral.

PETA SNA: PRO DAN KONTRA KARTU KUNING

Bagaimana peta polarisasi pro-kontra yang dilihat oleh Drone Emprit melalui grafik SNA?

Seperti biasa, terdapat dua cluster besar dalam peta SNA. Cluster terbesar adalah mereka yang mendukung aksi kartu kuning, oleh para buzzer dan netizen yang cenderung berjarak dengan pemerintah. Cluster kedua juga cukup besar volumenya, cenderung mengkritisi aksi tersebut, dan dicuitkan oleh mereka yang selama ini lebih banyak mendukung pemerintah.

Isu yang paling banyak diangkat oleh mereka yang mengkritik aksi kartu kuning ini adalah soal "gizi buruk di Asmat". Tampak akun @papua_satu, mendapatkan retwit yang paling besar di cluster tersebut. Dan dari grafik most-retweeted status, postingan dari akun ini juga yang paling banyak mendapat retweet.

Dari tiga isu yang diangkat dalam kartu kuning (soal gizi buruk, Polri sebagai plt gubernur, dan draft baru aturan organisasi mahasiswa), titik serang ke mahasiswa difokuskan pada isu gizi buruk. Mereka yang kontra, meminta mahasiswa jangan banyak cakap jika belum terjun langsung ke Papua dan pedalaman seperti Asmat. Seolah mereka menuntut mahasiswa turut membereskan masalah gizi buruk dulu, baru boleh bicara dan protes.

Selain menyerang mahasiswa dari isu Asmat, cluster pro pemerintah ini juga mengkritik aksi mahasiswa dengan cara menyerang sosok pribadi ketua BEM UI. Dia dianggap kadar salah satu partai yang dikenal dengan jenggot atau jakunnya. Juga dianggap aksi ini sudah direncanakan oleh partai-partai tertentu.

Grafik word cloud Twitter juga menggambarkan hal yang sama. Selain netizen menganggap aksi mahasiswa itu tidak "pantas", dukungan agar "Jokowi mengirim BEM UI ke Asmat" juga menguat. Agar mahasiswa tahu situasi di lapangan dan tahu rasanya di daerah terpencil.

Dalam cluster mereka yang pro aksi kartu kuning, status dari @bem_indonesia yang mengajak media (online dan sosial) untuk meramaikan tagar #KartuKuningJokowimendapat dukungan sangat besar. Cluster yang selama ini di kenal berisi jaringan MCA, banyak ngeshare video saat paspampres "mengamankan" kedua BEM UI yang sedang mengacungkan kartu kuning. Peristiwa biasa akhirnya menjadi lebih heroik karena adanya kontra aksi ini.

AGENDA PERTEMUAN PRESIDEN DENGAN BEM UI

Salah satu kritikan kepada aksi kartu kuning ini adalah, gara-gara aksi tersebut agenda pertemuan Presiden dengan BEM UI akhirnya dibatalkan. Menanggapi hal itu, seperti dilaporkan oleh Kompas.com, perwakilan BEM UI menyatakan bahwa kenyataan tidak seperti itu.

Keinginan untuk bertemu presiden sudah disampaikan jauh-jauh hari ke pihak rektorat UI. Harapannya, rektorat dapat memfasilitasi pertemuan saat Jokowi menghadiri Dies Natalis UI pada Jumat hari ini.

"Tapi sampai dini hari tadi belum ada kejelasan mengenai forum pertemuan tersebut," kata Alfian.

Karena pertemuan tak juga dijadwalkan, lanjut Alfian, akhirnya BEM UI pun berinisiatif melakukan aksi. Di luar ruangan acara, BEM UI melakukan aksi damai, namun atribut yang digunakan langsung diamankan pihak kepolisian. Akhirnya, BEM UI pun melakukan aksi di dalam ruangan acara. Namun, aksi hanya dilakukan oleh Ketua BEM UI Zaadit Taqwa.

