Media Mainstream Jangan Jadi Corong Partai

Media Mainstream Jangan Jadi Corong Partai

10Berita, Padangpanjang - Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap media mainstream tidak menjadi media partai politik, melainkan menjadi media perekat persatuan bangsa.

Menurutnya, peran media mainstream dalam membangun persatuan menjadi sangat penting terutama pada tahun politik menjelang pemilihan presiden tahun depan.

Media massa, ujarnya, tidak boleh terkooptasi oleh partai politik dan harus berpihak pada kepentingan rakyat.

“Berpihaklah pada kepentingan rakyat, kepentingan Indonesia, jangan pada kepentingan kelompok apalagi partai tertentu saja,” ujar Zulkifli usai meresmikan Islamic Center (IC) di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Jumat (9/2/2018).

Sebelumnya Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu turut menghadiri puncak perayaan Hari Pers Nasional mendampingi Presiden Joko Widodo yang dilaksanakan di Kota Padang.

Selain Presiden Joko Widodo, turut hadir Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono, para menteri Kabinet Kerja, para pimpinan lembaga negara serta perwakilan negara sahabat.

Selain menjadi pemersatu bangsa, Zulkifli juga berharap media-media mainstream bisa menyuarakan kebaikan, kebenaran selain menjadi perekat keharmonisan bangsa.

Sementara itu, terkait peran Islamic Center Kota Padang Panjang yang diresmikannya, Zulkifli mengharapkan sarana ibadah dan pusat kajian Islam itu bisa menjadi lokomotif penyebaran Islam.

Dia juga berharap fasilitas tersebut bisa menebarkan Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam.

“Oleh karena itu dengan adanya Islamic Center ini diharapkan Islam bisa menjadi rahmatan lil alamin, Islam yang modern,” ujarnya sebelum kembali ke Jakarta dari kota yang dikenal dengan Kota Serambi Mekah tersebut.

sumber: kabar24.com

Read More

Rp 20 Triliun, Dana Siluman Pengembang Muluskan Reklamasi Jakarta

Rp 20 Triliun, Dana Siluman Pengembang Muluskan Reklamasi Jakarta

10Berita, Pengembang mengucurkan dana siluman untuk memuluskan proyek reklamasi di teluk Jakarta. Total dana yang sudah dikucurkan hampir tiga kali lipat dana bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.

“Duit Rp 20 triliun sudah dikeluarkan pengembang sejak Pilpres 2014 sampai sekarang. Makanya mereka mati-matian berusaha agar proyek reklamasi tidak dibatalkan Gubernur Anis Baswedan,” kata Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (6/2).

Amir mengungkapkan, duit siluman dari pengembang tersebut diantaranya digunakan untuk menyuap mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi yang ditangani KPK.

Kasus suap pembahasan dua raperda reklamasi Teluk Jakarta itu juga menyeret Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dan karyawan PT Agung Podomoro Triananda Prihantoro.

Terkait kasus suap reklamasi, lanjut Amir, berdasarkan keterangan tiga terdakwa terungkap ada keterlibatan anggota DPRD lain dan pejabat Pemprov DKI. Sementara itu pimpinan KPK sempat menyebutkan bakal ada tersangka baru dalam kasus ini.

“Sekarang momentum Gubernur Anies untuk mendorong KPK untuk menuntaskan kasus suap reklamasi itu,” ujar Amir.

Disisi lain, kata Amir, publik juga sedang menunggu rampungnya penggodokan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2018-2022.

Salah satu yang ditunggu adalah masalah reklamasi Teluk Jakarta. Apakah Anies-Sandi konsisten untuk membatalkan reklamasi sesuai janji kampanyenya pada Pilgub 2017 lalu.

Amir menilai sebenarnya soal reklamasi bukan semata dilanjutkan atau tidak. Melainkan terkait dengan tata ruang Pantai Utara Jakarta dan pengembangan kawasan strategis pantai ibukota negara.

“Hal lain yang perlu dicermati soal perkembangan geopolitik. Sehingga diperlukan kehati-hatian.Sikap yang bersifat sentrifugal. Sehingga bisa menyeimbangkan kepentingan nasional dengan pengaruh perkembangan geopolitik dan geostrategi,” pungkas Amir. [rmol]

Sumber : Rmol, Dakwah Media 

Read More

Masjid Banyak Berdiri di Kota Madrid

Masjid Banyak Berdiri di Kota Madrid

Salah satu masjid besar bernama Mezquita de Omar Madrid.

