China Dukung Myanmar Gunakan Kekerasan Militer di Rohingya
(Myanmar State Counsellor Aung San Suu Kyi shakes hands with Chinese President Xi Jinping as they meet at the Great Hall of the People in Beijing, China, May 16, 2017. REUTERS)
10Berita~ Media Pemerintah Myanmar mengklaim, Pemerintah China mendukung tindakan keras militer terhadap etnis Rohingya. Dukungan China disampaikan sehari setelah PBB menyatakan telah terjadinya pembersihan etnis d Rakhine.
Operasi militer yang dilakukan di wilayah sebelah barat Rakhine telah membuat lebih dari 380.000 warga Rakhine melarikan diri ke Bangladesh. Operasi militer terjadi setelah sejumlah militan Rohingya yang tergabung dalam Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) menyerang pos penjagaan militer di Guerilla pada 25 Agustus. Aksi penyerangan itu menewaskan belasan orang dari pihak militer.
"Sikap China mengenai serangan teroris di Rakhine sudah jelas, ini hanya masalah internal," tulis surat kabar Global New Light of Myanmar yang dikelola negara tersebut, mengutip Duta Besar China di Myanmar Hong Liang saat mengatakan kepada pejabat tinggi pemerintah Myanmar.
"Serangan balik dari pasukan keamanan Myanmar melawan teroris ekstremis dan usaha pemerintah untuk memberikan bantuan pada warganya sangat bisa diterima," ujarnya seperti dikutip dari Strait Times, 14 September 2017.
China bersaing dengan Amerika Serikat untuk memperebutkan pengaruh mereka di Myanmar yang baru membuka diri pada tahun 2011 setelah selama lebih dari 50 tahun pemerintah militer membatasi diplomasi dan ekonominya terisolasi.
Kekerasan di negara bagian Rakhine dan eksodus pengungsi adalah masalah paling mendesak yang terjadi di depan mata penerima Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, sejak ia menjadi pemimpin nasional tahun lalu.
Kritikus terus meminta agar hadiah Nobel Perdamaian dibatalkan karena Suu Kyi gagal melakukan lebih banyak untuk menghentikan perselisihan yang menurut badan hak asasi manusia adalah "contoh buku teks tentang pembersihan etnis".
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu, 18 September 2017, mendesak pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan, menambahkan bahwa situasi tersebut bisa digambarkan sebagai pembersihan etnis.
"Ketika sepertiga penduduk Rohingya harus melarikan diri dari negara ini, bisakah Anda menemukan kata yang lebih baik untuk menggambarkannya?" ujarnya pada sebuah konferensi pers di New York.
Pemerintah Myanmaar mengatakan bahwa pihaknya menargetkan "teroris," sementara para pengungsi Rohingya mengatakan bahwa serangan tersebut bertujuan untuk mendorong etnis Rohingya keluar dari Myanmar yang mayoritas beragama Buddha.
Sejumlah desa Rohingya di utara negara bagian Rakhine telah dibakar namun pihak berwenang membantah bahwa pasukan keamanan atau warga sipil Budhis yang melakukan pembakaran tersebut. Sebaliknya, mereka menyalahkan gerilyawan. (VIVAnews)
