Soal Beras, Anggota DPR Kritik Argumen Pemerintah Tidak Masuk Akal
"Ini merupakan pertunjukan kelas rendah yang ditampilkan pemerintah kepada rakyatnya," ungkap anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin.
kabarparlemen.com
Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin.
10Berita– Baru-baru ini, Satgas Pangan Mabes Polri menyegel pabrik beras PT Indo Beras Unggul (IBU) yang berlokasi di Jalan Raya Karawang-Bekasi, Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Pasca penggerebekan pada Kamis (20/07/2017) malam itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyegel PT IBU, produsen beras Cap Ayam Jago dan Cap Maknyuss, atas tuduhan melakukan penipuan dengan menjual beras medium bersubsidi seharga beras premium.
Terkait polemik ini, anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, mengkritik keras pemerintah.
Baca: Harga Beras Naik, Anggota DPR Sebut Impor Untuk Stabilisasi
Menurut Akmal, pemerintah pada kasus beras ini tidak kompak dan terlihat bersandiwara.
Pada polemik ini, katanya, Kementerian Pertanian, Polri, dan Kementerian Perdagangan menyatakan beras premium Ayam Jago dan Maknyuss produksi PT IBU hasil oplosan beras miskin (raskin) atau beras sejahtera (rastra). Di sisi lain, lanjutnya, Kemensos dan Bulog menyatakan tidak ada raskin atau rastra yang dioplos.
“Ini merupakan pertunjukan kelas rendah yang ditampilkan pemerintah kepada rakyatnya,” ungkap Akmal di Jakarta, kemarin, melalui siaran pers diterima hidayatullah.com, Selasa (25/07/2017).
Selain itu, sambung Akmal, penyajian data tentang beras oleh pemerintah, baik pemikiran tentang subsidi, tentang Harga Eceran Tertinggi (HET), tentang serapan beras dan produksi beras, semua dinilai janggal dan tidak masuk akal.
“Semua argumen pemerintah tidak masuk akal tentang beras. Tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun politis,” tegas Legislator PKS daerah Sulawesi Selatan II ini.
Kemarin, Senin (24/07/2017), DPR RI Komisi IV menggelar rapat kerja bersama Kementerian Pertanian di Komplek Senayan, Jakarta, yang turut dihadiri Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.
Pada kesempatan itu, Mentan Amran disebut meminta maaf kepada PKS atas kasus itu.
Baca: Pemerintah Didesak Investigasi Beredarnya Beras Impor Ilegal
Menteri Amran disebut mengaku bahwa Kementan tidak pernah bermaksud mengaitkan PKS pada pusaran polemik penggerebekan gudang beras di Bekasi milik PT IBU, anak usaha Tiga Pilar Sejahtera Tbk.
Berdasarkan penelusuran di situs resmi PT Tiga Pilar Sejahtera, komisaris utama perusahaan ini dijabat oleh Anton Apriyantono, mantan Mentan yang juga kader PKS.*
Rep: Yahya G Nasrullah
Editor: Muhammad Abdus Syakur
Sumber: Hidayatullah
