Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Tak Diundang ke IKN, Jokowi Upacara Pakai Baju Raja Kutai

Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Tak Diundang ke IKN, Jokowi Upacara Pakai Baju Raja Kutai

17 Agustus 2024 menjadi tonggak sejarah baru bagi bangsa ini. Untuk pertama kalinya, upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Upacara tersebut berlangsung dengan sangat khidmat, dengan dikelilingi bangunan yang sangat megah berdiri dan latar belakang Istana Garuda.

Dalam upacara tersebut, Presiden Joko Widodo tampak gagah mengenakan pakaian adat khas Kutai. Rupanya pakaian adat yang dikenakan orang nomor satu di Indonesia itu bukan pakaian adat biasa.

Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Sultan Aji Muhammad Arifin saat dikonfirmasi oleh Radarkukar.com mengatakan pakaian yang dikenakan oleh Jokowi saat memimpin upacara di IKN merupakan pakaian internal Kesultanan yang tidak bisa dipakai sembarang orang.

"Pakaian ini dikategorikan pakaian di dalam keraton. Filosofinya, artinya, orang yang pakai itu betul-betul Raja yang pakai," tegasnya.

Meski begitu, Sultan Aji Muhammad Arifin mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia juga mengatakan sebelumnya pihak istana telah meminta izin bahwa pakaian tersebut akan dipakai Jokowi saat upacara di IKN.

"Silahkan saja dipakai, pakaian kesultanan dipakai untuk menghormati peringatan 17 Agustus, bukan dipakai setiap hari," serunya.

Meski pakaiannya dipakai oleh Presiden di IKN, Sultan Aji Muhammad Arifin memilih melaksanakan upacara HUT RI Ke-79 di halaman Kantor Bupati Kutai Kartanegara (Kukar).

Sebelumnya diberitakan bahwa Sultan Aji Muhammad Arifin mengaku tidak menghadiri upacara di IKN karena tidak mendapat undangan untuk menjadi bagian dari perayaan HUT RI ke-79 ibu kota baru tersebut.

"Tergantung dengan faktor alam, cuaca, dan undangan, kita nggak ada (undangan)," ucap Sultan Aji Muhammad Arifin saat dikonfirmasi Radarkukar.com setelah upacara.

Meski tidak dilibatkan dalam upacara yang digelar di IKN, Sultan Aji Muhammad Arifin mengaku tidak mempermasalahkan itu. Dengan penuh kebijaksanaan ia menilai hal tersebut merupakn hak dari penyelenggara upacara. Baginya, di manapun itu perayaan HUT RI Ke-79 harus tetap dimaknai dengan sama.

"Tidak ada perasaan, itu terserah orang mau undang atau tidak. Tergantung panitianya," tegas Sultan Aji Muhammad Arifin.

"Saya biasa aja, masing-masinh daerah, sama saja. Kita sama-sama merayakan kemerdekaan kita bersama Indonesia," tandasnya.

Sumber: mediakaltim

Read More

Soal Tudingan Hasto Beri Rekaman Suara Jokowi, Roy Suryo: 100 Persen itu Suara Asli

Soal Tudingan Hasto Beri Rekaman Suara Jokowi, Roy Suryo: 100 Persen itu Suara Asli

Heboh momen 17 Agustus 2024, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkit sebuah statement lama dari Presiden Jokowi yang dituduh menggunakan aparat hukum untuk melanggengkan langkah politiknya.

Tudingan Hasto didasarkan pada sebuah video lama yang mengaitkan Jokowi akan menggunakan instrumen hukum seperti KPK, Kejaksaan dan Polri untuk menggebuk lawan politiknya.

Menanggapi hal itu, eks Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo memberikan paparannya. Dan berikut analisisnya.

Analisis Ilmiah Rekaman Jokowi yang disampaikan Hasto 

oleh : Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes

Mulai kemarin sampai dini hari ini, gawai saya tidak henti-hentinya bunyi notifikasi yang menandakan adanya pesan-pesan masuk utk konfirmasi ttg berita kebenaran Rekaman Suara Joko Widodo (Presiden Indonesia yg berakhir 2024 ini) sebagaimana disampaikan oleh Hasto Kristiyanto (SekJen PDI-P) pasca upacara peringatan 17 Agustus di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta Selatan Sabtu 17/08/2024.

Perlu sekali lagi ditandaskan bahwa saya sudah lebih dari 4 (empat) tahun terakhir ini tidak lagi menjadi bagian ataupun berafiliasi dgn partai politik apapun, setelah secara resmi mengundurkan diri secara terbuka dan melalui Surat tertanggal 11 Maret 2020 (Supersemar).

