ILUNI UI Minta KPK Tidak Jadi Alat Politik Kekuasaan
Achmad menambahkan, KPK harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara berkala kepada publik. Termasuk perlunya pengawasan intens KPK oleh Publik.
muhammad abdus syakur/hidayatullah.com
Gedung KPK di Jalan Rasuna Said Kavling C1, Jakarta Selatan.
10Berita– Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh menjadi lembaga yang dipergunakan oleh kekuatan politik, baik elit yang berkuasa maupun elit yang tidak berkuasa, menjadi instrumen untuk menghancurkan lawan politiknya.
Ketua ILUNI UI Achmad Ismail Soeriokoesoemo, di Jakarta, Kamis (06/07/2017), mengungkapkan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas.
Namun lanjutnya, memberantas kejahatan korupsi juga harus dengan cara-cara yang adil dan beradab sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia.
Baca: Komisoner Komnas HAM Minta KPK Tidak Dijadikan Alat Pukul Lawan Politik
Menurutnya, KPK terlihat menjadi lembaga super body yang tidak ada pengawasan. Di samping juga terdapat kasus-kasus mega korupsi yang tidak disentuh oleh KPK seperti BLBI, Bank Century, termasuk juga kasus RS Sumber Waras dan Reklamasi Teluk Jakarta.
Padahal, sambungnya, demokrasi tidak mengenal lembagasuper body atau kekuasaan absolut. Termasuk lembaga anti korupsi sekalipun.
Karenanya, kata dia, ILUNI UI mendukung mekanisme evalusi total KPK seperti yang dilakukan oleh DPR melalui hak angketnya.
Baca: Kritisi Hak Angket DPR atas KPK, Dahnil: Koruptor Bandit Politik bak Firaun
“Kemudian ditindaklanjuti dengan pengawasan berkala. Langkah ini untuk memperkuat KPK agar tidak disalahgunakan oleh kekuasaan,” ungkapnya dalam siaran pers yang diterimahidayatullah.com.
Achmad menambahkan, KPK harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara berkala kepada publik. Termasuk perlunya pengawasan intens KPK oleh publik.
“KPK harus memberantas koruptor sejati tapi juga harus dapat mengembalikan atau membebaskan mereka yang (diduga) dikoruptorkan,” tandasnya.*
Rep: Yahya G Nasrullah
Editor: Muhammad Abdus Syakur
Sumber: Hidayatullah
