OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Selasa, 19 Juni 2018

Akankah Capaian Ekonomi Menyelamatkan Erdogan?

Akankah Capaian Ekonomi Menyelamatkan Erdogan?


Sektor ekonomi akan jadi faktor utama dalam pemilu Turki mendatang.

10Berita – Ankara. Duduk di kios telepon seluler kecil miliknya di distrik Besiktas, Hasan Kus merasa pesimis dengan masa depan ekonomi Turki.

Kurang dari satu pekan pelaksanaan pemilu di negaranya, pria 44 tahun itu percaya situasi keuangan akan memburuk terlepas dari hasil pemilu 24 Juni.

“Orang-orang hanya mencoba untuk memilih skenario terbaik, membandingkan satu sama lain” kata Kus, sambil menjual pengisi daya telepon genggam kepada pelanggan.

Ekonomi akan menjadi faktor penentu dalam pemungutan suara mendatang. Sebuah pemilihan umum yang akan mengubah Turki dari sistem parlementer menjadi sistem eksekutif, sejalan dengan perubahan konstitusi yang disetujui melalui referendum tahun lalu.

Pemilihan presiden dan parlemen akan digelar dalam kondisi darurat, yang diberlakukan berkala sejak Juli 2016 lalu. Menyusul upaya kudeta gagal yang disebut-sebut didalangi oleh Fethullah Gulen, ulama Turki yang menetap di Amerika Serikat.

Di sisi ekonomi, jajak pendapat menentang latar belakang yang bertentangan dari tingkat pertumbuhan yang meroket – mencapai 7,4% tahun lalu – dan mata uang yang terdepresiasi.

Tahun ini lira Turki anjlok 20% di hadapan dolar Amerika. Hal ini mendorong bank sentral menaikkan suku bunga beberapa kali untuk menopang lira. Sementara inflasi dan defisit transaksi terus meningkat.

Dalam keadaan seperti ini, pemilih Turki dihadapkan pada pilihan siapa yang lebih siap menghadapi ketidakpastian ekonomi yang tengah berlangsung.

Pemilih yang menyalahkan ketidakpastian pada Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Partai Keadilan Pembangunan (AKP) meyakini perlunya perubahan setelah 15 tahun untuk memperbaiki kebijakan yang melahirkan masalah ini.

Tapi pihak lain menilai, hanya Erdogan dan partainya yang mampu menjaga stabilitas negara.

“Perubahan dalam pemerintah hanya akan memperburuk keadaan karena akan mengurangi tingkat kepercayaan di Turki, dan karena itu, investasi dan pekerjaan akan sedikit,” kata Kus, pemilik kios telepon selular kepada Aljazeera.

Ia mengaku, dirinya akan memilih Erdogan dan koalisinya. Seperti diketahui, AKP menjalin koalisi dengan Partai Gerakan Nasional (MHP), dengan Erdogan sebagai kandidat presiden bersama.

“Orang-orang dengan kendala finansial, tidak akan melihat pemilu ini pada hal politik. Mereka hanya ingin membuat hari berikutnya dengan pilihan terbaik untuk diri dan keluarga mereka,” imbuh Kus.

“Kita perlu stabilitas.”

‘Kita perlu perubahan’
Cengiz Kurekci, seorang arsitek berusia 22 tahun, tidak setuju.

“Janji oposisi untuk mengangkat keadaan darurat bahkan cukup untuk mendorong ekonomi. Kami bisa memulainya dengan normal dan itu akan mencerminkan ekonomi,” katanya sambil meneguk teh di Bosphorus.

Dengan menyerukan perubahan, Kurekci menyebut pemerintah dan presiden mengalami kelelahan.

“Semua masalah ekonomi baru-baru ini mengindikasikan hal itu,” katanya. Ia juga mengaku akan memilih koalisi yang dipimpin oleh Partai Rakyat Republik (AKP) dan Partai IyI.

Menurut perubahan konstitusi tahun lalu, presiden baru akan memiliki kekuasaan signifikan – mulai dari menunjuk wakil presiden, para menteri, pejabat tinggi dan hakim senior untuk membubarkan parlemen, mengeluarkan keputusan eksekutif dan memberlakukan kondisi darurat.