Jadi analisis ini 1000% -bukan hanya sekedar 100%- murni ilmiah tanpa ada unsur politis apapun, selain hanya demi kebenaran fakta ilmiah ilmu pengetahuan semata.

Intinya, kemarin Hasto didepan banyak wartawan memberikan keterangan pers. Tayangan berdurasi 2-menit 31-detik tsb memuat jelas dimana Hasto memutar Suara (yg berasal dari Video di HP-nya) di TCR (Time Code Recorder) 1'30" sd 1'59" yg didahului dgn kalimat dia "Tapi gambarnya nggak usah ya".

Statemen Hasto ini kemudian menjadi sangat viral baik di media konvensional maupun banyak platform socmed, lengkap dgn berbagai komentar maupun analisis (sok) ilmiah dari beberapa Netizen.

Ada yg menyebut bahwa Rekaman Audio tsb hanya Rekayasa, mulai dari tuduhan hasil Editan dan bahkan ada pula yg nekad menuduh bahwa itu hasil karya AI (Artificial Intelligence) dilengkapi dgn Video contoh2 AI dari kasus2 lain yg tidak ada hubungan sebelumnya.

Terus terang harus tersenyum saya baca semua komen tsb, meski ada pepatah yg mengatakan bahwa "Maha benar Netizen dengan segala komennya", namun kali ini (maaf) banyak komentar -terutama disinyalir yg jelas berasal dari akun2 PendengungRp / BuzzerRp- yg tampak selalu "berani berujar karena ada yg bayar" nya.

Malahan karena pengin kelihatan (sok) ilmah, ada juga yg contohnya nekad atau ngawur asal mengambil dari DeepFake dan-atau ReFace, padahal samasekali jauh dari itu.

Faktanya, Suara yg rekaman yg aslinya berupa Video (hanya memang tayangan Visualnya sengaja tidak ditunjukkan kepada wartawan2 oleh Hasto dgn cara membalik Hp-nya kemarin) itu memang Asli 100% berasal dari suara Joko Widodo saat memberikan Sambutan dalam acara Rakornas Forkominda (Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) yg diselenggarakan di SICC (Sentul Internasional Conventuon Center), Sentul Selatan Kab Bogor pada hari Rabu 13/11/2019 lalu.

Durasi keseluruhan pidatonya saat itu adalah sepanjang 38-menit 53-detik sebagaimana bisa disaksikan secara utuh melalui Kanal resmi YouTube BPMI (Biro Pers Media & Informasi) Sekretariat Presiden : youtu.be/4m2iiJoZEWA? dan potongan asli kalimat sepanjang sekitar 40 detik tsb memang faktanya terdapat pada TCR 37'34" hingga 38'20" alias sesaat sebelum Joko Widodo mengakhiri sambutannya. Kenapa potongan kalimat ini masih bisa dikategorikan asli, karena memang tidak ada unsur editing didalamnya.

Definisi teknis tidak ada unsur editing ini menjadi krusial harus saya sampaikan disini karena masih banyak awam (atau juga yg "sok pakar") tidak bisa membedakan antara proses "cut-to-cut" dengan yg sudah ada "inserting" (sisipan suara lain alias tambahan, atau bahkan ada "dubbing" (penggantian suara dari yg asli menjadi suara lain, bisa orang atau sumber lain, misalnya atmosphere).

Jadi selama potongan tsb hanya dicuplik dari rekaman aslinya saja tanpa disisipi atau ditambah2i unsur suara lain didepan, ditengah maupun dibelakangnya, maka meski sependek apapun rekaman tsb (dari panjang durasi aslinya) tetap masih memenuhi syarat teknis sebagai suara Asli, sebagaimana Potongan suara Joko Widodo dari Video keseluruhan yg sudah jelas bisa diidentifikasi keasliannya tsb.

Memang harus juga dimaklumi bahwa terkadang potongan Rekaman begini bisa menimbulkan perbedaan persepsi bagi yg mendengarnya, maka secara obyektif saya tampilkan secara utuh aslinya dan bahkan kesemuanya diberikan link lengkap agar bisa didengarkan langsung dan dimaknai masing2nya. Namun sekalilagi tetap harus difahami bahwa kalau memang Potongan tsb masih memenuhi kriteria Asli ya harus disebut sebagai Asli, bukan "Editing" apalagi dikatakan "Rekayasa" (sebagaimana komentar2 sok Pakar yg sekarang subur merebak di sosial media).

Kesimpulannya, selaku yg pernah mengajar matakuliah "Editing Elektronik" disamping banyak vak lainnya di ISI (Institut Seni Indonesia) selama 10 tahun 1984-2004, sebelum menjadi Anggota DPR & karir lainnya, saya merasa perlu utk meluruskan yg memang harus diluruskan dan mengkritik kalau jelas harus dikritik.