10Berita ,  JAKARTA -- Organisasi Islam banyak berdiri secara resmi di Madrid, Spanyol. Di sanalah para Musliminin berkumpul, bersilaturahim, dan menyebarkan dakwah.

Beberapa organisasi tersebut, yakni Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI) yang menaungi para mualaf, berdiri sejak 1989. Terdapat pula Asociación Musulmana de España, asosiasi Muslimin pertama yang terdaftar di Madrid pada 1971, dan asosiasi lain yang begitu banyak jumlahnya.

Terdapat pula sebuah Islamic center bernama Centro Cultural Islámico Madrid yang berlokasi di Salvador de Madariaga. Islamic center tersebut memiliki banyak aktivitas keislaman, baik internal maupun eksternal. Mereka berusaha mengenalkan budaya Islam di Kota Madrid. Terdapat web resmi yang menyebarkan informasi keislaman dan kegiatan mereka. Hanya saja, web tersebut berbahasa Spanyol.

Masjid banyak berdiri di Kota Madrid. Dikabarkan, terdapat dua masjid besar di kota tersebut. Satu berlokasi di Salvador de Madariaga dan satu lain berada di Anastasio Herrero. Terdapat pula tiga masjid kecil di kawasan Lavapies.

Namun,  menurut Rita Gomes Faria dalam artikelnya "Islam in Madrid", dikutip dari halaman web euro-Islam, jumlah masjid atau mushala atau sekadar tempat shalat yang kecil ukurannya berjumlah puluhan. Semuanya tersebar di penjuru Kota Madrid.

Salah satu masjid besar bernama Mezquita de Omar Madrid atau Mezquita de la M-30. Berlokasi di Salvador de Madariaga, masjid tersebut merupakan markas Islamic Center Centro Cultural Islámico Madrid sekaligus kantor pusat FEERI.

Masjid megah ini dibangun atas donasi Ayuntamiento de Madrid selama pemerintahan wali kota Enrique Tierno Galvan yang sempat mendapat kunjungan dari Raja Arab Saudi Fahd bin Abdulaziz al-Saud. Atas bantuan Raja Saudi pula, masjid tersebut dapat berdiri megah  dan mampu menampung  dua ribu Musliminin. Masjid ini diresmikan pada 1992.

Sumber :Republika.co.id 

Read More

Periksa Puan Maharani Terkait Kasus e-KTP, Ini Isyarat KPK

Periksa Puan Maharani Terkait Kasus e-KTP, Ini Isyarat KPK

10Berita, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk memeriksa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dalam kasus e-KTP.

Menanggapi desakan itu, lembaga antirasuah itu berjanji akan mengembangkan perkara tersebut ke sejumlah pihak, termasuk Puan.

Puan merupakan mantan Ketua Fraksi PDI-P saat proyek e-KTP bergulir.

"Pembuktian kalau memang harus dikembangkan ke sejumlah nama lain, penyidik nanti yang akan melihat, itu relevan atau tidak," kata ‎Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Selasa 6 Febryari 2018.

Meski begitu, sambung Saut, penyidik KPK harus memiliki bukti yang cukup guna membuktikan keterlibatan pihak lain.

Sebelumnya, kuasa hukum Setya Novanto, Firman Wijaya menyatakan pihaknya menunggu Jaksa penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadirkan Puan Maharani di sidang perkara korupsi e-KTP yang kini bergulir di Pengadilan Tipikor.

"Kami tidak tahu (kapannya), kami ikuti saja proses hukum, kan pembuktian ini, saksi-saksinya domain KPK, kita tunggu saja," ujar Firman di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin 5 Februari 2018 kemarin.

Firman juga ‎menunggu ketegasan KPK untuk menghadirkan fraksi PDI-P di persidangan perkara korupsi e-KTP.

Diketahui sejauh ini KPK sudah memeriksa sejumlah mantan Ketua fraksi asal Golkar, Setya Novanto (Setnov), dan mantan Ketua fraksi asal Demokrat, Anas Urbaningrum serta Jafar Hafsah.

