Fahri Hamzah: Masak Mimpi Aja Dianggap Anti Pancasila?
10Berita – Secara teori, pemerintah Jokowi tengah melakukan perang menggunakan terror dan juga tengah membenturkan masa lalu-kini terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari pembubaran HTI melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang belum lama ini diterbitkan.
“Sikap berlebihan pemerintah jelas HTI ini akhirnya bisa dijelaskan dengan teori benturan peradaban dan war on terror. Ini yang kita sayangkan. Karena pemerintah kita termakan dengan apa yang datang dari Barat. Kali ini kita seperti tidak punya kemandirian,” tulis Fahri Hamzah, di akun Twitter pribadi miliknya, Minggu (22/07).
Padahal menurut Fahri, HTI tidak seperti yang “ditakutkan” oleh pemerintah. Bahkan HTI yang merupakan ormas seharusnya dijadikan landasan bahwa organisasi tersebut bisa jadi tidak mampu berbuat negatif kepada pemerintah.
“Selama ini saya tidak melihat keberanian HTI untuk meng-exercise lebih lanjut pikirannya makanya berhenti pada narasi. Itulah sebabnya mereka gak berani membuat partai politik. Partai mereka adalah ormas. Tahulah kita batas kekuatan ormas,” ujar Fahri menamabahkan.
Fahri juga menyebutkan bahwa keinginan dari HTI itu nampaknya hanya sebatas ‘bunga tidur’ saja. “Saya mengenal kawan-kawan HTI dan mengetahui buku apa saja yang mereka baca serta metode berpikir mereka.”
Rasanya yang paling penting dari konsep HTI adalah Khilafah. Sebuah metode kepemimpinan klasik dalam pemikiran politik Islam. Boleh jadi ada agenda lain HTI apakah itu kita tidak tahu. Tapi kalau mau bikin khilafah caranya gimana? Partai Islam aja kesulitan.
Jadi HTI ini hanya bermimpi soal masa lalu yang indah tapi masak mimpi aja jadi anti Pancasila dan ilegal? Ayo jelaskan!” (Voa-I/Ram)
Sumber: Eramuslim
Senin, 24 Juli 2017
Fahri Hamzah: Masak Mimpi Aja Dianggap Anti Pancasila?
By 10 BERITA 7/24/2017 08:51:00 PM
Related Posts:
Anies Resmi Cabut Dua Raperda Reklamasi Anies Resmi Cabut Dua Raperda Reklamasi Anies R Baswedan 10Berita - JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Anies R Baswedan resmi mencabut dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait reklamasi, yakni Raperda tentang Rencan… Read More
Kecewa Uji Materi Pasal Kesusilaan Ditolak MK, Fraksi PKS: Ini Soal Tanggung Jawab Menjaga Moralitas dan Karakter Bangsa Kecewa Uji Materi Pasal Kesusilaan Ditolak MK, Fraksi PKS: Ini Soal Tanggung Jawab Menjaga Moralitas dan Karakter Bangsa 10Berita – Fraksi PKS DPR RI mengaku kecewa dan menyayangkan Putusan MK yang tidak men… Read More
Soal Isu Dipasangkan dengan Mayjen Sudrajat, Syaikhu: Saya Masih Berkomitmen dengan DemizSoal Isu Dipasangkan dengan Mayjen Sudrajat, Syaikhu: Saya Masih Berkomitmen dengan Demiz 10Berita - PURWAKARTA—Ahmad Syaikhu, bakal calon Wakil Gubernur Jawa Barat, menampik isu bahwa dirinya akan dipasangkan dengan M… Read More
Pamerintah Akhirnya Akui Baru 4 Dari 245 Proyek Strategis Yang RampungPamerintah Akhirnya Akui Baru 4 Dari 245 Proyek Strategis Yang Rampung 10Berita – Pemerintah akhirnya mengakui baru menyelesaikan empat dari total 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ju… Read More
Ada Nama Dugaan Korupsi e-KTP Hilang? Pengamat: Polanya Sama seperti Ada Nama Dugaan Korupsi e-KTP Hilang? Pengamat: Polanya Sama seperti 10Berita, JAKARTA - Ada informasi bahwa ada beberapa nama yang diduga terjerat kasus korupsi e-KTP lenyap. Dan lenyapnya nama ini, menurut pengamat po… Read More