Inilah termasuk defisini "Merdeka" sebagaimana kita memaknai 79 tahun Usia Republik ini, Artinya Jangan takut berkata benar kalau memang benar, Apalagi bisa mendeskripsikannya secara ilmiah seperti ini ... MERDEKA.

Sumber: konten islam

Read More

Ibu Kota Naga (IKN): TNI Waspada

Ibu Kota Naga (IKN): TNI Waspada

10Berita, Setelah gambaran Istana seperti kelelawar sehingga layak disebut Istana Kampret Nusantara, maka secara keseluruhan IKN ini akan menjadi satelit RRC dan pusat kegiatan pebisnis Sembilan Naga termasuk pemukiman yang dihuninya. Pribumi akan tergeser dan menjadi kelas minoritas di IKN. Karenanya akan pantas bila IKN memang merupakan Ibu Kota Naga. Jokowi bercita-cita menciptakan monster di IKN. Monster Nusantara pemakan rakyat Indonesia. Monster Naga.

Itu cerita sukses pembangunam IKN, cerita lain adalah pembangunan kota ini mangkrak dan menjadi puing-puing beton sarang kelelawar. Monumen dari ambisi seorang raja bernama Jokowi. Tapi naga tentu sudah berfikir ketika IKN gagal jadi Ibu Kota maka mereka dapat mencoba untuk lanjutkan membuka komplek kota “pecinan” baru. Akses Samarinda dan Balikpapan toh dekat. Kalimantan memang target strategis.

Hadirnya Sembilan Naga di IKN memang diundang Jokowi. Ada simbiosis mutualisme tentunya. Konon yang telah siap antara lain Agung Sedayu Group (Aguan), Salim Group (Anthoni Salim), Sinar Mas (Franky Widjaya), Djarum (Robert B Hartono), Artha Graha Group (Tommy Winata), Mayapada Group (Dato Sri Tahir), Astra (Edwin Suryajaya) dan lainnya termasuk Adaro, Ciputra, Summarecon, Barito Pasific, Wings, Astra, Kawan Lama, Pakuwon dan Alfamart Group.

Sembilan Naga disadari atau tidak telah menjadi kekuatan oligarki bisnis yang turut mengendalikan negara. Seperti Chaebol di Korea Selatan.Di bawah Pemerintahan Jokowi Sembilan Naga hidup subur dan mendapat pelayanan istimewa. Ketika IKN ditawarkan kepada RRC saat Jokowi menghadap Xi Jinping di Chengdu, maka sambungan dengan Sembilan Naga telah terbaca. IKN memang bukan kepentingan rakyat tetapi untuk konglomerat.

Jokowi memakai baju adat Banjar yang menurut pembawa acara saat upacara HUT RI bersimbol Naga dan Kelabang. Tentu sarat makna dibaliknya. Pada malam hari Renungan Suci di Makam Taman Pahlawan terekam kesan unik, Jokowi menghormat pada api. Ngelesnya mudah tentu sebagai cahaya di malam gelap. Semakin runyam saja IKN ini.

IKN yang runyam itu bernuansa mistik. Sudah burung Garuda seperti Kelelawar, dukun-dukun mewarnai persiapan, diawali pelarangan jilbab, petugas berjilbab membawa baki diganti, baju Jokowi bermotif naga dan kelabang, malam hari di makam ada renungan suci di mana Jokowi hormat pada api. Seperti agama Zoroaster saja. Api adalah simbol dan asal dari Iblis.

Kembali ke-9 Naga yang mengusai Ibu Kota Nusantara dan kepentingan RRC di Kalimantan, apakah aparat tidak “aware” akan bahaya dan ancaman bagi bangsa Indonesia ke depan?

Rezim Jokowi berbau kolonial harus diwaspadai dan dibenahi oleh rakyat agar tidak terus menerus merusak budaya, politik, hukum maupun agama. IKN yang menjadi Ibu Kota Naga potensial untuk menyemburkan api penindasan dan penggusuran pribumi.

TNI harus bersiap melangkah untuk antisipasi dan mengambil posisi. Garuda tidak boleh sesak dililit Naga. Rakyat mesti serius mengonsolidasi untuk berjuang memerdekakan negeri bersama TNI. UU TNI menegaskan jati diri TNI yang di antaranya adalah sebagai prajurit rakyat. Artinya ia senantiasa berorientasi untuk kepentingan rakyat. Bukan kepentingan pejabat atau konglomerat.

TNI sebagai tentara pejuang tidak boleh menjadi pecundang yang dikangkangi oleh pemilik modal. Sebagai tentara profesional harus selalu berada di garis profesi melindungi rakyat dan tanah air, bukan masuk di ranah komersial atau transaksional. Sebagai tentara nasional hindari jebakan trans nasional atau ikatan primordial. TNI yang membeking etnis tertentu.

