Rusia Diam soal Referendum, Tapi Jalin Kesepakatan Bisnis 4 Miliar Dolar dengan Kurdi Iraq
10Berita, Moskow – Rusia menjadi satu-satunya kekuatan besar yang belum meminta orang-orang Kurdi Iraq untuk membatalkan referendum kemerdekaan yang akan dilangsungkan 25 September nanti. Kendati demikian, Rusia dengan cepat menjalin kesepakatan minyak dan gas dengan Kurdi, dengan menyediakan dana sebesar $ 4 miliar yang dijanjikan akan cair kurang dari setahun.
Diketahui, Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Turki dan Iran kompak untuk menentang langkah Kurdi Iraq untuk mengadakan referendum kemerdekaan. Kurdi Iraq sendiri menganggap referendum sebagai puncak perjuangan selama puluhan tahun untuk mendirikan negara yang independen. Meski Iraq mengatakan itu sebuah pelanggaran konstitusi.
Pekan ini, Gedung Putih juga menyebut bahwa referendum yang direncanakan sangat “provokatif dan tidak stabil”. AS khawatir hal itu akan meluas ke daerah yang bukan menjadi wilayah otonomi Kurdi, namun juga merambah ke wilayah yang diperdebatkan.
Moskow memang tidak mengeluarkan suara untuk untuk membatalkan referendum tersebut. Dengan rencana referendum hanya beberapa hari lagi, raksasa minyak negara Rusia Rosneft mengumumkan investasi terakhirnya pekan lalu, untuk membantu Kurdistan Iraq mengembangkan industri gas alamnya, untuk pasokan domestik dan ekspor.
Nilai penuh dari kesepakatan tersebut belum diungkapkan secara resmi, namun menurut sumber industri yang mengetahuinya, nilainya lebih dari $ 1 miliar. Hal ini otomatis menjadi usaha ketiga Rosneft di wilayah Kurdi sejak Februari, yang mengubah Moskow menjadi sumber uang terbesar di wilayah itu.
Menurut sumber industri, kesepakatan Rosneft sejak pertama kali tiba di Kurdistan pada Desember lalu bernilai sekitar $ 4 miliar. Nilai itu melebihi $ 2 miliar untuk pembiayaan wilayah Kurdi yang sebelumnya telah diterima untuk penjualan minyak dari perusahaan perdagangan internasional yang melakukan pra bayar untuk ekspornya, dan $ 1,5 miliar yang ia terima dari negara tetangga Turki.
Ini juga menandai perubahan besar dalam fokus Kurdi Iraq, yang memiliki hubungan dekat dengan Washington sejak 1991. “Moskow telah secara efektif mengisi celah tersebut saat Amerika Serikat menarik diri dari Iraq,” kata seorang sumber senior di Erbil, ibukota wilayah Kurdi Iraq, seperti dikutip Reuters.
Rusia pada umumnya mendukung integritas wilayah Iraq, selain juga mengakui aspirasi orang Kurdi untuk sebuah tanah air. Sekitar 35 juta Kurdi tersebar di Iraq, Iran, Turki dan Suriah.
“Kami tertarik bahwa orang-orang Kurdi menginginkan negara lain di planet ini sehingga dapat memenuhi harapan dan aspirasi mereka,” kata Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov pada bulan Juli. “Kita mulai dari kenyataan bahwa aspirasi yang sah dari orang Kurdi, seperti orang lain, perlu dipenuhi dalam kerangka norma hukum internasional yang ada.”
Tidak seperti kekuatan besar lainnya, Rusia menghindari untuk memberikan putusan, legalitas atau kebijaksanaan untuk mengadakan referendum itu sendiri. “Posisi Rusia adalah, ‘Mari kita tunggu dan lihat hasil referendum’,” kata Hoshiyar Zebari, salah satu politisi Kurdi terkemuka Iraq, yang bertugas sebagai menteri luar negeri, wakil perdana menteri dan menteri keuangan di Baghdad dari tahun 2003 sampai akhir tahun. Dan sekarang ia menjadi penasihat pemerintah daerah Kurdistan.
Sumber: Reuters
Redaktur: Ibas Fuadi
Sumber; Kiblat
