Ingin Lebih Mengenali Tuhannya, Viviana Masuk Islam

Ingin Lebih Mengenali Tuhannya, Viviana Masuk Islam

 

10Berita, KITA harus banyak bersyukur kepada Allah SWT karena kita terlahir dalam keadaan Islam. Banyak, orang-orang di luar Islam yang malah baru merasakan indahnya Islam tidak dari lahir. Mereka terlahir dari orangtua yang memang bukan beragama Islam. Seperti halnya kisah seseorang yang ingin memperdalam agamanya tetapi dia malah tertarik untuk masuk Islam. Dialah Viviana Espin.

Wanita kelahiran Ekuador ini, tertarik untuk masuk Islam ketika dia ingin memperdalam agamanya. Ketika dia masih kecil, keadaan dalam lingkungan keluarganya tidak baik. Kesulitan ekonomi membuat ayahnya begitu kasar. Tapi, ibunya sangat menyayangi dia. Hingga dia dimasukkan ke sekolah katholik yang menurutnya sekolah itu yang terbaik.

BACA JUGA: Penulis Cantik Asal Amerika Ini Masuk Islam Setelah Mencoba Kenakan Jilbab

Ketika Viviana berusia 8 tahun, ayah dan ibunya bercerai. Dia begitu trauma karena kejadian itu. Dimulai dari masalah itulah, dia sering menyendiri. Menurutnya, menyendiri lebih menyenangkan. Dia pun memulai kebiasaan itu untuk memperoleh kedamaian. “Berbaring di halaman sekolah, menikmati melihat langit dan merasakan angin. Hal ini terasa begitu damai,” ujar Viviana.

Selain suka menyendiri, dia juga sering mencurahkan isi hatinya. Ia sering mengungkapkan keinginannya untuk dekat dengan Tuhan. Tapi, ibunya begitu marah ketika mendengar hal itu yang pada saat itu usia dia mencapai 12 tahun.

“Ibu senang kau dekat dengan Tuhan, tetapi ibu juga ingin kau memberikan ibu cucu-cucu!” ujar ibunya.

Akhirnya, Viviana memutuskan untuk memperdalam kitab agamanya saat itu. Langkah itu dia lakukan sebagai cara lain untuk lebih mengenal Tuhannya. Akhirnya dia mempelajari kitab-kitab dari agama lain. Tapi, tidak mempelajari kitab umat Islam yakni al-Qur’an. Di negaranya Islam dipersepsikan dengan agama yang buruk.

Setelah mempelajari beberapa kitab, dia tetap tidak menemukan jawabannya. Karena rasa tak puas dengan seluruh ajaran itu, akhirnya dia mempelajari kitab al-Qur’an. Ternyata dalam kitab umat Islam inilah dia menemukan semua jawaban yang tidak ada dalam kitab lainnya.

Dia lantas membaca riwayat hidup Nabi Muhammad SAW.

Ibunya kembali marah, bahkan lebih besar yang ketika itu Viviana berusia 18 tahun. Bibinya yang tidak setuju  pun ikut membantu dengan membawa buku yang menyerang Islam. Viviana sempat ragu untuk masuk Islam. Lalu setelah beberapa bulan kemudian, dia bertemu pria muslim asal Arab.

“Kami jatuh cinta dan aku meninggalkan rumah untuk menemuinya di Mesir dan menikah dengannya,” kata Viviana.

BACA JUGA: Jennifer Berzon, Khadimat Jujur yang Masuk Islam di Bulan Suci

Di Mesir, Viviana masih sempat ragu untuk memeluk Islam. Namun setelah dia bertemu dengan Raya, yang memiliki pengetahuan agamanya luas, akhirnya dia yakin. Akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2009, dia pun bersyahadat dan menjadi muslim. []

SUMBER: ISLAM RELIGION
,  Islampos.

Read More

AS Bekukan Bantuan bagi Palestina secara Total 

AS Bekukan Bantuan bagi Palestina secara Total

10Berita, PALESTINA—Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah telah mengambil keputusan untuk membekukan secara total bantuan sipilnya kepada pemerintahan otoritas Palestina, televisi i24 milik Israel melaporkan, Senin (25/6/2018).

Langkah ini dilakukan setelah dua bulan keputusan Kongres Taylor Force yang bertujuan memaksa pemerintah Otoritas Palestina menghentikan kebijakanya secara khusus dalam membayar gaji para tawanan dan keluarga syuhada Palestina.