Naga mengancam Garuda, Kelelawar mulai menyambar. Rakyat, TNI dan elemen cinta tanah air lainnya harus siap siaga.[]

M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Bandung, 18 Agustus 2024

Read More

CALON BONEKA PILKADA JAKARTA

CALON BONEKA PILKADA JAKARTA

"CALON BONEKA" PILKADA JAKARTA

Oleh: Faisalohy

Saya tetap menggunakan terminologi "Kotak Kosong" untuk Pilkada Jakarta. Meskipun pada 15 Agustus kemarin, KPU telah meloloskan Dharma Pongrekun sebagai calon lewat jalur independen. 

Lolosnya Dharma adalah bagian dari strategi Jokowi dan Prabowo untuk menghindari kritikan rakyat yang memang sudah bisa membaca perilaku politik premanisme keduanya menyalin pilkada Jakarta ke dalam skenario kotak kosong. 

Hadirnya Dharma praktis menggagalkan skenario kota kosong. Itulah skenario alternatif mereka, Dharma didorong maju sebagai kompetitor melawan Ridwan Kamil agar Jokowi dan Prabowo bisa terlepas dari tudingan pengrusakan demokrasi pilkada Jakarta. 

Artinya, Ridwan kamil versus Dharma, game over.  Ridwan kamil pasti menang. Ini bukan lagi pertarungan popularitas, elektabilitas dan gagasan dalam memperebutkan pilihan rakyat secara profesional, jujur dan adil. Dharma yg sengaja dipasang sebagai "calon boneka", adalah wujud kecurangan Prabowo dan Jokowi untuk manipulasi pilkada jakarta agar terlihat demokratis. 

Skenario loloskan Dharma, patut dicurigai turut melibatkan KPU di dalamnya. Aneh  jika ditelisik keputusan KPU loloskan Dharma maju sebagai calon independen. 

Awalnya, pada Juli lalu, Dharma dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual lantaran dari 721.221 data dukungan administratif yg diserahkan, hanya 183.001 yg dinyatakan memenuhi syarat secara faktual. Artinya masih kurang 538.178 data dukungan. 

Dharma melakukan perbaikan dan kembali menyerahkan 826.766 data dukungan. Pada 15 Agustus, KPU memutuskan 494.467 memenuhi syarat. Ditambah dengan verifikasi faktual pertama 183.001 jadi 677.468. 

Namun KPU dinilai melakukan manipulasi data untuk loloskan Dharma. Keputusan KPU ditentang dan kritik banyak kalangan terkait tindak pidana pencatutan. Termasuk Anies Baswedan sendiri. Kedua anaknya dicatut NIK-nya oleh Dharma untuk didaftarkan ke KPU. Setelah diprotes Anies, KPU kemudian menghilangkan NIK keduanya dari daftar verifikasi faktual yg memenuhi syarat dukungan Dharma. 

Artinya, KPU tidak melakukan verifikasi faktual ke lapangan, bertemu dengan kedua anak Anies sebagai pemilik NIK untuk memastikan kebenaran dukungan. Selain kedua anak Anies, banyak warga Jakarta mengeluh dan melaporkan data diri mereka dicatut Dharma dan diloloskan KPU. 

Menurut Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024, verifikasi faktual adalah tindakan lapangan atau menggunakan teknologi informasi untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung dalam formulir yg disampaikan. 

Dalam proses ini, pendukung harus memperlihatkan wajah yg jelas dengan KTP-el, surat keterangan berupa biodata penduduk, atau Identitas Kependudukan Digital. 

Dengan adanya kasus pencatutan ini menunjukan KPU tidak melakukan verifikasi terhadap data pendukung yg disodorkan oleh Dharma. Patut dicurigai, KPU terlibat dalam skenario manipulasi data pendukung untuk loloskan Dharma. 

Dua hari setelah keputusan KPU meloloskan Dharma, sudah ada 205 laporan pencatutan yg diterima Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI). Selain itu juga sudah ada puluhan laporan pencatutan ke Bareskrim Mabes Polri. KPU bahkan dilaporkan datang ke warga jakarta tidak untuk verifikasi faktual dukungan ke Dharma. Melainkan lakukan coklit daftar pemilih tetap. Sungguh penipuan yg nyata. 

Jumlah pencatutan ini bisa saja terus bertambah. Banyak warga yg tidak tau NIK KTP-nya digunakan Dharma secara sepihak dan KPU tanpa melakukan verifikasi faktual, meloloskannya sebagai data sah pendukung Dharma. 

