Banyak Orang Bingung Atas Kondisi Ekonomi RI, Ini Jawabannya
10Berita - Mungkin ini jawaban paling tepat dari semua pertanyaan tentang ekonomi Indonesia. Banyak orang bingung melihat satu persatu ritel tutup. Mulai 7-Eleven hingga Lotus dan Debenhams semua ditutup.
Muncul kecemasan masyarakat hingga jeritan pengusaha. Analisa dari pemerintah juga belum tuntas.
"Biarin saja dulu sampai nanti jelas semuanya," kata Menko Perekonomian, Darmin Nasution, yang secara tidak langsung menegaskan dirinya juga belum tahu pasti apa yang terjadi dengan negara ini. Demikian juga solusi yang harus ditempuh.
Ada benarnya dari yang dilakukan Darmin. Dibandingkan harus menambah bahan nyinyiran banyak orang, maka lebih baik menunggu hasil analisa yang lebih akurat. Lengkap dengan kebijakannya.
Sekarang mari lihat dari lingkup yang lebih luas. Tak harus perjalanan ekonomi dari zaman sebelum merdeka. Cukup satu dekade terakhir.
Indonesia sejak akhir 2006 menikmati kemewahan harga komoditas. Sederhananya, Indonesia saat itu negara yang kaya dengan harga batu bara dan kelapa sawit serta mineral yang tinggi, dan diekspor ke negara lain. Masyarakat bisa hidup foya-foya, membeli segala macam barang dan jasa. Akibatnya ekonomi tumbuh melejit sampai di atas 6%.
Tingkat konsumsi masyarakat jika ditotal secara keseluruhan, rata-rata di kisaran 5,3-5,5%. Saking tingginya konsumsi, barang impor masuk secara sporadis.
Bahkan ketika krisis keuangan melanda dunia pada 2008, Indonesia masih cukup aman-aman saja. Selain stabilitas sistem keuangan yang semakin baik, banyak komponen lain yang ikut menopang dari hantaman krisis.
Nah, cerita indah itu selesai pada akhir 2012. Harga komoditas anjlok. Orang-orang kaya baru pelan-pelan tertekan. Bayangkan, pada 2010 harga batu bara mencapai US$ 100/ton, kemudian turun jadi sekitar US$ 70/ton.
Ini merambat ke semua sektor. Apalagi ekonomi Indonesia sangat bergantung kepada komoditas, lebih tepatnya komoditas mentah. Konsumsi masyarakat secara keseluruhan juga turun ke level 5%. Belum terlalu buruk memang, tapi sudah mulai waspada (seharusnya).
Apalagi pada 2013, ada sedikit guncangan pasar keuangan yang bersumber dari Amerika Serikat (AS). Saat Bank Sentral AS, Federal Reserve (The Fed), mengumumkan penghentian stimulus dan memberikan sinyal akan adanya kenaikan suku bunga acuan secara agresif. Ini membuat dana asing di negara berkembang kembali ke AS.
Nilai tukar rupiah jadi korban. Investor bawa kembali kabur uangnya dari Indonesia, sehingga rupiah anjlok. Dolar AS pada 2010 masih di kisaran Rp 8.000, lalu berubah jadi Rp 11.000 pada 2013, dan sampai di level Rp 14.000 di tahun berikutnya. Tingkat fluktuasinya juga tinggi.
Konsumsi masyarakat kembali jadi sasarannya. Pelemahan nilai tukar paling terasa bagi masyarakat yang ingin membeli barang elektronik, seperti komputer, laptop dan telepon seluler (ponsel) karena harganya makin mahal. Kemudian juga makanan sehari-hari seperti tempe, karena kedelainya 90% impor.
Dari gambaran di atas terlihat asal muasal penurunan konsumsi masyarakat atau yang bisa juga disebut daya beli. Bila hanya melihat data tiga tahun terakhir, konsumsi masyarakat stagnan di level 4,9-5%.
"Jadi kalau orang bilang daya beli turun, dari 10 tahun lalu iya. Tapi kalau cuma tiga tahun terakhir saya sebut itu stagnan di kisaran 5%," ungkap Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, kepada detikFinance.
Cerita Belum Selesai
Analisa tersebut masih sangat umum. Belum dapat menjelaskan kenapa pusat perbelanjaan glodok dan WTC Mangga Dua sepi, Lotus dan Debenhams yang tutup serta Hero dan Ramayana yang mulai efisiensi habis-habisan.
Apa iya beralih ke ekonomi digital alias e-commerce?
Chatib Basri memberikan penjelasan sederhana, namun tetap kuat sebagai indikator.
Pertama, orang yang mampu terlibat e-commerce atau belanja dengan cara online hanya yang mampu memiliki smartphone alias ponsel pintar. Harganya paling murah berkisar Rp 1.000.000/unit.
Sangat kecil kemungkinan masyarakat dengan pendapatan rendah membeli smartphone demi belanja online. Apalagi untuk kebutuhan pokok saja belum bisa terpenuhi.
"Hanya orang pendapatan kelas menengah ke atas yang mampu terlibat," ujar Chatib.
Kedua, belanja online mayoritas menggunakan produk perbankan sebagai alat pembayaran. Baik itu transaksi lewat Anjungan Tunai Mandiri (ATM) maupun kartu kredit.