Erdogan dalam beberapa kesempatan mengatakan, dirinya akan mengambil peran dominan atas kebijakan ekonomi jika berhasil mengambil alih kepemimpinan eksekutif yang kuat.

Saat mulai AKP mulai berkuasa pada 2002, ekonomi Turki tengah mengalami kenaikan inflasi dan pengangguran yang tinggi. Tapi dalam beberapa tahun berikutnya, mereka berhasil menyulap Turki menjadi pasar berkembang dengan mendorong pertumbuhan melalui perdagangan dan investasi asing. (whc/)

Sumber :dakwatuna

Fadli Zon: Mengapa Pemerintah “Ngotot” Lantik Iriawan Jadi Pjs Gubernur Jabar?

Fadli Zon: Mengapa Pemerintah “Ngotot” Lantik Iriawan Jadi Pjs Gubernur Jabar?

10Berita, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik keputusan pemerintah yang tetap melantik Komjen (Pol) Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.

Pasalnya, wacana Kementerian Dalam Negeri melantik Iriawan sudah muncul sejak Januari 2018. Wacana itu kemudian menimbulkan kontroversi publik.

Kemudian pada 20 Februari 2018, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menyatakan bahwa wacana itu ditarik kembali.

“Selain mencederai semangat reformasi, memang tak ada alasan untuk menjadikan perwira Polri aktif sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Masih banyak pejabat lain yang lebih pas menduduki posisi itu, termasuk pejabat di lingkungan Kemendagri,” kata Fadli melalui siaran pers, Senin (18/6/2018).

“Namun, pelantikan Komjen Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat hari ini membuktikan semua pernyataan pemerintah tadi ternyata tidak bisa dipercayai. Pemerintah bisa dianggap telah melakukan kebohongan publik, bahkan penipuan terhadap rakyat,” lanjut dia.

Fadli juga menyoroti pernyataan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri yang menyatakan, pelantikan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar dilakukan lantaran Iriawan saat ini bukan lagi perwira aktif di lingkungan Mabes Polri.

Iriawan saat ini menjabat sebagai Sestama Lemhanas. Menurut Fadli, pernyataan itu mengada-ada.

“Alasan itu hanya mengonfirmasi bahwa sejak awal, yang bersangkutan memang sudah diplot harus jadi Pj Gubernur Jabar sehingga mutasi yang bersangkutan dari Mabes Polri ke Lemhanas pada Maret silam, hanya dilakukan untuk memuluskan rencana Kemendagri saja,” lanjut dia.

“Kenapa pemerintah begitu ngotot menjadikannya sebagai Pj Gubernur Jabar, sehingga sampai tak segan menjilat ludah sendiri? Apa motifnya? Dulu alasannya rawan. Tapi sejauh ini Pilkada Jabar aman-aman saja. Data Kemendagri dan Polri menunjukkan Jabar bukan termasuk zona merah Pilkada,” lanjut Fadli.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar sebelumnya mengatakan, pelantikan itu telah berlandaskan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Kemudian, sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Kepala Daerah.

“Dalam mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Bahtiar dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin.

Selain itu, dasar penunjukan M Iriawan sebagai penjabat gubernur juga sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal itu mengatur tentang ruang lingkup nomenklatur jabatan pimpinan tinggi madya. Pasal itu menyebutkan, yang dimaksud pimpinan tinggi madya adalah sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga non-struktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jendral dan inspektur utama.

Kemudian, kepala badan, staf ahli menteri, kepala sekretariat presiden, kepala sekretariat wakil presiden dan sekretaris militer presiden.

Selain itu, kepala sekretariat dewan pertimbangan presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.

Adapun Komjen Iriawan saat ini adalah Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Dengan demikian, Iriawan adalah pejabat eselon satu, setara dengan direktur jenderal di kementerian.