Kini Dharma dan KPU Jakarta, harus menghadapi gelombang kritik warga yg sebagian besar mempertanyakan dan menolak NIK mereka digunakan serta diloloskan sebagai data pendukung kompetitor Ridwan Kamil di Jakarta.

Klarifikasi KPU sangat "membagongkan". NIK warga Jakarta yg terpampang di website informasi pilkada Jakarta digabungkan antara data administrasi dan verifikasi faktual. Dikiranya masyarakat ini bego. Kenapa harus dijadikan satu. Kenapa tidak ditampilkan secara terpisah. Kalau dijadikan satu, bagaimana dapat dibedakan antara data adminsitrasi dan verifikasi faktual. 

Akal busuk seperti ini, semakin mempertegas buruknya profesionalitas, integritas dan moral KPU. Bertindak seolah langkah-langkah prosedural dijalankan dengan baik. Padahal menjadi bagian dari skenario kekuasaan yg manipulatif. 

Lalu bagaimana tanggapan Bawaslu. Dengan gampangnya mengatakan, kami terlibat dalam semua prosesnya. Tapi kami hanya melakukan pengecekan secara faktual maksimal untuk 10 KTP di setiap kelurahan. Alasannya, jumlah data pendukungya terlalu banyak. Makanya hanya disampling saja. 

Sampling secara minoritas 10 identitas di setiap kelurahan adalah langkah konyol yg makin memudahkan Dharma dan KPU memanipulasi data pendukung yg jumlahnya lebih dari 700.000. 

Langkah konyol ini yg pada akhirnya membuat masyarakat DKI yg merasa NIK KTP-nya dicatut tidak mau mengikuti himbauan untuk melaporkan pencatutan ke Bawaslu. Mereka menilai Bawaslu juga merupakan bagian sari skenario kekuasaan dan KPU memanipulasi lolosnya calon jongos Dharma. Masyarakat lebih memilih melapor ke PBHI dan Bareskrim. 

Dengan ini, saya tetap ngotot menggunakan terminologi Kotak Kosong Pilkada Jakarta. Ridwan kamil versus Dharma =  Ridwan kamil melawan kotak kosong. Karena Dharma bukan dimunculkan bukan sebagai kompetitor, bukan sebagai lawan Ridwan Kamil. Tapi sebagai calon boneka untuk suksesi kemenangan Ridwan Kamil.

Kembali ke kalimat awal. Pilkada Jakarta udah selesai. Rakyat ga usah milih. Percuma. Udah ketahuan siapa yg menang. 

Inilah kenyataannya, Jokowi dan Prabowo yg saat ini memang berjaya memegang kendali politik nasional, secara nyata menggunakan kuasa mereka untuk merancang penghancuran demokrasi secara sistematis dan terstruktur demi memenuhi ambisi dominasi kekuasaan di level nasional dan Jakarta. 

Demokrasi indonesia yg liberal dan transaksional memang memberi jalan kepada para elit untuk bergerombol menurut kesamaan orientasi untuk memburu dan mempertahankan dominasi kekuasaan jangka panjang. 

Termasuk memberi jalan para elit bertindak layaknya preman menggunakan cara-cara kriminal untuk mewujudkan ambisi pribadi dan kelompok. Rakyat bagaimana? Mampus juga bodoh amat.

Read More

Nah.. sekarang terbukti orang Chindo sendiri yang mengungkap, banyak orang China daratan tinggal di PIK, dan berbisnis di situ tapi duitnya dibawa ke negara leluhurnya Tiongkok (bangke bener😢)

Nah.. sekarang terbukti orang Chindo sendiri yang mengungkap, banyak orang China daratan tinggal di PIK, dan berbisnis di situ tapi duitnya dibawa ke negara leluhurnya Tiongkok (bangke bener😢)

Catatan Naniek S Deyang:

SUDAH TAK TERHITUNG saya mengkritisi proyek reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta. Berkai-kali saya tulis dengan cara halus sampai terang-terangan, bahwa PIK ini adalah proyek perluasan untuk orang dari negara China sana atau Mainland (China daratan). 

Nah sekarang terbukti orang China Indonesia (Chindo) sendiri yg membuka (video di bawah -red), bahwa banyak orang Mainland tinggal di PIK😭, dan berbisnis di situ tapi duitnya dibawa ke negara leluhurnya Tiongkok sana (bangke bener😢).

PIK milik Aguan dan Tommy Winata ini, awalnya kan sangat kontroversial, dan sempat dihentikan.

