Kemelu RI Malah Kecam Pejuang Rohingya, Bukan Rezim Barbar Myanmar
10Berita– Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI mengecam serangan militan minoritas Muslim Rohingya terhadap sejumlah pos polisi, pekan lalu, yang berujung pada bentrokan baru di Rakhine, Myanmar.
“Indonesia mengecam serangan kelompok bersenjata kepada pos polisi dan fasilitas penampungan pengungsi di Maungtaw Rakhine State pada 25 Agustus 2017 yang telah mengharuskan ratusan mengungsi dan menyebabkan putaran kekerasan baru,” bunyi pernyataan Kemlu RI yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (29/8).
Serangan terkoordinasi yang dilakukan oleh para pemberontak pada Jumat lalu itu mengakibatkan bentrokan yang mengakibatkan kematian 104 orang. Setidaknya 4.000 warga non-Muslim telah dievakuasi pemerintah, sementara ribuan warga sipil Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.
“Indonesia juga menyesalkan telah jatuhnya korban, baik korban jiwa maupun luka-luka.”
Kemlu RI mendorong Myanmar segera mengambil langkah untuk memulihkan keamanan dan memberikan perlindungan kemanusiaan terhadap warga di Rakhine.
Rakhine yang terletak di barat Myanmar selama ini menjadi pusat bentrokan komunal antara etnis mayoritas Buddha dan minoritas Muslim, khususnya Rohingya.
“Indonesia mendorong semua pihak segera menghentikan aksi kekerasan, berkontribusi terhadap pemulihan keamanan, serta menghormati hak asasi manusia masyarakat di Rakhine, termasuk masyarakat Muslim,” bunyi pernyataan Kemlu.
Bentrokan selama akhir pekan kemarin menjadi eskalasi terbaru dari kekerasan yang telah melanda Rakhine sejak Oktober lalu. Saat itu, militer Myanmar menuding “teroris Rohingya” menyerang pos keamanan di perbatasan di Rakhine sehingga menewaskan sekitar sembilan polisi.
Dalam operasi balasan atas serangan tersebut, aparat keamanan Myanmar diduga menyiksa hingga membunuh warga Rohingya secara membabi-buta hingga menewaskan sedikitnya 80 orang dan memaksa sekitar 87 ribu Rohingya mengungsi ke luar Myanmar.
Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah memberi kesimpulan bahwa militer Myanmar melakukan penyiksaan hingga pemerkosaan terhadap warga Rohingya di sana.
Situasi di Rakhine kembali memburuk sekitar awal Agustus ketika tentara kembali memulai “operasi pembersihan” yang mengakibatkan ketegangan bergeser ke kota Rathetaung, di mana masyarakat Buddha dan Rohingya tinggal berdampingan.
Selama ini, Indonesia aktif memantau situasi keamanan di Myanmar dan mendorong pemerintahan Penasihat Aung San Suu Kyi untuk melindungi hak asasi manusia seluruh masyarakat di Rakhine, termasuk minoritas Muslim Rohingya–yang selama ini tidak dianggap sebagai warga negara Myanmar.
Menurut Kemlu RI, kerja sama seluruh pemangku kepentingan Myanmar sangat diperlukan guna menangani situasi konflik yang sangat kompleks di Rakhine sehingga dapat mengembalikan dan menjaga stabilitas keamanan di negara Asia Tenggara itu.
“Sebab, situasi damai, aman, dan stabil di Myanmar, termasuk di Rakhine penting untuk mendukung terjaganya stabilitas di ASEAN dan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan,”
“Indonesia akan melanjutkan kerjasama dengan Myanmar dalam proses rekonsiliasi, demokratisasi dan pembangunan inklusif di sana, termasuk upaya implementasi rekomendasi laporan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Rakhine Kofi Annan,” bunyi pernyataan Kemlu RI menambahkan.(kl/cnni)
Sumber: Eramuslim