Namun, KPK hingga saat ini belum memintai keterangan dari mantan Ketua fraksi PDI-Perjuangan.

‎"Kita tunggu saja ya, kita tunggu saja. Kita tunggu saja proses peradilan ini. Toh otoritas KPK akan menghadirkan saksi dan ke arah mana pembuktiannya," terangnya.

‎Padahal, dalam surat dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, ‎tiga partai besar yakni Golkar, Demokrat, dan PDI-P disebut-sebut turut kecipratan uang panas proyek e-KTP dengan jumlah yang berbeda-beda.

Sumber: TEROPONGSENAYAN

Read More

IPR; Presiden Jangan Paranoid Dong…

IPR; Presiden Jangan Paranoid Dong…

10Berita – Niat DPR RI dan Pemerintah menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memancing banyak kritik.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, mengatakan, seharusnya anggota DPR RI menolak menghidupkan kembali substansi pasal yang pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi tersebut.

“Presiden jangan paranoid dong. Pasal penghinaan presiden jangan dihidupkan kembali. DPR harus menolaknya,” kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat, (9/2).

Ujang menilai, substansi pasal penghinaan presiden akan membawa negara ke zaman otoriter. Parahnya, setiap orang akan mengkritik presiden dianggap menghina negara.

“Lebih baik pemerintah dan DPR fokus bekerja mensejahterakan rakyat,” saran Ujang

DPR dan pemerintah sepakat pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden masuk ke dalam RKUHP. Pasal ini tetap dipertahankan meski sudah pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Pasal penghinaan presiden diatur dalam Pasal 239 ayat (1) RKUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang di muka umum menghina presiden dan wakil presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV (Rp 500 juta).

Sedangkan pada Pasal 239 Ayat (2) menyebutkan, tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum, demi kebenaran, atau pembelaan diri. (Rmol/Ram)

Sumber : Rmol,

Read More

Alhamdulillah... 1 Lagi Janji Anies Terpenuhi

Alhamdulillah... 1 Lagi Janji Anies Terpenuhi

10Berita, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut program drainase vertikal guna mengurangi banjir di ibu kota sudah dilaksanakannya sejak Februari, tetapi ia sengaja belum mau mengumumkannya.

Program drainase vertikal adalah salah satu janji Anies dan wakilnya, Sandiaga Uno sejak masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017.

"Sudah. Bahkan, Februari ini sebenarnya proses inspeksi jalan. Cuma nggak mau diumumkan dulu asalnya," kata Anies di Jakarta, seperti dilansir CNN Indonesia(8/2/2018).

Anies mengatakan, drainase vertikal diperlukan bila curah hujan di Jakarta terbilang tinggi. Dengan begitu, air hujan tidak semua tertampung di sungai, melainkan terserap ke dalam tanah.

"Kalau curah hujan di Jakarta tinggi, maka dimasukkan ke dalam tanah," ujarnya.

Saat kampanye, Anies mengatakan persoalan banjir yang melanda Jakarta tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu solusi. Menurutnya, perlu berbagai pendekatan untuk bisa mengatasi persoalan yang berlangsung setiap musim penghujan ini.

"Jadi ada yang harus dibereskan dengan penambahan situ. Ada yang harus dibereskan dengan vertical drainage. Ada yang harus dibereskan dengan pengerukan. Jadi tidak satu solusi untuk seluruh masalah," kata Anies pada Februari 2017 lalu.

Solusi pertama yang ditawarkannya adalah dengan pengendalian air yang turun melalui sumur resapan atau drainase vertikal. Solusi kedua, penampungan air melalui situ atau waduk dan membenahi penyerapan di daerah hulu.

Sumber :Portal Islam 

Read More

Fahri Hamzah Bongkar PERSEKONGKOLAN SEMPURNA NAZARUDIN DAN KPK

Fahri Hamzah Bongkar PERSEKONGKOLAN SEMPURNA NAZARUDIN DAN KPK

(link dokumen lampiran lengkap tulisan ini ada di bagian bawah dan bisa diunduh)

by @Fahrihamzah

Penipuan!
Kebohongan publik!
Skandal korupsi terbesar dalam sejarah !

