OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Senin, 04 Juni 2018

Jokowi Harus Jelaskan, Hutang Rp.7000 Triliun bukan Untuk Infrastruktur

Jokowi Harus Jelaskan, Hutang Rp.7000 Triliun bukan Untuk Infrastruktur




10Berita, JAKARTA  - Selama ini pemerintah dan Presiden Jokowi amat berbangga atas raihan pembanguna infrasturktur di Indonesia.

Akan tetapi, capaian tersebut tidak dinarasikan dengan benar, pengamat Ekonomi Faisal Basri mengkritik penggunaan utang luar negeri pemerintah yang selama ini dinarasikan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Padahal, menurut data yang ia kumpulkan, utang luar negeri paling banyak digunakan untuk belanja pegawai.

proyeksi belanja pegawai pada 2018 adalah sebesar Rp 366 triliun, atau naik 28% sejak 2014


Sementara infrastruktur, yang masuk dalam kategori capital, berada di urutan ketiga yakni sebesar Rp 204 triliun atau naik 36% sejak 2014.

"Infrastruktur itu paling banyak dibiayai dari utang BUMN, yang tidak masuk dalam kategori utang yang direncanakan," katanya di Kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta, Selasa (3/4).

Ternyata Infrastruktur dibiayai BUMN

Proyek-proyek besar, menurutnya, kebanyakan dilakukan dengan penugasan kepada BUMN. Sebagian kecil dimodali dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan selebihnya BUMN disuruh mencari dana sendiri.

"Beberapa BUMN pontang-panting membiayai proyek-proyek pemerintah pusat dengan dana sendiri sehingga kesulitan cash flow, mengeluarkan obligasi, dan pinjaman komersial dari bank. Selanjutnya, BUMN menekan pihak lain dengan berbagai cara," katanya.

Sementara pengeluaran modal untuk sosial malah menurun sebesar 44% sejak tahun 2014. Proyeksi expenditure untuk sektor ini adalah sebesar Rp 81 triliun pada 2018.

"Kita termasuk negara dengansocial safetiness terburuk se-Asia Pasifik," katanya.


Data Bank Indonesia hingga akhir Januari 2018 menunjukkan utang luar negeri Indonesia meningkat 10,3% (year on year/yoy) menjadi USD 357,5 miliar atau sekitar Rp 4.915 triliun (kurs: Rp 13.750). Rinciannya, Rp 2.521 triliun utang pemerintah dan Rp 2.394 triliun utang swasta.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Riza Annisa Pujarama mengungkapkan, utang luar negeri Indonesia terus mengalami kenaikan cukup signifikan.

Bahkan Riza mengatakan, hingga saat ini utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp 7.000 triliun, jumlah tersebut merupakan total utang pemerintah dan swasta.


Dari sisi Pemerintah, utang tersebut digunakan dalam rangka menambal defisit anggaran pemerintah. Sementara  utang swasta dilakukan oleh korporasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018 bulan Februari menembus angka Rp 4.034,8 triliun dan pada APBN 2018 mencapai Rp 4.772 triliun," ujarnya Riza saat diskusi dengan media di Kantor INDEF, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga akhir Februari 2018, utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan SBN yang mencapai Rp 3.257,26 triliun atau 80,73 persen dari total utang pemerintah.

Penerbitan SBN sekitar Rp 2.359,47 triliun atau 62,62 persen diterbitkan dalam denominasi rupiah serta dalam denominasi valas sebesar Rp 897,78 triliun atau 18,11 persen.

Sementara untuk utang luar negeri swasta tahun 2017 telah tembus sebesar USD172 miliar atau sekitar Rp 2.322 triliun dengan kurs Rp 13.500 per dollar AS. "Besar kemungkinan belum termasuk semua utang BUMN," kata Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati.

Ekonom senior Institute for Development for Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyoroti utang luar negeri Indonesia yang terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Menurut dia, saat ini pemerintah terlalu mengobral utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang cenderung dikuasai oleh pihak asing dalam mata uang asing.

Dia mengatakan, ada kehawatiran jika kepemilikan SBN didominasi oleh asing, lantaran pemerintah tidak dapat mengendalikan pergerakan pasar. Terlebih disaat pasar mengalami gejolak, dikhawatirkan investor asing keluar dari kepemilikan SBN.

"Kalau saran saya, lebih baik perbanyak utang dengan bank dunia, seperti ADB, Jepang, itu jaminan lebih efektif. Tapi kita enggak bisa merdeka, enggak bisa suka-suka pakai anggaran, enggak bisa cawe-cawe," kata Faisal. [adiva/Pramdia/Erlangga/berbagaisumber/]

Sumber : voa-islam.com

Minggu, 03 Juni 2018

Para Sycophant Istana

Para Sycophant Istana


10Berita,  Ustaz muda dari Jatim, Cak Nur menyatakan Muktar Ali Ngabalin; penjilat. Banyak warganet ngikik mendengar labelisasi ini.

