Kelangkaan Garam Akibatnya Bobroknya Kinerja Pemerintah Jokowi
10Berita – Kelangkaan garam dalam beberapa waktu belakangan disebut-sebut terjadi karena buruknya kinerja pemerintahan Joko Widodo. Beberapa kementerian yang membidangi masalah ini dinilai tidak becus dan bobrok sehingga menimbulkan masalah yang tragis ini.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, menyatakan, kebobrokan ini bermuara Kelangkaan Garam Akibatnya Bobroknya Kinerja Pemerintah Jokowi yang tidak tepat sasaran sehingga berujung pada implementasi yang melenceng jauh dari pemenuhan garam di dalam negeri.
“Buruknya kinerja pemerintah di bidang pergaraman, di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, serta PT. Garam, merupakan pangkal persoalan kelangkaan garam di tahun 2017,” tegasnya dalam siaran pers yang diterima Aktual, Jum’at (28/7).
Bahkan Halim menyebut beberapa kementerian tersebut kerap menjadikan cuaca sebagai kambing hitam dari kelangkaan garam ini. Tidak hanya itu, Halim bahkan menyatakan bahwa kementerian-kementerian yang seharusnya mengurusi garam justru mengacuhkan produksi garam di dalam negeri karena tidak melakukan koordinasi dengan baik.
“Memang buruk kinerja per kementeriannya, Mas. Karena sudah buruk di tingkat kementerian, maka amburadul di level koordinasi antar-kementerian,” ucap Halim ketika dikonfirmasi oleh Aktual.
“Dua-duanya, saking nggak becusnya, alam atau cuaca buruk yang mereka salahkan,” jelasnya mengenai kebijakan dan implementasi yang buruk di lapangan.
Halim pun merinci produksi garam dalam negeri yang hanya mencapai 3,7 persen dari target pemerintah.
Sebagai informasi, pemerintah menargetkan 3,2 juta ton garam yang diproduksi di dalam negeri pada 2016 lalu.Ironisnya, pemenuhan garam dari produksi dalam negeri hanya mencapai 118.056 ton saja. Pemerintah sendiri tidak dapat menjelaskan secara rinci mengenai kelangkaan garam yang terjadi di tanah air.
“Agar hal serupa tidak terulang kembali, pemerintah mesti memperbaiki kinerjanya di bidang pergaraman dan lebih mengedepankan semangat gotong-royong demi tercapainya target swasembada dan meningkatnya kesejahteraan 3 juta petambak garam di Indonesia,” serunya.
Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan mencatat, pemerintah lebih mengutamakan keran impor ketimbang melakukan penyerapan terhadap garam rakyat untuk memenuhi kebutuhan garam nasional selama 2010-2016. Imbasnya, 80 persen kebutuhan dalam negeri didatangkan dari sejumlah negara, seperti Australia, India, Jerman, Denmark, Singapura, dan beberapa negara lainnya.
“Pembukaan keran impor yang terjadi sejauh ini harus dihentikan. Apalagi pemerintah kembali menargetkan produksi garam nasional sebesar 3,2 juta ton pada tahun 2017 dan peningkatan kesejahteraan petambak garam dengan dukungan APBN sebesar Rp9,2 triliun. Hal ini tertuang di dalam Nota Keuangan APBN 2017,” pungkas Halim.
Seperti yang diketahui, Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, serta PT. Garam selaku BUMN di bidang pergaraman untuk mengatasi kelangkaan garam konsumsi dan industri di pasaran. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2017, di Jakarta, Kamis (27/7) kemarin.
Laporan: Teuku Wildan A(Nebby)
Sumber: Aktual
