OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Jumat, 28 Juli 2017

Tidak Ada Minimarket Modern, Wali Kota Padang Tegaskan Demi Lindungi UMKM

Tidak Ada Minimarket Modern, Wali Kota Padang Tegaskan Demi Lindungi UMKM

Selain itu, Politisi PKS ini menjelaskan, pihaknya juga melakukan penguatan UMKM. Salah satunya dengan membuat koperasi jasa keuangan syariah di setiap kelurahan yang jumlahnya mencapai 104 koperasi.

CA/hidayatullah.com

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah di Padang.

10Berita– Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan alasan mengapa di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, tidak dijumpai minimarket atau perusahaan ritel besar yang notabene banyak terdapat di kota lainnya.

Mahyeldi mengatakan, ekonomi di Padang dan Sumatera Barat tidak banyak mempunyai industri dan lebih bertumpu pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Di Padang, terangnya, terdapat sekitar 80 hingga 140 UMKM termasuk pedagang-pedagang kecil rumahan.

“Hampir separuh penduduk Kota Padang bergerak di UMKM. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Padang berkewajiban memberikan perlindungan,” ujarnya kepada hidayatullah.com di Kota Padang beberapa waktu lalu.

Baca: Wali Kota Padang: Umat Islam harus Menjadi ‘Umat Washatiyah’


Perlindungan itu, sambung Mahyeldi, di antaranya berupa pembenahan pasar sebagai tempat menjual produk UMKM.

Juga, kata dia, menggerakkan kegiatan dalam daerah. Sebagaimana Kota Padang menjadi tuan rumah Pertemuan Ulama dan Dai Internasional pada tanggal 17-20 Juli 2017 lalu.

Selain itu, politisi PKS ini menjelaskan, pihaknya juga melakukan penguatan UMKM. Salah satunya dengan membuat koperasi jasa keuangan syariah di setiap kelurahan yang jumlahnya mencapai 104 koperasi.

“Kemudian UMKM juga kita dampingi, kita rekrut lebih kurang ada 300 orang mentor untuk mendampingi UMKM,” paparnya.

“Ini dalam rangka penguatan dan keseriusan kita,” tambah Mahyeldi.

Baca: Pegiat UMKM Optimistis Mampu Bangkitkan Perekonomian Bangsa


Ia mengungkapkan, sejatinya Pemkot Padang tidak melarang sepenuhnya perusahaan ritel yang ingin masuk. Hanya saja, kata dia, harus bersedia bekerja sama atau membuatmemorandum of understanding (MoU) untuk menerima dan memasarkan produk dari UMKM.

Saat ini, kata Mahyeldi, pihaknya telah bekerja sama dengan Trans Mart karena bersedia menerima syarat yang diminta Pemkot.

“Mulai dari produk kecil hingga daging sudah masuk ke sana. Kalau tidak, produk kita mau dikemanakan,” ungkapnya.

Mahyeldi menegaskan, produk UMKM yang masuk ke jaringan ritel juga telah sesuai dengan standar.*

Rep: Yahya G Nasrullah

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Sumber: Hidayatullah