"Penjilat" istilah pejoratif. Kesannya buruk sekali. Nggak ada bocah bercita-cita menjadi penjilat. No one likes "penjilat".

"When things are like hunky dory, every enemy comes in the name of friend, but when things are twisted like turmoil, every friendly enemy shows you their colour," kata penulis Michael Bassey Johnson.

Penjilat sinonim dengan kata asslicker, yes-man, bootlicker, brownnoeser, toady, lickspittle, flatterer, flunky, lackey, spaniel, doormat, stooge, cringer, sucker.

Istilah halusnya; "sycophant".

Punya arti "someone who succumbs to authority, doing whatever authority figures ask and attempting to please them in every possible way" atau "a person who acts obsequiously toward someone important in order to gain advantage".

Memuji overdosis merupakan satu ciri penjilat. "Kiss up, kick down" adalah karakternya. Menjilat ke atas, menindas ke bawah. Ghat's why no body likes penjilat. Mereka berbahaya. Sampah peradaban. Mereka memuja penguasa.

Seperti kata Abu Zeeshan, "A ruler even whem farts, a dedicated devotee smells an aroma of cologne'.

Penulis: Zeng Wei Jian

Kita simak yuk pesan Cak Nur.
Bagus banget..
Saya sependapat banget

Gimana ya bisa nyampe ke cecep bongbong biar ngga pekok lagi dan bisa ngukur diri...
Minimal ngakuin walau cuman dalam hati doankz 😂
Gitu kan bong? hayooo ngakuuu... pic.twitter.com/eS2O86ncdD

— #2019GantiPresiden❤ComeTrue (@SailorDreamer) June 2, 2018


Sumber :Portal Islam 

'Lapak' Pribumi yang direbut TKA

'Lapak' Pribumi yang direbut TKA


Oleh: Tari Ummu Hamzah (Anggota Komunitas Menulis di Revowriter)

Indonesia mengawali peringatan hari buruh pada tangal 1 Mei 1920. Peringatan ini mengikuti Amerika serikat yang terlebih dahulu merayakan hari buruh. Akan tetapi pada era orde lama, hari buruh tidak lagi diperingati.

Saat itu gerakan buruh dicurigai sebagai bagian dari GS30 PKI. Karena isu tersebut, hari buruh tidak lagi diperingati. Saat orde lama berganti menjadi orde baru, pemerintah lebih bersikap terbuka untuk mendengarkan suara rakyat. Sehingga tangal 1 Mei diperingati kembali sebagai hari buruh nasional.

Sejak saat itulah setiap tanggal 1 Mei, para buruh turun kejalan untuk menyuarakan tuntutan mereka. Meminta ketegasan pemerintah untuk melindungi hak-hak para buruh.

Selaras dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini sebanyak 50.000 buruh telah  turun ke jalan, untuk menyuarakan tuntutan mereka. Tidak hanya itu, mereka juga akan mendeklarasikan diri dalam satu wadah organisasi, yang bernama Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, di depan Istana Negara. (Teropongsenayan.com)

Sudah sekian tahun hari buruh diperingati. Tapi nasib buruh tak pernah berubah. Hampir tiap tahun tuntutan yang mereka ajukan sama. Yaitu harga bahan pokok yang murah. BBM turun. Kenaikan gaji . Tahun ini tuntutan itu bertambah. Yaitu  mengurangi  jumlah tenaga kerja asing. Padahal Indonesia bisa mengandalkan rakyatnya sendiri untuk menjadi buruh.

Bicara soal tenaga kerja asing sebenarnya di seluruh dunia, ada tren semakin kaya sebuah negara, semakin tinggi TKA yang digunakan. Negara paling kaya di dunia, lebih banyak menggunakan TKA. Itu  yang dikatakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9  di Jakarta. Senin (23/4/2018), melansir Antara. (Ayobandung.com)

Indonesia sebagai negara berkembang, masih menduduki posisi minim dalam menggunakan tenaga kerja asing. Akan tetapi lama kelamaan mereka akan menggeser lapangan pekerjaan, yang seharusnya menjadi hak warga negara Indonesia. Kita tahu bahwa masyarakat kita juga memiliki  skill yang dibutuhkan dunia kerja.