Kemudian proyek PIK 2 boleh dikatakan dibangun di atas air mata rakyat Tangerang -Banten. Bagaimana tidak? Tanah rakyat yg dekat pesisir pantai itu hanya dihargai 48 ribu/meter persegi. Nanti kalau sdh jadi proyek per meternya bisa dijual 100 juta /meter dan yg beli Chino2 dari Mainland alias Chino dari Tiongkok. Maklum dengan penduduk 1,5 miliar RRT sdh tidak layak sebagai daerah hunian karena sanitasinya jelek, sehingga warga RRT cari udara segar sambil berbisnis ke benerapa negara, termasuk ke Indonesia antara lain membidik tinggal di PIK.

Proyek PIK 2 yg juga milik Aguan ini entah apa yg mendasari tetiba oleh Pak Jokowi dijadikan  sebagai  PSN (proyek strategis nasional) di tahun 2024. Sebagai PSN maka PIK boleh menabrak aturan apa saja karena menjadi proyek strategis nasional, termasuk membeli murah tanah rakyat dan rakyat pun dipaksa harus mau melepaskannya!! 

Mengapa Pak Jokowi demikian gegabah menjadikan PIK 2 sebagai PSN? Bisa jadi sebagai "tukar guling" (balas jasa), karena Aguan menjadi konglomerat pertama yg membangun hotel di IKN. Yg jelas masyarakat intelektual mempertanyakan masak PIK, proyek yg lebih mirip sebagai BEIJING ini jadi proyek strategis nasional? Strategis untuk rakyat China dari negeri RRT kali ya?

Setiap saya ke PIK yg sdh jadi di PIK 1 misalnya, saya merasa seperti di Tiongkok, banyak makanan non halal, lagu yg diputar semua lagu2 China, yg datang juga Chino semua (satu -dua ada melayunya), rata-rata juga pada berbahasa mandarin dan anjing lun dituntun sana-sini untuk diajak jajan. Tidak ada wajah Indonesia di sana!

Nah prediksi saya ternyata benar, saksi mata orang Chindo mengatakan, saat ini di PIK dan Tangerang mulai masuk orang China dari RRT dengan memakai paspor wisata yg diperpanjang 3 bulan sekali. Selain menyelundupkan Narkoba dimana kapal langsung bersandar di rumahnya, mereka di PIK juga menjadi pebisnis gelap, termsuk di PIK ini menjadi  tempat tinggal para bandar judi online. 

Belakangan yg marak di PIK, para warga negara China itu berbinis untuk  mencaplok konsumen di Indonesia, dengan menjual barang2 impor ilegal dari China. 

Lha gimana Indonesia gak ancur, barang yg dijual online baik melalui TikTok maupun platform lain, semua merupakan barang impor dari China tetapi ilegal, diangkut  melalui kapal besar, nanti di tengah laut dipindah ke kapal2 kecil yg langsung bisa sandar di rumah mereka di PIK. Maklum semua rumah di PIK menghadap ke laut lepas. Lalu uang hasil jualan itu ditaruh di perbankan Indonesia? TIDAK! Langsung dikirim ke negara mereka ke RRT sana!!! 

Nah gimana perekonomian Indonesia gak berantakan, kalau rakyat mentalnya dirusak dari Narkoba yg disinyalir masuk gila-gilaan lewat PIK, kemudian orang2 China dari RRT berbondong-bondong masuk Indonesia utamanya tinggal PIK, kemudian orang2 Tiongkok itu mengeruk uang  dari orang Indonesia dengan menjual barang2 ilegal (makanya harganya murah). Tak pelak kantor Bea Cukai pun gak bisa mengutip pajak impor, dan duit hasil jualan dr rakyat Indonesia juga langsung digotong ke Tiongkok, tidak ada yg tertinggal di Indonesia.

Kayak gitu kok PIK dijadikan proyek PSN, terus strategis apanya??? Strategis untuk orang Chino RRT kali ya??

Sumber: PBI

Read More

SETARA Sebut Pidato Jokowi Hambar: Ngaku Ekonomi Tumbuh, Nyatanya Daya Beli Melorot, PHK di Mana-Mana

SETARA Sebut Pidato Jokowi Hambar: Ngaku Ekonomi Tumbuh, Nyatanya Daya Beli Melorot, PHK di Mana-Mana

Ketua SETARA Institute Ismail Hasani mengkritik pidato terakhir di masa jabatan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) telah diselenggarakan pada hari Jumat, 16 Agustus 2024.

SETARA menilai seharusnya Presiden Jokowi dapat menyampaikan milestone dan lompatan-lompatan pencapaian bangsa dan negara Indonesia dalam 10 tahun terakhir.

"Paparan sederhana tidak cukup meyakinkan publik bahwa 10 tahun kepemimpinannya membawa perubahan signifikan," kata Ismail dalam keterangannya, Jumat.