“Sama dengan status Irjen Pol Carlo Tewu yang diangkat menjadi penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Saat itu, Carlo Tewu tak menjabat di posisi struktural Mabes Polri. Tapi sedang menjabat di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan,” kata Bahtiar.

Sumber :Kompas

Roy  Kiyoshi Ngaku Sebagai Indigo, Ustaz Abdul Somad: Indigo Itu Dimasuki Setan

Roy  Kiyoshi Ngaku Sebagai Indigo, Ustaz Abdul Somad: Indigo Itu Dimasuki Setan


10Berita, Nama Roy Kiyoshi tengah naik daun. Ia sebagai konsultan spiritual terkenal melalui acara televisi bertajuk Karma.

Bukan tanpa sebab kehadiran Roy Kiyoshi dalam acara tersebut.

Roy Kiyoshi mengaku memiliki kemampuan yang tidak biasa.

Ia adalah seorang indigo. Pria yang senang mengoleksi boneka seram ini mengatakan bisa meramal masa depan dan melihat makhluk gaib.

Kemampuan ini telah dimiliki Roy saat masih duduk di bangku sekolah dasar.

Tanda pertama kemampuannya ini terlihat ketika Roy Kiyoshi kecil sering berbicara sendiri.

Ia pernah bercerita kemampuannya ini membuatnya minder namun, ia akhirnya bisa menerima anugerah Sang Pencipta.

Lalu, bagaimana sebenarnya anak indigo dalam islam?

Melansir dari Tribun Timur, Ustad Abdul Somad pernah mendapat perhatian dari pertanyaan seperti itu dari jemaahnya.

Ia tidak menyebutkan Roy Kiyoshi dan acara Karma, Ustaz Abdul Somad hanya menjelaskan mengenai indigo.

"Pak ustadz bilang orang yang bisa melihat jin itu matanya dimasuki jin. Bagaimana dengan anak indigo, bukan hanya bisa melihat jin tapi tahu tentang masa lalu?," demikian pertanyaan tersebut.

"Mau indigo, mau pelbegu itu dimasuki setan," jawab Ustaz Abdul Somad.

Ustaz kondang ini mengatakan setan itulah yang membisikan informasi-informasi masa lalu kepada indigo tersebut.

Menutur Ustaz Abdul Somad, indigo perlu dilakukan tindakan.

"Makanya dia harus diruqyah. Supaya dia sembuh," katanya.

UAS menjelaskan jika jin-jin tersebut bisa jadi adalah jin yang menempel dari nenek moyang yang bersangkutan.

"Bisa jadi datuk-datuknya dulu berkawan dengan jin, kemudian turun ke anakhnya lalu ke cucunya," katanya.

Sumber : tribunnews.com

Demokrat: SP-3 HRS Harus Diikuti Pemulihan Nama Baik

Demokrat: SP-3 HRS Harus Diikuti Pemulihan Nama Baik


10Berita, Partai Demokrat mengapresiasi Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang dikeluarkan oleh Kepolisian.

Jurubicara Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menjelaskan, langkah tersebut akan lebih baik apabila diikuti dengan pemulihan nama baik Rizieq.

"Kita menyambut baik adanya SP3 kepada Pak Habib Rizieq, kalau perlu nama baiknya juga dipulihkan,” kata dia kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin, (18/6).

Menurut Ferdinand, selama ini Rizieq beserta keluarganya telah memiliki beban psikologis akibat tuduhan chat mesum yang menimpa dirinya.

"Kasihan istri beliau, putri beliau menanggung harus menanggung beban psikologis itu,” jelasnya.

Selanjutnya, Demokrat menyerahkan segala proses tersebut kepada kepolisian. Apa yang diputuskan oleh kepolisian dianggap Demokrat sebagai jalan yang terbaik.

"Kita kembalikan seluruhnya ke ranah hukum, karena ini subjektivitas kepolisian untuk memutuskan,” demikian Ferdinand.

Sumber : b-islam24h.com, rmol.co

Heboh Diisukan Pindah ke PAN, INI Kata Haji Lulung

Heboh Diisukan Pindah ke PAN, INI Kata Haji Lulung


10Berita, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham 'Lulung' Lunggana buka suara terkait dirinya yang belakangan santer dikabarkan akan pindah dari PPP ke PAN.