Meskipun kompetensi antara pribumi dan warga asing dirasa masih jauh, akan tetapi rakyat berhak untuk diutamakan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan. Misalnya saja diberikan pelatihan dan training sebelum atau sesudah memasuki dunia pekerjaan. Sehingga rakyat mampu untuk bersaing dengan tenaga kerja asing.

Kita ambil contoh pekerja asing dari cina. Pekerja dari cina tidak hanya tenaga ahli saja yang datang ke Indonesia, akan tetapi buruh kasar dan tukang masak pun mereka bawa. Padahal yang diijinkan menjadi TKA adalah mereka yang ahli. Tapi pemerintah saat ini memberikan  banyak perlakuan khusus kepada TKA.

Padahal masyarakat kita juga memiliki skill mumpuni dan tenaga ahli yang menempuh pendidikan diluar  negeri. Sungguh tidak adil. Di satu sisi rakyat di negeri ini masih banyak yang tak memiliki pekerjaan, di sisi yang lain negara membuka kran masuknya TKA. Ironis! 

Ditambah lagi pemerintah akan menerbitkan peraturan, untuk mempermudah administrasi TKA. Yang awalnya TKA harus mengulang perizinan kerja selama 6 bulan sekali, kini diperpanjang menjadi 1 tahun sekali. Itupun tidak ada pemeriksaan keahlian dilapangan. Jadi ketika TKA telah mendapat IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Asing), tidak pernah ada pengecekan. Apakah ia benar-benar ahli di lapangan, atau hanya sebagai buruh kasar.

Coba kita bandingkan dengan pekerja kontrak masyarakat kita. Mereka diharuskan bekerja dengan sistem kontrak. Diharuskan mengulang kontrak kerja antara tiap enam bulan atau setahun sekali. Itu pun nasib mereka belum tentu akan dipekerjakan lagi. Jadi mereka tidak memiliki jenjang karir yang hendak dicapai.

Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan posisi buruh di negeri sendiri. Memberikan kejelasan status pekerjaannya. Seperti dihapusnya sistem kerja kontrak. Pengangkatan buruh atau PNS yang sudah lama mengabdi.

Islam dengan segala kesempurnaanya, juga memiliki mekanisme sistem kerja. Dalam Islam pekerja adalah orang yang bekerja dengan upah tertentu. Baik yang memperkerjakan adalah perseorangan atau negara. Pekerja juga layak mendapatkan hak dan perlakuan sesuai hukum pekerja.

Kita ambil contoh kepemimpinan Muhammad Al-Fatih. Beliau memperkerjakan seorang insinyur pembuat senjata, yang berkebangsaan Hungaria. Namanya adalah Orban. Orban sendirilah yang mendatangi Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menawarkan ketrampilannya, sebagai ahli pembuat senjata . Beliau menggaji Orban 4x lipat dari gaji dia sebelumnya, karena ketrampilan Orban yang luar biasa, patut mendapatkan upah yang besar.

Sultan Muhammad Al-Fatih memperkerjakan Orban untuk membuat meriam yang akan dikenang dalam sejarah, sebagai meriam yg mampu menjebol tembok konstantinopel. Orban sendirilah yang merancang struktur pembuatan senjata, sedangkan yang membantu untuk melebur besi dan baja adalah kaum muslimin.

Disini menunjukkan bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih memperkerjakan Orban saja, sebagai tenaga ahli. Tidak lantas menyuruh Orban mencari pegawai didalam negerinya. Karena Sultan sendiri memiliki pasukan yang mampu untuk dipekerjakan. Mengutamakan rakyat sendiri daripada harus mencari tenaga kerja yang sama kebangsaannya dengan Orban.

Islam tidak hanya agama ritual atau akhlak saja. Islam adalah agama paripurna, yang mampu menyelesaikan  problematika kehidupan manusia. Tak terkecuali urusan pekerja. Karena sejatinya rakyat berhak mendapat keadilan dalam dunia kerja. Kemudahan dalam lapangan pekerjaan. Dimudahkan dalam hal administrasi. Serta mendapat perlindungan akan hak-hak rakyat sebagai objek pekerja. Wallahu a'lam bishowab. [syahid/]

Sumber :voa-islam.com

Diguyur Bank Dunia Rp 4 Triliun, Pemerintah Utang Lagi

Diguyur Bank Dunia Rp 4 Triliun, Pemerintah Utang Lagi

10Berita – Meski terus-terusan dikritik, hasrat pemerintah untuk berutang tak surut. Terbaru, pemerintah akan mendapat pinjaman sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 4,2 triliun dari Bank Dunia. Utang tersebut rencananya untuk membangun sektor pariwisata. Ya Allah, utang lagi.. utang lagi..

