OPM, Organisasi Separatis Pengancam Kedaulatan NKRI
Zainuddin Arsyad, Presiden ASEAN Muslim Students Association/Aktifis Mahasiswa Nasional
Oleh : Zainuddin Arsyad, Presiden ASEAN Muslim Students Association/Aktifis Mahasiswa Nasional
10Berita – Organsasi ini telah nyata melakukan makar terhadap negara. Memiliki bendera, struktur pemerintahan, militer dan itu semua pasti melalui rentetan kesepakatan bersama. Jadi bukan lagi Kelompok Kriminal Bersenjata tapi segerombolan pelaku makar dan Separatis.
Seharusnya pemangku kebijakan telah mengeluarkan darurat militer dan mengeluarkan keputusan Politik bahwa Organisasi Papua Merdeka gerakkan makar separatis yang harus kita hadapi secara bersama-sama.
Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri Pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, bahkan sempat menyatakan untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Organisasi Papua Merdeka (OPM) memiliki sayap organisasi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dibentuk pada 26 Maret 1973. Sejak 2012 melalui reformasi TPN, Jenderal Goliath Tabuni diangkat menjadi Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.
Sejak awal OPM telah menempuh jalur dialog Diplomatik, melakukan upacara pengibaran Bendera Bintang Kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan bendera Bintang Kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dan lambang negara yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York.
Para pimpinan OPM telah mendeklarasikan untuk tetap berjuang memisahkan diri dari Indonesia sampai kemerdekaan itu mereka capai :
1. Kampanye untuk meminta dukungan internasional terus mereka lakukan sehingga negara-negara yang tergabung dalam negara di kawasan Pasifik terus mengangkat isu kemerdekaan bagi Papua.
2. Aksi kampanye melalui demonstrasi baik ditingkat internasional seperti di Australia protes “Bebaskan Papua Barat” di Melbourne, Australia, Agustus 2012. Dan aksi di dalam negeri yang pernah dilakukan mahasiswa Papua di Yogyakarta, Jakarta, dan Sulawesi Utara dengan tuntutan yang sama kemerdekaan Papua. Karena aksi tersebut berdampak secara sosial mengakibatkan terjadinya benturan antara mahasiswa Papua dengan masyarakat sekitarnya khususnya yang terjadi di Yogyakarta berujung terjadinya pengepungan asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta 14 Juli 2016.
3. Aksi militer separatis terus dilakukan, yang terbaru penyanderaan 1.300 warga dan mengakibatkan seorang anggota Brimob tewas.
Persoalan Papua harus segera diselesaikan, setelah sekian tahun terjadi konflik sejak 1965 yang telah merenggut ribuan nyawa anak-anak bangsa Indonesia dan bangsa asing bertepuk sebelah tangan yang juga ikut terlibat memainkan dinamika konflik demi keuntungan kepentingan mereka. Ketegasan dan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat khususnya mahasiswa dan pemuda untuk meredam bahkan mengakhiri konflik ini sangat dibutuhkan.
Dan dampak konflik politik, sosial akan berdampak pula dalam penyelsaian konflik Papua yang telah menjadi persoalan internasional. Maka dari kita butuh ketegasan pemerintah dengan mengharapkan dapat melakukan tindakan diantaranya :
1. Pemerintah dan DPR sebaiknya segera mengeluarkan keputusan politik bahwa OPM bukan hanya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tapi pelaku makar/separatis yang harus dilakukan tindakan militer. Jumlah mereka secara kekuatan orang dan persenjataan tidak seberapa di bandingkan dengan kekuatan militer TNI ditambah dukungan personil Polri. Kualitas secara individu sangat jauh berbeda.
2. Cegah semua bentuk aksi demonstransi mahasiswa dan pemuda Papua baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Asrama mahasiswa dan organisasi mahasiswa Papua yang tersebar di berbagai pusat kota pendidikan di negeri ini seharusnya dibina secara langsung dengan mewajibkan pendidikan bela negara Indonesia. Khususnya di Yogyakarta yang pernah terjadi konflik dengan masyarakat setempat dan juga Jakarta sebagai langkah awal dan menjadi percontohan untuk di beberapa daerah.
3. Transmigrasi penduduk dari pulau Sumatera, Sulawesi, Jawa, Kalimantan, Maluku harus tetap dilakukan ke Papua sehingga asimilasi kebudayaan terus berjalan dengan cepat.
4. Pembangunan ekonomi dan pendidikan bagi daerah Papua yang dilakukan pemerintah saat ini masyarakat Indonesia harus terus mendukung program pemerintah yang telah berjalan dengan baik.
5. Pemerintah juga harus mendapatkan dukungan semua kalangan khususnya umat Islam untuk menjaga keutuhan NKRI di Papua. Umat Islam yang jumlahnya hampir mencapai 90 persen dan di Papua sebesar 50 persen sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas politik didalam negeri khususnya di daerah Papua.
6. Tekanan terhadap negara yang mendukung kemerdekaan Papua ditambah Australia dan Inggris harus ditingkatkan dengan dorongan seluruh element bangsa Indonesia.
Permasalahan yang terjadi di Papua sangatlah serius dan harus menemukan formula baru untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan. Melalui keputusan politik yang tegas antara Pemerintah dan DPR menjadi bagian dari solusi. Pemerintah juga seharusnya mampu meredam gejolak politik yang terjadi. Tidak seperti kasus korupsi Seperti Setya Novanto dan KPK yang menjadi polemik membingungkan masyarakat. Kerugian korupsi yang didugakan Setya Novanto tidak begitu besar jika dibandingkan dampak sosialnya dan pemecahan kosentrasi menjaga kedaulatan NKRI di Papua.
Dengan merangkul semua kalangan khususnya umat Islam yang sempat mengalami kekecewan besar terhadap pemerintah dalam kasus penistaan agama yang dipandang keberpihakannya sehingga kalangan umat islam melakukan aksi sampai berjilid-jilid yang diikuti jutaan umat Islam.
Jika kalangan umat Islam tidak dirangkul serta aspirasi umat Islam diabaikan maka akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan berbangsa dan bernegara karena menimbulkan ketidakpastian politik serta akan terus menimbulkan gejolak berdampak pada stabilitas negara yang membuat fokus kita mempertahankan kedaulatan papua tidak fokus.
Maka disinilah kita melihat pemerintah dan DPR dimana keberpihakannya terhadap bangsa dan negara atau kepentingan kelompoknya serta politiknya. Manajemen kepemimpinan saat ini sangat dibutuhkan bangsa dan negara di masa-masa banyaknya konflik politik hingga konflik dengan para pelaku makar atau separais di Papua.
Bangsa ini butuh pemimpin yang memiliki seni kemampuan dalam memimpian, seni meredam konflik politik, seni merangkul lawan politik, seni menerima aspirasi rakyat, seni mengendalikan amarah rakyat, seni menjalankan pemerintahan yang berwibawa termasuk berwibawa didalam mengatasi para pemberontak di Papua di hadapan rakyatnya dan seluruh masyarakat dunia.
Dan bagi para mahasiswa dan pemuda untuk terus menerpa diri selama berada dibangku kuliah khususnya mengembangkan kualitas kepemimpinan dalam, keilmuan, moralitas, seni kepemimpian dan keberanian dalam kewibawaan dan ketegasan sehingga ketika kita melanjutkan estapet kepemimpinan dimasa akan datang jabatan yang di amanahkan kepada kita atau status sosial yang diemban bukan lagi tempat baru belajar, tapi sudah menjadi ladang amal kita dari ilmu yang kita dapatkan selama berada di bangku kuliah.
Sumber : Jurnal Islam