Haji Lulung, panggilan akrabnya, mengaku sudah tidak mendapat tempat lagi di PPP lantaran menolak mendukung penista agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilkada DKI 2017 silam.

"Saya nggak ada tempat di PPP. Jadi gini, PPP itu kan dulu dukung Ahok, saya nggak dukung Ahok, makanya saya dipecat PPP. Nah sekarang harusnya kan sudah terjadi rekonsiliasi, kita kan korban mereka, korban elite yang kemudian sekarang SK saya tak diberikan kembali yaitu SK Jakarta. Namun saya disuruh pindah ke DPP menjadi salah satu wakil ketua umum atau wakil ketua, terus kalau selesai gimana prosesnya kan sulit," kata Haji Lulung saat mendampingi Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno di Jakarta Timur, Senin 18 Juni 2018.

Haji Lulung enggan dipindah ke DPP karena ingin menjaga suara umat di Jakarta.

Namun, karena keinginan tersebut tak dipenuhi, akhirnya dia mencari jalan lain, di mana kali ini dikaitkan dengan PAN.

"Kenapa saya ingin tetap di Jakarta? Agar saya bisa menjaga suara umat, kan umat PPP tahu kalau saya istiqomah, jadi bisa bertahan dong. Kalau sekarang ya saya nggak diberikan ya sudah lah saya cari jalan lain saja," katanya.

Tokoh Betawi ini mengatakan, dirinya juga sempat diminta istiqomah untuk tetap di PPP. Namun, Haji Lulung bersikeras ingin berkarya lebih banyak lagi di kancah politik.

"Kalau orangtuanya (PPP) telepon saya, kalau bisa istiqomah, bukan istiqomah, saya kan masih muda, saya harus cari prestasi terus, dan saya udah punya prestasi," ujar dia.

Meski demikan, dirinya belum menegaskan akan maju Pileg 2019 bersama PAN.

Namun, dia tak mengelak bahwa untuk saat ini dirinya punya kedekatan dengan partai berwarna biru itu.

"Kedekatannya dengan mana, dengan PAN lah sudah," terang Haji Lulung.

"Apa pertimbangannya? "Perjuangannya sama. Berbasisnya sama. Jadi perjuangannya sama. PAN adalah partai istiqomah," katanya.

Meski demikan, Haji Lulung tak menutup kemungkinan bisa tetap bertahan di PPP. Syaratnya, harus menjadi ketua DPW DKI.

"Syaratnya kembalikan saya ke DPW DKI kan tahu saya tak dukung Ahok lantaran itu saya dipecat. Oke soal Pilkada sudah selesai, sudah dong, kembalikan saya pada DKI Jakarta, ngapain? agar saya bisa jaga suara umat yang 10 kursi. Nah kalau dilihat Haji Lulung masih di situ insyallah 10 kursi itu masih," pungkas Haji Lulung.

Sumber: TS, PI 

Senin, 18 Juni 2018

Iriawan Pj Gubernur, Langkah Jokowi Taklukan Jawa Barat?

Iriawan Pj Gubernur, Langkah Jokowi Taklukan Jawa Barat?

10Berita  Pelantikan Komjen Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat mengundang kontroversi. Banyak yang mempertanyakan tujuan dari penunjukan dan pelantikan Komjen Iriawan tersebut.

Sebenarnya, usulan penunjukan Pj Gubernur dari Polri muncul pertama kali pada akhir Januari 2018 lalu. Sejak itu, pro kontra pun terjadi. Banyak pihak yang menyatakan bahwa penunjukan dari Polri melanggar aturan dan tidak selayaknya dilakukan.

Selanjutnya, menjawab berbagai pertentangan itu, Tjahjo Kumolo memastikan penunjukkan dua perwira tinggi Polri untuk menjadi penjabat gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat tak ada unsur politik.

