OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Jumat, 19 Januari 2018

Direktur INDEF Ungkap Motif Terselubung Dibalik Agenda Impor Beras

Direktur INDEF Ungkap Motif Terselubung Dibalik Agenda Impor Beras

10Berita – Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati menuding pemerintah tidak merespon baik informasi peringatan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai kenaikan harga beras pada bulan Oktober, November dan Desember.

“Sekarang data itu kan jelas udah ada dari BPS, harga beras cenderung mengalami kenaikan nah ketika pasokan beras dari petani itu menurun tetapi tetap tidak ada respon sama sekali dan statemen dari Kementerian Pertanian selalu mengatakan bahwa Indonesia sudah memasuki masa Swasembada beras, bahkan berencana akan ekspor. Jadi sebenarnya statemen itu untuk siapa,” ungkap Enny saat dihubungi Kiblat.net, beberapa waktu lalu.

Baru baru ini, pemerintah akan mengimpor beras premium dari luar negeri, namun kebutuhan masyarakat sekarang ini adalah beras medium yang pas di kantong kebanyakan masyarakat. Impor ini ditenggarai karena kelangkaan beras dari belum panen nya para petani.

Enny mengungkapkan, sudah seharusnya sebelum kelangkaan pangan terjadi, pemerintah harus memiliki cadangan untuk pemerintah yang nantinya akan diedarkan di pasar supaya ketika petani belum panen dan ada dugaan kelangkaan pangan, tidak terjadi perburuan rente oleh para mafia.

“Nanti akan ada mafia kalau misalnya tidak ada cadangan di pemerintah. Karena ada pihak-pihak yang memanfaatkan langkanya beras karena petani belum panen. Pasokan yang ada di pasaran sudah berkurang dan di pasaran tinggal stok yang dimiliki pedagang besar,” ungkapnya.

Atas kelangkaan ini, maka para pedagang besar bisa saja seenaknya melakukan aksi perburuan rente maka pemerintah harus punya cadangan.

“Nah itulah yang disebut cadangan pemerintah yang dulu selalu dimandatkan kepada Bulog. Jika dulu penduduk Indonesia yang masih 250 Juta cadangan Bulog itu sekitar ada dua setengah sampai 3 juta ton, nah sekarang penduduk itu sudah ada 260 juta lebih, artinya cadangan pemerintah di bulog minimalnya di atas 3 juta ton. Dan ketika pemerintah atau Bulog hanya punya cadangan 900 ribu ton ya sudah pasti itu lahan empuk untuk tumbuh suburnya para pemburu rente tadi,” ungkapnya.

Cadangan itu pun disebut Enny jika produktifitas petani tidak bermasalah. Persoalan semacam ini pun, sebut Enny, adalah masalah manajemen yang sangat sederhana karena bagaimana mengelola dan memanage pemasokan dan pemerataan distribusi beras ke seluruh daerah di tanah air.

“Ini kan persoalan yang sebenarnya sederhana itu tetapi ini seolah-olah menjadi sangat kompleks. Karena persoalannya ada ketidakseriusan dan ada motif-motif yang terselubung dibalik kebutuhan pangan Indonesia,” tutupnya. (Ki/Ram)

Sumber : Eramuslim