Ia menjelaskan, intruksi menegaskan bahwa bantuan AS untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza yang dimanfaatkan OP secara langsung akan dihentikan. Pihak Washington mensyaratkan bantuan akan kembali diberikan jika pemerintahan OP melakukan empat syarat yang mereka ajukan.

Syarat-syarat tersebut yakni: menghentikan pembayaran gaji tawanan dengan menghapus undang-undang yang membolehkan pemberian gaji ini. Mengambil langkah yang bisa diyakini dapat menghentikan terorisme Palestina dan mengecam secara terang-terangan dan melakukan investigasi terhadap para pelaku kekerasan.

Keputusan undang-undang Taylor Force ini merupakan bagian dari proyek anggaran senilai 1,3 milyar USD pada 23 Maret 2018 lalu. Undang-undang ini dinamakan demikian sebagai peringatan terhadap seorang mahasiswa Israel yang juga sebagai perwira di tentara AS. Ia terbunuh di kota Yafa pada bulan Maret 2016 oleh seorang warga Palestina dalam aksi tikam di dekat lapangan Saah bersama 11 warga Israel yang mengalami luka-luka. []

SUMBER: PALINFO

Read More

Tahlilan Dipermasalahkan, Banser dan FPI Kepung Kantor PDIP Banyumas

Tahlilan Dipermasalahkan, Banser dan FPI Kepung Kantor PDIP Banyumas

Banser dan FPI kepung Kantor PDIP Banyumas (Twitter)

10Berita, Banser Purwokerto dibantu  FPI dikabarkan mengepung kantor PDIP Banyumas, hari ini (26/6/2018). Hal itu dipicu oleh tindakan kader PDIP setempat terkait acara tahlilan.

Juru Bicara FPI Slamet Maarif membenarkan bahwa Banser dan FPI mendatangi kantor PDIP Banyumas pada Selasa pagi (26/6/2018). 

Alasan penggerudukkan Banser dan FPI diduga akibat dari tindakan kader PDIP setempat yang tidak senang dengan kegiatan Nahdlatul Ulama (NU) berupa pembagian bisyaroh pada tahlilan, Senin (25/6/2018) lalu. Beberapa Kiai NU lantas dipermasalahkan ke panitia pengawas pemilu dan kepolisian.

Bisyaroh maupun berkat dianggap sudah turun temurun dalam tradisi NU ketika sohibul hajat menyelenggarakan tahlilan atau pengajian. Namun hal itu dinilai kader PDIP sebagai bagian dari politik uang sehingga pembagiannya dipermasalahkan.

Seperti dilansir CNN Indonesia, Banser tidak terima dengan perlakuan tersebut. Mereka kemudian mendatangi kantor PDIP Banyumas bersama sejumlah anggota ormas lainnya.

Di Twitter, kabar itu viral dengan banyak foto penggerudukan. Pendiri Indonesia Tanpa JIL (ITJ) Akmal Sjafril menilai, penggerudukan yang dilakukan bersama oleh Banser dan FPI itu merupakan wujud persatuan umat.

Banser dibantu FPI geruduk kantor PDIP Banyumas (Twitter)
“Keren ini. Umat bersatu!” kata Akmal melalui akun Twitter pribadinya, @malakmalakmal, Selasa (26/6/2018) sore. 

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

BEM SI Jabar Tuntut Mendagri Menarik Keputusan Komjen Pol. Iriawan Sebagai Penjabat Gubernur Jabar

BEM SI Jabar Tuntut Mendagri Menarik Keputusan Komjen Pol. Iriawan Sebagai Penjabat Gubernur Jabar

[PERNYATAAN SIKAP TERHADAP PENUNJUKKAN ANGGOTA POLRI AKTIF SEBAGAI PLT GUBERNUR JAWA BARAT]

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Kebijakan Mendagri dalam menunjuk anggota POLRI aktif dalam hal ini Komjen. Pol. Drs. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H. sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur Jabar dengan alasan Jawa Barat merupakan wilayah yang rawan konflik  merupakan rasionalisasi yang tidak masuk akal dan merupakan langkah yang fatal yang sangat mencederai nafas reformasi.