Namun, mengetahui Komjen Iriawan ditunjuk dan kemudian dilantik hari ini, Senin (18/6), berbagai lapisan masyarakat kembali menyuarakan pendapat mereka.

Salah satunya adalah Muslim Arbi yang menuliskan pendapatnya yang terkait dilantiknya Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.

Berikut adalah tulisan Muslim Arbi:

Jokowi berjuang untuk Taklukkan Jawa Barat?

Oleh: Muslim Arbi

Kaget, baca berita di detik.com bahwa hari ini Komjen Muhammad Iriawan mau di lantik Mentri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo sebagai Plt Gubernur Jawa Barat.

Gaduh-gaduh lagi euy. Pan UU Kepolisian dan Permendagri yang di buat Mentri Tjahjo Kumolo melarang Perwira Polisi Aktif menjabat jabatan Gubernur.

Beberapa waktu lalu Menkopolhukam Wiranto juga akan membatalkan Polisi Aktif menjabat jabatan Gubernur. Nah ko pagi ini tetap mau di laksanakan pelantikan Komjen Irawan sebagai Plt Gubernur?

Ada beberapa kemungkinan tindakan nekad ini di lakukan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.

1. Ada kepanikan yang luar biasa bahwa Cagub yang tidak dukung Jokowi 2 Periode akan menang. Sehingga pelantikan Komjen Irawan tetap di laksanakan atas perintah Presiden Jokowi. Padahal pelantikan ini, Langgar UU Kepolisian no 2 tahun 2002 dan Permendagri no 74 tahun 2016.

2. Bisa saja tindakan nekad Mendagri, Tjahjo ini atas perintah Ketum nya Megawati dengan harapan, Komjen Irawan dapat membantu memenangkan Pasangan yang di dukung PDIP, yaitu: Tb Hasanuddin-Anton Charliyan (Mantan Jendral TNI-Mantan Kapolda Jabar).

3. Bisa saja, Publik anggap Plt M Irawan atau yang di kenal dengan Iwan Bule; Mantan Kapolda Mentro Jaya ini adalah memenuhi tekanan dan pesanan Para Taipan untuk topang Proyek mereka semisal: Kereta Cepat Bandung-Jakarta, Meikarta dsb nya.

4. Bisa juga, apa yang di lakukan Mendagri Tjahjo Kumolo ini untuk bergaining posisi persiapan Tito Karnavian (Kapolri) untuk Cawapres Jokowi; bila Jawa Barat dapat di bantu kemenangan nya oleh Plt Gubernur yang adalah Jendral Polisi aktif. Setidak nya yang menang bukan lah pasangan yang #2019GantiPresiden.
Bisa saja ini di anggap sebagai prestasi Tito Karnavian.

5. Jika, diamati Cagub Jawa Barat dari PDIP yang wakil nya adalah Mantan Kapolda Jabar dan Plt Gubernur Jabar adalah Polisi aktif; bisa di bilang ini adalah Upaya Tito membangun Politik Polri. Tito, menyeret Polisi berpolitik.

6. Kelihatan untuk menaklukan Jawa Barat; karena Pilpres 2014 Jokowi kalah, maka di Pilgub Jabar ini, apa pun cerita nya; Pasangan Pendukung Partai Penguasa dan atau Pasangan pendukung Jokowi 2 Periode harus menang. Berapa pun harga nya harus di beli; meski harus langgar UU Polri dan Permendagri sekali pun.

7. Tapi, ada satu faktor yang kurang di perhitungkan oleh Istana dan elit Jakarta; Arus mainstrem di bawah ingin #2019GantiPresiden tidak terbendung termasuk di Jawa Barat. Maka, bisa saja rencana pelantikan Komjen M Iriawan sebagai Plt Gubernur Jabar akan blunder, he he he.

8. Bisa saja Publik anggap tindakan Mendagri yang cerminkan mis menagemen- yang kacau di rezim ini adalah ekspresi kepanikan. Dan bisa saja keputusan Mendagri ini akan menjadi bola salju effect untuk menambah memperlemah untuk kejatuhan Rezim ini. Mbo ya di timbang masak2 dikit ke. hehehe

Mojokerto, 18 Juni 2018.

