Wakil Presiden Iraq: Kami Tak Izinkan Terbentuknya ‘Israel Kedua’ di Iraq Utara
Pemimpin Kurdistan Iraq Masoud Barzani dan Presiden AS George W Bush
10Berita–Iraq tidak akan mengizinkan terbentuknya “Israel kedua” di Iraq utara, demikian pernyataan Wakil Presiden Iraq, Nouri al-Maliki pada hari Ahad.
Maliki mengeluarkan pernyataan itu dalam sebuah pertemuan dengan Duta Besar AS untuk Iraq, Douglas Silliman, di Ibu Kota Baghdad, di mana keduanya membahas sejumlah isu termasuk referendum bagi kamerdekaan suku Kurdi. Demikian rilis sumber di kantornya seperti dikutip Anadolu Agency, Ahad (17/09/2017).
“Kami tidak akan mengizinkan pembentukan Israel kedua di Iraq utara,” kata Maliki yang menentang Israel setelah negara tersebut pada hari Kamis pekan lalu menyuarakan dukungannya bagi terbentuknya sebuah negara bagi suku Kurdi merdeka .
Referendum kontroversial tersebut dijadwalkan akan digelar pada 25 September, yang hasilnya tidak mengikat, yang akan melihat suku Kurdi yang tinggal di wilayah utara Irak apakah akan memilih mendeklarasikan kamerdekaannya dari Iraq atau tidak.
Maliki memperingatkan bahwa referendum tersebut akan memiliki “konsekuensi berbahaya bagi keamanan, kedaulatan dan kesatuan Iraq”.
Baghdad, bagaimanapun, menolak rencana pemungutan suara tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu akan mempengaruhi perang melawan kelompok Daesh, yang masih mempertahankan kehadirannya yang signifikan di Iraq utara.
Dengan dukungan Israel, pemimpin Kurdistan Iraq Masoud Barzani tak peduli dengan banyaknya negara yang menentang referendum kamerdekaan Kurdi. Dia bertekad akan menjalankan referendum pada 25 September 2017 nanti.
“Orang-orang Kurdi adalah orang-orang pemberani dan pro-Barat yang memiliki nilai-nilai (Israel),” demikian pujian Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunjukkan Tel Aviv mendukung upaya Kurdi menciptakan negara baru terpisah dari Iraq.
Sebagaimana diketahui, Kurdi Iraq telah lama dinina oleh Israel dan memiliki hubungan bisnis, militer dan intelejen yang dilakukan sejak tahun 1960-an.
Sementara Pemerintah Iraq berpendapat penyelenggaraan jajak pendapat tersebut melanggar piagam nasional negara tahun 2005.
Selain Iraq penentang referendum kamerdekaan Kurdi adalah Iran, Suriah dan Turki. Alasannya, gerakan seperti itu bisa memicu disintegrasi di banyak negara di Timur Tengah yang akan dilakukan etnis Kurdi.
Turki juga menolak referendum yang direncanakan tersebut, dengan mengatakan bahwa stabilitas wilayah tersebut bergantung pada pemeliharaan kesatuan dan integritas teritorial Iraq.*/Abd Mustofa
Sumber: Hidayatullah