Hal ini tentu melanggar beberapa aturan diantaranya yaitu pasal 28 ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dengan tegas menyatakan bahwa anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Kedua, UU No 10/2016 tentang Pilkada Pasal 201 ayat (10) juga menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan Pimpinan tinggi Madya berasal dari kementerian dalam negeri atau pemerintah provinsi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Permendagri No.74 tahun 2016 menyatakan bahwa selama Gubernur menjalani cuti diluar tanggungan negara, maka ditunjuk Pelaksana Tugas Gubernur sampai selesainya masa kampanye.

Pelaksana Tugas Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian dalam Negeri atau Pemerintah daerah Provinsi.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut UU no.2 tahun 2002 (Pasal 13) yaitu : 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 2.Menegakkan hukum, dan 3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Maka bisa dikatakan tidak diperlukan anggota POLRI untuk menjabat sebagai PLT Gubernur dengan alasan untuk menjaga keamanan wilayah yang dianggap rawan konflik karena dalam pasal tersebut sudah dikatakan dengan tegas tugas pokok POLRI ialah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, maka tidak diperlukan dwifungsi POLRI yang secara nyata melanggar perundangan yang ada.

Kebijakan ini juga kontradiktif dengan pendapat Wiranto selaku Menteri Politik Hukum dan HAM seperti di lansir media detik.com (https://m.detik.com/news/berita/3882970/wiranto-batalkan-usulan-polisi-jadi-pj-gubernur-kapolri-sependapat) beliau mengatakan "Untuk Jabar dan Sumut setelah saya koordinasikan dengan Kapolri dan kita evaluasi hasilnya perlu perubahan.

Dengan demikian, berita yang beredar di masyarakat tentang nama kedua Pati Polri sebagai PLK tidak lagi valid," kata Wiranto kepada detikcom, Jumat pagi"

Menyikapi penunjukan PLT Gubernur Jawa Barat tersebut, maka kami dari BEM SI Jawa Barat menyatakan sikap :

Menolak dengan tegas penunjukan Anggota POLRI yang aktif sebagai PLT Gubernur karena bertentangan dengan Peraturan yang ada.Menuntut Menteri Dalam Negeri untuk menarik keputusan yang telah diambil terkait penunjukkan Komjen. Pol. Drs. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H. Sebagai PLT Gubernur Jawa Barat.Mempertanyakan alasan yang membuat Jawa Barat dijadikan wilayah yang rawan konflik sehingga ditunjuk anggota POLRI aktif sebagai PLT Gubernur Jawa Barat demi menciptakan kondusifitas dalam pengamanan Pilkada wilayah Jawa Barat.Menuntut Presiden RI untuk menjaga supremasi sipil.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia!

 

Presiden BEM Rema UPI,

Koordinator Wilayah BEM SI Jawa Barat,

Muhammad Fauzan Irvan

NIM 1406016

Sumber : Voa-islam.com

Read More

Himbauan Mardani di Pilkada Serentak agar Sukses 2019 Ganti Presiden: Lakukan Ronda

Himbauan Mardani di Pilkada Serentak agar Sukses 2019 Ganti Presiden: Lakukan Ronda

10Berita, JAKARTA  Mardani Ali Sera menghimbau kepada seluruh kader maupun simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mulai mawas menjelang Pilkada serentak esok, Rabu. “Sahabat, Kader, simpatisan dan seluruh pejuang perubahan. 

Insya Allah besok 27 Juni #PilkadaSerentak2018. Maka, tetap waspada terhadap money politic dengan cara Melakukan Ronda. Karena money politic terjadi pada malam sampai pagi jelang pencoblosan. #PerubahanLebihBaik,” demikian himbaunya, Selasa (26/6/2018), di akun Twitter pribadi miliknya.

Salah satu himbaun Mardani adalah dengan menggalakkan interakai bersama masyarakat lainnya. “Kepada seluruh kader & relawan #PerubahanLebihBaik agar terus berinteraksi dengan masyarakat, jaga wilayah agar tetap kondunsif, aman dan damai, terus mengingatkan kepada masyarakat agar tolak money politics dan tetap dukung sesuai arahan ulama.

#Asyik #DirmanIda #Eramas.”

Selain itu, himbauan Mardani juga ditekankan kepada kader dan lainnya untuk datang lebih awal datang ke TPS setempat hingga perhitungan. “Mari jaga suara warga, masyarakat & umat dengan datang ke TPS pagi-pagi dan tetap di TPS sampai perhitungan selesai, lalu kawal suara. #PerubahanLebihBaik cegah money politics”

Pun ia juga tekankan agar para kader ataupun lainnya untuk tidak lupa menggantungkan harapannya kepada Allah subhana wa ta’ala. “Beda beda Tipis. 