RESPONSE JOKOWI, UI, DAN PARTAI

Dalam kesempatan setelah berita menjadi viral, Jokowi dengan cantik menanggapi aksi tersebut dengan santai. Dia tidak mempermasalahkan aksi tersebut, menganggapnya biasa. Bahkan berencana akan mengirim BEM UI ke Papua untuk membantu pemerintah menyelesaikan masalah gizi di sana.

Pihak UI sendiri yang sebelumnya dikabarkan akan memberi sanksi, ternyata dalam pernyataan kepada media menyatakan tidak akan memberi sanksi kepada ketua BEM.

Mereka yang pro aksi, khususnya dari kalangan politisi, meresponse aksi ini dengan memanfaatkan simbol "kartu kuning" untuk mengamplifikasi kritik mereka kepada pemerintah. Ada salah satu fraksi yang kemudian membuat aksi serupa, dengan memberikan "kartu kuning" kepada Jokowi dalam acara mereka.

HIBURAN: AHLI SURVEY VS SENIMAN

Seorang ahli survey menyatakan bahwa semua aksi yang dilakukan mahasiswa dan paspampres adalah hal yang wajar. Bisa diterima, dan biasa aja. Yang tidak wajar adalah komen di media sosial yang mendukung kubu masing-masing.

Twit di atas dibalas oleh seorang seniman yang bernama Jack Separo Gendeng alias Sudjiwotedjo. Dia mengingatkan sang ahli survey, bahwa ybs juga sering menggoreng isu di medsos untuk mendukung jagoannya.

CLOSING

Saya lihat response Jokowi pribadi sudah bagus, melihat aksi mahasiswa itu sebagai hal yang biasa. Response cakep Jokowi ini sayangnya berbeda dengan response netizen pendukungnya, yang sebagian besar malah membully mahasiswa.

Demikian juga dengan response UI yang diberitakan tidak akan memberi sanksi kepada ketua BEM UI, sudah tepat. UI sebagai kampus perjuangan, bisa menerima 'kenakalan' alias 'kreatifitas' mahasiswa dalam menyampaikan aksi.

Apakah mahasiswa harus mencoba segalanya, ikut terjun dalam segala bidang yang jadi perhatian mereka, baru berhak menyuarakan pendapat mereka?

Menurut saya pribadi, tugas mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tugas dan kewajiban bagi mereka yang sudah diberi mandat dan kekuasaan. Dengan kekuasaan yang dimiliki, mereka bisa membuat rencana, mengalokasikan anggaran, memerintahkan, mengoperasikan, memonitor, dsb sehingga goal di atas tercapai.

Sedangkan mahasiswa, mereka memiliki apa? Kekuasaan apa yang mereka pegang? Power apa yang mereka miliki untuk melakukan aksi mencapai goal tersebut? Mereka tidak punya apa-apa, kecuali keberpihakan, sedikit waktu, lebih banyak pikiran, sedikit tenaga, dan lingkungan akademis yang kritis.

Mahasiswa harus tetap berani menyuarakan pikirannya, meski mereka belum punya kesempatan dan kemampuan untuk terjun mewujudkan. Meski mereka dibuly dengan tudingan hanya bisa bernarasi atau beropini, tetap mereka harus terdepan dalam menyampaikan kajian dan pemikiran yang kritis, obyektif, dan membela rakyat.

Drone Emprit lahir salah satunya adalah karena nafas yang mengalir dari lingkungan akademik dan kemahasiswaan doeloe. Di dalamnya juga mengalir DNA demonstran yang digembleng saat jadi mahasiswa di Ganesha 10.

So, buat para mahasiswa, lanjutkan aksi-aksimu, yang dilandasi oleh pemikiran, kajian, dan keberpihakan pada bangsa. Jangan ragu apalagi takut dalam menyampaikan kritik dan protes kepada pemerintah jika dirasa perlu. Presiden adalah bapak-mu. Dia ada disana untuk mengayomi dan mendengar pekik teriakanmu. Percayalah.***

Sumber: fb, PI

Read More