Kepastian pemerintah mendapat pinjaman disampaikan Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Rodrigo Chaves dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, kemarin. Chaves mengatakan, Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia sudah menyetujui pinjaman 300 juta dolar AS yang diajukan pemerintah. Utang rencananya digunakan untuk meningkatkan prasarana dan layanan dasar yang relevan dengan pariwisata, memperkuat hubungan ekonomi lokal dengan pariwisata dan menarik investasi swasta.

Kata dia, lebih dari 2,8 juta penduduk Indonesia akan mendapat manfaat dari jalan dan akses ke layanan dasar yang lebih baik dari pengembangan sektor pariwisata. “Jika direncanakan dan dikelola dengan baik, pariwisata dapat menghasilkan lapangan kerja yang besar dan melipatgandakan pendapatan. Infrastruktur dasar yang lebih baik dan belanja oleh para pengunjung dapat menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan untuk pemerataan kemakmuran,” ujar Chaves.

Menurutnya, bantuan pembiayaan dapat mendukung pembangunan infrastruktur terpadu di kawasan pariwisata nasional. Investasi proyek pariwisata ini akan dimulai di tiga tujuan utama yaitu Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat, segitiga Borobudur-Yogyakarta-Prambanan di Jawa dan Danau Toba di Sumatera Utara. Pengembangan kawasan di ketiga destinasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengunjung tahunan menjadi 27,3 juta pada 2041 atau naik signifikan dari 15,3 juta pengunjung pada 2015. Selain itu, belanja wisatawan tahunan juga diperkirakan meningkat, menjadi 3,3 miliar dolar AS pada 2041 dari sebelumnya 1,2 miliar dolar AS pada 2015. 

Investasi swasta di bidang pariwisata juga diperkirakan meningkat lebih dari 13 kali lipat, menjadi 421 juta dolar AS. Berbagai manfaat tambahan dari proyek ini termasuk peningkatan akses ke sumber air bersih, layanan pengumpulan limbah padat berkelanjutan dan perbaikan sanitasi yang dapat menguntungkan lebih dari 2,8 juta orang.

Proyek ini juga akan berusaha memperbaiki manajemen aset alam dan budaya, yang sangat penting bagi pertumbuhan sektor pariwisata.

Sementara, investasi dalam sumber daya manusia akan memberikan kepastian kepada masyarakat lokal agar dapat memperoleh manfaat jangka panjang dari peningkatan kinerja sektor pariwisata. “Proyek ini akan membantu meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah serta memobilisasi sumber daya menuju tujuan bersama yang berlandaskan rencana induk pariwisata terpadu yang disiapkan untuk setiap tujuan,” tambah World Bank Senior Private Sector Specialist Bertine Kamphuis.

Meski utang nambah, pendukung pemerintah membela dan meminta rakyat tidak khawatir dan curiga. Wakil Ketua Umum Partai Hanura Yus Usman Sumanegara mengatakan, dalam empat tahun terakhir rasio utang terhadap PDB masih cukup ideal, ada peningatakan sedikit dari tahun 2014-2017 tapi tetap di bawah 30 persen. Kalau mengacu pada UU Keuangan Negara, itu masih ideal, karena UU mengatur maksimal 60 persen. “Artinya, likuidas keuangan negara cukup bagus,” katanya, kemarin.

Menurut Yus, rasio ini masih sangat ideal, artinya kemampuan keuangan negara membayar pokok dan bunganya masih cukup bagus. Tapi namaya utang kalau digunakan untuk membiayai investasi tidak seperti membalikkan telapak tangan, perlu waktu dan proses. Contoh pembangunan MRT, satu dua tahun baru selesai. Tapi begitu selesai nilai aset negara dan keuangan negara pasti akan bertambah. 

“Yang perlu kita lihat, utang yang besar itu tidak mengganggu keberlangsungan fiskal. Karena itu pengelolaan utang harus akuntabel dan transparan. Bila perlu tiap tahun dicek benar nggak dimanfatkan untuk investasi yang dapat meningkatkan nilai keuangan negara. Jangan sampai terjadi distorsi, masuk ke kantong-kantong yang tak seharusnya. Itu yang bahaya,” jelasnya.