Saatnya kita mengubah hasil, melalui kekuatan langit dengan doa dan munajad, untuk membuktikan hitungan bumi sesuai dengan kehendak yang Maha Kuasa. Tetap berjuang Pilih #Asyik nomor 3 di Jabar, #SudirmanIda nomor 2 di Jateng dan Nomor 1 #Eramas di Sumut.”

Dengan begitu, masih menurut keyakinannya, Pilkada dan juga pergantian presiden dapat terlaksana. “Buat semua pejuang #PerubahanLebihBaik #2019GantiPresiden, ada teory bahwa selalu banyak bukti kemenangan di dunia maya akan seiring hasilnya di dunia nyata. Ayo jihad jempol untuk kemenangan pilkada di daerah kita #Eramas di Sumut  #Asyik di Jabar #SudirmanIda di Jateng Apapun hasil terbaik yang akan akan terjadi esok pada #PilkadaSerentak2018, ini adalah bagian dari perjuangan yg harus di syukuri sebagaimana Pilkada 2017 di DKI. 

Jaga pilkada aman, semua hasil esok bagian dari pembelajaran keikhlasan menuju #2019GantiPresiden.” (Robi/)

Sumber : voa-islam.com

Read More

Heboh Deklarasi Narasi Basi

Heboh Deklarasi Narasi Basi

Oleh: Salsabila Maghfoor (Koordinator Tim Penulis Pena Langit)

Masih segar dalam ingatan kita, peristiwa pem-boman beberapa waktu lalu yang cukup mencuri perhatian warganet. Tidak lama berselang, akhirnya muncul gerakan-gerakan yang disinyalir sebagai upaya preventif pencegahan terhadap segala kemungkinan menyuburnya virus yang mereka sebut dengan radikalisme.

Dapat kita lihat dampaknya, di Malang misalnya, upaya sistematis lewat gerakan kepemudaan dan ormas yang merupakan perpanjangan tangan kubu hijau telah menginisiasi upaya deklarasi anti radikalisme. Ada pula upaya serupa dalam ekspedisi Safari Ramadhan oleh Pemkot Malang, kemudian juga dalam kesempatan Forum Group Discussion Rector se-Malang Raya.

Terkait dengan poin deklarasi itu sendiri, sebagaimana dilasir oeh beritajatim.com (20/5), diantaranya adalah turut berbelasungkawa atas jatuhnya korban tindakan terorisme di Mako Brimob Kelapa 2 Depok Jawa Barat, Surabaya dan Polda Riau.

Mengutuk keras segala bentuk tindakan Terorisme. Menolak berkembangnya faham Radikal khususnya di kota Malang. Siap mendukung TNI / Polri dalam penanggulangan radikalisme dan pencegahan aksi terorisme khususnya di kota Malang.

Serta siap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah mulai dari Wali kota Malang dan Gubenur Jawa Timur dengan aman dan damai dan Siap mempertahankan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Keenam poin tersebut disampaikan ketika apel siaga di depan Gedung Balaikota Malang, diikuti oleh berbagai elemen penegak hukum. Yang menarik adalah pada dua poin terakhir. Dimana, poin kelima agaknya nampak sebagai langkah yang sarat kepentingan politik, yang kemudian ditutup sebagai pamungkas pada poin keenam, seolah-olah hanya pihaknya saja yang paling Pancasilais dan paling Bhineka.

Sementara pada saat yang sama, suara-suara sumbang semacam itu tidak mencuat ketika kasus korupsi akibat pengadaan barang dan jasa di Pemkot Malang terus bergulir dan muncul bergiliran setiap tahunnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tahun ini adalah tahun yang paling ‘wah’ tersebab beberapa anggota dewan yang terciduk oleh OTT KPK dalam banyak kasus korupsinya, tidak ketinggalan dua dari tiga calon Walikota Malang juga terseret.

Hal ini sungguh membuat miris. Deklarasi ini kemudian nampak sebagai langkah gegabah untuk mengamankan segala ring dan memuluskan jalan menuju ajang perebutan kekuasaan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Mereka tidak dengan serius memandang korupsi yang sudah jelas-jelas menjamur misalnya, sebagai suatu persoalan yang genting dibandingkan dengan narasi yang selalu mereka utarakan.

