GNPF Ulama Soroti Putusan MK Soal LGBT dan Kumpul Kebo
10Berita - JAKARTA — Dari panggung Aksi Bela Palestina, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) Ustaz Bachtiar Nasir juga menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kaum LGBT dan kumpul kebo yang tidak bisa dipidanakan. Ia menyebut pihaknya akan mencari celah untuk mencabut dan menganulir putusan tersebut.
“Soal keputusan MK itu bahkan Ketua Majelis Ulama pun sangat menyayangkan dan akan mencari celah secara konstitusional bagaimana untuk mencabut itu, untuk menganulir keputusan MK itu karena tentu ini tidak semata-mata dari sisi hukum sekuler,” kata Bahtiar di Lapangan Monas, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Ahad (17/12/2017).
Ustaz Bahtiar mengakui, memang hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang kumpul kebo. Menurutnya, masih ada upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut.
“Memang di Indonesia ini sampai sekarang belum ada KUHP tentang perzinahan jadi secara KUHP pun belum ada tentang perzinahan itu. Jadi kalau pun ada (itu) terkait dengan penafsiran. Ya karenanya menurut kami ini masih ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan agar ini bisa diubah agar hukum bisa lebih maju,” tuturnya.
Senada dengan Ustaz Bahtiar, Wasekjen MUI Ustaz Muhammad Zaitun Rasmin pun turut berkomentar terkait hal itu. Persoalan putusan MK tersebut menurutnya menjadi pemikiran bangsa Indonesia.
“Memang persoalan MK ini sudah beberapa kali masalah kepercayaan. Makanya ini patut juga jadi pemikiran bangsa Indonesia tentang bagaimana seharusnya MK itu,” ujar Ketua Umum Wahdah Islamiyah itu.
Ia menyebutkan alasannya bahwa sekian orang anggota DPR bisa tidak berdaya di hadapan hakim.
“600 anggota DPR bisa tidak berdaya di depan 9 orang hakim. Ini patut jadi pemikiran. Artinya kita ini konstitusional yang ada kita akui ya. Tapi untuk pemikiran ke depan boleh dong ya,” kata Ustaz Zaitun menambahkan.
Sebagaimana diketahui, MK menolak mengadili gugatan soal LGBT. MK menyatakan perumusan delik LGBT dalam hukum pidana masuk wewenang DPR-Presiden.
Gugatan itu sebelumnya diajukan guru besar IPB dkk, Euis Sunarti. Mereka meminta MK meluaskan makna pasal asusila dalam KUHP pasal 284, 285 dan 292. Termasuk meminta homoseks bisa masuk delik pidana dan dipenjara.[fm]
Sumber :UmmatPos.com