Namun, pengamat ekonomi dari UI Faisal Basri sebelumnya mewanti-wanti pemerintah hati-hati mengelola utang. Utang pemerintah saat ini Rp 4.180 triliun atau sekitar 29 persen dari produk domestik bruto. Menurutnya, utang pemerintah saat ini memang rawan karena bentuknya sebagian besar adalah obligasi yang 50 persen dipegang asing. Mayoritas obligasi yang dipegang asing ini membuat kedaulatan pemerintah atas ekonominya berkurang. Selain itu, Indonesia akan sangat terpengaruh oleh kondisi keuangan global. ()

Sumber : rmol

GEGER! Kembali Berulah, PSI Kena SLEDDING Politisi Senior Priyo Budi Santoso

GEGER! Kembali Berulah, PSI Kena SLEDDING Politisi Senior Priyo Budi Santoso


10Berita, Ketua Umum Generasi Muda Berkarya (GMB) Raden Andreas Nandiwardhana mengecam keras video yang diunggah oleh Partai Solideritas Indonesia (PSI). Video tersebut menunjukkan sejumlah cuplikan yang dinilai menyudutkan Presiden ke-2 RI Soeharto dan keluarga besarnya.

"Kami selaku GMB akan melawan setiap kelompok yang menggangu marwah keluarga Cendana. Secara tidak langsung video yang diunggah PSI itu sangat memfitnah dan menyudutkan keluarga Cendana," ujar Andre seperti dilansir dari JawaPos.com, Sabtu 2 Juni 2018.

Pernyataan Andre diperkuat pernyataan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso. Priyo mengingatkan PSI agar tidak arogan sekalipun sebagai partai pendukung pemerintah. Apalagi dengan menyebarkan video dan menjelek-jelekkan orang lain.

Mantan politisi Partai Golkar ini merasa, selama ini pihaknya sudah tenggang rasa terhadap pemerintahan saat ini. Karena itu mereka tidak pernah ikut-ikutan menyerang atau meramaikan tagar #2019GantiPresiden

“Tapi tingkah polah sombong dari PSI yang memuja-muja Jokowi setinggi langit dengan menista keluarga Soeharto telah cukup beri kesimpulan: kami akan kembali berhitung ulang dengan sikap politik yang lebih jelas,” kata Priyo, Ahad 3 Juni 2018 seperti dilansir dari Poskotanews.

Seperti diketahui, Partai Solidaritas beberapa waktu lalu mengunggah beberapa video dengan tagar #98MeiJanganLagi.

— #PSInomor11 (@psi_id) May 4, 2018


— #PSInomor11 (@psi_id) May 4, 2018

— #PSInomor11 (@psi_id) May 6, 2018


BISNIS KELUARGA CENDANA

Belakangan, Orde Baru juga diwarnai tingkah-polah bisnis anak-anak Soeharto. Ini cuplikan cerita yang pernah menghebohkan itu.. #PSI #PSI11 #SamaSama #Mei98JanganLagi pic.twitter.com/PFqsbovOXF — #PSInomor11 (@psi_id) May 14, 2018


— #PSInomor11 (@psi_id) May 15, 2018

— #PSInomor11 (@psi_id) May 15, 2018

— #PSInomor11 (@psi_id) May 22, 2018


Sumber :Portal Islam 

Drajad Wibowo Ungkap Kepentingan di Balik Pertemuan Amien Rais dan Prabowo Subianto dengan Habib Rizieq Shihab

Drajad Wibowo Ungkap Kepentingan di Balik Pertemuan Amien Rais dan Prabowo Subianto dengan Habib Rizieq Shihab

10Berita, JAKARTA – Dalam perjalanan umrah, Amien Rais dan Prabowo Subianto bertemu dengan Habib Rizieq Shihab (HRS) di Mekkah, Arab Saudi. Dradjad Wibowo, anggota Dewan Kehormatan PAN, mengungkapkan soal pertemuan tersebut.

Dradjad mengatakan orang sering melihat politik hanya dari sisi kepentingan.

“Saya tidak menafikan itu. Siapa manusia yang hidup tanpa kepentingan?” kata ekonom INDEF ini.

Drajat menambahkan, bahwa menegakkan ajaran Islam itu juga kepentingan bagi muslim. Membangun Indonesia yang adil, mengayomi seluruh rakyat, menyejahterakan seluruh rakyat bukan hanya konglomerat, membuat Indonesia jauh dari maksiat, itu juga kepentingan.

“Dan saya melihat, itulah kepentingan pak Amien, mas Bowo dan Habib Rizieq yang mengerucut dalam pertemuan kemarin,” papar Dradjad.

Drajad yakin, pertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, pendiri PAN  Amien Rais, dan Habib Rizieq akan membawa efek politik yang signifikan. Menurut Drajad, akan ada tindak-lanjut dalam real-politik Indonesia.

“Hemat saya, pertemuan pak Amien, mas Bowo dan Habib Rizieq semakin mempererat kekariban antar mereka. Bagaimana nanti tindak lanjutnya dalam realpolitik Indonesia? Sementara ini saya belum bisa bercerita terlalu jauh,” kata Dradjad, Ahad (3/6/2018).