Tapi rayat sudah semakin cerdas, untuk tidak memandang persoalan ini sebagai sebuah ke-tidak-anehan. Terlebih lagi terkait dengan penafsiran radikalisme yang juga menjadi salah satu narasi mereka. Sampai-sampai, pihak akademisi pun kian dipersekusi sedemikian rupa dan diberi stempel radikal, manakala menyuarakan pendapat yang dianggap bersebrangan dengan corong penguasa.

Sungguh ironi, sejak kapan Pemerintah berhak menyeragamkan gagasan dan isi kepala, sementara pada saat  yang sama ia meniadakan substansi penerapannya?

Miris rasa mistis, namun ini bukan fiktif belaka. Apa yang terjadi di negara kita hari ini, baik dalam tatanan daerah maupun ke pusat, pada faktanya telah dan tengah terjebak pada narasi basi yang pernah dipergunakan dan akhirnya justru mematikan langkahnya sendiri.

Rakyat digiring dengan sedemikian rupa, bagaimana mestinya mereka bertindak lakuan, bagaimana mereka mesti mengambil gagasan, dan lain sebagainya. Bukankah ini ujung-ujungnya adalah cerminan tindakan kediktatoran?

Kedepannya bila langkah ini dipergulirkan dengan semakin massif, dampaknya hanyalah akan muncul perlawanan rakyat sebagai ekspresi muak atas kebohongan narasi yang telah basi. Kedepannya pula nanti bisa saja ini akan menghancurkan mereka secara telak, sampai pada titik dimana ia tidak lagi mampu mengelak.

Dan yang terpenting, narasi radikalisme yang digaungkan hari ini sejatinya tidak akan dimenangkan oleh Penguasa Langit. Sebab kebangkitan di akhir zaman adalah keniscayaan. Persatuan Ummat adalah keniscayaan. Dan Lebih lagi, kemenangan Ummat adalah keniscayaan.

Maka narasi itu hanyalah akan menemui ajal di tiang gantungnya sendiri. Mereka tidak akan dapat mengelak Narasi Langit yang lebih apik desain dan tatanannya. Allahul Musta’an. [syahid/]

Sumber : voa-islam.com

Read More

Demokrat Pegang Bukti Kuat Aparat Kepolisian Tidak Netral

Demokrat Pegang Bukti Kuat Aparat Kepolisian Tidak Netral

10Berita, JAKARTA  Salah satu Juru Bicara Partai Demokrat menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua Umumnya, Susilo Bambang Yudhyono (SBY) terkait adanya dugaan tidak netralnya aparat di Pilkada memiliki bukti-bukti. Jubir ini misalkan saja menyebutkan salah satu contoh yang diduga kuat aparat tidak netral berada di daerah Kalimantan.

“SBY dan tim partai Demokrat punya bukti kuat lainnya soal ketidaknetralan lain di Kaltim, Riau, Sumut dan Jatim. Bukan mengada-ada. Itulah pentingnya turun ke daerah,” kata Andi Arief, Ahad (24/6/2018), di akun Twitter pribadi miliknya.

Contoh lain, di mana Andi menyebut daerah, aktivis senior ini juga menyebut secara spesifik ada dugaan tidak netralnya aparat seperti Wakapolda Maluku. Wakapolda Maluku menurut Andi telah memihak ke salah satu partai, yang kebetulan sebagai partai penguasa saat ini.

“Kasus Wakapolda Maluku yang memihak calon PDIP harus ada penjelasan. Siapa yang memerintahkan.” Dan bagi Andi, penjelasan itu mudah jika saja atasan, misalnya mau ikut menjelaskannya.

“Simpel sebeneranya diperintahkan Kapolri atau superior order.” (Robi/)

Sumber :voa-islam.com

Read More

Gegara 3 Kepres Libur Pilkada, Aktivis Ini Sebut Jokowi Presiden Amatir

Gegara 3 Kepres Libur Pilkada, Aktivis Ini Sebut Jokowi Presiden Amatir

10Berita – Presiden Joko Widodo bisa disebut tidak mempunyai kredibilitas akibat kelalaiannya menandatangani tiga Keputusan Presiden (Keppres) yang isinya sama tetapi beda nomor surat.

Ketiga Keppres itu dikeluarkan pada Senin (25/6) menyangkut penetapan hari libur nasional dalam rangka Pilkada Serentak 2018 tanggal 27 Juni 2018.

“Bagaimana mungkin ada tiga produk Keppres yang saling berkait. Ini membuktikan ada yang tidak beres di Jokowi,” kritik Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto, saat diwawancara Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/6).

