Antara Janji Kampanye dengan Fakta Jokowi-JK tentang Utang Luar Negeri
10Berita – Ketika sebelum menjadi Presiden-Wakil Presiden, Jokowi-JK pernah menjanjikan banyak hal kepada rakyat Indonesia. Janji kampanye tersebut adalah apa-apa saja yang akan mereka lakukan untuk melayani masyarakat Indonesia. Salah satu janji kampanye Jokowi-JK berkaitan dengan utang luar negeri.
Pada tanggal 3 Juni 2014, 3 tahun lalu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, sekarang adalah Menteri Dalam Negeri, menyatakan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) secara tegas akan menolak penambahan utang luar negeri baru apabila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) di periode 2014-2019. Hal ini tertuang dalam visi misi Jokowi-JK.
Menurut Tjahjo Kumolo saat itu, Jokowi-JK mempunyai visi misi untuk menjalankan sejumlah program di bidang ekonomi dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Program tersebut, berharap dapat direalisasikan secepatnya jika resmi memimpin negara ini.
“Kita mau mandiri, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan, infrastruktur harus menggunakan dana sendiri. Menolak bentuk utang baru supaya bisa mengurangi beban utang setiap tahun,” jelasnya saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (3/6/2014).
Lebih jauh kata Tjahjo, Jokowi-JK akan menggenjot pembiayaan untuk program-program ekonomi, seperti pembangunan jalan, infrastruktur laut, bandara dan sebagainya dengan cara memaksimalkan penerimaan negara.
“Penerimaan dari pajak kita tingkatkan, mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 1.800 triliun, di samping terus membuka pintu investasi lokal maupun asing masuk ke sini,” tutur dia.
Namun sayangnya, antara janji dan fakta di lapangan tidak sesuai. Janji hanya sekedar janji. Janji yang dibuat sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan Jokowi-Jk selama 3 tahun telah menjadi Presiden-Wakil Presiden. Utang luar negeri yang dijanjikan tidak akan ditambah, faktanya bahkan dalam waktu 3 tahun utang luar negeri meningkat tajam dan sudah mencapai lebih dari Rp100o triliun.
Utang luar negeri Indonesia meningkat secara tahunan sebesar 5,5 persen (year on year/yoy)menjadi 333,6 miliar dolar AS pada Mei 2017, menyusul menanjaknya utang publik sebesar 11,8 persen (yoy) menjadi 168,4 miliar dolar AS.
Dengan meningkatnya utang publik atau yang terdiri dari utang pemerintah ditambah utang bank sentral, maka porsi utang publik menjadi 50,5 persen dari total Utang Luar Negeri (ULN), menurut pernyataan resmi Bank Indonesia dalam Statitsik Utang Luar Negeri per Mei 2017.
Utang publik, menurut Statistik BI, terdiri dari utang pemerintah sebesar 164,3 miliar dolar AS dan utang bank sentral sebesar 4 miliar dolar AS.
Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) mencatat setiap orang Indonesia termasuk bayi yang baru lahir, menanggung beban utang sebesar Rp 16 juta.
“Perhitungan ini didapat dari jumlah utang kita yang sudah mencapai Rp4.274 triliun dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia sekarang sebanyak 257 juta orang,” kata Ketua Umum AKSES Suroto di Jakarta, Ahad (18/6).
Ironis ya, rakyat masih saja dibohongi dengan janji-janji palsu. Saat ditagih janji-janji kampanye mereka, apakah mereka akan mendengarkan suara rakyat?
Arum Afriani Dewi
Sumber: Ngelmu