Sebelumnya, Amien Rais, Prabowo Subianto dan Habib Rizieq bersilaturahim di kediaman Habib Rizieq. Lokasinya sekitar 15 menit dari Masjidil Haram. Silaturahim ini dilakukan saat Amien dan Prabowo melakukan ibadah umrah.

Dari silaturahim ini, Amien Rais, Prabowo Subianto dan Habib Rizieq sepakat bahwa umat Islam dan anak bangsa Indonesia yang peduli terhadap situasi negara Indonesia, perlu lebih intensif bersilaturahim.  Perlu merapatkan barisan. Karena, pemilu legislatif dan Pilpres 2019 nanti adalah pilpres yang sangat menentukan masa depan Indonesia.

Terkait dengan posisi kedua tokoh politik itu saat ini, Dradjad mengatakan kalau Amien Rais dan Prabowo sudah kembali fokus ibadah dengan rombongan masing-masing. Amien dan rombongan tetap di Makkah melanjutkan ibadah di Masjidil Haram.

“Saya belum tahu apa agenda mas Prabowo hari ini. Bisa masih di Makkah, bisa juga bergeser ke Madinah,” ungkapnya. []

Sumber : Republika.co.id

Subhanallah, Pemuda Palestina Panjat Tembok Pemisah Israel Demi untuk Beribadah di Masjid Al-Aqsa

Subhanallah, Pemuda Palestina Panjat Tembok Pemisah Israel Demi untuk Beribadah di Masjid Al-Aqsa


10Berita, TEPI BARAT, PALESTINA - Puluhan pemuda Palestina memanjat tembok pemisah Apartheid dengan tangga kayu untuk mencapai Masjid Al Aqsa untuk beribadah setelah pengetatan langkah-langkah keamanan Israel dan penghalang militer antara Tepi Barat dan Yerusalem dan melarang semua jamaah laki-laki di bawah usia empat puluh tahun.

Sangat sering, orang-orang muda yang memanjat tembok atau melewati celah-celah, menjadi sasaran serangan oleh tentara Israel. Banyak yang jatuh dalam upaya tersebut dan menderita patah tulang dan memar.

Tidak terpengaruh, mereka mengambil semua risiko cedera dan serangan untuk dapat beribadah di masjid suci ketiga Islam tersebut.

Pada hari Jum'at (1/6/2018), pos pemeriksaan Qalandiya antara Ramallah dan Yerusalem, seperti pos pemeriksaan lainnya, menyaksikan krisis besar ketika ribuan jamaah laki-laki berusaha mencapai Yerusalem.

Iyad Kamil, 36, mengatakan dia dicegah memasuki kota untuk sholat Jum'at. Dia menambahkan: “Mereka berbicara tentang fasilitas untuk jamaah. Dimana mereka (fasilitas-fasilitas itu)? Kami dilarang untuk shalat dan mereka meminta izin khusus, yang sebagian besar ditolak pada saat mengajukan permintaan kepada otoritas Israel dengan dalih larangan keamanan.

"Dia menunjukkan bahwa" pendudukan ini berusaha untuk mengendalikan kota dengan segala cara, tetapi kami tidak akan pernah menyerah, dan kami akan berhasil shalat di Al Aqsa, meskipun ada hambatan militer. ”

Salah satu prajurit di pos pemeriksaan berdebat dengan beberapa pemuda meminta mereka pergi. Seorang pria berusia 20 tahun berteriak kepadanya: “Hambatan Anda tidak akan menghalangi kami mencapai Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa. Ada cara lain yang mengarah ke Yerusalem, dengan memanjat Dinding Apartheid dan melewati itu, ”katanya. (st/MeMo)

Sumber :Voa-islam.com 

"Saya Tak Ingin Seperti Nenek Dipasung Karena Mau Mualaf"

"Saya Tak Ingin Seperti Nenek Dipasung Karena Mau Mualaf"


10Berita, Penggagas Mualaf Center Steven Indra Wibowo mendapatkan sebuah pesan WhatsApp. Dari seseorang yang mengisahkan dirinya ingin mualaf. Steven menunjukkan pesan pada Jumat (1/6/2018).

Berikut pesannya yang ditulis ulang BersamaDakwah.net:

"Malam Ustaz. Saya mau mualaf. Tapi keinginan mualaf ditolak orangtua saya. Sampai saya mau dilarikan ke kampung.

Saya dikira kemasukan setan sama bapak dan ibu saya.

Saya mendapat hidayah terbangun di saat sholat Subuh dan seluruh badan saya menggigil bergetar.