Aturan terkait libur nasional Pilkada Serentak 2018 tertuang dalam Keputusan Presiden 15/2018 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagai Hari Libur Nasional.

Sebelumnya, di hari yang sama, beredar dua versi Keppres tentang libur nasional yang sama-sama mengatur 27 Juni 2018 sebagai libur nasional namun berbeda nomor surat. Versi pertama adalah Keppres 48/2018. Versi kedua adalah Keppres 14/2018. Nah, Keppres 15/2018 merupakan versi ketiga yang dianggap final.

“Nampaknya, Jokowi tidak perform sebagai Presiden. Masih amatiran. Tidak kredibel sebagai presiden,” sindir Andrianto.

Terlepas dari Keppres yang tiga kali terbit, Andrianto menilai pemerintahan Jokowi terlalu gampang mengeluarkan putusan menyangkut hari libur nasional.

“Saya rasa kita ini terlalu banyak libur. Kemarin saja cuti lebaran terlalu panjang. Ada baiknya Jokowi tidak terlalu memforsir libur. Akibatnya produktivitas (masyarakat) menurun tajam,” saran Andrianto. ()

Sumber : rmol,

Read More

Ketua DPR: Jangan Pilih Kepala Daerah yang Bermasalah dengan KPK, Warganet: KODE KERAS untuk Jateng dan Sumut!

Ketua DPR: Jangan Pilih Kepala Daerah yang Bermasalah dengan KPK, Warganet: KODE KERAS untuk Jateng dan Sumut!

10Berita, 171 daerah akan menentukan pilihan kepala daerahnya pada Rabu lusa, 27 Juni 2018. Masyarakat, diharapkan bisa memilih pemimpin yang punya kompetensi sebagai pemimpin daerah yang visioner, bersih serta jujur dan mau menanggalkan kepentingan pribadi demi memprioritaskan kepentingan warga.

“Maka, warga pemilih pun hendaknya menggunakan hak pilih dengan bijaksana, berpijak pada independensi, pikiran jernih serta penilaian objektif terhadap setiap pasangan kandidat calon kepala daerah,” imbau Ketua DPR Bambang Soesatyo, melalui pesan singkatnya, Senin 25 Juni 2018.

Menurut dia, para pemilih harus mengutamakan rasionalitas. Karena kepala daerah harus bisa melayani masyarakat, bukan justru ingin dilayani.

“Pilih kandidat yang mau bekerja keras dan ulet mencari jalan keluar atas setiap permasalahan daerah. Pilih pemimpin yang tampil dengan rencana-rencana yang realistis dan tidak menggerogoti APBD,” ujarnya.

Politikus Golkar itu berharap, masyarakat manfaatkan waktu masa tenang ini untuk mencari tahu para calon yang maju.

“Berpikir jernih dan objektif dalam menilai sosok calon pemimpin daerah menjadi sangat penting guna menghindari kesalahan memilih,” tuturnya.

Kemudan, ia meminta agar masyarakat jangan sampai terkecoh dengan para calon. Berkaca pada banyaknya kepala daerah, yang justru berakhir di balik jeruji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Bambang, rakyat harus belajar banyak dari kasus-kasus kepala daerah yang diciduk KPK itu. Sehingga pada pilkada serentak 2018, tidak terulang lagi.

“Kalau belasan atau puluhan daerah pernah ceroboh memilih kepala daerah maka 171 daerah yang melaksanakan pilkada serentak pada Rabu nanti diharapkan bisa belajar dari kecerobohan itu, dan tentu saja berkomitmen tidak melakukan kesalahan yang sama,” katanya.

Sumber: VIVA

------
Pernyataan Bamsoet ini ditanggapi penuh semangat oleh warganet.

Jangan pilih juga yg didukung oleh partai2 juara korupsi

— Rakyan #korbanPT20%# (@Rakyan6) June 25, 2018

Terutama jateng

— Wondo25 (@wondopkl25) June 25, 2018

Jangan pilih cagub yang dibidik KPK dan dipanggil KPK selalu tidak datang!

— Dody setyaji (@unverseguard080) June 25, 2018

jngn pilih ganjar

— Yasiz (@MasYasiz) June 25, 2018

Harusnya warga Jateng dan Sumut tahu kode keras ini

— 🇲🇨GENJO🇲🇨 (@kali_wono) June 25, 2018

Sumber :Portal Islam 

Read More

Sekjen PBB Minta Dunia tak Tinggalkan UNRWA

Sekjen PBB Minta Dunia tak Tinggalkan UNRWA

Sekjen PBB Antonio Guterres.