Data menunjukkan, baru sekitar 36% masyarakat yang bankable artinya memanfaatkan fasilitas perbankan. Kelompok ini mayoritas berada di perkotaan. Maka dapat diartikan fenomena peralihan ke belanja online tidak bisa menjelaskan nasib 64% masyarakat Indonesia lainnya.
Ketiga, belanja online adalah ranahnya anak muda. "Generasi tua itu susah mengerti aplikasi itu, pasti minta tolong anaknya kalau dia mau belanja juga," terangnya.
Kesimpulan selanjutnya, hanya kelompok menengah ke atas, orang yang tinggal di perkotaan dan berusia muda yang beralih ke belanja online. Makanya dari total ekonomi Indonesia, porsi dari sektor ini tak lebih 2%.
Kelas Menengah Atas Banyak Uang Tapi Takut Belanja
Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini melanjutkan analisanya. Kelas menengah ke atas, khususnya profesional, menurut Chatib masih tetap bisa bertahan meskipun kondisi ekonomi agak goyang.
Pendapatan terus mengalami peningkatan, apalagi yang terlibat investasi di pasar modal. Sekarang saja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melaju kencang sampai ke level 6.000.
"Gaji profesional, pegawai kantoran itu kan naik terus. Jadi income mereka naik," kata Chatib.
Kelompok ini mengalami perubahan gaya hidup. Tadinya belanja pakaian, kendaraan hingga ponsel setiap saat kemudian beralih menjadi rekreasi dan liburan. Makanya dalam beberapa kuartal terakhir, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sektor informasi dan komunikasi, transportasi dan pergudangan dan jasa mengalami pertumbuhan cukup tinggi.
Sayangnya perubahan gaya hidup juga tidak merata. Ada kelompok kelas menengah atas yang juga mengalami kekhawatiran berlebihan yang disebabkan oleh gejolak sosial dan politik dalam beberapa waktu terakhir. Juga kekhawatiran dengan pajak.
Rujukan datanya adalah data Statistik Perbankan Indonesia (SPI). Total dana pihak ketiga (DPK) perbankan nasional per Mei 2017 tercatat Rp 5.012 triliun atau tumbuh 11,18% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 4.508 triliun.
Peningkatan ini terjadi sejak 2014 dari Rp 4.114 triliun naik 7,27% menjadi Rp. 4.143 triliun pada 2015. Kemudian tumbuh 9,59% menjadi Rp 4.836 triliun pada akhir 2016. Kenaikan tertinggi adalah untuk simpanan di atas Rp 2 miliar.
"Mereka enggak berani spending (belanja), makanya saving (tabungan) naik tajam," papar Chatib.
Simpanan yang tinggi merupakan bagian dari antisipasi bila ada kondisi buruk datang tiba-tiba, misalnya pemutusan hubungan kerja (PHK). Kelas menengah juga tak mau ambil risiko terlalu besar untuk berinvestasi di sektor rill, seperti properti.
Kelompok Menengah Bawah Terpuruk
Saat kelompok menengah atas terus mendapatkan peningkatan pendapatan, kelompok menengah ke bawah alias masyarakat miskin dan rentan miskin justru makin terpuruk. Kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan pemerintah yang selalu gencar akan pemerataan ekonomi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip detikFinance, upah rill buruh bangunan turun dari Rp 65.211 per hari pada Januari 2017 menjadi Rp 64.867 per hari di September 2017.
Begitu juga dengan pembantu rumah tangga pada periode yang sama, dari awalnya Rp 380.968 per bulan menjadi Rp 360.968.
Untuk buruh tani memang ada kenaikan dari Rp 37.064 menjadi Rp 37.711. Namun bila dibandingkan pertumbuhannya dibandingkan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya, periode sekarang sangat rendah.
"Jadi upah pekerja itu makin lama makin turun. Mereka yang terkena imbas dari perlambatan ekonomi," ungkap Chatib.
Ditambah lagi ada persoalan keterlambatan penyaluran beras untuk masyarakat sejahtera (rastra) pada pertengahan tahun lalu.
Ada sebuah konsep yang berbeda dalam dua kelompok ini. Menurut Chatib pada kelompok menengah atas, meskipun ada gejolak ekonomi, penghasilannya tetap akan naik minimal pada batas inflasi. Sementara kelompok menengah ke bawah tidak.
Chatib juga mengungkit soal jawaban pemerintah yang selalu mengatasnamakan pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai gambaran konsumsi masyarakat masih tinggi. Patut diakui pertumbuhan 14% memang cukup tinggi. Akan tetapi itu tak berlaku bagi kelompok menengah ke bawah.
"Lah orang-orang ini kan makan di warteg, itu warteg enggak narik PPN. Jadi enggak mutlak jadi gambaran daya beli keseluruhan," paparnya.
Kesimpulan dari Chatib, fenomena sekarang tidak bisa diukur dari satu komponen saja. Ada masyarakat yang masih memiliki daya beli bagus, namun tak sedikit juga terpuruk.
"Kalau hanya melihat dari satu komponen maka tidak akan ketemu persoalannya. Semua memiliki keterkaitan sehingga menimbulkan fenomena seperti sekarang," tutupnya.[]
Sumber : detikcom, www.tribunislam.com