Ismail menyebut Jokowi hanya fokus pada aspek pembangunan ekonomi yang pada kenyataan di lapangannya sangat berbanding terbalik dengan klaimnya.

"Hambar dan tidak meyakinkan karena kondisi faktual daya beli masyarakat semakin menurun dan ancaman PHK di berbagai bidang, capaian kinerja ekonomi Jokowi juga tidak diimbangi dengan pengakuan hak-hak warga yang menjadi korban pembangunan,"

"Sementara, Jokowi sama sekali tidak menyampaikan capaian di bidang pembangunan hukum, HAM dan demokrasi secara holistik, hanya menyebut keberhasilan membentuk KUHP. Gegap gempita gagasan di awal masa jabatan Jokowi terkait pembangunan manusia melalui kebijakan revolusi mental, sama sekali tidak diceritakan, sampai di titik mana lompatan itu dicapai. Pidato itu seperti gambaran kemunduran-kemunduran yang sebagiannya ditutupi dengan keberhasilan ekonomi," pungkasnya.

Sumber: wartaekonomi

Read More

Paskibraka Asal Sumbar Sempat Ditunjuk Bawa Baki, Diganti di Detik Terakhir dengan yang Tanpa Jilbab

Paskibraka Asal Sumbar Sempat Ditunjuk Bawa Baki, Diganti di Detik Terakhir dengan yang Tanpa Jilbab

Anggota Paskibraka berjilbab asal Minang, Maulia Permata Putri, yang telah dilatih dan sempat ditunjuk sebagai pembawa baki untuk upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), digantikan di detik-detik terakhir.

Dalam momen yang seharusnya menjadi kebanggaan bagi Maulia, polemik seputar jilbab diduga berujung pada pergantian tugas.

Beberapa hari lalu, pihak sekolahnya mengatakan Maulia telah dilatih sebagai pembawa baki untuk upacara HUT ke-79 RI di IKN. 

"Saat ini Maulia tengah mengikuti latihan di Jakarta. Semoga saja mampu mempertahankan sehingga tetap terpilih sebagai pembawa baki bendera sampai pada upacara HUT RI, tanggal 17 Agustus 2024 nantinya," kata Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, SMAN 1 Kota Solok, Dwi Suyarto, seperti dikutip Antara.

Namun, beberapa jam sebelum pelaksanaan upacara, Livenia Evelyn lah yang ditunjuk sebagai pembawa baki. Ia merupakan pelajar asal Kalimantan Timur.

Menurut laporan BPIP, Livenia Evelyn Kurniawan berasal dari SMA Katolik Santo Pransiskus. Ia adalah putri dari Eddy Kurniawan dan Ibu Luana Kalma.

Meskipun akhirnya diperbolehkan mengenakan jilbab saat bertugas, pergantian ini tak pelak menimbulkan tanda tanya, terlebih dengan latar belakang polemik sebelumnya. 

Kisruh Paskibraka Diminta Lepas Jilbab

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah menyangkal memaksa anggota Paskibraka pemakai jilbab untuk melepas jilbabnya saat pengukuhan di Istana Negara IKN pada Selasa (13/8) lalu. BPIP menyatakan, mereka melepas jilbab sebagai bentuk kesukarelaan mematuhi peraturan yang ditetapkan.

Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, menjelaskan bahwasanya pelepasan jilbab bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.

"Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam)," ujar Yudian ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8), sebagaimana diberitakan Antara.

Pada tahun-tahun sebelumnya, anggota Paskibraka diperbolehkan menggunakan jilbab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus.

Namun, BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024.

Sumber: kumparan

Read More

BAU BANGKAI REKAYASA CALON INDEPENDEN PILKADA JAKARTA

BAU BANGKAI REKAYASA CALON INDEPENDEN PILKADA JAKARTA

KTP Warga Jakarta termasuk diantaranya KTP Keluarga Anies Baswedan Dicatut oleh Calon Gubernur Independen

Seperti yang telah saya tulis dengan link di bawah ini :

https://www.facebook.com/share/p/SRcRAXK34zJB4jFe/?mibextid=oFDknk

Ada yang "Tidak Lazim" pada proses Pilgub DK Jakarta.

BAGAIMANA TIDAK ? 

Pengumuman hasil verifikasi faktual kedua atas kelengkapan administrasi Bakal Calon Independen bernama Dharma Pongrekun + Kun Wardhana, DIJADWALKAN PADA TANGGAL 19 AGUSTUS.

Akan tetapi, ternyata mereka dinyatakan lolos pada tanggal 16 Agustus 2024, kemarin. Cepat Kali... ?? 😁😅

TERBUKTI, banyak terjadi ketidakakuratan proses verifikasi, seperti yang terjadi dengan Keluarga Anies Baswedan yang KTP nya dicatut untuk syarat dukungan.