UNRWA sangat membutuhkan dana untuk pengungsi Palestina.

10Berita ,  NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta dunia tidak meninggalkan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Menurut Guterres saat ini UNRWA betul-betul membutuhkan aliran dana guna memastikan kebutuhan dasar pengungsi Palestina terpenuhi.

"Kita harus melakukan semua yang mungkin untuk memastikan bahwa makanan terus berdatangan, sekolah tetap buka, dan orang-orang tidak kehilangan harapan," kata Guterres ketika menghadiri konferensi UNRWA pada Senin (25/6), dikutip laman Anadolu Agency.

Ia mengatakan, jutaan pengungsi Palestina yang tersebar di beberapa negara di Timur Tengah menggantungkan hidupnya dari bantuan PBB. Mereka mengandalkan PBB untuk meringankan penderitaan dan membantu guna membangun masa depan yang lebih baik.

Oleh sebab itu ia mendorong negara-negara dunia untuk berkontribusi membantu UNRWA.  "Saya mendorong Anda semua untuk bergabung bersama guna menutup kesenjangan pendanaan UNRWA," ujar Guterres.

Duta Besar Turki untuk PBB Feridun Sinirlioglu mengatakan, misi penting UNRWA memang membutuhkan komitmen dan sokongan yang lebih kuat dari komunitas internasional.

"Kita harus menempatkan UNRWA pada jalur menuju pembiayaan yang cukup, dapat diprediksi, dan berkelanjutan guna memungkinkan lembaga tersebut memenuhi mandatnya," ujarnya,

Sinirlioglu menyatakan Turki akan terus mendukung dan menyokong UNRWA. "Turki adalah dan akan tetap menjadi pendukung kuat;" ujarnya.

Saat ini UNRWA memang sedang mengalami krisis pendanaan. Hal ini terjadi setelah Amerika Serikat (AS) memutuskan menangguhkan sebagian besar bantuannya untuk lembaga tersebut. Tahun ini AS menyiapkan dana sebesar 125 juta dolar untuk UNRWA. Namun Washington hanya mencairkan 60 juta dolar saja dan membekukan sisanya.

Hal tersebut dilakukan karena perselisihan Otoritas Palestina dengan Pemerintah AS. Setelah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Palestina enggan melanjutkan perundingan perdamaian yang dimediasi AS.

Padahal AS menghendaki hal sebaliknya. Dipangkasnya bantuan untuk UNRWA disebut-sebut merupakan cara AS untuk kembali menyeret Palestina ke dalam perundingan damai dengan Israel.

Kepala UNRWA Pierre Krahenbuhl mengatakan pascapemangkasan dana bantuan oleh AS, lembaganya seketika mengalami krisis pendanaan. Sebab bagaimanapun, AS adalah salah satu negara pendonor terbesar bagi UNRWA.

Ia mengatakan dana bantuan dari AS sebenarnya sangat dibutuhkan oleh warga Palestina, khsususnya mereka yang tinggal di Gaza.  Bantuan makanan darurat untuk 1 juta warga Palestina di Gaza diperkirakan akan habis pada bulan ini.

"Jadi, jika Anda tiba-tiba tidak memiliki kepastian tentang jumlah bantuan makanan yang berasal dari PBB untuk 1 juta orang, Anda dapat bayangkan jenis efek yang akan terjadi," kata Krahenbuhl.

Negara-negara Teluk, termasuk Kanada dan Norwegia, telah menyiapkan dana sebesar 200 juta dolar AS untuk UNRWA. Namun UNRWA membutuhkan dana sebesar 465 juta dolar untuk program kemanusiaan pada 2018. Artinya mereka masih membutuhkan suntikan dana sebesar 200 juta dolar AS.

Menurut Krahenbuhl, kekurangan dalam pendanaan tidak hanya mengancam bantuan pangan bagi warga dan pengungsi Palestina, tetapi juga pendidikan anak-anak mereka.

Bila pendanaan tak mencukupi, program sekolah untuk anak-anak Palestina pada Agustus dan September terancam terhenti. UNRWA diketahui memiliki sekitar 700 sekolah yang mendidik 25 ribu anak-anak Palestina.

Sumber :Republika.co.id 

Read More