Saya sajikan beberapa slide awal yang sudah banyak beredar supaya publik jangan mau ditipu oleh persekongkolan @KPK_RI dengan Nazarudin. Ini adalah persekongkolan untuk melindungi kejahatan di kedua belah pihak.

Kita tidak boleh lupa dengan pohon korupsi Nazaruddin karena seharusnya dialah yang menjadi awal persoalan tetapi oleh @KPK_RI nazar diselamatkan untuk kepentingan persekongkolan dan kebohongan drama korupsi selama ini. (link pohon korupsi Nazaruddin: https://img42.com/O1DsI+)

Jangan lupa, Nazar bukan pengusaha tapi dia anggota DPR dari partai berkuasa. Maka lihat proyeknya luar biasa.

Lihat saja daftar proyeknya. Kok bisa orang kayak begini justru dilindungi dan dibebaskan @KPK_RI atas alasan berjasa?

Ini rekap total proyek Nazaruddin yang sekarang dalam perlindungan. Dari 162 proyek yang diproses hanya 6 dan nazar hanya dituntut di 2 proyek. 4 proyek dituntut tanpa nazar sebagai tersangka tapi sopir, OB, staf dll supaya bungkam.

Lihat betapa saktinya nazar. Kasus begitu banyak tapi dia dijerat begitu sedikit. Sekarang sudah bebas luar biasa. Mantan presiden PKS LHI tidak terima suap dijerat 18 tahun. Nazar sudah bebas LHI bebas 2032 jika tanpa remisi.

Beginilah harta2 Nazaruddin disimpan. Sebagian juga dimiliki bersama oleh oknum penegak hukum sebagai bagian dari kerjasama.

Harta Nazaruddin meledak sejak dia menjadi bagian dari partai berkuasa. Ia menggunakan segala kuasa untuk menambah harta. Tiba2 dia bebas oleh @KPK_RI lalu apa yg disebut Grand Corruption yg digemborkan KPK?

Tidak saja itu, Nazar dan KPK juga mengorbankan anak buahnya Nazar demi memperlancar persekongkolan mereka. Ini memang gila!

Anak2 muda mudi miskin ini mendekam di penjara tanpa masa depan sementara bos-nya sebentar lagi keluar sebagai orang kaya dan @KPK_RI menganggapnya pahlawan yang berjasa.

Demi membela para Korban NazarKPK data ini kita sampaikan kembali untuk Melawan Lupa bahwa persekongkolan membebaskan nazar adalah skandal besar di negara kita.

Inilah Nazar sang Pahlawan KPK yang justru akan dibebaskan padahal memiliki begitu banyak perkara.

Dari penjara nazar tetap mengoperasikan bisnisnya karena seluruh hartanya dijaga oknum @KPK_RI yang kini tidak kena TPPU. Kok bisa? Ini semua persekongkolan sempurna.

Begitu keluar penjara nazar langsung jadi orang kaya. Kepada seorang narapidana dia pernah berkata, “bang, nanti keluar penjara kita beli partai dan berkuasa lagi”. Hebat kan?

Inilah data sementara yang pernah dibuka dalam Pansus Angket KPK. Semoga kita Melawan Lupa dan tetap waspada karena @KPK_RI dan nazar sedang menipu bangsa Indonesia. Hanya satu kata, Lawan !

Link dokumen: https://drive.google.com/drive/folders/1IUhmW6_y3pAz7-Lah6nvb3Dj2q_UIad4

*Dari Twitter @Fahrihamzah 8/2/2018

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

Tanggapi Pidato Jokowi, Gerindra BERANG: Jokowi Rela Kekayaan Alam Kita Diambil Asing!

Tanggapi Pidato Jokowi, Gerindra BERANG: Jokowi Rela Kekayaan Alam Kita Diambil Asing!

10Berita, Pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebutkan bahwa Indonesia tak perlu bangga dengan kekayaan alam telah mengabaikan pasal 33 UUD 45. Pernyataan itu sekaligus bukti bahwa ketidakpedulian Jokowi pada Sumber Daya Alam (SDA) yang mengakibatkan SDA Indonesia sangat mudah dikuasai asing.