Sumber :Ngelmu.co

LIEUS SUNGKHARISMA BIKIN KESEL by Zeng Wei Jian

LIEUS SUNGKHARISMA BIKIN KESEL by Zeng Wei Jian


10Berita, Sekelompok orang ngumpul di Kedai Kopi Oey; Yap Hong Gie, Agnes M, Chandra (Chen Yi Jing), Ali Sutrisna, Indra, Martin, Thomas dan Eko Sriyanto. Motornya Lieus Sungkharisma. Delapan ethnik Tionghoa, satu Javanese tulen asal Solo.

Mereka mendeklarasikan "2019-Ganti Presiden". Eko Sriyanto baru saja buka Posko "Prabowo for President" di Solo.

Manuver ini membuat banyak orang gerah. Proyek mereka bisa terganggu. Jiwa mereka mulai goyang. Labil. Galau melanda. Makan terasa hambar. Tidur ngga nyenyak. Kasak-kusuk dimulai. Grup WA penuh caci-maki. Lieus Sungkharisma kembali disorot. Bukan banci namanya kalo ngga nyinyir.

Reaksi pertama datang dari Jogja. Sekelompok ethnik Tionghoa menggelar konferensi pers Pro Joko Widodo. Mereka menuding "Gerakan Ganti Presiden" sebagai anti-demokrasi. Entah, sekolah di mana orang satu ini.

Reaksi berikut nyaris serempak. Mereka ngumpul di Serpong dan Menteng. Seorang ethnik Tionghoa kader "partai merah" disinyalir numpang ngetop dengan ngumpulin massa satu ethnik dari Singkawang. Mereka kasak-kusuk di PIK. Si Kader sedang nyaleg. Harapannya; bisa sedot suara dengan hantam Lieus Sungkharisma thus tampil macam super hero. Aslinya ya cebong. Anak kodok.

Lieus Sungkharisma difitnah mengklaim diri sebagai "Tokoh Tionghoa". Seolah-olah menyatakan diri sebagai representatif sikap komunitas Tionghoa as a whole.

Ngayal overdose. Halusinatif inferno. Kebanyakan minum prozac. Cemas proyek terganggu bila ganti rezim. Permanent madness. Semua itu, membuat segelintir orang berhalusinasi. Faktanya, Lieus Sungkharisma tidak pernah menyatakan diri sebagai "Tokoh Tionghoa". Media, saya dan banyak teman non-chinese yang menyebutnya sebagai salah satu "Tokoh Tionghoa".

Ya, mereka iri, sirik, dengki dan frustasi. Menjilat penguasa adalah stereotypenya. Ahok kalah, mereka dendam.

Lieus Sungkharisma merespon dengan menggelar deklarasi ulang "Ganti Presiden" di Cikini sebelah Taman Ismail Marzuki. Kali ini, selain nama-nama di paragraf satu, muncul Ustad Aminuddin (Alumni 212), Sugiyanto (Katar) dan Ustad Daud.

Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Lawyer paling tampan yang punya paras ganteng berlebihan, Mr Habiburokhman turut hadir sebagai undangan. Dia menyatakan, ACTA siap turun tangan bila ada upaya kriminalisasi terhadap aktifis gerakan "Ganti Presiden".

Orang-orang makin panas. Bukan banci namanya kalo ngga gusar. Lieus Sungkharisma sama sekali tidak menggubris seruan-seruan cengeng mereka.

Reaksi atas deklarasi kedua ini adalah somasi. Lieus Sungkharisma diminta berhenti mengatas-namakan Tionghoa dalam gerakan "Ganti Presiden". Faktanya, tidak sekali pun ada statemen Lieus Sungkharisma yang mengatakan bahwa dia mewakili komunitas Tionghoa.

Jadi, Lieus Sungkharisma dihantam atas-bawah. Selain sesama ethnik, kelompok Tionghoa "Ganti Presiden" dicurigai dan dicaci-maki Non-Chinese. Mereka dituding cari aman. Padahal rezim ini masih kuat. Di mana cari amannya?

