RRC Dan Rusia Halangi DK-PBB Selidiki Pembantaian Muslim Rohingya
10Berita – Jum’at 17 Maret 2017, Cina dan Rusia kembali menghalangi pengesahan pernyataan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyangkut Myanmar. Sejumlah diplomat mengatakan bahwa veto ini dilakukan setelah 15 anggota Dewan bersidang membahas situasi di negara bagian Rakhine, Myanmar, tempat militer negara itu melancarkan operasi keamanan.
Kantor PBB untuk hak-hak asasi manusia bulan lalu melaporkan bahwa militer Myanmar telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan massal terhadap Muslim Rohingya disertai dengan membakar desa-desa sejak Oktober 2016 lalu. Tindakan ini disebut komisi HAM PBB mengarah kepada kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis.
Atas permintaan Inggris, kepala bidang politik PBB Jeffrey Feltman memberikan pemaparan kepada para anggota Dewan Keamanan dalam sidang tertutup. “Kami berusaha memajukan … beberapa usulan namun kesepakatan tidak tecapai di dalam ruangan itu,” kata Duta Besar Inggris untuk PBB, Matthew Rycroft, yang menjadi presiden Dewan Keamanan bulan Maret, kepada para wartawan setelah sidang.
Pernyataan Dewan Keamanan harus disepakati oleh seluruh anggota sebelum dapat dikeluarkan. Sejumlah diplomat mengatakan negara tetangga Myanmar, Cina dengan dukungan Rusia membatalkan resolusi tersebut.
Rancangan resolusi yang berhasil diperoleh Reuters menyatakan, “Mencatat dengan keprihatinan munculnya bentrokan baru di beberapa wilayah negara itu dan menekankan pentingnya akses kemanusiaan ke wilayah-wilayah yang terkena dampak.”
Lebih dari 75.000 orang telah mengungsikan diri dari negara bagian Rakhine ke Bangladesh sejak militer Myanmar mulai melancarkan operasi militer pada 9 Oktober tahun 2016. Operasi dilakukan sebagai balasan terhadap aksi penyerangan yang ditudingkan kepada pejuang Muslim Rohingya di pos-pos perbatasan. Sebanyak sembilan personel kepolisian tewas dalam kejadian tersebut. (ROL/Ram)
Sumber: Republika