*NOTE: sebagaimana ramai dihebohkan Netizen, pelolosan Calon Independen ini diduga sebagai bagian dari "Aksi Cipta Kondisi" untuk memenangkan Paslon Tertentu, alias sebagai "Calon Boneka". Mirip kejadiannya dengan Pilwalkot Solo Tahun 2020.

(Tara Palasara)

Read More

Ribka Tjiptaning Belum Bisa Memaafkan Jokowi

Ribka Tjiptaning Belum Bisa Memaafkan Jokowi

10Berita - Dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan 2024, Presiden Joko Widodo kembali melontarkan permintaan maaf di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (16/8).

Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning mengatakan ucapan maaf itu sering disampaikan Jokowi dengan wajah memelas.

"Maaf mah boleh ya kan. Pak Jokowi mah biasa muka melas maaf gitu. Aku nggak tepuk tangan. Aku udah biasa sih," kata Ribka Tjiptaning di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (16/8).

Ribka menyiratkan kekecewaannya kepada Jokowi yang kini sudah berubah sikapnya kepada PDIP. Pasalnya, Ribka mengaku telah mendampingi Jokowi sejak Walikota Solo hingga pertama kali menjadi presiden.

"Karena aku dulu yang paling pertama, ibu (Megawati) suruh, minta aku ngajak Mas Jokowi jalan, dari calon gubernur, walikota aku jalan "Ning ajak ke Jakbar," jalan. Ke Cilandak," tegasnya.

"Makanya kenapa statemenku sangat pahit, dan menyakitkan. Karena aku yang merasakan. Orang bilang kurang ajarlah apalah. Mungkin orang lain jadi aku mungkin lebih sadis lagi gitu, karena aku merasakan kok jadi begini (sikap Jokowi) jadi berubah total ya kan. Jadi begitu," sambungnya geram.

Ditanya ihwal konteks mana saja yang tidak bisa dimaafkan olehnya, ia menegaskan terlalu banyak hal yang tidak bisa dimaafkan dari sikap Jokowi.

"Banyak," demikian Ribka Tjiptaning. 

Sumber: RMOL 

Read More

Calon independen yang lolos (diloloskan?) di Pilkada Jakarta surveinya cuma 0,2%, Sementara Anies 41% tapi terancam gagal maju, Istana gembira

Calon independen yang lolos (diloloskan?) di Pilkada Jakarta surveinya cuma 0,2%, Sementara Anies 41% tapi terancam gagal maju, Istana gembira

10Berita, JAKARTA - Pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana telah diumumkan oleh KPU kemarin (15/8/2024) lolos jadi pasangan Independen di Pilgub Jakarta 2024.

Banyak pihak yang curiga paslon independen ini sengaja diloloskan (terbukti banyak warga Jakarta yang protes NIK KTP dicatut), agar skenario RK yang diusung Istana (KIM Plus) tidak melawan kotak kosong. Karena kalau melawan kotak kosong bisa-bisa RK malah dipermalukan kalah.

Burhanuddin Muhtadi mengungkap hasil survei Indikator Politik menunjukkan Dharma Pongrekun elektabilitasnya cuma 0,2%, sedang pasangannya Kun Wardana malah 0%.

Sehingga kalau RK (hasil survei 15%) berhadapan dengan paslon independen ini sudah pasti 1000% menang.

Sedangkan Anies Baswedan hasil surverinya paling tinggai 41,7%, tapi terancam gagal maju di Pilgub Jakarta karena partai-partai diborong Istana.

👇👇

Survei terakhir yg kita rilis Dharma 0,2%, dan pasangannya Kun 0,0% https://t.co/dqE5hWIAqS pic.twitter.com/pwJ5Pq6mZu

— IG @burhanuddinmuhtadi (@BurhanMuhtadi) August 16, 2024

Bangsat ni orang siape @KPU_ID kagak kenal, dapet amplop juga enggak, main nyatut NIK 🤯 https://t.co/KJGv9QHwvp pic.twitter.com/GtTkeNfq7j

— Mon Izin Pimpinan 🙏 (@NodaMembundle) August 15, 2024

WARGA JAKARTA CEK KTP LO PADA SEKARANG!

gua gak tau ini siapa dan gua gak pernah merasa daftarin dukungan gua ke orang ini, tiba tiba NIK gua DICATUT sebagai PENDUKUNG DUA ORANG INI BUAT MAJU JADI CAGUB DKI??????

yang bener aja lah @dukcapiljakarta @kpu_dki https://t.co/Lu9F0D2d6d pic.twitter.com/FZkXU4gaFt

— imad🍉 (@ayamdreampop) August 15, 2024

Read More