Kuasa Hukum: Ada Indikasi “Executive Order” Dalam Penetapan Tersangka Habib Rizieq
Berita– Kuasa hukum Habib Rizieq, Kapitra Ampera, mengaku heran dengan tindakan Polda Metro Jaya yang menetapkan kliennya sebagai tersangka dalam dugaan kasus percakapan pornografi. Ia menduga bahwa penetapan ini tidak murni berdasar perkara hukum belaka, melainkan terdapat ‘pesanan’ dari pihak tertentu.
“Ada yang order ada yang tangan-tangan terselubung bermain menggerakkan kepolisian, ada dugaan Executive order di sini,” ujar Kapitra dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin (29/5).
Ketika ditanya lebih detail mengenai pihak-pihak yang bermain dalam penetapan ini, Kapitra belum dapat memastikannya dalam waktu dekat. Kapitra mengatakan bahwa pihaknya akan mengumumkan secara pasti pihak-pihak tersebut setelah adanya investigasi lebih lanjut.
“Kita akan umumkan nanti apabila investigasi kita ini mengandung kebenaran absolut,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kapitra sangat menyayangkan sikap kepolisian yang cenderung abai terhadap aspek pembuktian. Kepolisian, lanjutnya, tidak dapat membuktikan waktu dan tempat terjadinya percakapan antara Habib Rizieq dan Firza Husein.
“Tidak bisa menjelaskan kapan waktu konten itu dibuat dan dimana, waktunya peristiwa tersebut. Ini yang kita sebut tirani penegakan hukum,” tegas Kapitra.
Sebelumnya penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan Habib Rizieq sebagai tersangka dalam kasus dugaan pornografi. Penetapan tersebut dilakukan setelah polisi melakukan gelar perkara dan mengantongi alat bukti dalam kasus ini.
Seperti yang diketahui, penetapan ini dilakukan ketika Habib Rizieq belum sekalipun diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini.(kl/aktual)
Sumber: Aktual
Selasa, 30 Mei 2017
Kuasa Hukum: Ada Indikasi “Executive Order” Dalam Penetapan Tersangka Habib Rizieq
By 10 BERITA 5/30/2017 02:17:00 PM
Related Posts:
KPK Diduga Kuat Petieskan Sejumlah Kasus Besar, Salah Satunya Sumber Waras KPK Diduga Kuat Petieskan Sejumlah Kasus Besar, Salah Satunya Sumber Waras JAKARTA - Mantan Wakil Sekretaris Pengurus Pusat Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (PBNU) menduga KPK telah mempetieskan sejumlah… Read More
Fahira: Di Indonesia yang Demokratis, Pembubaran Ormas Seharusnya Lewat Pengadilan Fahira: Di Indonesia yang Demokratis, Pembubaran Ormas Seharusnya Lewat Pengadilan Fahira menjelaskan, yang membedakan negara demokrasi dan negara bukan demokrasi adalah sejauh mana lembaga peradilan diberi peran dalam m… Read More
KPK akan "Mati" dengan Sendirinya KPK akan "Mati" dengan Sendirinya 10Berita~JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diprediksi tidak akan sampai dibubarkan melalui Hak Angket DPR RI. Akan tetapi, KPK diprediksi malah akan “mati” dengan sendi… Read More
Mantan Anggota DPR: Saya Lebih Percaya Kesaktian Setnov Kalahkan Kesaktian Ketua KPK Mantan Anggota DPR: Saya Lebih Percaya Kesaktian Setnov Kalahkan Kesaktian Ketua KPK JAKARTA - Salah satu Mantan Anggota Komisi Hukum DPR tidak percaya dengan pernyataan Prof. Romli Atmasasmita yang menyatakan JPU gagal… Read More
Djarot Akui Korupsi Ahok Soal Sumber Waras, KPK Mana Nyalimu..??? Jangan Omong Doang Djarot Akui Korupsi Ahok Soal Sumber Waras, KPK Mana Nyalimu..??? Jangan Omong Doang10Berita – Rencana Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar dalam kasus pembelian… Read More