BI Untung karena Biaya Cetak Uang Turun, Kenapa Bebani Rakyat dengan Biaya Top Up?
10Berita~ Jakarta- Wacana peraturan adanya penarikan biaya top up e-money oleh perbankan terus ditentang, lantaran Bank Indonesia selaku pemilik kebijakan dinilai berpihak sebelah. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta BI membatalkan wacana tersebut, di sisi lain YLKI setuju BI mengatur batas tarif maksimal top up e-money.
Ketua Pelaksana Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan peraturan baru BI dengan mempersilahkan perbankan untuk menarik tarif top up e-money adalah tindakan kontraproduktif dengan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Kebijakan itu justru menghambat geraakan tersebut lantaran akan ada banyaknya penolakan dari masyarakat.
“Sejatinya BI bisa memberikan dana intensif, dengan adanya transaksi non tunai melalui peruntungan turunnya biaya cetak uang. Bukan justru memberatkan masyarakat dengan bertambahnya penarikan berbagai macam transaksi elektronik,” sarannya saat konfrensi pers di bilangan YLKI, Jakarta Selatan, Rabu, (22/9).
Dia melanjutkan YLKi lebih setuju apabila BI mengatur batas maksimal tatif top up e-money daripada membolehkan bebas perbankan menarik tarif. Sebagaimana wacana BI dengan biaya tarif maksimum antara Rp1.500 – Rp2000, YLKI menilai nominal itu cukup akomodatif.
“Adanya tarif atau tidak biarlah perbankan yang memilih bukan atas dasar legalitas penuh BI. Agar BI tidak dicap berpihak sebelah, sehingga perbankan bisa berkompetisi mengambil hati nasabahnya,” urainya.
YlKI mengingatkan BI untuk meningkatkan sosialisasi Gerakan Nasional Non Tunai dengan berpihak kepada masyarakat dalam artiaan tidak memberatkan. Sosialisasi bukan berarti hanya penekanan melalui kebijakan, melainkan meringankan atupun memudahkan dalam urusan transaksi.
“Jangan cuma mencari keuntungan perbankan semata, dengan meraup perputaran transaki uang rakyat tetapi tidak ada kontribusi besar untuk meningkatkan fasilitas masyarakat,” pungkasnya.
Reporter: Hafidz Syarifudin
Editor: Syafi’i Iskandar
Sumber : Kiblat