Padahal, dengan bangga pada kekayaan alam maka anak negeri akan menjaganya bukan bermalasan sebagaimana tuduhan Jokowi dalam argumennya tersebut. Hal itu disampaikan, Politikus Gerindra DPD DKI Jakarta, Bastian P Simanjuntak melalui rilis yang diterima Swamedium, Rabu 7 Februari 2018.

Pernyataan yang disampaikan Presiden Jokowi itu disampaikan saat memberi arahan di acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa, 6 Februari 2018 itu.

“Pernyataan tersebut sangatlah melukai hati rakyat Indonesia, ketika mensyukuri SDA tentu saja dengan menjaganya dari tangan korporasi asing yang hanya mengeksploitasi SDA kita,” ujar Bastian.

Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) itu juga mengatakan, pernyataan Jokowi juga tidak didasari data valid, mengapa? Orang Jepang, Korea, China, Singapura, dan Malaysia bangga dengan negeri dan tanah airnya karena mereka sendiri yang punya dan menguasai bumi, air, dan segala isinya yang dinikmati oleh rakyatnya sendiri.

“Sementara SDA kita umumnya dikuasai asing, mengutip pernyataan Mochtar Naim, bahwa 95 persen penduduk asli (pribumi) hanya menikmati 5 persen ekonomi sementara 5 persen yang umumnya non-pribumi malah menguasai 95 persen kekayaan ekonomi negeri ini, dari hulu sampai ke muara, di darat, laut, dan bahkan udara di negara kepulauan terbesar di dunia ini,” papar Bastian.

Karena itu, Bastian menilai, pernyataan Jokowi sekaligus menasbihkan dirinya sebagai penganut paham neoliberal dan tidak menjunjung tinggi konstitusi. Barangkali, lanjut dia, jika yang menyatakan hal itu adalah rakyat atau sebuah organisasi akan dianggap makar, namun karena yang menyatakan demikian Presiden maka tidak dianggap makar.

Kita semua tahu bahwa SDA kita secara de jure, SDA adalah milik Indonesia akan tetapi secara de facto dikuasai kapitalis mancanegara dan konglomerat nonpribumi yang sudah mencengkamkan kukunya sejak dulu,” ujar Bastian.

Dia pun mengambil contoh seperti blok migas, dari total ratusan blok migas yang ada, sekitar 70 persen sudah dikuasai dan dikelola oleh kontraktor asing.

“Belum lagi PGN (Perusahaan Gas Negara) yang saat ini 43 persen dikuasai asing, itu belum ditambah utang PGN pada swasta, sehingga bila diakumulasikan dengan utang maka swasta dan Asing menguasai 84 persen PGN,” beber Bastian.

Menurut Bastian, Jokowi tampak menutup mata dan telinga, negara-negara maju bukan hanya SDM yang hebat akan tetapi mereka jelas bangga dengan SDA nya sehingga pengelola dari luar harus patuh pada regulasi yang mereka buat bukan seperti Indonesia.

Karenanya, realitas itu yang ditutupi Jokowi sehingga mengarahkan kita untuk tidak bangga pada kekayaan alam Indonesia. Harus diingat, amanat pasal 33 UUD 45 “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

“Jelas Jokowi telah melenceng dari konstitusi sekaligus rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Sumber: SwaMedium

Read More

TERUNGKAP, "85% Kader PDIP Adalah PKI" Itu Pernyataan Kadernya Sendiri

TERUNGKAP,  "85% Kader PDIP Adalah PKI" Itu Pernyataan Kadernya Sendiri

10Berita, Penasihat Hukum Ustazd Alfian Tanjung, Ismar Syafrudin membantah pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, ia menegaskan kliennya mengatakan bahwa ada 85 persen kader PDIP adalah PKI berasal dari pengakuan kader PDIP itu sendiri.

Pasalnya Kata Ismar, fakta yang ada selama ini sudah diketahui secara umum adalah PDIP sudah mengirim kadernya studi banding ke PKC Cina sudah masuk pada angkatan ke 3 era Eva Sundari.

Fakta berikutnya lanjut Ismar, Pertemuan Rike Diah Pitaloka dengan eks PKI di Banyuwani dengan tema “Temu Kangen” serta buku Ribka tentang bangga menjadi anak PKI dan kader PDIP sebanyak 15 Juta dari PKI (siaran lativi tahun 2002 red).

