Kapuspen Mabes TNI: Ada Wartawan Yang Sadap dan Bocorkan Pernyataan Panglima
10Berita – Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayor Jenderal TNI Wuryanto menegaskan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal adanya institusi yang memesan 5000 senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo adalah benar.
Namun, pembicaraan internal saat forum silaturrahim bersama para purnawirawan, di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9) lalu bersama para Purnawirawan TNI itu bukan untuk konsumsi publik alias off the record.
“Panglima TNI tadi sudah sampaikan beliau tidak menyampaikan pers rilis soal itu,” kata Wuryanto kepada di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (25/9).
Atas dasar itu, Wuryanto mengatakan jika pernyataan Jenderal Gatot yang kadung beredar dan membuat gaduh itu direkam oleh seorang wartawan dan mempublikasikannya di media.
Padahal, kata dia, selesai kegiatan, ia sudah meminta kepada wartawan supaya tidak memberitakan terkait omongan Jenderal Gatot tersebut.
“Ada teman-teman yang mungkin menyadap atau merekam mungkin pernyataan beliau. Padahal kan kita sudah sampaikan tidak boleh,” ujar Wuryanto.
Sebelumnya Jenderal Gatot menegaskan, pihaknya tidak pernah menjelaskan tentang adanya institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto menegaskan pernyataan soal pembelian senjata tersebut tidak benar.
Ia mengakui ada kesalahan komunikasi antara Panglima TNI dengan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Namun, saat ini sudah diluruskan.
“Setelah saya panggil Kepala BIN, hubungi Panglima TNI, Kapolri dan institusi lain yang terkait masalah ini. Ternyata ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas dalam hal pembelian senjata,” kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Minggu (24/9/2017).
Wiranto membantah berbagai spekulasi yang beredar seperti Indonesia sedang dalam keadaan genting, karena ada suatu kelompok yang ingin menganggu ketertiban dan keamanan nasional.
“Saya kira kita tidak pada tempatnya menghubungkan dengan itu,” kata Wiranto.
Bahkan, kata dia, senjata yang dibeli jumlahnya hanya 500 pucuk, bukan 5.000 pucuk senjata seperti yang sudah disampaikan oleh Panglima TNI.
“Setelah saya tanyakan, saya cek kembali, tenyata ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan PT Pindad yang diperuntukkan bagi sekolah intelejen BIN dan bukan buatan luar negeri,” katanya.
Senjata itu juga dibeli oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan bukan institusi lain yang di luar kontrol Pemerintah dengan menggunakan APBN.
“Ini juga menggunakan anggaran APBN. Jadi bukan institusi lain yang di luar kontrol Pemerintah,” ungkap dia.(kl/kc)
Sumber: Eramuslim