Saya nggak bisa ungkapin. Nggak bisa gambarin.  Apa yang saya rasakan saat itu. Hati saya damai dan tenang. Saya nangis haru mendengar azan.

Sebelumnya memang saya tertarik dengan Islam. Sampai saya mencari tahu tentang Islam dan saya yakin Islam itu benar. Agama yang indah.

Saya menyampaikan keputusan saya untuk memeluk Islam secara baik-baik kepada kedua orangtua saya.

Awalnya mereka nerima-nerima saja. Bahkan saya sudah belajar berpuasa. Saya berpuasa dan sahur seperti biasanya. Nggak pernah ditanya-tanya karena awalnya memang mereka menerima.

Tapi semalam saya bingung.
Jadi beberapa hari lalu saya cek dokter dan dokter mengatakan saya kena infeksi saluran kemih.

Saya disaranin teman saya yang bidan untuk minum campuran air hangat dan cuka apel. Rutin saya minum setiap hari.
Tapi semalam setelah berbuka puasa di luar rumah, saya pulang ke rumah. Pas saya mau buka campuran air dan cuka apel itu saya mendapati leming-leming dan bau minyak babi. Bahkan di pembersih wajah saya pun dicampur mama dengan minyak babi. Dinding kamar saya diolesi minyak babi. Gagang pintu kamar saya juga saya dapati berminyak dan berleming.

Mama ternyata masih mengira saya masih kemasukan setan. Saya sedih, saya kecewa dengan perbuatan mama saya. Kenapa beliau yang awalnya seperti sudah menerima keputusan saya malah sekarang melakukan hal ini kepada saya. Kemudian saya dilarang puasa dan dikurung.

Hape saya ditahan. Motor saya juga ditahan.

Saya takut kejadian nenek saya yang mau mualaf dulu terulang. Beliau dibawa pulang dan dipasung.

Saya sedang kabur dari rumah. Saya dikira kemasukan setan oleh ibu saya.

Saya sudah dikepung dengan orang-orang ibu bapak saya.

Saya mau terbang ke Jakarta besok sekitar jam 11 penerbangan saya.

Saya mau bersyahadat. Saya lewat bandara yang ada di ***** agar tidak diketahui keluarga saya.

Saya share ini agar ustaz bisa share ke teman-teman mualaf. Dan saya minta didoakan."
---
Sang pengirim pesan kini telah mualaf dan mengucapkan kalimat syahadat.

"Alhamdulillah atas izin Allah, akhirnya Sarah Oktavia bersyahadat setelah rentetan panjang drama keluarga yang harus dia hadapi, chat dari dia bisa dibaca. Setelah beranjak dari kota ke kota lain, melalui 15 jam perjalanan darat akhirnya Allah izinkan dia ke Jakarta dan langsung menuju ke tempat sekretaris MCI ko Stevanus Hendry di Cengkareng untuk bersyahadat, disaksikan karyawan pabrik kardus milik ko Hendry," ungkap Steven.

Sumber : bersamadakwah.net

3 KORUPSI BESAR (E-KTP, BLBI, Century) Tak Ada PKS.. Tetap Saja, Partai Koruptor itu ya.. PKS, Gitu Prof?!

3 KORUPSI BESAR (E-KTP, BLBI, Century) Tak Ada PKS.. Tetap Saja, Partai Koruptor itu ya.. PKS, Gitu Prof?!


10Berita, Ada 3 Kasus Korupsi Besar yang terjadi Republik ini:
1. Kasus BLBI
2. Kasus Century
3. Kasus E-KTP

Di ke-3 kasus besar korupsi itu tidak ada satupun tersangkut kader dari PKS.

Tetap Saja, Partai Koruptor itu ya.. PKS! Ya kan prof @mohmahfudmd 😃

Kalian mau bilang apapun, tetap saja Partai Koruptor itu ya PKS, harus PKS. Alias Partai Keadilan Sejahtera. Mereka punya banyak alasan yang meski keluar realitas dan jauh dari kebenaran, yang penting berhasil menjadi pembenaran…

Sejak berdirinya tahun 1998 dengan nama Partai Keadilan lalu berubah menjadi PKS, ternyata partai ini adalah (meniru gaya sang Prof) penghasil 4 Koruptor (KPK Watch *Update Maret 2014).


Artinya jika dirata-rata Partai ini ternyata menghasilkan koruptor 1 orang setiap 5 tahun. Bandingkan periode yang sama kasus korupsi yang dilakukan kader PDIP dengan 157 kasus yang artinya 39 orang setiap 5 tahun, atau sekitar hampir 8 orang pertahun.