Pasca Anies-Sandi menang, banyak orang cari posisi. Berharap imbalan jabatan. Lieus Sungkharisma termasuk salah satu orang yang sudah "dihitamkan" sejak awal oleh para pencari rente. Padahal, mereka bukan Aniser murni. Mereka AHYER. Beberapa di antaranya double-agent yang dipasang Rezim Ahok. Tapi langsung ganti topeng setelah Anies-Sandi menang.

Kutukan dan somasi sudah dirilis oleh segelintir Tionghoa Pro Joko. Harapan mereka, jasa ini bakal diingat bila Joko menang lagi. Ngimpi tidak larang.

Bukannya menggigil ketakutan, Lieus Sungkharisma malah nyanyi-nyanyi di video clip "2019-Ganti Presiden" karya John Sang Alang. Dia tampak menjiwai lirik lagu ini. Ekspresif. Nyantai. Full of Joy. Bersama Amien Rais, Fadli Zon, Mardani Ali Sera, Neno Warisman, Ahmad Dhani, Haikal Hassan Baras, Derry Sulaiman, Fauzi Ba'adilah, Mustofa Nahrawardaya dan sebagainya, Lieus Sungkharisma melantunkan syair; "Pajak mencekik, usaha sulit".


Entah gimana paras muka para pencari panggung dan duit receh saat menonton video clip itu. Syahdan, mereka sakit jiwa.

Penulis: Zeng Wei Jian

Sumber : PORTAL ISLAM 

Pangeran William Sebut Al-Quds ‘Tanah Terjajah’ dan Bagian Palestina

Pangeran William Sebut Al-Quds ‘Tanah Terjajah’ dan Bagian Palestina

10Berita, Pangeran William. (Anadolu Arabic)dakwatuna.com – Al-Quds. Menteri Israel Urusan Al-Quds, Ze’ev Elkin mengkritik program kunjungan Pangeran William ke Israel dan Palestina. Menurut surat kabar Yedioth Ahronoth program kunjungan itu menyebut Al-Quds Timur sebagai wilayah Palestina yang terjajah.

Pangeran William rencananya akan tiba di Yordania pada 25 Juni mendatang. Disebutkan Pangeran Inggris itu akan berkunjung pula ke Israel dan Palestina.

Istana Kensington merilis rencana kunjungan Pangeran William. Dikatakan, “Program di Tanah Palestina akan dimulai dengan melihat sejarah dan geografis Kota Lama Al-Quds.”

Tak ayal rilis tersebut mendapat kritik dari Israel. Ze’ev Elkin bahkan menuding Kerajaan Inggris berupaya melakukan politisasi kunjungan Pangeran William.

Ia menambahkan, “Al-Quds (Yerusalem) merupakan ibu kota Israel sejak 3000 tahun yang lalu. Tidak ada distorsi yang perlu diubah dalam program kunjungan. Aku berharap asisten Pangeran memperbaiki kesalahan ini.”

Sementara itu, belum ada tanggapan apapun dari pihak Palestina terkait polemik ini.

Pekan lalu, rencana program kunjungan Pangeran William resmi diumumkan. Kunjungan Pangeran ke tempat-tempat suci tiga agama, dimasukkan ke dalam program kunjungan ke Palestina, bukan ke Israel.

Pihak Istana Inggris tidak merinci tempat mana saja yang dimaksud. Namun surat kabar tertua di Israel menyebut beberapa situs seperti Masjidil Aqsha, Gereja Makam Kudus, Gereja Yohanes Pembaptis dan Tembok Ratapan.

Untuk diketahui, Al-Quds Timur merupakan ibu kota Palestina yang diakui sebagian besar negara-negara di PBB. (whc/)

Sumber : dakwatuna

NGERI!! Novel Baswedan UNGKAP: Pelaku Penyiraman Masih Berkeliaran di Sekitar Rumah Novel Baswedan: Pelaku Penyiraman Masih Berkeliaran di Sekitar Rumah

NGERI!! Novel Baswedan UNGKAP: Pelaku Penyiraman Masih Berkeliaran di Sekitar Rumah Novel Baswedan: Pelaku Penyiraman Masih Berkeliaran di Sekitar Rumah


10Berita,   Penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku pernah melihat pelaku penyiraman air keras sedang berkeliaran di sekitar rumahnya sepulang berobat dari Singapura. Hal itu diketahui Novel dari petugas yang mengamankan rumahnya.