“Sehinga terdakwa berani menyatakan 85% kader PDIP adalah PKI karena hal itu adalah pernyataan Ribka itu sendiri, apa sudah melakukan tindakan sanksi terhadap kadernya tersebut? ”, ujar Ismar saat dihubungi abadikini.com, Rabu (7/2/2018) malam.

Ia menambahkan, Ribka juga diduga pernah mengatakan bahwa ada 15 juta orang PKI mendukung PDIP pada pemilu 2014 lalu.

“Bahwa 15 juta PKI mendukung PDIP dan hasil suara yang diraih PDIP pada pemilu 2014 adalah 20 jutaan, berarti angka 85% tersebut adalah dari pernyataan kader PDIP sendiri”, tambahnya.

Sebelumnya Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menyatakan bahwa ujaran Alfian yang menyebut 85 persen anggota PDIP di twitter adalah PKI telah merugikan citra partai dan berakibat kekalahan PDIP di beberapa ajang Pilkada.

“Fakta yang saya dapatkan dalam cuitan yang bersangkutan di twitter bahwa 85% anggota PDIP adalah PKI, saya keberatan cuitan Alfian tersebut. Partai kami jelas keberatan dengan tegas,” ucap Hasto dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 7 Februari 2018. 

Sumber : [nusa], Dakwah media 

Read More

Jangan Tuduh Ulama Bersalah, Walau Dipenjara atau Dibunuh!

Jangan Tuduh Ulama Bersalah, Walau Dipenjara atau Dibunuh!

IMAM SYAFI’IE
Tangan dan kakinya dirantai lalu dibawa menghadap pemerintah dan hampir-hampir dipancung karena dituduh Syiah dan pemecah-belah masyarakat.

IMAM HANAFI
Ditangkap, dipenjara, dicambuk, disiksa dan dipaksa minum racun oleh pemerintah lalu meninggal dunia karena tidak setuju dengan dasar-dasar pemerintah.

IMAM MALIKI
Dicambuk dengan cemeti lebih kurang 70 kali sepanjang hayatnya oleh pemerintah kerana sering mengeluarkan kenyataan yang bertentangan dengan kehendak pemerintah.

IMAM HAMBALI
Dipenjara oleh pemerintah dan dirotan belakangnya hingga hampir terlucut kainnya kerana mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan kehendak pemerintah. Pemerintah menganggap mereka lebih betul daripada ulama.

SUFYAN AT TSAURI
Seorang wali Allah yang termasyhur. Ditangkap tanpa bicara karena berani menegur kesalahan khalifah dan dihukum gantung tetapi sewaktu hukuman hendak dijalankan kilat dan petir menyambar pemerintah dan menteri-menterinya lalu mereka mati tertimbun tanah.

SAID BIN JUBAIR
Seorang wali Allah yang dikasihi harimau. Dibunuh karena didakwa memecah-belahkan masyarakat, menentang kerajaan dan berkomplot untuk menjatuhkan pemerintah.

ABU YAZID AL-BUSTAMI
Wali Allah yang terkenal dengan pelbagai karamah. Dituduh sesat karena ilmu agamanya lebih tinggi daripada pemerintah. Dihukum pancung oleh pemerintah tetapi tiada siapa pun yang berhasil memancungnya.

ABUL HUSIN AN-NURI
Wali Allah yang mampu menundukkan api. Ditangkap dan hampir dihukum karena dia menentang tindakan pemerintah yang membenarkan minuman arak berleluasa dalam negara.

IMAM NAWAWI
Hampir-hampir dipukul dan telah dibuang negara oleh pemerintah karena menegur tindakan pemerintah menyalahgunakan uang rakyat. Juga seorang wali Allah yang terkenal sepanjang zaman.

Subhanallah Allahu Akbar La haula wala quwwata illa billah….

قل الحق ولو كان مرا

Katakanlah yang haq walaupun pahit

Semoga kita diberikan keistiqomahan dalam menegakkan yang haq, dan senantiasa mampu mengikuti ulama ulama yang istiqomah dalam berjuang Aamiin…

Ulama Warosatul Anbiya’

Sumber : Eramuslim 

Read More