TAPI.. Tetap Saja, Partai Koruptor itu ya… PKS!

Ada 3 Korupsi besar yang pernah menghebohkan jagad perkorupsian di Indonesia. Pertama, kasus Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan nilai kerugian negara 4,6 Trilyun (BPK). Kedua, kasus Century dengan kerugian negara 6,7 Trilyun (BPK). Ketiga korupsi E-KTP dengan kerugian negara sebesar 2,3 Trilyun (KPK). Dan di ke-3 kasus besar korupsi itu tidak ada satupun tersangkut kader dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

TAPI.. Tetap Saja, Partai Koruptor itu ya… PKS!

Ada lagi kasus-kasus korupsi berjamaah, korupsi yang melibatkan banyak orang, bahkan ada korupsi yang hanya satu geng Partai saja. Seperti kasus Hambalang yang didominasi kader Partai Demokrat. Kasus Suap Gubernur BI dengan 10 tersangka dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan 6 orang tersangka dari Partai Golkar. Alhamdulillah… Tidak ada korupsi berjamaah yang tersangkanya “Gerombolan PKS”.

TAPI.. Tetap Saja, Partai Koruptor itu ya… PKS!

Sampai saat ini, setiap waktu koruptor terus bertambah. Tersangkanya terus ditangkapi KPK. Dalam tahun 2018 saja ada beberapa Kepala Daerah yang ditangkap KPK dalam kasus Korupsi.

👉 Ada Bupati Subang Imas Aryumningsih yang ternyata “bukan kader PKS“ tetapi dari Partai Golkar.

👉 Ada Bupati Ngada, NTT, Marianus Sae yang ternyata juga “Bukan Kader PKS” tetapi kader PDIP.

👉 Ada Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif yang merupakan salah satu elite Partai Berkarya yang lompat dari Partai Golkar, ternyata “bukan kader PKS”.

👉 Ada pula Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan yang lagi-lagi “bukan kader PKS” tetapi lagi-lagi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

👉 Lalu ada Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad dari PKB. Ada Gubernur Jambi, Zumi Zola dari PAN.

👉 Ada Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dari Partai Golkar.

Hanya di semester pertama 2018 saja 2 koruptor dari PDIP dan 3 dari Golkar... Hasil yang luar biasa! PKS saja hanya bisa meraih dalam waktu cukup lama, 20 tahun. Tapi yah itu tadi…

Tetap Saja, Partai Koruptor itu ya… PKS!

Jadi bukan hanya orang awam saja yang menggoreng dan memaksa logika publik bahwa Partai Koruptor itu ya PKS, tapi sekelas Profesor pun yang paling mengerti hukum juga akan menggoreng PKS untuk dijadikan “tumbal” buat menutupi busuknya kasus-kasus korupsi di Indonesia mengarah ke partai lain. (Jerami)

Sumber :Portal Islam 

Meski Diteror Kader PDIP, Pimpinan Radar Bogor Tak Kan Minta Maaf Pada Megawati

Meski Diteror Kader PDIP, Pimpinan Radar Bogor Tak Kan Minta Maaf Pada Megawati


Harian Radar Bogor tidak akan melayangkan permintaan maaf terkait pemberitaan berjudul “Ongkang-Ongkang Kaki Dapat Rp112 juta” yang dimuat pada Rabu (30/5).

CEO Radar Bogor Hazairin Sitepu menilai berita yang menyinggung Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri sudah diberitakan seluruh media. Terlebih hak keuangan Megawati tertulis dalam Perpres 42 Tahun 2018.

Sebelumnya Hazairin telah menjelaskan bahwa pemberitaan tersebut telah diberitakan oleh media lain. Kata “Ongkang-Ongkang Kaki” dikutip dari ucapan Amien Rais yang juga telah dimuat banyak media.

“Kami tidak minta maaf mengenai pemberitaan. Itu semua fakta, kecuali ilustrasi,” ujar Hazairin dalam acara Kabar Malam TVOne, Sabtu (2/6).

Seperiti diberitakan jawapos.com massa simpatisan partai berlambang kepala banteng itu kembali mendatangi Kantor Radar Bogor, Jumat (1/6). Kedatangan massa itu dipimpin tokoh PDIP Jawa Barat Rudi Harsa Tanaya dan anggota Fraksi PDIP DPR Diah Pitaloka.

Tuntutannya tetap sama dengan apa yang mereka lakukan pada Rabu (30/5) yakni Radar Bogor harus minta maaf atas penerbitan infografis tentang gaji Megawati Soekarnoputri sebagai ketua BPIP. Mereka menilai infografis tersebut sangat tendensius. [rakyatmerdeka]

Sumber : eramuslim.com