“Saya soal itu jangan ini kan dulu ya, saya pikir saya dalam posisi tidak ingin membuka itu (pelaku) dulu ke publik ya. Tentunya saya dapat informasi dari internal KPK yang melakukan pengamanan di rumah saya, orang-orang yang terkait dengan pelaku juga masih berkeliaran gitu intinya itu,” kata Novel di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Novel merasa heran dengan pelaku yang masih berani menyambangi kawasan rumahnya. Sehingga Novel menganggap ada pembiaran dalam pengungkapan kasus penyerangannya.

Meski begitu, Novel tidak meminta pengamanan di sekitar rumahnya diperketat. Sebab menurutnya pengamanan terbaik adalah pelakunya terungkap.

“Dan itu menunjukkan kok bisa pelaku masih berani kan artinya ada sesuatu yang salah di situ jangan-jangan ada pembiaran nah itu yang berbahaya,” tuturnya.

Untuk itu, Novel meminta kepada polisi agar pelaku penyiraman air keras segera diungkap dan kasusnya selesai. Sebenarnya selain dirinya, ada juga penyerangan kepada pegawai KPK yang belum terungkap.

“Ini tidak hanya bicara terkait saya saja tapi terkait semua kasus penyerangan terhadap orang-orang yang memberantas korupsi di KPK saja ada beberapa kali dan itu tidak pernah terpublikasi. Saya juga berharap itu semua diungkap,” pungkasnya.

Sumber: kumparan

Pelantikan Komjen Pol Iriawan Sebagai PJ Gubernur Jabar Langgar 3 Undang-undang

Pelantikan Komjen Pol Iriawan Sebagai PJ Gubernur Jabar Langgar 3 Undang-undang


10Berita, Anggota DPR RI Luthfi Andi Mutty menilai dilantiknya Komjen Pol Mochammad Iriawan alias Iwan Bule menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan melanggar beberapa aturan perundang-undangan.

"Dilantiknya jenderal polisi aktif sebagai penjabat gubernur, paling tidak ada tiga undang-undang yang dilanggar," kata Luthfi Andi Mutty melalui pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin(18/6.//2018).

Luthfi Andi Mutty mengatakan hal itu menanggapi pelantikan Komjen Pol Mochammad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat di Gedung Merdeka, Bandung, Senin (18/6/2016).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Komjen Pol Mochammad Iriawan menggantikan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang selesai masa jabatannya pada 13 Juni lalu.

Anggota Komisi II DPR yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri ini menjelaskan, paling tidak ada tiga undang-undang yang dilanggar.

Pertama, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Polri. Pada pasal 28 ayat 3 menyebutkan, bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.

 "Jika ditafsirkan secara contrario, ketentuan itu berarti seorang anggota Polri yang masih aktif dilarang menduduki jabatan di luar kepolisian," katanya.

Kedua, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pada pasal 210 ayat 10 mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai pelantikan gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Luthfi Andi Mutty mempertanyakan, apa  yang dimaksud dengan jabatan pimpinan tinggi madya. Menurut dia, dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (ASN) menyebutkan, bahwa jabatan pimpinan tinggi madya merupakan salah satu jabatan dalam rumpun ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK.

Prajurit TNI dan anggota Polri, kata dia, pada dasarnya dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, tapi berdasarkan ketentuan pasal 104 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 2015 menentukan bahwa jabatan pimpinan tinggi dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif, apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.

Sebelumnya, hari ini, Senin (18/6/2018), Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Komjen Pol Drs Mochamad Iriawan SH MM MH dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan yang masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat selesai pada 13 Juni 2018.

Sumber : Antara