OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Jumat, 15 September 2017

Hukum Jadi Alat Intimidasi Politik? Petinggi Demokrat Desak Jokowi Klarifikasi Pertemuan di Rumah KaBIN

Hukum Jadi Alat Intimidasi Politik? Petinggi Demokrat Desak Jokowi Klarifikasi Pertemuan di Rumah KaBIN


10Berita~ Kabar pertemuan tertutup antara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan, dan Gubernur Papua, Lukas Enembe, langsung menjadi topik hangat di media sosial.

Seperti diketahui, beredar kabar bahwa pada Selasa, 5 September 2017 di kediaman Kepala BIN. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Kapolda Sumatera Utara (eks Kapolda Papua) Irjen Pol Paulus Waterpauw ada pertemuan tertutup. ( Baca: http://www.portal-islam.id/2017/09/pigai-ungkap-pertemuan-gub-papua-kabin.html )

Awalnya, pertemuan hanya membahas berbagai isu nasional. Ternyata ada agenda lebih penting. Kepala BIN, Budi Gunawan, disebut meminta Lukas menandatangani sebuah kertas berisi 16 poin komitmen. Mulai dari kesetiaan pada NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dan sampai pada komitmen "mengamankan" Joko Widodo dan PDI Perjuangan di Pemilu Serentak tahun 2019.

Lukas disebut merasa keberatan dengan poin terakhir karena dia sendiri merupakan Ketua DPD Partai Demokrat di Papua. Namun, akhirnya ia menandatangani pernyataan tersebut.

Setelah Tito dan Paulus datang, Kepala BIN juga menyampaikan kepada Lukas Enembe bahwa dirinya harus berpasangan dengan Paulus Waterpauw pada Pilkada Papua tahun 2018 sesuai perintah Presiden Joko Widodo.

Ragam tanggapan atas berita ini beredar di media sosial Twitter. Dua pengurus DPP Partai Demokrat merespons dengan nada keras.

"Bila berita ini benar, sungguh keterlaluan. Pak @jokowi sebaiknya langsung memberi klarifikasi demi nama baiknya," tulis pengurus Partai Demokrat, Rachland Nashidik, di akun twitternya @ranabaja menanggapi berita ini.

Bila berita ini benar, sungguh keterlaluan. Pak @jokowisebaiknya langsung memberi klarifikasi demi nama baiknya.https://t.co/seaSVi8ePR

— Rachland Nashidik (@ranabaja) September 14, 2017


"Kalau benar, demokrasi terancam," tulis pengurus Partai Demokrat lain, Andi Arief lewat akun @andiarief__.

(Kalau benar, demokrasi terncam) Beredar Kabar Kesepakatan Kepala BIN, Kapolri, Kapolda Sumut Dan Gubernur Papua https://t.co/A1WjUwawvc

— Andi Arief (@andiarief__) September 14, 2017


Beberapa saat lalu, redaksi menghubungi pihak BIN untuk meminta klarifikasi. Disampaikan bahwa penjelasan resmi dari BIN akan dikeluarkan dalam waktu dekat.

Lukas Enembe lebih dulu membantah dan menegaskan informasi tersebut adalah bohong alias hoax.

"Saya tidak tahu info itu hoax saja mungkin," kata Lukas lewat aplikasi WhatsApp kepada redaksi.

Sumber::Portal islam