04
Plt. Gubernur Sonni Sumarsono : 11 Dari 12 Proyek Fiktif Ahok Dibatalkan
10Berita– PLT. GUBERNUR SONNI SUMARSONO semakin menunjukkan taji sebagai birokrat yang paham aturan dan etika pemerintahan. tinggal Ahok dan fans yang kalang kabut dengan sepak terjang Sonni Sumarsono.
Dibatalkannya 11 dari 12 proyek fiktif Ahok senilai ratusan millyar yang tanpa persetujuan kebon sirih dan tanpa tender terbuka melainkan penunjukkan kontraktor secara langsung dari pihak keluarga dan relasi pribadi Ahok adalah momentum runtuhnya bualan Ahok yang mengklaim diri sebagai mr.clean dan menuding legislator DKI sebagai begal anggaran.
Kalau mau bisnis, ya bisnis saja. Tak perlu menipu opini publik dengan berpolitik bisa mengabdi. Sonni juga sukses menghemat uang kas daerah senilai puluhan millyar yang dahulu secara rutin digunakan Ahok untuk memberi dana hibah bagi KODAM JAYA, POLDA METRO JAYA, Korps Brimob, KPK, Kejaksaan dan KPUD, dengan alasan kerjasama keamanan antara PEMPROV dan Institusi bersenjata hanya boleh dilakukan pada saat-saat tertentu dan harus sepersetujuan parlemen.
Pada masa ahok, dana hibah dikeluarkan atas inisiatif ahok pribadi. Lebih jauh, TNI/POLRI beserta seluruh lembaga yang biasa menerima dana hibah, sudah mendapat jatah sendiri dalam APBN, yang artinya seluruh instansi vertikal pendanaannya bukan urusan pemerintah daerah. Ahok loncat tangga Soal dana hibah rutin senilai puluhan millyar itu, jelas tidak berlebihan jika banyak publik menganggap itu adalah upaya Ahok untuk mencari bodyguard atas keamanannya (hibah untuk KODAM dan POLDA), pelindung atas segala kasus perdatanya (hibah untuk KPK dan kejaksaan) juga pendukung untuk kepentingan politiknya (hibah untuk KPUD). Demi netralitas seluruh dinas provinsi, Sonni juga melarang semua kepala dinas untuk menerima dana kesertaan usaha untuk umum atau csr dari developer/pengembang tanpa persetujuan kebon sirih dan tanpa peruntukan yang jelas.
Kebiasaan siapakah, suap menyuap itu? Masalah etika, Sonni Sumarsono juga kembali mengucurkan dana dari APBD untuk BAMUS (badan musyawarah) Betawi, karena anggaran khusus untuk ormas yang bersifat nasional dan ormas yang bersifat kedaerahan memang diatur dalam UU dan keputusan yang bersifat dikresi, baik oleh kepala negara (KEPPRES dan INPRES) maupun oleh kepala daerah.
BAMUS Betawi adalah bentuk eksistensi warga Betawi yang notabebe pribumi Jakarta dengan prosentase populasinya yang masih dikisaran 50%. Sonni memahami kebijakan lokal berikut tinjauan psikologis warga betawi yang makin terpinggirkan ditengah lajunya modernisasi jakarta. Sedang Ahok, pendatang tidak tahu diri di Batavia, malah secara arogan dan bodoh telah menginjak kearifan lokal serta “menghina” martabat warga pribumi Betawi habis-habisan.
Kebiasaan siapakah yang sering menghina kearifan lokal dan menyinggung perasaan warga pribumi?
Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung!
Kabarnya, staf khusus ahok seperti Ran Ernest, Michael dan Sunny memang masih berada di balai kota sebagai penghubung untuk Ahok yang sedang cuti. Tapi tenang saja, Sonni Sumarsono InsyaAllah tidak akan terintimidasi oleh mereka.
Birokrat yang bisa mencapai jenjang deputi gubernur seperti Sylviana Murni, apalagi yang bisa mencapai jenjang Direktorat Jenderal seperti Sonni Sumarsono, jelas bukan orang sembarang. Bukan hanya kecerdasan akademik dan kinerja yang membuat mereka bisa seperti itu, tapi dedikasi tanpa kondite negatif selama puluhan tahun sebagai abdi negara yang ikut mengantarkan mereka sebagai orang penting.
Jangan remehkan birokrat karir
Sumber: bataranews
